JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan, pemilih tidak dilarang mengampanyekan dan mendukung kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Bahkan, menurut dia, penerapan kampanye kotak kosong tidak berbeda dengan daerah yang tidak memiliki pasangan calon kepala daerah tunggal.

"Kampanye di daerah pilkada dengan satu pasangan calon itu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kampanye di daerah dengan pilkada non-satu pasangan calon," kata Idham dalam konferensi persnya di Kantor KPU RI, Jakarta pada Selasa (24/9/3034), dikutip dari Antaranews.

Idham mengatakan, kampanye kotak kosong diperbolehkan karena KPU bersikap proporsional terhadap pilihan politik masyarakat pada Pilkada 2024.

"Memang ada perbedaan di mana ada pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan kampanye yang berbeda. Kami sebagai penyelenggara pemilu berkenaan dengan pilkada satu pasangan calon dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih serta diseminasi informasi berkenaan dengan pilkada, kami harus proporsional," ujarnya.

Selain itu, Idham menyebut, hal itu sebagai bentuk bahwa KPU menjamin hak asasi masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Salah satunya jika ingin mendukung atau mencoblos kotak kosong.

"Masyarakat kami jamin memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan intensi politik mereka masing-masing,” katanya.

Namun, Idham menegaskan bahwa pendukung kotak kosong harus menaati aturan berkampanye. Salah satunya adalah dilarang berkampanye saat hari tenang dan hari pencoblosan pada 27 November 2024.

"Kami akan larang apa pun itu bentuknya kalau sudah mengarah kegiatan ke kampanye akan kami larang,” ujarnya.

Bahkan, Idham meyakini bahwa pengawasan serupa pasti akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada saat hari tenang dan pencoblosan.

"Maka, kami akan larang dan kami yakin rekan-rekan kami Bawaslu juga akan melakukan pengawasan aktif berkenaan dengan hal ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. KPU tngkat provinsi dan kabupaten/kota sudah menetapkan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi tersebut.

Selanjutnya, masa kampanye akan berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024.

Kemudian, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024. Lalu, pemungutan suara akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Untuk informasi, Pilkada 2024 dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong demi menjaga asas keadilan pada Pemilu 2024.

Mada Sukmajati saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (9/9/2024), menekankan hal itu mengingat banyak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

"Saya kira perlu ada aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Mada.

Mada menuturkan bahwa selama ini tidak ada larangan terkait kampanye kotak kosong, namun di sisi lain tidak ada regulasi yang mengatur apabila kotak kosong itu benar-benar dikampanyekan oleh masyarakat secara masif.

Menurut Mada, memfasilitasi aturan kampanye tersebut bukan berarti KPU mendukung kotak kosong atau khawatir dianggap mengajak orang lain golput atau tidak memilih.

Sebaliknya, kata dia, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan asas keadilan bagi calon tunggal dalam berkontestasi melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

"Memang ini dilematis tapi ini perlu diatur. Bayangkan ruang dan waktu kampanye bagi calon tunggal ada aturan dan batasannya, sedangkan kampanye calon tunggal dibebaskan dan tidak diatur secara khusus," ujar dia.

Menurut Mada, aturan terkait kampanye kotak kosong mendesak diperlukan terlebih apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang meminta opsi kotak kosong dalam kertas suara diberlakukan di semua daerah penyelenggara Pilkada 2024.

"Aturan terkait kampanye itu (kotak kosong) jelas diperlukan apalagi jika di semua daerah menyiapkan opsi kotak kosong," kata dia.

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 41 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hanya memiliki satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal. Artinya, para paslon itu akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, jumlah daerah dengan calon tunggal itu telah mengalami penurunan setelah dibuka masa perpanjangan pendaftaran pada 2-4 September 2024. Sebelumnya, ada 43 daerah yang memiliki calon tunggal dalam batas waktu tahapan masa pendaftaran normal pada 29 Agustus 2024.

"Kalau pilkada dengan pasangan calon tunggal itu kan sesuatu yang diniscayakan, tetapi bahwa kebijakan kita juga berusaha untuk memperkecil kan. Nah tapi faktanya memang sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024 pukul 23.59, peta daerahnya ya memang baru ada penambahan dua daerah, di Pohuwato dan di Sitaro ya," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurut dia, KPU tetap akan melanjutkan tahapan Pilkada 2024 sesuai jadwal meski di 41 daerah itu memiliki calon tunggal. Tahapan selanjutnya yang dimaksud seperti verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan kepada bakal paslon. Apabila memenuhi syarat, bakal paslon di 41 daerah itu akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September 2024, untuk melawan kotak kosong.

Berdasarkan informasi resmi dari KPU, daerah yang memiliki satu bakal paslon per Kamis (5/9/2024) berjumlah 41 daerah, yang terdiri satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Artinya, di 41 daerah itu, para paslon yang maju akan melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Mellaz mengatakan, pihaknya juga telah menerapakan sejumlah skenario yang akan dilakukan apabila nantinya kotak kosong menang di Pilkada 2024. Salah satu opsi yang diajukan KPU adalah melakukan pilkada pada 2025, alih-alih menunggu pilkada serentak pada 2029.

Menurut dia, opsi itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR.

"Tanggal 10 (September) nanti akan dijadwalkan rapat dengar pendapat untuk membahas terkait dengan bagaimana kalau daerah-daerah tersebut kemudian kotak kosongnya yang menang. Nah, itu nanti akan dibicarakan opsi-opsi kebijakannya," kata dia.

Mellaz menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada, daerah yang dimenangkan olek kotak kosong seharusnya akan dipimpin oleh penjabat (pj) kepala daerah hingga pilkada serentak berikutnya. Sementara pilkada serentak berikutnya baru akan dilakukan pada 2029.

Di sisi lain, pj memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan. Ketika pj itu harus memimpin daerah selama lima tahun, dikhawatirkan pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan maksimal.

"Makanya opsi itu yang kemudian muncul jadi diskursus dominan kan, wacana dominan (pilkada) di tahun 2025," kata Mellaz.

Menurut dia, KPU juga telah memperhitungkan waktu untuk melaksanakan pilkada apabila mesti dilakukan pada 2025. Ia menilai, setidaknya dibutuhkan waktu persiapan selama sembilan bulan untuk melaksanakan pilkada. Artinya, ketika harus dilakukan pada 2025, pilkada kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun.

"Itu opsi ya, tapi nanti tetap bergantungan dari rapat dengar pendapat kami, dengan penyelenggara pemilu dengan Komisi II (DPR) dan pemerintah," ujar Mellaz.

Mellaz mengakui, opsi pelaksanaan pilkada pada 2025 itu akan membawa konsekuensi pada masa jabatan kepala daerah. Pasalnya, pilkada serentak selanjutnya akan tetap diadakan pada 2029.

"Nah nanti itu bagian yang kita bicarakan juga. Yang jelas kan gini posisi masa jabatan dari seorang kepala pemerintahan itu kan sudah definitif lima tahun, semenjak kapan, itu kan sudah jelas. Nanti akan membawa konsekuensi seperti apa kan, akan dibicarakan," kata Mellaz.

Bayu Adji P

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 kini di depan mata.

Terkait itu, masyarakat Jakarta banyak yang tidak setuju terkait wacana calon tunggal melawan kotak kosong di kontestasi politik itu.

"Kalau (Pilkada) enggak ada lawannya, ya sama saja bohong,” ujar Herman, pengemudi ojek online (ojol), kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Masyarakat beranggapan bahwa Pilkada Jakarta 2024 jika hanya diikuti satu paslon akan berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi.

"Ya enggak setuju. Masalahnya (kalau itu terjadi), demokrasinya akan hilang. Kan demokratis itu ibaratnya harus ada lawannya," kata Herman.

Semestinya masyarakat bisa memiliki pilihan untuk menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta lima tahun ke depan.

Masyarakat menilai akan lebih baik Pilkada Jakarta 2024 diikuti beberapa paslon.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman.

Sementara itu, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) juga mengaku keberatan jika Pilkada Jakarta hanya diikuti satu paslon.

Hasan juga mengungkapkan alasan menolak, yakni karena dapat merusak demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Jakarta Timur, Bachtiarudin Alam (28), mengatakan, ada beberapa sosok potensial yang dapat bertarung pada Pilkada Jakarta.

Semestinya, wacana calon tunggal untuk melawan kotak kosong tidak terjadi pada Pilkada 2024.

"Ada Anies, ada Ahok. Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiarudin.

Pria yang akrab disapa Baba ini menyadari bahwa tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung bakal calon gubernur (bacagub) sendiri karena terhalang jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Namun, itu bukan berarti parpol bisa dengan sengaja menciptakan kondisi hanya satu paslon yang bersaing pada Pilkada.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Dampak buruk kotak kosong

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof. Saiful Mujani mengatakan, wacana kotak kosong akan memunculkan spekulasi masyarakat yang buruk terhadap demokrasi di Jakarta.

"Massa pemilih di Jakarta akan mengatakan 'ini sebuah penghinaan terhadap kita, terhadap kelas menengah, terhadap kelas atas dan seterusnya," ujar Saiful dalam program ROSI yang tayang di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

Demokrasi dalam pemilihan umum dan kepala daerah pada dasarnya adalah persaingan antara manusia, bukan persaingan antara manusia dengan kotak kosong.

Terlebih lagi, masyarakat di Jakarta umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki ekonomi yang cukup baik.

"Pemilih di Jakarta bisa protes apabila Pilkada Jakarta 2024 mendatang hanya diikuti pasangan calon (paslon) tunggal yang melawan kotak kosong," ucap Saiful.

Munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta ini setelah ada wacana terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Kini, KIM telah sepakat mengusung Ridwan Kamil dan diprediksi bakal melawan kotak kosong.

Hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung dengan KIM Plus.

Saiful mengatakan, persaingan pada Pilkada Jakarta seharusnya bisa sama seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Siapa pun yang menang tidak soal, yang penting ada persaingan. Ada pilihan untuk orang Jakarta dan masyarakat Jakarta tidak dirugikan," ucap Saiful.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengaku bingung apabila dihadapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon).

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya pikirkan kekuasaan semata,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Bachtiarudin menyadari potensi melawan kotak kosong adalah realita politik buntut manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hendak "memborong partai" dengan KIM Plus.

“Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” ujar Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi Pilkada Jakarta satu paslon melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak bisa memilih mengingat hanya satu paslon saja yang maju dalam kontestasi politik mendatang.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Herman justru mengungkit pengangkatan kepala daerah di masa lalu yang ditunjuk langsung oleh presiden.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu, Hasan Basri (55), berkeberatan apabila Pilkada Jakarta hanya diikuti satu paslon saja.

Alasannya Hasan juga sama dengan yang diutarakan Herman, yakni soal demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil, diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Sedangkan, Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian pada kemerosotan demokrasi yang semakin terlihat jelang akhir era pemerintahannya.

Pasalnya, dia menilai bahwa Jokowi cenderung diam dan membiarkan kemerosotan dalam demokrasi di Tanah Air terus terjadi. Terbukti, Mantan Wali Kota Solo itu membiarkan atau memperbolehkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memberikan karpet merah bagi Gibran mengandung cacat etik.

Ray menegaskan bahwa selaku Presiden RI, Jokowi harus turun tangan agar generasi penerus tidak hanya mewarisi yang disebutnya sebagai ampas demokrasi, yakni demokrasi yang subtansi, etika dan moralnya telah hilang dan berganti semata urusan boleh dan tidak boleh. Bukan baik atau buruk, manfaat atau mudharat.

"Setidaknya dalam dua bulan ke depan, Jokowi masih punya waktu untuk mengabdikan dirinya menjaga kualitas demokrasi kita, jikapun sudah sulit untuk meningkatkannya,” kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/8/2024).

Dia pun menyebut, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan Jokowi sebagai Presiden di nagara ini. Pertama, menjaga jangan sampai terjadi borong partai politik (parpol) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang akan melahirkan fenomena melawan kotak kosong.

Kedua, memberi contoh yang baik agar praktik nepotisme dalam pencalonan pasangan calon dalam pilkada tidak semakin meluas.

"Jokowi sebisa mungkin memberi contoh dengan tidak memberi restu bagi keluarganya untuk ikut kontestasi pilkada,” ujar Ray.

Ketiga, mencegah terjadinya kemungkinan praktik jual beli suara dengan berbagai modusnya. Termasuk, kemungkinan adanya bagi-bagi bantuan sosial (bansos) selama tahapan pilkada berlangsung. Serta, jual beli kursi dukungan bagi paslon pilkada.

Keempat, memastikan independensi aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat (pj) kepala daerah.

“Termasuk, di dalamnya melindungi ASN mendapat perlakuan tidak adil dan diskriminatif karena sikap mereka yang menjaga independensi politik. Atau pergantian posisi dan jabatan di lingkungan ASN yang disebabkan dukungan politik,” kata Ray.

Ray pun kembali mengingatkan bahwa Jokowi sebagai Presiden RI memiliki tanggung jawab atas demokrasi yang berjalan di Tanah Air.

“Sebagai presiden yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, tugas dan tanggung jawab Jokowi bukan sekedar membangun infrastruktur, membagi bansos, membuat meriah upacara 17 Agustusan tapi juga memastikan bahwa kualitas subtansi, moral dan etika demokrasi tetap terjaga,” ujarnya.

Kotak kosong dan kemerosotan demokrasi

Sebelumnya, Ray menyebut, kemunculan kotak kosong pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin mengalami kemerosotan.

Apalagi, menurut dia, fenomena melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 diduga bakal terjadi tidak hanya di Jakarta, melainkan beberapa provinsi lainnya.

"Sebelumnya, hanya ada di kabupaten/kota, kini mulai merambah sampai ke provinsi. Diduga sekitar lima atau empat provinsi potensial paslon (pasangan calon) melawan kotak kosong,” kata Ray.

Namun, Ray mengatakan, kemerosotan demokrasi sesungguhnya sudah terus terjadi di era pemerintahan Jokowi. Seperti keluarnya putusan MK soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden

Kemudian, bagi-bagi bansos dan dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lalu, keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penetapan penghitungan batas minimal pencalonan kepala daerah yang dihitung saat waktu pelantikan.

Menurut Ray, praktik tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi semakin dianggap hanya sebatas aturan yang membolehkan dan melarang, bukan soal moral atau etika dalam bernegara.

"Jika itu terjadi, tentu saja negara kita akan menuju ke rezim aturan. Aturan akan dibuat banyak dan berlipat-lipat, tapi pada ujungnya hanyalah menciptakan ruang bagi kekuasaan oligarki dan nepotis berkembang, menyebar dan dominan. Persis seperti yang kita alami saat ini,” ujarnya.

Akhirnya, Ray mengatakan, Indonesia menuju negara yang seolah-olah demokratis tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh kaum oligarkis, nepotis dan pragmatis yang menggunakan ritus-ritus demokrasi sebagai alat untuk mencapai dan mengekalkan kekuasaan.