PPN Gratis 100 Persen Tingkatkan Penjualan Rumah, REI: Harus Berlanjut 2025
Ini merupakan bukti pemerintah memberikan perhatian yang besar bahwa sektor perumahan dapat menjadi tuas pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Halaman all
(Kompas.com) 28/08/24 21:59 14794789
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.
Untuk merealisasikan pemberian insentif PPN DTP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan senilai Rp 500 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) unit dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menyambutnya dengan gembira karena sejalan dengan perjuangan REI selama ini.
Menurutnya, ini merupakan bukti pemerintah memberikan perhatian yang besar dan memiliki keyakinan sektor perumahan dapat menjadi tuas pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Terkait kebijakan PPN DTP yang kembali diberikan diskon sebesar 100 persen tentu ini positif, karena sejak pengurangan diskon mulai Juli 2024 menjadi hanya 50 persen memang terjadi penurunan penjualan sekitar 30 persen-35 persen dibandingkan Januari-Juni atau ketika masih ditanggung 100 persen,” ungkap Joko, Selasa (27/7/2024).
Joko berkeyakinan keputusan baru ini dapat mendongkrak kembali realisasi penjualan rumah yang memanfaatkan insentif fiskal tersebut.
Pengembang akan berusaha keras agar perpanjangan PPN DTP sebesar 100 persen ini efektif untuk memacu penjualan rumah.
Dia memprediksi penjualan dapat kembali meningkat seperti periode Januari-Juni 2024 lalu dengan rata-rata penyerapan anggaran PPN DTP sekitar Rp 160 miliar-Rp 170 miliar setiap bulannya.
Berdasarkan data yang diterima REI, rumah yang paling banyak terserap lewat program PPN DTP adalah rumah seharga di bawah Rp 1 miliar dengan porsi sekitar 70 persen.
Sementara sisanya sebesar 30 persen merupakan rumah di atas Rp 1 miliar. Dengan data tersebut, diprediksi pasar hunian di harga Rp 1 miliar ke bawah masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP.
“Sektor properti tetap membutuhkan stimulus, kami prediksi akan mengalami rebound pada semester II-2025, sehingga perlu didorong terus dengan keberadaan PPN DTP tahun depan, setidaknya sebesar 50 persen,” imbuhnya.
Kuota FLPP
Penambahan kuota FLPP dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit juga menjadi angin segar bagi konsumen dan pengembang rumah bersubsidi.
Menurut Joko, REI sudah mendorong tambahan kuota FLPP ini sejak 3 bulan lalu, karena memprediksi pada akhir Agustus 2024 kuota sudah habis.
Adapun kuota FLPP tahun 2024 awalnya ditetapkan hanya untuk 166.000 unit atau turun 30 persen dibandingkan kuota 2023 sebanyak 229.000 unit.
Meski belum memenuhi harapan, tetapi tambahan kuota FLPP cukup melegakan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan melakukan akad kredit pemilikan rumah.
"REI terus memantau tambahan kuota ini dari sejak diputuskan oleh Presiden Jokowi di rapat terbatas pada dua minggu lalu, kemudian berlanjut di Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu. Jadi, tahap per tahap terus kami monitor dan dorong bersama,” jelasnya.
Sebelumnya, REI mengusulkan kuota FLPP tahun 2024 dapat mencapai 250.000 unit, atau setidaknya sama dengan realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Tetapi yang disetujui hanya 200.000 unit atau hanya ditambah 34.000 unit.
Sementara data Satgas FLPP REI menyebutkan bahwa kebutuhan kuota untuk anggota REI saja mencapai 54.000 unit.
Selain itu, tambahan kuota FLPP ini menjadi alas pijakan yang baik terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurutnya, tambahan kuota juga memperlihatkan adanya konsistensi pemerintah terhadap program perumahan termasuk dalam hal anggaran. REI pun berharap FLPP dapat diteruskan, dan ditingkatkan anggarannya di tahun 2025.
“Tahun depan, kami sebenarnya mengusulkan kuota FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500.000 unit, meski pun informasinya kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 300.000 unit atau sebesar Rp 23 triliun. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut termasuk soal anggaran untuk program 3 juta rumah,” ujarnya.