Menteri Perumahan Diharapkan Berasal dari Kalangan Profesional
Diharapkan, sosok yang menjabat sebagai Menteri Perumahan haus berasal dari kalangan profesional di bidang pengelolaan perumahan. Halaman all
(Kompas.com) 11/09/24 15:00 14959742
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengenai kehadiran Kementerian Perumahan di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terus bergulir.
Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Hashim Djojohadikusumo mengungkap ada rencana dari Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan dan dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Adik Prabowo tersebut menegaskan pemisahan akan dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan, terbentuknya kembali Kementerian Perumahan adalah kabar baik karena penyediaan perumahan sudah menjadi aspek penting seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.
Ia berharap, nantinya sosok yang menjabat sebagai Menteri Perumahan harus berasal dari kalangan profesional di bidang perumahan.
“Sebaiknya dari pengusaha atau profesional. Tapi baik pengusaha ataupun profesional harus juga mengerti politik, karena sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik," ungkap Ali.
Menurutnya, kapasitas yang harus dimiliki oleh Menteri Perumahan kelak adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan.
Menteri tersebut juga harus mempunyai konsep paradigma yang baik secara makro dan mikro, karena tanpa itu semua sektor perumahan akan tetap jalan di tempat.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul mengenai bidang ini.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Tanah Air jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.
"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.
Apalagi, menurutnya, cukup banyak profesional yang seharusnya bisa memimpin seperti pengembang yang berasal dari asosiasi pengembang.
“Mereka sudah paham seluk beluk persoalan termasuk prosedur perizinan, sehingga bisa langsung lari kencang begitu dilantik,” papar Lukas.
Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan
Sementara itu, dalam sebuah diskusi rembug bareng perumahan yang diselenggarakan komunitas masyarakat perumahan, pelaku industri perumahan Fajar R Zulkarnaen berkomentar selama ini sektor perumahan terkesan seperti diabaikan.
Dia mencontohkan selama ini pada sektor penyediaan energi ada Kementerian ESDM, demikian pula penyediaan pangan ada Kementerian Perdagangan.
Sayangnya, soal urusan penyediaan perumahan justru digabung dengan pekerjaan umum yang banyak mengurusi fisik infrastruktur.
Oleh karena itu, pembentukan kembali Kementerian Perumahan harus didukung seluruh stakeholder perumahan.
“Kami mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Kenapa? Sebab, nanti penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan,” paparnya.
Fajar menilai, ini tren dunia yang tidak dapat dihindari. Sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius.
Hal lain yang terpenting adalah Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan ini harus dipimpin oleh sosok atau orang yang mengerti tentang perumahan dan secara makro properti.
Karena secara political will, kalau orang tersebut tidak mengerti soal perumahan, tidak mengerti apa itu penataan Kawasan dan apa saja proses perizinan yang menghambat, maka pada akhirnya kementerian bisa terjebak posisi quo vadis atau tidak tahu arah yang benar.
“Jangan sampai kebingungan sendiri. Karena itu, dia harus dari kalangan profesional yakni orang yang sudah bergelut di bidang perumahan dan properti," pungkas Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Kerjasama Investasi tersebut.