Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil," ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.

"Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah," tuturnya.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga.

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (kode emiten: SRIL) pailit.

Keputusan Sritex pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk dan sejumlah perusahaan terafiliasi pemilik Sritex yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, putusan Sritex pailit tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Sejarah Sritex

Sejarah Sritex tak bisa dilepaskan dari Haji Muhammad Lukminto atau Ie Djie Shien. Sritex merupakan perusahaan milik Keluarga Lukminto.

Saat ini, tampuk kepemimpinan perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini dipegang oleh kakak beradik Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto yang merupakan generasi kedua.

Dikutip dari Forbes, Iwan Setiawan Lukminto yang sempat menjadi Presiden Direktur Sritex ini beberapa kali masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Forbes pernah mencatat jumlah kekayaan pria yang saat ini berusia 49 tahun ini sebesar 515 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,05 triliun (kurs Rp 15.600).

Saat ini Iwan Lukminto duduk sebagai komisaris utama perusahaan sejak 2022. Posisi direktur utama kemudian beralih ke adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto.

Sementara dilihat dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sritex sudah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik sejak 17 Juni 2013 dengan kode emiten SRIL.

Perusahaan ini bergerak di industri tekstil dan produk tekstil terpadu. Saat ini Sritex tercatat sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, bahkan disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Sebanyak 59 persen sahamnya atau pengendali saham dikuasai PT Huddleston Indonesia yang terafiliasi dengan Keluarga Lukminto. Sementara kepemilikan publik tercatat sebesar 40 persen.

Berawal dari kios kecil

Sritex awalnya bermula dari usaha kios kecil bernama UD Sri Rejeki di Pasar Klewer, Kota Solo yang didirikan oleh Almarhum Haji Muhammad Lukminto pada 1966.

Usahanya Muhammad Lukminto terus berkembang hingga bisa mendirikan pabrik tekstil. Saking besarnya skala bisnisnya, Sritex menjadi perusahaan yang banyak menopang ekonomi Kabupaten Sukoharjo.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (kode emiten: SRIL) pailit.

Keputusan Sritex pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk dan sejumlah perusahaan terafiliasi pemilik Sritex yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, putusan Sritex pailit tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Sejarah Sritex

Sejarah Sritex tak bisa dilepaskan dari Haji Muhammad Lukminto atau Ie Djie Shien. Sritex merupakan perusahaan milik Keluarga Lukminto.

Saat ini, tampuk kepemimpinan perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini dipegang oleh kakak beradik Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto yang merupakan generasi kedua.

Dikutip dari Forbes, Iwan Setiawan Lukminto yang sempat menjadi Presiden Direktur Sritex ini beberapa kali masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Forbes pernah mencatat jumlah kekayaan pria yang saat ini berusia 49 tahun ini sebesar 515 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,05 triliun (kurs Rp 15.600).

Saat ini Iwan Lukminto duduk sebagai komisaris utama perusahaan sejak 2022. Posisi direktur utama kemudian beralih ke adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto.

Sementara dilihat dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sritex sudah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik sejak 17 Juni 2013 dengan kode emiten SRIL.

Perusahaan ini bergerak di industri tekstil dan produk tekstil terpadu. Saat ini Sritex tercatat sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, bahkan disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Sebanyak 59 persen sahamnya atau pengendali saham dikuasai PT Huddleston Indonesia yang terafiliasi dengan Keluarga Lukminto. Sementara kepemilikan publik tercatat sebesar 40 persen.

Berawal dari kios kecil

Sritex awalnya bermula dari usaha kios kecil bernama UD Sri Rejeki di Pasar Klewer, Kota Solo yang didirikan oleh Almarhum Haji Muhammad Lukminto pada 1966.

Usahanya Muhammad Lukminto terus berkembang hingga bisa mendirikan pabrik tekstil. Saking besarnya skala bisnisnya, Sritex menjadi perusahaan yang banyak menopang ekonomi Kabupaten Sukoharjo.

Dari tahun ke tahun, perusahaan semakin berkembang pesat. Fasilitas produksinya terus bertambah.

Pabriknya yang berada di Jalan Samanhudi Kabupaten Sukoharjo bahkan terbilang sangat luas. Produksi pabriknya mencakup hulu dan hilir industri tekstil antara lain rayon, katun, dan poliester, kain mentah, bahan jadi, hingga pakaian jadi.

Di Jakarta, Sritex juga memiliki kantor yang cukup besar yakni berada di Jalan Wahid Hasyim Nomor 147, Jakarta Pusat.

Empat lini bisnis utama perusahaan sejak 2018 adalah pemintalan dengan kapasitas produksi 1,1 juta bal benang per tahun, penenunan dengan produksi 180 ribu meter per tahun.

Kemudian lini bisnis pencelupan dan pencetakan dengan kapasitas produksi 240 juta yard per tahun, serta garman sebanyak 28 juta pieces pakaian jadi per tahun.

Sritex juga dipercaya NATO sebagai salah satu pemasok seragam militernya. Saat pandemi Covid-19 melanda, perusahaan bergerak cepat menangkap peluang bisnis dengan memproduksi jutaan masker.

Jaya di era Orde Baru

Harian Kompas, 5 November 1994 menyebutkan, pabrik Sritex dibangun menjadi perusahaan tekstil terpadu dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1976.

Kedekatan Muhammad Lukminto dengan penguasa Orde Baru Presiden Soeharto kala itu, disebut-sebut membuat bisnis Sritex berkembang sangat pesat karena banyak menerima pesanan dari pemerintah untuk pembuatan seragam ASN, TNI, dan Polri.

Di tahun 1992, pembangunan pabrik baru Sritex diresmikan oleh Soeharto bersamaan dengan acara perluasan bersama 275 usaha kelompok aneka industri yang dipusatkan di lokasi Sritex, Sukoharjo.

Nama Sritex semakin dikenal ketika perusahaan tekstil ini menekan kontrak pembuatan seragam NATO dari Angkatan Perang Jerman di tahun 1997, seperti diberitakan oleh Harian Kompas, 21 Desember 1998. Hingga tahun 1998, jumlah pesanan seragam tersebut mencapai sekitar satu juta peach stell (PS).

Kontrak yang sama juga dilakukan PT Sritex dengan Angkatan Perang Inggris yang memesan seragam NATO sebanyak 400.000 PS. Selain itu, Papua Nugini juga memesan seragam polisi sebanyak 50.000 PS pada Sritex.

Tak ketinggalan, seragam Kantor Pos Jerman juga memesan sebanyak satu juta PS. Saat ini, produk Sritex telah digunakan oleh pasukan militer lebih dari 30 negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba mengoptimalisasi lifting minyak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti era Orde Baru.

Bahlil menceritakan, pada 1996—1997 atau pada penghujung era Orde Baru, lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barrel per hari. Akibatnya, saat itu lifting minyak berkontribusi hingga 40%—50% ke pendapatan negara.

Kendati demikian, pasca reformasi jumlah tersebut terus turun. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pihaknya akan coba kembali mengoptimalisasi lifting minyak agar kembali bisa memberi kontribusi maksimal kepada penerimaan negara hingga pertumbuhan ekonomi.

"Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang ideal, untuk bisa meningkatkan lifting kita," jelasnya di acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Di samping itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengakui masih banyak hambatan birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pemerintah ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses eksplorasi.

Dia mencontohkan, jika selama ini memerlukan 320 izin untuk melakukan eksplorasi maka akan dipangkas menjadi 140 izin. Dengan begitu, dia meyakini investor juga akan masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi, cara-cara lama kita harus lupakan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintahan Prabowo nantinya akan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya, ke depan impor gas juga akan ditahan dengan kembangkan infrastruktur seperti pembangunan pipa-pipa gas di daerah strategis.

"Kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi pada periode pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diyakini bisa mencapai 8%.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan sejumlah faktor pendukungnya dengan pertumbuhan pada era pemerintahan Orde Baru.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bisa mengulang pencapaian pada era Presiden Soeharto.

Dia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI pada era Soeharto pernah terjadi sebanyak delapan kali. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi saat itu belum seperti saat ini.

"Kalau pemerintahan Orde Baru saja bisa yang pada waktu itu kira-kira kapasitas manusia Indonesia lebih rendah dan teknologi pada waktu itu juga lebih terbatas dari pada sekarang, maka ke depan kita lebih mungkin sebetulnya untuk mencapai 8% apalagi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto," ujarnya pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu menuturkan struktur perekonomian Tanah Air pun tidak pernah berubah, bahkan sejak zaman kolonial. Dia menyebut ketergantungan ekonomi Indonesia masih terfokus pada komoditas tertentu.

"Penjajah menguras harta kekayaan kita melalui komoditi dan hasil tambang galian. Sampai sekarang juga seperti itu perekonomian kita itu," lanjutnya.

Burhanuddin menyoroti bahwa kinerja ekspor komoditas dari Indonesia masih memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan gejala deindustrialisasi.

Penasihat utama Prabowo dalam bidang kebijakan ekonomi itu lalu kembali menyinggung 'kejayaan' era Orde Baru. Dia mencatat, kontribusi sektor industri terhadap PDB pada pemerintahan Soeharto yakni 1996 sebesar 29%.

Burhanuddin menjelaskan Indonesia saat itu hampir menjadi negara industri karena kontribusi sektor industri mendekati 30% terhadap PDB. Sementara itu, negara dengan kontribusi sektor industri sebesar 20% hingga 30% terhadap PDB masuk ke kategori industrializing country.

Indonesia, kata Burhanuddin, justru saat ini jatuh pada kategori praindustri karena kontribusi sektor industrinya hanya 18% terhadap PDB.

Optimisme Jokowi

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimistis Indonesia bisa menjadi negara industri berkat kebijakan hilirisasi yang digalakkannya beberapa tahun terakhir.

Salah satu katalis yang dibanggakan olehnya adalah kehadiran fasilitas pemurnian sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga hingga bauksit. Teranyar, dalam sepekan terakhir, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit.

Dua smelter tembaga itu milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat serta PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Mayoritas saham PTFI kini dimiliki oleh Indonesia sebesar 51% melalui Holding BUMN MIND ID.

Holding BUMN pertambangan itu juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ditargetkan merampungkan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimatan Barat.

"Kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri," ucapnya.

Dalam catatan Bisnis, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade belakangan gagal mencapai target yang dipasang Jokowi. Pada 2014, ketika dia pertama dilantik, mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7%.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini stagnan di kisaran 5%. Indonesia bahkan pernah mencatatkan pertumbuhan minus karena diterjang pagebluk Covid-19 pada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S" pertama kali muncul di layar tancap DKI Jakarta pada 1984 dan langsung menarik perhatian.

Pada penayangan saat itu film tersebut ditonton 699.282 orang. Setelah itu, film produksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) mulai rutin ditayangkan di stasiun televisi TVRI sejak 30 September1985.

Film itu menjadi agenda tahunan menjelang peringatan Gerakan 30 September dan diputar pada malam hari.

Cerita utama film itu adalah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta satu perwira TNI Angkatan Darat dalam satu malam.

Film yang menyedot anggaran Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar itu dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru yang ketika itu dipimpin Presiden Soeharto.

Judul awalnya sempat direncanakan menjadi "Sejarah Orde Baru". Namun judul film diubah menjadi "Penumpasan Pengkhianatan G30S".

Cerita film menggambarkan rencana pengambilan kekuasaan yang diduga akan dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dimulai pada Januari 1965 di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur.

Film itu juga menggambarkan peristiwa puncak pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965 pagi. Film ini juga menampilkan operasi penumpasan di bawah pimpinan Soeharto, yang ketika peristiwa itu terjadi berpangkat mayor jenderal dan menjabat Panglima Kostrad.

Penulis Arswendo Atmowiloto dalam Harian Kompas edisi 2 Oktober 1985 mencatat TVRI tidak memiliki banyak pilihan saat itu. Karena film sejarah masih langka, pemerintah melalui departemen yang berwenang memproduksi dan menyiarkannya melalui jaringan televisi.

Arswendo menilai, jika bukan Arifin C. Noer sebagai sutradara dan PPFN sebagai produser, bentuk film ini mungkin akan berbeda.

Film dengan durasi 271 menit ini menjadi film terlaris dan terpanjang pada masanya, menggabungkan gaya dokumenter dan naratif, serta terus ditayangkan sampai 1998 atau saat peristiwa Reformasi bergulir.

Keputusan untuk terus memutarnya setiap tahun diduga erat kaitannya dengan kontrol rezim Soeharto dalam menyebarkan narasi politik lewat media kepada masyarakat.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan meniru sepenuhnya masa Orde Baru. Zulhas menjelaskan pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan strategi pembenahan birokrasi yang dilakukan era Orba, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dengan kata lain, Zulhas menilai pemerintahan Prabowo akan lebih efektif dalam membenahi birokrasi pemerintahan. Sebab, Zulhas berpendapat birokrasi pemerintahan saat ini masih berbelit-belit.

"Artinya, pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulhas di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan lebih menyeluruh. Ketua Umum Partai Amanat Nasionnal (PAN) ini mencontohkan kerumitan birokrasi pemerintah saat ini dengan banyaknya tingkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil dari eselon I sampai III.

Di sisi lain, Zulhas menyarankan agar Prabowo memperkuat sistem pemerintahan untuk memperbaiki birokrasi. Salah satu penguatan yang dimaksud dalam bentuk meningkatkan penggunaan Kementerian Koordinator dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

"Dengan demikian, permasalahan tersebut sudah selesai sebelum rapat yang dipimpin oleh presiden," ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah mengantisipasi apabila ada penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.

“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).