Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi
Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.
(Bisnis Tempo) 13/09/24 13:46 14980084
TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun. Namun pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut karena makin menekan daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 12 September 2024, mengatakan, pihaknya telah mengkaji pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Upaya ini menghemat APBN hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.
Adapun pembatasan hanya pada mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC bisa menghemat Rp14,81 triliun.
Akan tetapi, kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan bersamaan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
Kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat.
Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional.
“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berakibat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther.
Luhut: Pembatasan Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.
“Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, 3 September lalu.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan tepat sasaran.
Dengan demikian, Pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi. “Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut.
Kemenko Maritim: Demi Udara Lebih Bersih
Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.
"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi penyaluran subsidi BBM tepat di Jakarta, Kamis.
Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi mobil ber-cc besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.
"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," kata dia.
Rachmat menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.