Jakarta, Investor.id- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan.

Kementerian ini, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, nantinya menjadi konduktor, regulator,  dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya lima kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan.

Kelima kementerian itu mencakup Kementerian PKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko Suranto dikutip Jumat (25/10/2024).

Dia mengatakan, kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

“Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,” ujarnya.

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik.

Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” kata Joko.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi, dan diharmonisasi.

Di sisi lain, Joko mengatakan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di pedesaan, kata dia, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

REI juga siap mendukung pembangunan satu juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari pembiayaan hingga regulasi.

Dukungan itu termasuk harus hadirnya kementerian khusus yang fokus terhadap pembangunan perumahan.

“Tugas besar ini butuh tanggungjawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil,” kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam keterangan tertulis dikutip Senin (5/8/2024).

Dia berharap kehadiran Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diiringi dengan kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional.

Saat ini, kata dia, kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam prakteknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Pembentukan kementerian khusus perumahan itu, jelas dia, bagian dari lima strategi yang dirancang DPP REI guna mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Pencapaian program tersebut diyakini mampu menuntaskan backlog perumahan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menerangkan strategi lain yang disiapkan oleh DPP REI mencakup, pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market-nya terlebih dahulu melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan dimana saja masyarakat yang membutuhkan rumah. Dengan adanya profiling yang jelas by name by address, maka saat program 3 juta rumah ini berjalan nantinya akan inline antara pasokan dan permintaan.

“Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga dan tepat sasaran,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu.

Kedua, tambah dia, REI bersama LM UI  sedang melakukan riset untuk menghitung secara lebih akurat seberapa besar sebenarnya dampak industri properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, REI juga sudah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic.

“Road map ini sudah kami sampaikan langsung kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan serta paham pentingnya perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Joko Suranto.

Ketiga, REI saat ini memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Khusus untuk perizinan, sinkronisasi mendesak dilakukan karena sudah melenceng jauh dari semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan yang sederhana dan cepat berbasis OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tetapi kenyataan di lapangan, saat ini pengendali perizinan kembali seperti sebelumnya yang berpusat di pemerintah daerah.

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan. Sumber dananya dapat dihimpun dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.

“Dengan asumsi sekitar 5% saja dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pedampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Dana sebesar itu cukup besar untuk menjamin tingkat suku bunga KPR yang tetap (flat) minimal hingga 10 tahun, dan selanjutnya bisa bunga floating,” paparnya.

Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk berkisar 600 ribu hingga 800 ribu rumah per tahun dengan harga di rentang Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah.

Menurut dia, jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - DPP Realestate Indonesia (REI) mendorong pemerintah ke depan untuk membentuk kementerian perumahan. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menuturkan pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat diperlukan untuk pematangan perencanaan dan pembangunan perumahan nasional.

"Karena, tidak mungkin pekerjaan besar membangun 3 juta rumah ini dapat sukses tanpa adanya kementerian yang fokus [pada sektor perumahan]," kata Joko dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (5/8/2024).

Joko menegaskan, janji besar Prabowo untuk menghadirkan program 3 juta rumah ini membutuhkan tanggung jawab yang besar.

Terlebih tugas menghadirkan 3 juta rumah itu bakal membutuhkan koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar dapat terealisasi.

Lebih lanjut, Joko juga menyoroti saat ini kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam praktiknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja menuturkan bahwa wacana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah ke depan.

Namun demikian, Endra menilai pembentukan Kementerian Perumahan memang harus mempertimbangkan fokus dan arah pembangunan pemerintah selanjutnya.

"Saya tidak melihat ini lebih bagus atau tidak, tapi tergantung kebutuhan dan fokusnya apa. Jadi tergantung, bukan soal benar salah," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, justru mempertanyakan urgensi pembentukan Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo - Gibran.

Pembentukan kementerian anyar dikhawatirkan akan menjadi beban fiskal baru hingga menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau jadi Kementerian Perumahan jadi kementerian baru, kan makin pemborosan anggaran, dan akan ada tumpang tindih kebijakan nantinya. Jadi, menurut saya lebih baik kementerian PUPR saja perbaiki tata kelolanya," kata Trubus kepada Bisnis, Selasa (14/5/2024).

Trubus juga menegaskan, sebelum Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum resmi dilebur pada 2014, kinerja antara dua kementerian tersebut dipastikan tak jauh berbeda dengan saat ini yang telah dilakukan penggabungan.

Dengan demikian, wacana pemisahan kembali antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinilai tidak efisien.

"Kalau jadi kementerian sendiri kan nanti ujung-ujungnya untuk kepentingan orang politik terkait kue jabatan. Kalau pandangan pengamat publik ya lebih menekankan pada efektivitas, efisiensi, supaya anggaran APBN tidak kesedot kemana-mana," tegasnya.