Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) telah menjalankan diskusi dengan memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program 3 juta rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah melakukan kajian dan hasilnya menunjukkan isu utama perumahan di daerah dari sisi demand. Di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’,

Ditambah, adanya tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara jika melihat dari sisi supply, Nixon melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Maka itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.

“Karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 sub sektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya,” ujar Nixon, Jumat (8/11).

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Sebagai informasi, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Lebih lanjut, Nixon bilang semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni,” tambahnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program 3 juta rumah Prabowo-Gibran bakal memantik geliat dunia usaha untuk membangun rumah baru.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia sebanyak 300 ribu unit per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan naik hingga tiga kali lipat menjadi 900 ribu unit dengan adanya program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang kapasitas membangun kita itu sekitar 300 ribu unit rumah (per tahun), dengan kondisi seperti ini (program 3 juta rumah), bisa meningkat 2-3 kalinya, potensi itu ada, sebab pengembang terdorong," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, salah satu faktor yang bisa membuat pengembang terdorong untuk membangun rumah baru adalah insentif yang akan disediakan oleh pemerintah. Baik insentif untuk pelaku usaha atau pengembang, maupun insentif untuk masyarakat meningkatkan daya belinya.

"Kita tidak hanya membangun, tapi ada skema-skema kemudahan, FLPP misalnya bisa ditingkatkan. Kalau ditingkatkan semakin banyak orang yang punya akses beli rumah, akhirnya semakin banyak pengembang yang bangun rumah," kata Iwan.

Dari sisi dunia usaha, Iwan menerangkan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar harga tanah bisa didapatkan oleh developer dengan harga yang murah. Sehingga, harga juga rumah bisa lebih rendah, mengingat harga tanah sendiri menyumbang sekitar 40 persen dari harga jual rumah itu sendiri.

"Karena itu kenapa tanah menjadi faktor krusial, bangun bisa tanah di mana, kalau tanah ada mungkin mahal, makanya pemerintah mencari alternatif tanah-tanah," kata dia.

Pada kesempatan itu, Iwan menambahkan, aset-aset tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah ini akan diambil dari beberapa hak pengelolaan tanah yang sudah habis masa konsesinya.

Selain itu, ada juga tanah-tanah hasil rampasan atau sitaan milik para koruptor oleh Kejaksaan Agung. Sumber-sumber ini yang diharapkan bakal menjadi insentif untuk pengembang dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi rumah di Indonesia.

"Ada tanah tanah rampasan, kemudian ada tanah-tanah eks HGU, HGB yang sudah habis masa izinnya, bisa dimanfaatkan," ujar Iwan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya tengah mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.

Revisi dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. Perubahan regulasi tersebut secara garis besar untuk memberikan kemudahan bagi para pengembang melakukan ekspansi pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

"Pemda harus terlibat (menyukseskan program 3 juta rumah). Oleh sebab itu kita sedang mengajukan revisi UU Otonomi Daerah. Bagaimana pemda bisa memiliki peran yang lebih aktif untuk penyediaan rumah MBR," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu malam (7/11/2024).

Iwan menilai selama ini regulasi terkait otonomi daerah masih menjadi bottleneck dalam membangun hunian di daerah. Terutama yang menyangkut masalah perizinan hingga pemungutan pajak daerah atas pembangunan properti.

"Selama ini menjadi bottleneck, kedua kemudahan perizinan, kita pernah dengar juga masalah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa daerah masih ada kendala," ujar Iwan.

Harapannya dengan perubahan regulasi tersebut bisa memberikan keringanan dari sisi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengenaan retribusi lainnya di daerah.

"Di samping itu kita berharap ada skema insentif, bagaimana ada keringanan, kita tahu ada biaya BPHTB, kemudian ada biaya lain yang kemudian diharapkan tidak membebani masyarakat," kata Iwan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan meningkatkan okupansi rumah susun dengan memberikan potongan harga atau diskon dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun Pasar Rumput menjadi salah satu percontohan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dalam 2 tahun terakhir rumah susun (rusun) Pasar Rumput tidak terdistribusi dengan baik.

Ara menyebut, rusun Pasar Rumput bakal disewakan dengan harga miring, mulai dari Rp1,25 juta dari yang awalnya Rp3,5 juta per bulan.

Adapun nantinya, rusun Pasar Rumput tersebut bakal diprioritaskan untuk para masyarakat terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, hingga para milenial yang bekerja di Jakarta.

“Jadi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Pada saat yang sama, Ara meminta Perumda Pasar Jaya untuk merevisi nilai biaya sewa yang semula dibanderol mulai dari Rp3,5 juta.

Usai sepakat, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat bakal memasarkan rusun Pasar Rumput bakal dipasarkan mulai dari Rp1,25 juta. Akan tetapi, tersebut tak akan sama rata pasalnya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang pada rusun Pasar Rumput.

“Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal itu. Dirinya mengaku pada dasarnya bakal mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.

Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.

“Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD [satuan kerja perangkat daerah], prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi,” tandasnya.

Korban Kebakaran

Tidak hanya itu, Ara juga meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk menggratiskan biaya sewa rusun pasar rumput bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.

“Orang lagi kebakaran rumah masa disewain? Seberapa lah lagian, cuma ada berapa sih, 418 kan? Mampu kan PD Pasar Jaya?” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ara meminta kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk dapat memperpanjang periode bebas biaya sewa bagi masyarakat pasar rumput tersebut dapat berlangsung selama satu tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal tersebut. Dirinya mengamini bakal memperpanjang periode bebas sewa rusun pasar rumput kepada masyarakat terdampak kebakaran Manggarai selama setahun penuh.

“Siap [akan diperpanjang periode gratis] tetapi izin ada limitnya [sampai setahun saja],” tegasnya.

Untuk diketahui, selama ini masyarakat terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan biaya sewa rusun pasar rumput. Pasalnya, hal tersebut masih disubsidi oleh anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.

Rencananya, Perumda Pasar Jaya bakal mengenakan biaya tarif sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk biaya sewa rusun pasar rumput per 15 November 2024. Akan tetapi, rencana tersebut batal usai mendapat arahan langsung dari Maruarar Sirait.

Harapan Pengembang

Sementara itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan bakal mulai melakukan groundbreaking proyek tiga juta rumah pada 100 hari dirinya bekerja menjadi Menteri.

Adapun, pelaksanaan tersebut bakal dipercepat salah satunya lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.

Di samping itu, tambah Ara, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan perumahan menaruh harapan besar kepada Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan, agar permasalahan seputar rumah dapat diselesaikan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan hadirnya Kementerian Perumahan diharapkan dapat menyelesaikan sederet permasalahan pada bidang properti.

Di sisi lain, kehadiran Kementerian Perumahan juga bakal berdampak positif pada meningkatnya penganggaran dan akomodasi pada Kementerian tersebut.

“Pada akhirnya kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan properti, di mana pertumbuhan [properti] itu akan membawa dampak yang baik untuk ekonomi, pada tenaga kerja, mengatasi stunting, kemiskinan dan seterusnya, kita siap berkolaborasi,” kata Joko kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Joko juga berharap kemajuan di sektor perumahan memberikan efek domino positif pada pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan terhadap puluhan sektor lain.

Diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto dipimpin oleh kader partai hingga pejabat umum partai. Kementerian teknis ini membidik target optimis membangun tiga juta rumah per tahun.

Penunjukan dua kader partai pada tubuh kementerian teknis tersebut lantas memunculkan pertanyaan. Lantaran, Kementerian Perumahan memiliki beban berat untuk merealisasikan program tiga juta rumah Prabowo.

Mengenai hal tersebut, Joko mengaku pihaknya tetap berbaik sangka kepada dua orang yang telah dipercaya Prabowo tersebut. Meskipun, keduanya tak memiliki latar belakang ulung di dunia properti.

“Menterinya Pak Ara dan Wamen-nya Pak Fahri Hamzah kita terima, kita berprasangka baik saja dan positif saja. Kita akan mendorong kerja sama yang baik,” tuturnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengaku bakal menggandeng Badan Bank Tanah untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara menuturkan, pihaknya bakal segera berkoordiasi dengan Badan Bank Tanah dan sejumlah pihak lain untuk dapat melobi lokasi lahan yang bisa segera dijadikan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

“Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan program 3 juta rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut Ara menjelaskan, Kementerian PKP nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

“Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, swasta, pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebut, pihaknya bakal berkomitmen penuh untuk merealisasikan program 3 juta rumah tersebut.

Dirinya juga mengaku siap untuk mengalokasikan sejumlah lahan yang saat ini telah tersedia dan dikelola oleh Badan Bank Tanah.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” tuturnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10/2024).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah siap menginventarisasi lahan untuk Kementerian Perumahan dalam upaya menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkap komitmennya untuk dapat berkontribusi melakukan pengadaan tanah bagi program tersebut. Khususnya untuk pengadaan perumahan di wilayah perkotaan.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” jelasnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10).

Pada saat yang sama, dirinya juga memberi sinyal bahwa pengadaan lahan untuk program tiga juta rumah itu bakal dilakukan bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga menegaskan, Badan Bank Tanah telah memiliki gambaran menggarap proyek perumahan. Di mana, saat ini Badan Bank Tanah memiliki program perumahan di dua wilayah yang berlokasi di Brebes dan Kendal.

“Kita sendiri untuk program perumahan sudah ada di dua tempat di Brebes dan di Kendal tapi dalam jumlah yang kecil juga,” tambahnya.

Selain di pulau Jawa, Badan Bank Tanah juga mengaku telah memiliki aset lahan yang cukup besar di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

“Tantangannya terutama yang ada di luar Jawa orang mau pindah nggak ke sana? dan juga dari pemerintah skemanya apakah ini pemberian atau sewa atau rumah gratis untuk orang yang tidak mampu yang belum punya lahan,” pungkasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland menyambut baik terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diharapkan dapat membawa peluang baru bagi perkembangan industri properti di Indonesia.

Direktur Metland Olivia Surodjo mengungkapkan harapan perusahaan terhadap program kerja kementerian baru tersebut.

Terutama terkait rencana pemerintah untuk memberikan stimulus berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%.

"Kami berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan industri properti nasional," ujar Olivia kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Dalam era pemerintahan baru ini, sektor perumahan akan disatukan kembali di bawah satu kementerian. Hal ini disambut positif oleh Metland sebagai pengembang yang menantikan dukungan dari Kementerian Perumahan untuk kemudahan prosedur perizinan.

"Kami juga berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah," tambah Olivia.

Fokus Proyek Residensial dan Mixed-Use

Dengan adanya rencana kerja dari kabinet baru, Metland berkomitmen untuk tetap fokus pada pengembangan proyek residensial dan mixed-use.

Salah satu proyek yang sedang dipersiapkan adalah proyek residensial Metland Kertajati, setelah memulai proyek residensial seluas 185 hektare di Metland Cikarang pada tahun ini.

Selain itu, Metland melihat prospek positif di sektor properti komersial di kota-kota lapis ketiga, seiring dengan prioritas pemerintah terhadap pembangunan hunian, baik rumah tapak maupun vertikal, melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Terkait upaya mengatasi backlog perumahan, Metland menilai industri properti masih membutuhkan stimulus dan kebijakan yang memudahkan masyarakat memiliki hunian.

Isu pelemahan daya beli masyarakat perlu diatasi agar pembelian rumah tidak tertunda.

"Dengan kebijakan yang tepat, industri properti dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu menurunkan backlog perumahan, baik untuk perumahan subsidi maupun non-subsidi," jelas Olivia.

Metland optimistis bahwa dengan dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung, industri properti Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.