GP Ansor Apel Bareng Mukatamar PKB, Gus Halim: Kalau Masing-masing Proporsional Enggak Apa-apa
Menurut Gus Halim, yang menjadi persoalan antara PKB dan PBNU adalah ketika lembaga di bawah payung hukum berbeda mengintervensi lembaga lain. Halaman all
(Kompas.com) 22/08/24 23:16 14528106
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar tidak mempersoalkan langkah Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang menggelar Apel Kesetiaan Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bali pada 21-25 Agustus.
Gelaran apel itu bersamaan dengan agenda Muktamar PKB yang juga berlangsung di Bali pada 24-25 Agustus.
“Ya kalau masing-masing proporsinya diikuti, enggak akan ada apa-apa,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Halim itu saat ditemui di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Menurut Gus Halim, yang menjadi persoalan antara PKB dan PBNU adalah ketika lembaga yang berada di bawah payung hukum berbeda mengintervensi lembaga lain.
Gus Halim mencontohkan, lembaga yang ada di bawah payung hukum organisasi masyarakat (ormas) tidak boleh mengintervensi PKB.
“Nah yang undang-undang ormas melok melok, ikut-ikut, mengintervensi untuk menganeksasi (PKB), itu yang enggak boleh,” tutur Gus Halim.
Menurut Gus Halim, tindakan mengintervensi partainya itu dilarang oleh konstitusi. Karena itu, PBNU harus menjaga diri untuk tidak melewati batas.
“Enggak boleh apalagi menganeksasi enggak boleh, melanggar konstitusi dan itu dilarang oleh konstitusi,” tutur Gus Halim.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu mengaku tidak mengetahui apakah terdapat pihak-pihak yang menyokong PBNU untuk mengambil alih PKB.
Namun, kata dia, tindakan PBNU tidak sesuai hukum.
“Saya tidak tahu, yang jelas PBNU tidak proporsional, inkonstitusional,” ucap Gus Halim.
“Ya jelas dong, beda rumah kok,” kata dia.
Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.
Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.
Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.
PBNU kemudian membuat pansus tandingan yang memiliki tujuan "membenahi" PKB yang sedang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.