Perludem Sebut Sikap Kritis Politisi soal Wacana Kotak Kosong Pilkada Terhalang Elite Parpol
Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka. Halaman all
(Kompas.com) 11/08/24 06:24 14136768
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap kritis sejumlah kader partai politik (parpol) terhadap wacana calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurut Titi, sikap kritis para kader parpol itu terhalang oleh segelintir elite yang mengendalikan pengelolaan parpol.
"Sikap kritis sejumlah kader atas adanya fenomena calon tunggal merefleksikan bahwa pengelolaan partai memang dikendalikan oleh segelintir elite tanpa ada keterlibatan demokratis para pengurus secara inklusif," ujar Titi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).
"Karena pengambilan keputusan di partai bergantung pada sedikit orang yang berpengaruh di partai yang juga mengendalikan pengambilan semua keputusan strategis partai. Akhirnya, sangat sulit untuk melakukan perubahan akibat politik kepentingan antar elite yang menghegemoni," jelasnya.
Titi menilai, situasi tersebut sulit untuk diubah atau dikoreksi oleh kelompok non-elite.
Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka.
Akibatnya, sekritis atau seprogresif apa pun seorang politisi, akan selalu tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan elite partai.
"Apalagi, calon tunggal kan hasil konsesus elite yang sangat jauh dari pengambilan keputusan partai secara demokratis dan partisipatoris. Makanya selalu ada kesenjangan aspirasi antara elite dengan pengurus dan konstituen partai," tambahnya.
Adapun Pilkada melawan kotak kosong bisa terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal yang maju di sebuah daerah.
Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018, di mana paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melawan kotak kosong.
Pilkada Jakarta 2024 juga berpotensi memunculkan kembali fenomena melawan kotak kosong setelah diduga ada skenario pengusungan Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".
Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menyatakan, upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 dapat membatasi hak demokrasi masyarakat.
Chico juga menyebut pilkada melawan kotak kosong tidak baik bagi iklim demokrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, kondisi demokrasi sudah tidak sehat sejak Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang dianggap tidak baik untuk demokrasi.
"Bukannya dari kemarin enggak sehat?" tukas Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).
Namun, Jazilul menegaskan, belum ada kepastian mengenai kotak kosong di Jakarta. Dia juga mengingatkan bahwa kotak kosong tidak dilarang oleh konstitusi.
"Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya.
"Tapi kita belum bahas sampai di situ. Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," imbuh Jazilul.
#kotak-kosong-pilkada-jakarta #skenario-kotak-kosong #kotak-kosong-pilkada