Penerapan Tarif KRL Berbasis NIK Bakal Gunakan AI

Pemerintah godok skema penerapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Halaman all

(Kompas.com) 07/09/24 11:00 14917843

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok skema penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana tersebut masih dibahas. Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsdi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

"Ada detail, saya enggak hafal," jawabnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan membahas soal rencana menerapkan subsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK.

Pembahasan rencana tersebut menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan (pembahasan) anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi yakni dengan mengatur sistem tiket KRL melalui satu teknologi.

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

"Tapi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ini adalah bagaimana kita mengatur tikceting itu dengan satu teknologi. Intinya itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, rencana pengubahan skema subsidi PSO KRL Jabodetabek ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

#krl #tarif-krl #subsidi-krl-berbasis-nik #tarif-krl-berbasis-nik

https://money.kompas.com/read/2024/09/07/110000126/penerapan-tarif-krl-berbasis-nik-bakal-gunakan-ai