Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan bakal mulai melakukan groundbreaking proyek tiga juta rumah pada 100 hari dirinya bekerja menjadi Menteri.

Adapun, pelaksanaan tersebut bakal dipercepat salah satunya lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.

Di samping itu, tambah Ara, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendukung perubahan syarat penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menjadi berpenghasilan maksimal Rp 12 juta per bulan. Syarat penerima FLPP saat ini memiliki pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Pendapatan tersebut merupakan total pendapatan suami dan istri jika sudah berkeluarga. Basuki menilai, penyesuaian syarat maksimal pendapatan penerima bantuan FLPP menjadi Rp 12 juta per bulan adalah langkah yang bagus.

"Usulan penyesuaian syarat pendapatan maksimum jadi Rp 12 juta per bulan sudah lama disampaikan. Syarat pendapatan saat ini merupakan hasil penyesuaian yang sebelumnya antara Rp 4 sampai Rp 5 juta," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basuki menilai, penyesuaian tersebut pada akhirnya dapat menekan angka kebutuhan atau backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit tahun lalu. Sebab, Basuki berpendapat masyarakat dengan pendapatan Rp 8 sampai Rp 12 juta masih membutuhkan FLPP untuk memiliki rumah.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, rendahnya syarat pendapatan maksimum merupakan penyebab utama tingginya angka generasi milenial yang belum memiliki rumah. Kementerian PUPR mendata 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah.

Sebanyak 63,12% dari 81 juta generasi milenial yang belum memiliki rumah mengaku belum mampu secara finansial. Sementara itu, 28,63% beralasan belum menemukan rumah yang tepat dan memilih menunda memiliki rumah.

Budi menduga mayoritas generasi milenial yang telah dua tahun bekerja sudah tidak layak mendapatkan bantuan FLPP. Ia menghitung pendapatan generasi milenial yang baru lulus naik dari Rp 5,5 juta per bulan menjadi lebih dari Rp 8 juta per bulan setelah dua tahun bekerja.

"Pendapatan lebih dari Rp 8 juta per bulan itu pendapatan suami-istri. Kasihan generasi muda ini tidak bisa menikmati fasilitas subsidi," kata Budi di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Sementara itu, Budi mengatakan, sebagian besar generasi milenial tidak mampu memenuhi pendanaan jika menggunakan kredit komersial dalam membeli rumah. Alhasil, arus kas pada rumah khusus MBR buatan Perumnas tersendat akibat minimnya pembelian.

Ia menilai masalah penyerapan rumah baru menjadi masalah industri perumahan saat ini. Budi mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk menyerap semua hasil produksi Perumnas.

Budi berargumen penunjukkan BP Tapera sebagai lembaga penyerap rumah akan memperlancar arus kas Perumnas. Selain itu, Budi menyampaikan BP Tapera dapat kembali menyerap rumah yang gagal cicil.

"Dengan demikian, data ketersediaan rumah dan berapa rumah yang harus dibangun bisa dihitung dengan tepat. Sebab, sebagian MBR membeli rumah untuk investasi, bukan sebagai tempat tinggal," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – PT Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25%, dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui kerja sama tersebut, Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25% yang diberikan oleh SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang, di mana untuk porsi 75% pembiayaan FLPP telah disediakan oleh BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

Adapun FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Adapun seremonial kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Henky Oktavianus, dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Henky Oktavianus mengatakan, kemitraan tersebut merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

“Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimistis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” jelas Henky dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, kerja sama tersebut juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka backlog atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi FLPP. Hal ini dengan peranan Bank DKI untuk menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan.

“Bank DKI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan, diantaranya menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan, maupun memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” jelas Arie.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25%, dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui kerja sama tersebut, Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25% yang diberikan oleh SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang, di mana untuk porsi 75% pembiayaan FLPP telah disediakan oleh BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

Adapun FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Adapun seremonial kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Henky Oktavianus, dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Henky Oktavianus mengatakan, kemitraan tersebut merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

“Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimistis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” jelas Henky dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, kerja sama tersebut juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka backlog atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi FLPP. Hal ini dengan peranan Bank DKI untuk menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan.

“Bank DKI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan, diantaranya menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan, maupun memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” jelas Arie.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program satu juta rumah per tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan hampir 10 tahun. Namun, target menekan backlog atau kekurangan pasokan hunian masih belum tercapai.

Pada 2015 atau awal ide program Jokowi dilontarkan, data backlog mencapai 11,4 juta. Dengan program satu juta rumah per tahun, Jokowi menargetkan bisa menekan backlog menjadi ke level 6,8 juta dalam kurun waktu 5 tahun.

Melihat target tersebut, seharusnya dalam 10 tahun angka backlog dapat ditekan ke level 1 juta. Namun, Jauh panggang dari api, hingga 2023 angka backlog malah naik.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat angka backlog mencapai 12,7 juta pada tahun lalu.

Terkait realisasi program satu juta rumah, Kementerian PUPR mencatat sejak dicanangkan pada 2015 realisasi program ini telah mencapai 9.206.379 unit per akhir 2023.

Adapun selama empat tahun terakhir realisasi program satu juta rumah per tahun bisa dibilang mencapai target secara kuantitas. Lihat saja, pada 2021 realisasi program tersebut mencapai 1.105.707 rumah.

Angka tersebut terdiri dari 826.500 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit sisanya non MBR.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah terealisasi sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengenai kehadiran Kementerian Perumahan di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terus bergulir.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Hashim Djojohadikusumo mengungkap ada rencana dari Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan dan dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo tersebut menegaskan pemisahan akan dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan, terbentuknya kembali Kementerian Perumahan adalah kabar baik karena penyediaan perumahan sudah menjadi aspek penting seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.

Ia berharap, nantinya sosok yang menjabat sebagai Menteri Perumahan harus berasal dari kalangan profesional di bidang perumahan.

“Sebaiknya dari pengusaha atau profesional. Tapi baik pengusaha ataupun profesional harus juga mengerti politik, karena sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik," ungkap Ali.

Menurutnya, kapasitas yang harus dimiliki oleh Menteri Perumahan kelak adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan.

Menteri tersebut juga harus mempunyai konsep paradigma yang baik secara makro dan mikro, karena tanpa itu semua sektor perumahan akan tetap jalan di tempat.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul mengenai bidang ini.

Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Tanah Air jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.

"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.

Apalagi, menurutnya, cukup banyak profesional yang seharusnya bisa memimpin seperti pengembang yang berasal dari asosiasi pengembang.

“Mereka sudah paham seluk beluk persoalan termasuk prosedur perizinan, sehingga bisa langsung lari kencang begitu dilantik,” papar Lukas.

Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan

Sementara itu, dalam sebuah diskusi rembug bareng perumahan yang diselenggarakan komunitas masyarakat perumahan, pelaku industri perumahan Fajar R Zulkarnaen berkomentar selama ini sektor perumahan terkesan seperti diabaikan.

Dia mencontohkan selama ini pada sektor penyediaan energi ada Kementerian ESDM, demikian pula penyediaan pangan ada Kementerian Perdagangan.

Sayangnya, soal urusan penyediaan perumahan justru digabung dengan pekerjaan umum yang banyak mengurusi fisik infrastruktur.

Oleh karena itu, pembentukan kembali Kementerian Perumahan harus didukung seluruh stakeholder perumahan.

“Kami mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Kenapa? Sebab, nanti penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan,” paparnya.

Fajar menilai, ini tren dunia yang tidak dapat dihindari. Sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius.

Hal lain yang terpenting adalah Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan ini harus dipimpin oleh sosok atau orang yang mengerti tentang perumahan dan secara makro properti.

Karena secara political will, kalau orang tersebut tidak mengerti soal perumahan, tidak mengerti apa itu penataan Kawasan dan apa saja proses perizinan yang menghambat, maka pada akhirnya kementerian bisa terjebak posisi quo vadis atau tidak tahu arah yang benar.

“Jangan sampai kebingungan sendiri. Karena itu, dia harus dari kalangan profesional yakni orang yang sudah bergelut di bidang perumahan dan properti," pungkas Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Kerjasama Investasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.