Daya Beli Masyarakat Turun, OJK Ungkap Nasib Multifinance dan P2P Lending
OJK mengaku ada kekhawatiran kinerja multifinance dan fintech p2p lending dapat anjlok karena pengaruh daya beli masyarakat. - Halaman all
(InvestorID) 08/09/24 18:57 14936491
JAKARTA, investor.id – Daya beli masyarakat saat ini dan di masa mendatang terpukul sejumlah kebijakan dari pemerintah. Tak pelak hal tersebut juga bisa berdampak terhadap kinerja sejumlah sektor keuangan, khususnya pembiayaan dari multifinance dan penyaluran pinjaman oleh fintech p2p lending.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman menerangkan, piutang pembiayaan multifinance pada Juli 2024 bertumbuh 10,53% year on year (yoy) menjadi Rp 494,10 triliun.
Pada industri fintech p2p lending, outstanding pinjaman pada Juli 2024 juga terus meningkat menjadi 23,97% (yoy), dengan nominal sebesar Rp 69,39 triliun.
“Trend pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberikan sinyal bahwa industri multifinance dan fintech p2p lending memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat, sehingga diperkirakan pembiayaan oleh multifinance dan fintech p2p lending dapat melanjutkan pertumbuhan,” ungkap Agusman dalam keterangan kepada wartawan, dikutip Minggu (8/9/2024).
Seperti yang diketahui, daya beli masyarakat bakal terkena pukulan bertubi-tubi pada kuartal IV-2024 hingga 2025 mendatang. Ini dikhawatirkan menggerus laju pertumbuhan ekonomi hingga di bawah 5% sehingga turut menghantam sektor jasa keuangan seperti multifinance dan fintech p2p lending.
Berdasarkan catatan Investor Daily, pukulan pertama akan datang dari pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dimulai Oktober 2024. Selanjutnya, pada 2025, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12% dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan rencananya diberlakukan.
Saat ini saja, sejumlah indikator menunjukkan daya beli masyarakat melemah. Pada Agustus 2024, deflasi kembali terjadi, yakni 0,03%, melanjutkan tren tiga bulan sebelumnya. Beberapa ekonom menyebut ini merupakan penanda daya beli melemah, kendati Badan Pusat Statistik (BPS) menilai deflasi dipicu suplai berlebih komoditas pangan.
Selanjutnya, kinerja industri manufaktur melemah, terlihat pada penurunan indeks manajer pembelian (purchasing managers’ index/PMI) ke level 48,9 pada Agustus 2024, turun dari bulan sebelumnya sebesar 49,3. PMI di bawah 50 menandakan manufaktur kontraksi, sedangkan di atas 50 berarti ekspansi.
Penurunan Kelas Menengah
Akhir pekan lalu, BPS juga merilis data soal perkembangan jumlah kelas menengah. Intinya, jumlah kelas menengah turun sekitar 10 juta, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13%) pada Maret 2024.
Riset Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mencatat, porsi konsumsi kelas menengah turun dari 42,4% pada 2018 menjadi 41,9% pada 2023. Hal ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah, yang mencerminkan kontraksi daya beli.
Merespons sejumlah indikator ekonomi makro itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar yakin bahwa pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III-2024 masih akan berada di atas 5%. Ini merupakan pencapaian tersendiri di tengah gejolak pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global.
“Dalam konteks itu, tingkat pertumbuhan tadi merupakan berita baik buat Indonesia karena tetap terjaga,” ujar Mahendra dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (6/9/2024).
Terkait deflasi, Mahendra pun membedah data yang lebih luas. Menurut dia, sekalipun terjadi deflasi, tetapi inflasi inti tercatat tetap naik 1,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut menandai bahwa tetap terjadi peningkatan dari sisi permintaan.
Dia bilang, OJK turut melihat sejumlah kinerja di sektor jasa keuangan seperti kredit perbankan yang masih tumbuh dalam kisaran tinggi, meskipun daya beli masyarakat terindikasi menurun. Begitu juga rentang pertumbuhan dari pembiayaan multifinance dan pinjaman fintech p2p lending yang masih dapat meningkat sampai dengan Juli 2024.
“Terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka di sektor jasa keuangan, nampaknya belum atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan,” kata Mahendra.
Kendati demikian, ia berharap hal yang dikhawatirkan seperti pelambatan signifikan di sejumlah sektor jasa keuangan bakal terjadi di masa mendatang. Sebaliknya, OJK berupaya untuk menjaga perkembangan di sektor jasa keuangan, yang pada gilirannya ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk mengantisipasi itu, OJK bersama KSSK dan pemerintah berupaya menjaga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga,” pungkas Mahendra.
Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
#berita-terkini #berita-hari-ini #daya-beli-masyarakat #fintech-p2p-lending #multifinance #kinerja-multifinance #kelas-menengah #deflasi #ojk #berita-ekonomi-terkini