Mengapa Film G30S Rutin Diputar pada Masa Orde Baru?
Film 'Gerakan 30 September' rutin diputar pada masa Orde Baru di TVRI sejak 1985 sampai 1998 setelah Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya. Halaman all
(Kompas.com) 27/09/24 05:15 15613154
JAKARTA, KOMPAS.com - Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S" pertama kali muncul di layar tancap DKI Jakarta pada 1984 dan langsung menarik perhatian.
Pada penayangan saat itu film tersebut ditonton 699.282 orang. Setelah itu, film produksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) mulai rutin ditayangkan di stasiun televisi TVRI sejak 30 September1985.
Film itu menjadi agenda tahunan menjelang peringatan Gerakan 30 September dan diputar pada malam hari.
Cerita utama film itu adalah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta satu perwira TNI Angkatan Darat dalam satu malam.
Film yang menyedot anggaran Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar itu dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru yang ketika itu dipimpin Presiden Soeharto.
Judul awalnya sempat direncanakan menjadi "Sejarah Orde Baru". Namun judul film diubah menjadi "Penumpasan Pengkhianatan G30S".
Cerita film menggambarkan rencana pengambilan kekuasaan yang diduga akan dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dimulai pada Januari 1965 di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur.
Film itu juga menggambarkan peristiwa puncak pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965 pagi. Film ini juga menampilkan operasi penumpasan di bawah pimpinan Soeharto, yang ketika peristiwa itu terjadi berpangkat mayor jenderal dan menjabat Panglima Kostrad.
Penulis Arswendo Atmowiloto dalam Harian Kompas edisi 2 Oktober 1985 mencatat TVRI tidak memiliki banyak pilihan saat itu. Karena film sejarah masih langka, pemerintah melalui departemen yang berwenang memproduksi dan menyiarkannya melalui jaringan televisi.
Arswendo menilai, jika bukan Arifin C. Noer sebagai sutradara dan PPFN sebagai produser, bentuk film ini mungkin akan berbeda.
Film dengan durasi 271 menit ini menjadi film terlaris dan terpanjang pada masanya, menggabungkan gaya dokumenter dan naratif, serta terus ditayangkan sampai 1998 atau saat peristiwa Reformasi bergulir.
Keputusan untuk terus memutarnya setiap tahun diduga erat kaitannya dengan kontrol rezim Soeharto dalam menyebarkan narasi politik lewat media kepada masyarakat.