Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjalin kerja sama strategis bersama Shenzhen Internet Finance Association.

Harza Sandityo, Ketua Bidang External Affairs & Advocacy AFPI menuturkan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan akselerasi pada pertumbuhan industri fintech di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara.

Dia menambahkan kolaborasi AFPI dan SIFA akan fokus pada beberapa area utama, di mana kedua asosiasi secara aktif berbagi informasi dan wawasan mengenai regulasi, teknologi, dan tren terkini dalam industri fintech.

Melalui kerja sama ini, anggota AFPI akan memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari para pelaku industri fintech di Shenzhen, dan membuka ruang pertumbuhan serta dampak positif bagi perkembangan industri fintech di Indonesia.

"Kerja sama strategis ini merupakan tonggak penting bagi industri fintech Indonesia. Dengan dukungan dari SIFA, kami optimis dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Ia juga berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China di bidang ekonomi digital.

Menurutnya, Shenzhen, sebagai pusat inovasi teknologi di China, memiliki ekosistem fintech yang dinamis dan berkembang pesat. Kolaborasi dengan SIFA ini akan memberikan kesempatan bagi AFPI untuk belajar dari pengalaman dan keahlian mitra mereka di China.

Sementara itu, bagi SIFA Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri fintech, dan dipercaya bahwa melalui kolaborasi ini, kedua pihak dapat bersama-sama menciptakan inovasi-inovasi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri fintech di Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan demikian, fintech dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) menyampaikan sejumlah faktor yang bisa meningkatkan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent. Selain itu, dia bilang kondisi makro ekonomi juga bisa menjadi faktor meningkatnya TWP90 industri.

"Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, hingga suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," ungkapnya, Minggu (3/11).

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Sementara itu, Ivan menyampaikan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%. Dia menyebut angka itu terbilang stabil, jika dibandingkan posisi per 1 Oktober 2024 yang berada di level 0,25%.

Ivan menyebut TWP90 konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Dia pun memproyeksikan TWP90 Akseleran masih akan berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Sebagai informasi, TWP90 industri fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lender atau pemberi pinjaman institusi lebih mendominasi ketimbang perorangan di industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan pendanaan yang diberikan lender institusi porsinya mencapai 89,98% per September 2024.

"Adapun pendanaan yang diberikan lender perorangan sebesar 10,02%," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyebut outstanding pembiayaan fintech P2P lending per September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Pencapaian itu tumbuh sebesar 33,73% Year on Year (YoY).

Agusman mengatakan pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri fintech lending. Dia menyampaikan OJK akan terus mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri fintech lending ke depannya agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sementara itu, OJK menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat dalam kondisi terjaga.

Catatan OJK, TWP90 pada September 2024 sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%. TWP90 pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, tampaknya fintech lending harus mulai mewaspadai adanya potensi peningkatan TWP90 hingga akhir tahun di tengah penyaluran pembiayaan yang terus tumbuh. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkhawatirkan TWP90 periode Oktober 2024 hingga Desember 2024 akan kembali terjadi kenaikan. Dia memperkirakan tren itu akan terus naik pada Januari 2024 hingga Februari 2024.

Nailul beranggapan hal itu karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri.

"Dengan demikian akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

TWP90 Fintech Lending Naik

Proyeksi tersebut sudah mulai terlihat dari performa beberapa fintech lending. Misalnya, fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia tercatat mengalami kenaikan tipis angka TWP90. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%. Nilai itu terlihat naik tipis dibandingkan posisi 1 Oktober 2024 yang berada di level 0,25%.

"Meskipun demikian, masih terbilang stabil," ucapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Ivan menyebut TWP90 perusahaan konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Dia pun memproyeksikan TWP90 Akseleran masih akan berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Selain itu, Ivan juga mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa membuat TWP90 menjadi meningkat. Salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent.

"Faktor lainnya bisa juga dari makro ekonomi. Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," tuturnya.

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Fintech P2P lending Modalku juga mencatatkan kenaikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan TWP90 di akhir Oktober tercatat sebesar 4,4%. Adapun TWP90 Modalku pada akhir September 2024 sebesar 2,16%.

Arthur menerangkan kenaikan TWP90 itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kinerja UMKM yang tengah diterpa berbagai tantangan. Dia menyebut salah satu faktor yang memengaruhi hal itu, yakni penurunan jumlah kelas menengah sehingga berdampak pada daya beli masyarakat dan pada sektor UMKM.

"Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan bayar UMKM, yang turut berdampak pada kualitas pengembalian dana," katanya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Arthur menjelaskan sepanjang 2024, sebenarnya TWP90 Modalku terbilang cukup stabil. Jika dilihat rata-rata setiap bulannya, TWP90 Modalku berada di angka 2%.

Lebih lanjut, Arthur menyampaikan Modalku akan terus berupaya menjaga kesehatan tingkat keberhasilan bayar dengan beragam strategi. Dia menegaskan pihaknya akan menjaga TWP90 tetap di bawah 5% pada akhir tahun ini, sesuai dengan standar institusi keuangan.

"Harapannya, terus membaik dengan berbagai mitigasi risiko yang dijalankan," ujar Arthur.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur sebagai respons banjir rob yang kerap terjadi di pantai utara (pantura) Jawa, termasuk pesisir Jakarta. Upaya penyelamatan Jakarta dari ancaman tenggelam melalui pembangunan infrastruktur yakni berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek NCICD, salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, tetapi infrastruktur ini diperkirakan tak bertahan lama. Kondisi ini turut mendukung kebutuhan tanggul laut raksasa. Berita tersebut adalah satu dari lima berita dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (5/11/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Menilik Urgensi Rencana Pembangunan Tanggul Laut di Pesisir Utara Jawa
Perubahan tinggi muka tanah memperburuk potensi banjir rob. Tercatat, penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun. Kondisi ini bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK).
Aturan baru pun akan dirilis untuk mengatur penggunaan air tanah bagi masyarakat Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Sambil menanti pembuatan beleid anyar, pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

Langkah apa lagi yang ditempuh sejalan dengan rencana pembangunan tanggul laut raksasa? Berita terkait bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Perombakan Direksi Pertamina dan Energi Baru Holding Migas
Dimulainya rezim pemerintahan baru turut membawa dampak terhadap pengisi jabatan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perombakan susunan pimpinan pun menyentuh tubuh PT Pertamina (Persero).

Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati diharapkan dapat mendorong terobosan di tubuh BUMN migas itu. Terlebih, pekerjaan rumah Pertamina cukup tebal yang mencakup ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Apa saja pekerjaan rumah Pertamina dengan masuknya orang baru di balik deretan direksi dan komisaris? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Ancaman Bom Waktu Kebijakan Tarif Donald Trump
Perebutan kursi nomor satu di Gedung Putih antara Donald Trump dan Kamala Harris akan menentukan arah perekonomian global seiring dengan kebijakan terkait dengan tarif yang bakal mengguncang dunia bisnis.

Terlebih, Donald Trump menggunakan tarif sebagai senjata untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Trump telah mengancam pesaingnya dengan mengenakan tarif tinggi seperti yang dilakukannya kepada China. Tarifnya akan berlaku pada hampir semua impor AS dengan nilai lebih dari US$3 triliun. Perang tarif menjadi jalan tengah untuk menarik investor agar industri manufaktur kembali ke negaranya sehingga bea masuk negara pesaing menjadi lebih tinggi.

Partai Republik telah menyerukan tarif minimum antara 10% hingga 20% untuk semua barang impor, dan naik menjadi 60% atau lebih tinggi untuk impor dari China. Bagaimana potret kebijakan Trump yang akan memberikan dampak signifikan terhadap iklim ekonomi global? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Cuan Tebal Bank Menengah hingga Kuartal III/2024
Sejumlah bank menengah membukukan cuan tebal sepanjang sembilan bulan pertama 2024, dengan beberapa di antaranya mencetak pertumbuhan tahunan dobel digit, tertinggi sebesar 33,33%.

Berdasarkan kinerja keuangan sejumlah bank menengah yang dihimpun Bisnis, Senin (4/11/2024), laba bersih paling tebal dikumpulkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan nilai Rp5,1 triliun. Kemudian, diikuti oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar Rp4,98 triliun. Lalu, terdapat PT Bank OCBC Indonesia Tbk. (OCBC) dengan laba bersih pada periode yang sama sebesar Rp3,8 triliun.

Artikel selengkapnya tentang kinerja bank menengah hingga kuartal III/2024 tersedia di Bisnisindonesia.id.

Kontras Aliran Dana Bank dan Individu di Pinjaman Tekfin P2P Lending
Pinjaman beredar atau outstanding di industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan tren berbeda antara pemberi pinjaman dari kalangan bank dan individu. Dana dari bank terus menanjak, sebaliknya dana individu tergerus.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara total, outstanding pinjaman tekfin P2P lending atau pemberi pinjaman pribadi mencapai Rp72,03 triliun atau naik 35,08% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, Rp58,07 triliun di antaranya berasal dari dalam negeri dengan perbankan yang mendominasi dengan Rp40,54 triliun.

Outstanding pinjaman dari bank pun tumbuh melampaui tren secara total dengan lonjakan 61% YoY. Di sisi lain, platform pinjaman pribadi yang turut mengandalkan peran pemberi pinjaman dari kalangan individu tak mengalami perubahan signifikan dengan koreksi 7,64% YoY. Secara nilai, outstanding pinjaman dari pemberi dana individu mencapai rentang Rp4,4 triliun hingga Rp6,21 triliun, tetapi mencapai Rp5,24 triliun pada akhir Agustus 2024.

Bagaimana pandangan pakar dan pelaku usaha terkait kondisi industri tekfin P2P lending? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkatkan ekuitas minimum dari Rp 2,5 miliar menjadi sebesar Rp 7,5 miliar per Juli 2024. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022.

Mengenai hal itu, fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia menyebut adanya aturan ekuitas minimum tersebut berdampak positif bagi perusahaan.

"Membuat keuangan perusahaan lebih kuat," ucap Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan kepada Kontan, Senin (4/11).

Ivan menerangkan saat ini, modal yang dimiliki Akseleran sudah mencapai Rp 100 miliar lebih. Nilai itu tentu sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum yang ditetapkan OJK sebesar Rp 7,5 miliar.

"Setiap bulan kami juga terus mengalami profit, sehingga kami terus berupaya meningkatkan ekuitas perusahaan," katanya.

Secara kinerja, Ivan menyampaikan Akseleran telah menyalurkan pinjaman mencapai sekitar Rp 2,25 triliun per kuartal III-2024. Nilai tumbuh sekitar 10% dari periode sama tahun lalu. Adapun porsinya 95% penyaluran ke produktif.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024.

JAKARTA, investor.id – Platform fintech lending Kredit Pintar memulai perluasan pasar di Indonesia Timur. Adapun sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman mencapai Rp 6,5 triliun.

Sementara itu, sejak berdiri pada 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar mencapai Rp 48,5 triliun. Di sisi lain, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai  angka Rp 899,15 triliun.

Direktur Bisnis dan Operasi Kredit Pintar Kokko Cattaka menjelaskan, untuk cakupan wilayah di Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024 ini yaitu sekitar Rp 135 miliar.

“Melihat angka tersebut, kami optimistis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Adapun Kredit Pintar menggelar edukasi dan literasi keuangan Kelas Pintar Bersama di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh OJK, jelas dia, Kredit Pintar berkomitmen untuk secara konsisten melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menyasar tidak hanya masyarakat umum, namun juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda.

Kokko menjelaskan, Kelas Pintar Bersama merupakan inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan himbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik, sehingga dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah.

“Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggungjawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional,” jelas dia.  Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM hingga masyarakat umum.

“Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia,” tambah Kokko.

Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan Rista Zwestika, CFP®.  Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik. 

Pahami Risiko

Sementara itu, Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi menjelaskan, melalui kegiatan Kelas Pintar Bersama, pihaknya ingin membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan.

“Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital,” jelas dia.

Puji menjelaskan, menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024.

"Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas,” jelas Puji.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang sebesar 2,38%.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai stabilitas TWP90 pada September 2024 merupakan indikasi positif bahwa industri fintech lending makin sehat dan terkendali.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan TWP90 industri stabil. Salah satunya disebabkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar utang tepat waktu.

"Hal itu juga tak terlepas dari upaya edukasi intensif AFPI dan OJK," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Selain itu, Tiar menganggap platform fintech P2P lending yang meningkatkan kualitas penyaluran pinjaman dengan menerapkan sistem penilaian kredit lebih ketat juga menjadi faktor penyebab TWP90 stabil. Dia menerangkan kondisi ekonomi saat ini juga relatif stabil, sehingga dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman.

"Ketika kondisi ekonomi membaik, masyarakat cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya," ungkapnya.

Tiar menyampaikan semua hal itu juga tidak lepas dari peran OJK dalam mengawasi industri fintech lending untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Fintech peer to peer (P2P)lending PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) menyampaikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 hanya naik tipis.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%.

"Terbilang stabil, dibandingkan 1 Oktober yang berada di level 0,25%," ucapnya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Ivan menyebut TWP90 konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Sementara itu, dia mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa membuat TWP90 menjadi meningkat. Salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent.

"Faktor lainnya bisa juga dari makro ekonomi. Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," tuturnya.

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Lebih lanjut, Ivan memproyeksikan TWP90 Akseleran masih berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Sebagai informasi, TWP90 industri fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Menanggapi hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan stabilnya angka TWP90 industri pada September 2024 merupakan hal wajar.

"Sebab, secara teknikal, setelah Lebaran dan Ramadan, memang kualitas penyaluran pinjaman akan membaik. Artinya, jika ditarik mundur untuk penyaluran periode Agustus 2024 hingga September 2024, pengembalian utang borrower periode Mei 2024 hingga Juni 2024 itu membaik," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Meskipun TWP90 masih terbilang stabil, Nailul mengkhawatirkan TWP90 pada Oktober 2024 hingga Desember 2024 akan kembali terjadi kenaikan.

Dia memperkirakan tren itu akan terus naik pada Januari 2024 hingga Februari 2024. Nailul beranggapan hal itu karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah sehingga akan membuat kredit macet berpotensi meningkat.

"Seharusnya industri sudah bisa mengantisipasi hal itu dengan memperbaiki kualitas penyalurannya," ujar Nailul.

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara tahunan alias Year on Year (YoY).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.