Subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan tahun depan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum ada perubahan skema subsidi KRL di 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan belum ada perubahan soal isu pengurangan anggaran subsidi KRL di 2025. Begitu pula dengan rencana penerapan subsidi tiket Commuter Line berbasis NIK.

"Belum ada perubahan itu (subsidi KRL di 2025)," kata Risal usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Kalau (subsidi berbasis) NIK juga belum, artinya kita belum ke arah sana. Masih dalam studi, masih dalam kajian untuk (subsidi KRL berbasis) NIK. Belum, belum (belum akan dilaksanakan di 2025)," tegasnya.

Isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Tertulis bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku belum tahu rencana tersebut. Ia berdalih belum ada rapat untuk mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi irit bicara saat ditanya terkait kebijakan kontroversial itu. Ia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis NIK.

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tegas Budi selepas Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Di lain sisi, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mengaku sempat membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Akan tetapi, Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengkritisi wacana pemerintah yang ingin menetapkan subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sebab hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek. Jika akses transportasi umum kian sulit, masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi, sehingga berisiko memperburuk polusi.

Eddy menegaskan, seharusnya transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya terus diperbanyak. Tak hanya itu, kualitas dan kelayakannya terus diperbaiki.

Apalagi, sambungnya, dalam tiga tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan, dan kota-kota sekitarnya kerap masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy, Jumat (30/8/2024).

Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mengurangi polusi udara. Oleh sebab itu, akses transportasi publik seharusnya semakin dipermudah bukannya malah dipersulit.

Eddy mendorong agar KRL Jabodetabek tetap memilki harga terjangkau untuk setiap masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, pemerintah perlu memberikan insentif agar masyarakat memiliki transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Dia menegaskan pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna transportasi publik.

"Salah satu signature [ciri khas] kota-kota besar di negara maju adalah transportasi publik yang layak, berkualitas dan terjangkau. Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih," tutup Eddy.

Sebagai informasi, rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.