JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menolak wacana calon gubernur dan wakil gubernur tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

Warga ingin, Pilkada Jakarta setidaknya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur.

"Setidaknya ada dua calon agar masyarakat bisa memilih dan bisa membandingkan program calon gubernur yang satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat tahu mana yang lebih baik," ucap Fakih (25), salah seorang pengemudi ojek online saat diwawancarai Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Jika hanya ada satu paslon, kata Fakih, kebanyakan warga Jakarta cenderung pasrah pada pilihan yang ada. Padahal, belum tentu satu-satunya calon itu sesuai dengan keinginan hati.

Senada dengan Fakih, Putra (25) juga berharap agar ada lebih dari satu paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta.

"Karena kalau cuma satu paslon, paling nawarin beberapa program kerja aja. Sedangkan kalau banyak paslon mungkin aja punya program kerja yang lebih inovatif, lebih efisien buat Jakarta yang akan mendatang," kata Putra yang bekerja sebagai pegawai swasta, Minggu.

Menurut Putra, semakin banyak paslon berikut program kerja yang ditawarkan, warga Jakarta akan lebih punya banyak pilihan.

Dengan demikian, masyarakat bisa menentukan mana program yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta.

Sementara, ibu rumah tangga di Jakarta Utara bernama Marel (50) khawatir apabila aspirasinya tidak didengar jika hanya ada satu paslon saja pada Pilkada Jakarta.

"Takutnya, aspirasi kita justru enggak terdengar apa gimana gitu," ucap Marel, Jumat (9/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 disebut sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.

“Ya, Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta,” kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

KIM juga akan mengajak partai-partai lain yang sebelumnya berencana mengusung Anies Baswedan, agar mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada 2024.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, antusias menyambut ajakan untuk bergabung ke KIM Plus dan mengusung Ridwan Kamil.

Begitu pula dengan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang meminta agar diajak bergabung dengan KIM Plus.

Jika KIM Plus itu benar-benar terwujud dan sepakat satu poros mendukung Ridwan Kamil, Anies Baswedan terancam tidak bisa beralaga pada Pilkada 2024 karena tak ada partai politik yang mengusung.

Sementara Ridwan Kamil akan menjadi satu-satunya calon gubernur di DKI Jakarta karena hampir seluruh partai politik sepakat mendukungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga khawatir pilihan mereka sangat minim jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saja melawan kotak kosong.

Warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Silvi (54), misalnya, mengaku tidak cocok dengan nama calon gubernur tunggal yang belakangan beredar.

“Saya enggak terlalu sreg ya sama Ridwan Kamil (RK). Kalau bisa selain RK,” ujar Silvi saat ditemui di Car Free Day (CFD) sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2024).

Silvi yang pernah tinggal di Depok, Jawa Barat itu mengaku tak merasakan ada pembangunan yang berarti di Depok selama Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Padahal, Depok masih berada di wilayah yang dipimpin Ridwan Kamil.

Menurut Silvi, daerah pinggiran Jawa Barat tak banyak tersentuh selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur, termasuk daerah-daerah kumuh.

"Daerah saya (Depok) itu yang lebih dekat sama Jakarta Selatan, itu saja enggak berkembang. Jadi yang dibangun (RK) itu hanya pusat-pusat kota,” imbuh Silvi.

Sejalan dengan itu, Silvi merasa tidak puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Menurutnya, seorang pemimpin harusnya adil dalam menjalankan tugasnya. Jika membangun wilayah, mestinya merata dari ujung ke ujung.

Silvi justru merasa pemerintahan Jakarta lebih baik ketika dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurutnya, pada era kepemimpinan Ahok, urusan administrasi tak pernah dipersulit.

“Zaman dia (Ahok) sebentar. Itu kan enggak sampai lima tahun, itu lancar jaya administrasi. Kayak, kita enggak ada yang dipersulit. Kan kalau sekarang kayaknya sudah balik tuh kayak dulu,” kata Silvi lagi.

Sementara, warga Jakarta lain bernama Fajar (51) mengatakan, jika Pilkada Jakarta hanya ada satu calon gubernur tunggal, ia tak akan memilih kotak kosong.

“Kalau saya mendingan pilih yang ada fisiknya saja. Buat apa saya pilih kotak kosong. Saya sama RK (Ridwan Kamil) ini enggak ada masalah,” ujar Fajar saat ditemui di sekitar Jalan MH Thamrin.

Kendati demikian, Fajar tidak ingin wacana kotak kosong Pilkada Jakarta benar-benar terealisasi. Dia berharap, partai-partai bisa membentuk sejumlah poros sehingga tak terbentuk koalisi tunggal.

“Kalau kotak kosong, sayang banget,” tutur Fajar lagi.

Warga Kemanggisan, Jakarta Barat, bernama Syarif (39) juga berharap Pilkada Jakarta tak hanya diikuti calon tunggal melawan kotak kosong.

"Dilihat dari partai-partai, banyak yang mau taruh orang-orang (kader) terbaiknya di jakarta sih,” kata Syarif ditemui saat dia beristirahat di tengah CFD.

Harapan Syarif sederhana. Dia ingin Jakarta dipimpin sosok yang adil dan jujur.

“Pemimpin di Jakarta itu pintar semua, tapi yang adil dan jujur itu jarang,” imbuh Syarif.

Diberitakan sebelumnya, KIM Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap kritis sejumlah kader partai politik (parpol) terhadap wacana calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Titi, sikap kritis para kader parpol itu terhalang oleh segelintir elite yang mengendalikan pengelolaan parpol.

"Sikap kritis sejumlah kader atas adanya fenomena calon tunggal merefleksikan bahwa pengelolaan partai memang dikendalikan oleh segelintir elite tanpa ada keterlibatan demokratis para pengurus secara inklusif," ujar Titi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

"Karena pengambilan keputusan di partai bergantung pada sedikit orang yang berpengaruh di partai yang juga mengendalikan pengambilan semua keputusan strategis partai. Akhirnya, sangat sulit untuk melakukan perubahan akibat politik kepentingan antar elite yang menghegemoni," jelasnya.

Titi menilai, situasi tersebut sulit untuk diubah atau dikoreksi oleh kelompok non-elite.

Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka.

Akibatnya, sekritis atau seprogresif apa pun seorang politisi, akan selalu tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan elite partai.

"Apalagi, calon tunggal kan hasil konsesus elite yang sangat jauh dari pengambilan keputusan partai secara demokratis dan partisipatoris. Makanya selalu ada kesenjangan aspirasi antara elite dengan pengurus dan konstituen partai," tambahnya.

Adapun Pilkada melawan kotak kosong bisa terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal yang maju di sebuah daerah.

Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018, di mana paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melawan kotak kosong.

Pilkada Jakarta 2024 juga berpotensi memunculkan kembali fenomena melawan kotak kosong setelah diduga ada skenario pengusungan Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menyatakan, upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 dapat membatasi hak demokrasi masyarakat.

Chico juga menyebut pilkada melawan kotak kosong tidak baik bagi iklim demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, kondisi demokrasi sudah tidak sehat sejak Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang dianggap tidak baik untuk demokrasi.

"Bukannya dari kemarin enggak sehat?" tukas Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun, Jazilul menegaskan, belum ada kepastian mengenai kotak kosong di Jakarta. Dia juga mengingatkan bahwa kotak kosong tidak dilarang oleh konstitusi.

"Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya.

"Tapi kita belum bahas sampai di situ. Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," imbuh Jazilul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap kritis sejumlah kader partai politik (parpol) terhadap wacana calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Titi, sikap kritis para kader parpol itu terhalang oleh segelintir elite yang mengendalikan pengelolaan parpol.

"Sikap kritis sejumlah kader atas adanya fenomena calon tunggal merefleksikan bahwa pengelolaan partai memang dikendalikan oleh segelintir elite tanpa ada keterlibatan demokratis para pengurus secara inklusif," ujar Titi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

"Karena pengambilan keputusan di partai bergantung pada sedikit orang yang berpengaruh di partai yang juga mengendalikan pengambilan semua keputusan strategis partai. Akhirnya, sangat sulit untuk melakukan perubahan akibat politik kepentingan antar elite yang menghegemoni," jelasnya.

Titi menilai, situasi tersebut sulit untuk diubah atau dikoreksi oleh kelompok non-elite.

Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka.

Akibatnya, sekritis atau seprogresif apa pun seorang politisi, akan selalu tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan elite partai.

"Apalagi, calon tunggal kan hasil konsesus elite yang sangat jauh dari pengambilan keputusan partai secara demokratis dan partisipatoris. Makanya selalu ada kesenjangan aspirasi antara elite dengan pengurus dan konstituen partai," tambahnya.

Adapun Pilkada melawan kotak kosong bisa terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal yang maju di sebuah daerah.

Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018, di mana paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melawan kotak kosong.

Pilkada Jakarta 2024 juga berpotensi memunculkan kembali fenomena melawan kotak kosong setelah diduga ada skenario pengusungan Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menyatakan, upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 dapat membatasi hak demokrasi masyarakat.

Chico juga menyebut pilkada melawan kotak kosong tidak baik bagi iklim demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, kondisi demokrasi sudah tidak sehat sejak Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang dianggap tidak baik untuk demokrasi.

"Bukannya dari kemarin enggak sehat?" tukas Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun, Jazilul menegaskan, belum ada kepastian mengenai kotak kosong di Jakarta. Dia juga mengingatkan bahwa kotak kosong tidak dilarang oleh konstitusi.

"Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya.

"Tapi kita belum bahas sampai di situ. Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," imbuh Jazilul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan munculnya calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 karena pasangan calon (paslon) merasa lebih baik menguasai suara partai politik (parpol) ketimbang memengaruhi masyarakat.

“Dari pada susah-susah memperebutkan suara rakyat, rakyat punya logika dan seleranya sendiri, lebih gampang memperebutkan suara partai,” ujar Titi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Ia mengatakan, situasi itu juga dipengaruhi oleh tingginya peluang kemenangan paslon tunggal di pilkada yang berlangsung selama ini.

Titi mengungkapkan, calon tunggal punya probabilitas menang hingga 98,11 persen.

“Jadi ada pandangan calon tunggal menjanjikan kemenangan,” sebut dia.

Apalagi, lanjut dia, saat ini 90 persen kepala daerah maju dari jalur parpol.

Bisa dikatakan, tiket untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah (bacakada) sangat bergantung dari parpol.

Maka, lebih baik gerakan politik diarahkan agar tiket parpol hanya diberikan pada satu paslon.

Ketimbang, harus bersaing dengan paslon lain yang bisa memecah suara masyarakat.

“Jadi kalau dia sendirian, lebih gampang untuk mengambil suara partai dari pada mempertaruhkan suara rakyat untuk milih dia,” tuturnya.

“Atau dari pada susah-susah ikut pilkada, nunggu suara rakyat di TPS, lebih baik mengumpulkan semua partai jadi satu, sehingga calon tunggal yang peluang menangnya 98,11 persen tadi,” imbuh dia.

Diketahui saat ini sejumlah parpol kemungkinan bakal bergabung dalam koalisi besar untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Koalisi raksasa itu bakal diberi nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Saat ini, KIM Plus mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Anies Baswedan sangat mungkin tidak mendapatkan tiket.

Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem memberikan sinyal akan mencabut dukungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap biasa jika masyarakat "mendukung" kotak kosong dalam pilkada yang diikuti oleh calon tunggal.

"Kalau soal orang keberpihakan, boleh-boleh saja," sebut Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, setelah penayangan perdana film "Tepatilah Janji" besutan KPU dan sutradara Garin Nugroho, Jumat (9/8/2024) malam.

Akan tetapi, ia mengingatkan, jangan sampai hal tersebut menjadi provokasi untuk orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti.

Menurut Afif, hal itu kerap disalahpahami.

"Yang penting, tidak menggembosi orang untuk tidak menggunakan hak pilih," tambah dia.

Afif mengaku belum dapat mengonfirmasi apakah KPU juga akan memfasilitasi adanya kampanye bagi kotak kosong sebagai pilihan yang dapat dicoblos dan dihitung suaranya.

"Apakah kita juga memfasilitasi kotak kosong untuk kampanye dan seterusnya, nah itu yang jadi wacana belakangan kan, tapi yang pasti kami belum bisa mengada-ada juga," kata dia.

"Karena pendaftaran (pasangan calon kepala daerah) juga belum kita buka, jadi nanti kita lihat apakah di tanggal 27-29 Agustus benar bahwa banyak calon tunggal dan banyak kotak kosong," ujar Afif.

Ia mengungkapkan, keberadaan kotak kosong pada pilkada di Indonesia bukan hal baru.

Bahkan, kotak kosong pernah mengungguli perolehan suara calon tunggal.

Hal itu terjadi dalam Pilkada Kota Makassar 2018, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Selebihnya, 98,11 persen calon tunggal yang maju sejak Pilkada 2015 sukses membukukan kemenangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rafi (23), seorang mahasiswa warga Tebet menyebut sah-sah saja jika wacana kotak kosong dalam Pilkada DKI benar berjalan. Namun, menurut dia, calon yang dihadapkan dengan kotak kosong adalah calon yang kompeten.

"Setuju kalau orangnya kompeten dan layak memimpin Jakarta. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja dan bukan orang asli Jakarta, enggak bisa main maju-maju aja sendiri tanpa lawan. Perlu diuji, cara ujinya ya ada lawan," kata Rafi kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Rafi menekankan, dengan hanya ada satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada, hal itu menandakan demokrasi di Jakarta sedang tidak baik-baik saja.

Kata dia, itu pertanda bahwa partai politik hanya mementingkan kekuatan politik, bukan kepentingan Jakarta.

"Jelas dong merugikan rakyat karena jadi kelihatan jelas yang lagi dilihat (oleh parpol) jadinya kekuatan politik, bukan urusan Jakarta-nya," kata dia.

Hal senada diucapkan Sophiyan (50), seorang pengemudi ojek online. Menurut dia, seharusnya ada "sparring partner" dalam Pilkada.

Masih kata Sophiyan, dengan tidak adanya oposisi, kondisi Jakarta bisa saja sama seperti saat Orde Baru.

"Masa kita mau dikuasain sama (sekelompok elite) yang sekarang? Yang bagus itu ya ada sparring partner-nya lah. Nanti kalau enggak ada sparring partner nanti kayak Pak Harto (Presiden RI Soeharto)," ujar dia saat ditemui di Taman Gajah, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat.

Sophiyan justru tidak percaya dengan narasi Pilkada DKI melawan kotak kosong. Baginya, Pilkada DKI dengan lawan kotak kosong sama saja dengan pembodohan.

"Ah saya enggak mau berandai-andai, enggak mungkin kayaknya. Itu sih cuma permainan kata kata aja. Enggak mungkin lawan kotak kosong. Kalau menurut saya, dibodoh-bodohin aja sih kalau lawan kotak kosong," kata Sophiyan.

Berbeda dengan Novan (30), penjual kopi keliling di kawasan Blok M. Dia justru mempertimbangkan efisiensi dana ketika Pilkada DKI harus melawan kotak kosong.

Pasalnya, kata dia, jika kotak kosong yang menang, anggaran untuk Pilkada akan ditambah hingga mendapatkan pemimpin yang tepat.

"Pilih yang ada aja biar anggaran enggak habis, biar cepat juga. Enggak ngaruh pemimpin juga, sampai sekarang saya masih jual kopi juga. Sama aja semuanya mah," kata dia.

Beda cerita dengan Bambang (19) dan Aldo (20). Dua pria yang sama-sama berprofesi sebagai pekerja restoran ini masih berharap Anies baswedan masih bisa maju dalam Pilkada DKI 2024.

"Harapan saya sih Pak Anies maju lagi. Sosok yang dibutuhkan Jakarta itu yang jujur dan mengayomi masyarakat," kata Bambang saat ditemui di tokonya, di Prapanca Raya, Jakarta Selatan.

Sementara Aldo, jika bukan Anies yang mencalonkan diri, ia mengaku lebih memilih kotak kosong untuk dicoblos.

"Saya pilih kotak kosong kalau selain Anies yang maju. Lebih baik enggak usah milih dah," ujar pria asal Mampang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengaku bingung apabila dihadapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon).

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya pikirkan kekuasaan semata,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Bachtiarudin menyadari potensi melawan kotak kosong adalah realita politik buntut manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hendak "memborong partai" dengan KIM Plus.

“Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” ujar Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi Pilkada Jakarta satu paslon melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak bisa memilih mengingat hanya satu paslon saja yang maju dalam kontestasi politik mendatang.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Herman justru mengungkit pengangkatan kepala daerah di masa lalu yang ditunjuk langsung oleh presiden.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu, Hasan Basri (55), berkeberatan apabila Pilkada Jakarta hanya diikuti satu paslon saja.

Alasannya Hasan juga sama dengan yang diutarakan Herman, yakni soal demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil, diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Sedangkan, Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berkomunikasi dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil terkait Pilkada Jakarta 2024.

Dia mendoakan yang terbaik untuk pencalonan mantan Gubernur Jawa Barat itu.

"Kemarin kami sempat juga komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, ya kita doakan yang terbaik," ujar Gibran saat blusukan di Jalan Amal Bakti, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (9/8/2024).

Selain Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surakarta itu juga mendoakan bakal calon lainnya, seperti Kaesang Pangarep dan Anies Rasyid Baswedan.

"Kita doakan yang terbaik untuk semua bakal calon yang akan bertarung di Jakarta. Termasuk Kaesang, Pak RK, Anies, siapa pun kita doakan yang terbaik," kata dia.

Sebelumnya, Partai Golkar telah merestui Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta sebagai calon gubernur.

Restu itu diberikan setelah Ridwan Kamil bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8/2024) malam.

Dengan restu yang didapatkannya, dia mengaku siap jika harus berhadapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta nanti.

"Dengan siapa saja (saya) siap," kata dia.

Adapun dalam pencalonan kepala daerah pada Pilkada Jakarta 2024, partai politik atau gabungan harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal itu dimuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebut, setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.

Selain jumlah kursi, setiap partai ataupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidatnya, jika memperoleh 25 persen suara sah pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024.

Namun, aturan ini hanya berlaku bagi partai-partai yang telah ditetapkan memperoleh kursi di DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Partai Golkar berada diposisi kelima dengan 517.819 suara dan mendapatkan 10 kursi.

Artinya, butuh 12 kursi lagi bagi Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengatakan, rakyat akan menjadi korban kemunduran demokrasi jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta hanya melawan kotak kosong.

Sebab, jika semua parpol bergabung dalam satu koalisi, artinya tidak ada pihak yang menjadi oposisi.

“Itulah realitas politik yang ada. Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

“Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite partai politik,” tutur dia.

Padahal, Bachtiarudin berujar, masih banyak calon pemimpin yang memiliki basis suara di Jakarta.

Sayangnya, potensi itu bisa tenggelam begitu saja demi kepentingan parpol.

“Dalam demokrasi, memang semua ditentukan oleh rakyat. Tapi kan, soal siapa saja yang bakal dipilih, itu ditentukan partai,” ucap Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak memiliki pilihan dalam menentukan pemimpinnya.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman.

Herman justru mengungkit soal pilkada di masa lalu yang diangkat oleh presiden setelah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon saja.

Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) menyayangkan jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.

Menurutnya, fenomena calon tunggal di pilkada menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di suatu negara.

“Kalau satu (pasangan calon) doang, itu bukan demokrasi, mending ditunjuk saja langsung sama Presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Herman juga menyayangkan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta dan melawan kotak kosong.

Dia berpendapat, wacana ini merupakan upaya penjegalan terhadap mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Sebab, Anies sebelumnya telah menyatakan akan mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta.

“Bagaimana caranya, Anies ini dijegal. Jangan sampai dia punya kekuasaan. Kalau Anies punya kekuasaan, yang miring-miring itu bakal dibabat habis sama dia,” kata dia.

Selain itu, menurut Herman, pembentukan KIM Plus juga merupakan upaya menghalang-halangi mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kalau Ahok kan juga enggak cukup kursinya melalui PDI-P. Anies juga sebenarnya enggak cukup sih. Tapi, kalau mereka berdua maju, KIM itu habis semuanya,” tutur Herman lagi.

Sementara, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) menilai, sebenarnya, kewenangan partai politik untuk mengusung sosok calon kepala daerah.

Namun, dia tetap tidak setuju jika hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Senada dengan Hasan, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28) mengatakan, wacana munculnya calon tunggal di Pilkada Jakarta merupakan imbas hadirnya KIM Plus.

“Itulah realitas politik yang ada, ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” tegas Bachtiar.

Oleh karena itu, Bachtiar berharap ada sebuah gerakan masif masyarakat yang berani menyuarakan pencalonan kepala daerah Jakarta melalui jalur independen.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, KIM Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga tak setuju jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) misalnya, berpendapat bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh calon kepala daerah tunggal tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Seharusnya, kata dia, masyarakat diberi banyak pilihan calon pemimpin.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Menurut Herman, pilkada yang diikuti oleh calon tunggal sama saja dengan penunjukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tak ada demokrasi pada mekanisme tersebut.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” katanya.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon saja.

Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demi demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Sementara, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Jakarta Timur bernama Bachtiarudin Alam (28) menyadari bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung bakal calon gubernur (bacagub) sendirian di Pilkada Jakarta.

Sebab, ada ambang batas pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik.

Untuk Pilkada Jakarta, partai atau koalisi partai sedikitnya harus mengantongi 22 kursi DPRD berdasar Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Padahal, menurut Bachtiar, ada banyak sosok yang bisa jadi pilihan warga Jakarta.

“Ada Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022), ada Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta 2014-2017). Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiar.

Menurut Bachtiar, pemilih harus diberi alternatif calon pemimpin. Hal itu sesuai dengan prinsip demokrasi.

Bachtiar pun berharap ada gerakan massal dari masyarakat yang berani menyuarakan kritik terhadap wacana calon kepala daerah tunggal.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.