KOMPAS.com - Hari ini 30 September bertepatan dengan peringatan peristiwa G30S PKI, pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia.

Kamu bisa wisata sejarah untuk mengetahui sejarah kelamnya Bangsa Indonesia dengan mengunjungi tempat-tempat saksi bisu kekejaman PKI.

Simak wisata sejarah memperingati peristiwa G30S di Yogyakarta, berikut daftar lengkapnya.

View this post on Instagram

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)

1. Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan

Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan berada di Jalan Kentungan Condongcatur, Depok, Kentungan, Condongcatur, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan ini buka setiap hari selama 24 jam dan biaya masuk gratis.

Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan didirikan untuk mengenang tragedi pembunuhan Letnan Kolonel Katamso dan Kolonel Sugiyono merupakan pahlawan yang menjadi korban dalam peristiwa G30S di Yogyakarta.

Pengunjung Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan dapat melihat patung pahlawan dan monumen yang menceritakan sejarah kedua tokoh tersebut.

2. Monumen Yogya Kembali

Monumen Yogya Kembali berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Jongkang, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monumen Yogya Kembali buka setiap hari kecuali Senin, pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, harga tiket masuk Rp 15.000.

Monumen Yogya Kembali tidak hanya berisi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi beberapa koleksi yang membahas peristiwa G30S dan dampaknya terhadap Indonesia termasuk Yogyakarta.

WIsatawan yang berkunjung di Monumen Yogya Kembali dapat melihat diorama sejarah perjuangan nasional termasuk sejarah pasca kemerdekaan yang meliputi pemberontakan G30S.

3. Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman

Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di Jalan Bintaran Wetan Nomer 3, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman buka setiap hari kecuali Senin, pukul 08.00 sampai 15.00 WIB, biaya masuk gratis.

Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan museum yang didedikasikan untuk Jenderal Sudirman, namun juga menampilkan aspek sejarah militer Indonesia, termasuk pemberontakan G30S.

Jakarta: Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi titik hitam dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ini menewaskan tujuh perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Gerakan G30S atau G30S-PKI dimulai pada pergantian waktu 30 September malam hari hingga 1 Oktober dini hari. Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) mengirim pasukan untuk menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi TNI AD Indonesia.

Tiga jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa ini yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan (D.I Pandjaitan), dan Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo (M.T Haryono) dibunuh di kediamannya.

Jenderal lainnya yaitu Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman (S. Parman), dan Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, diculik dan disiksa di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sedangkan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga dibunuh dalam peristiwa ini.

Para perwira tinggi TNI-AD yang gugur dalam peristiwa G30S-PKI ini diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Revolusi oleh Presiden Soekarno atas aksi heroiknya dalam mempertahankan Indonesia dari ancaman komunisme.

Baca juga: Makna dan Aturan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September

Mengenal 7 Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S-PKI

1. Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani

Salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Indonesia pada masanya, Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau dikenal dengan kemampuan militernya yang luar biasa.

Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani juga terlibat dalam beberapa pertempuran, seperti Pertempuran Ambarawa melawan pasukan Inggris, Agresi Militer Pertama Belanda, Pemberantasan Pemberontakan AUI dan DI/TII di Jawa Tengah pada tahun 1950-1951, serta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958.

2. Letnan Jenderal (Anumerta) Suprapto

Letnan Jenderal Suprapto lahir pada 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI-AD pada saat peristiwa G30S/PKI. Suprapto dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.

Ia terlibat dalam Pertempuran Ambarawa melawan Inggris saat menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam pertempuran ini, Suprapto mendampingi Panglima Besar Sudirman yang saat itu memimpin jalannya perlawanan bangsa sebagai ajudannya.

Baca juga: Prasasti Kedung Kopi, Saksi Peristiwa G30S/PKI di Surakarta

3. Letnan Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman

Mayor Jenderal Siswondo Parman atau S. Parman lahir pada 14 Agustus 1914 di Wonosobo, Jawa Tengah. S. Parman sempat bekerja pada polisi militer Jepang bernama Kempetai, pada masa pendudukan Jepang.

S. Parman juga pernah bergabung bersama TKR. Pada tahun 1945, ia menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara (MBPT) di Yogyakarta serta dipercaya menjadi Asisten-1/ Intelijen oleh Men/Pangad, Letnan Jenderal Ahmad Yani.

4. Letnan Jenderal (Anumerta) M.T. Haryono

Letnan Jenderal M.T. Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya pada saat peristiwa G30S/PKI. Sementara itu, M.T Haryono bergabung dengan TKR saat kemerdekaan RI.

M.T Haryono kerap berpindah tugas selama perang kemerdekaan, seperti menjadi Sekretaris Delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda, Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, hingga menjadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.

5. Mayor Jenderal (Anumerta) D.I. Pandjaitan

Lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Sumatera Utara, D.I Pandjaitan dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki wawasan luas. Pada masa penjajahan Jepang, ia pernah mengikuti pendidikan militer Gyugun.

Usai Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, D.I. Panjaitan terlibat dalam pembentukan TKR dan menjadi Komandan Batalyon. Ia juga sempat diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat Agresi Militer Belanda II, serta bertugas belajar ke AS dan menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Baca juga: Sejarah dan Makna Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober yang Berkaitan Erat dengan Peristiwa G30S PKI

6. Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo

Mayjen Sutoyo Siswomiharjo lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Soebroto. Kiprahnya dalam militer cukup cemerlang, terbukti dirinya terus mendapatkan kenaikan pangkat hingga pada tahun 1954, Sutoyo menjadi Kepala Staf di Markas Besar Polisi Militer.

Sutoyo kemudian diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, lalu Inspektur Kehakiman/Jaksa Militer Utama pada tahun 1961, setelah ia mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

7. Kapten (Anumerta) Pierre Tendean

Lahir pada 21 Februari 1939, Kapten Pierre Tendean merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang tak lain adalah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat peristiwa G30S-PKI berlangsung.

Pierre sebenarnya tidak masuk daftar target penculikan dan pembunuhan saat peristiwa G30S-PKI. Pasukan pemberontak ketika itu justru ditugaskan untuk menculik Jenderal AH Nasution.

Namun Pierre melindungi Jenderal AH Nasution dan mengaku bahwa dialah sang jenderal. Perwira TNI berdarah Prancis-Minahasa itu kemudian dibawa dan disekap di Lubang Buaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila dapat dilakukan dengan mengunggah foto yang menggunakan twibbon. Terdapat beberapa link twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 yang bisa diunduh secara gratis.

Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan yang penting di Indonesia. Sebab, hari tersebut berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI.

Masyarakat Indonesia dapat ikut menyemarakkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2024 mendatang. Salah satu caranya yaitu mengunggah foto dengan twibbon di berbagai platform media sosial.

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila dapat diunduh dengan mudah dan gratis. Berikut beberapa link twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024.

Dikutip dari buku Pancasila, Samosir (2023), pada tanggal 30 September 1965, terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh usaha Partai Komunis Indonesia (PKI), yang ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada hari tersebut, enam orang jenderal dan jumlah anggota militer lainnya diculik, ditahan, dan dibunuh. Kelompok PKI mendatangi kediaman masing-masing korban. Kelompok tersebut mengaku sebagai Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana.

Kelompok PKI menjemput korban karena dipanggil oleh Presiden Soekarno. Padahal, para korban nyatanya dibawa ke sebuah markas yang ada di kawasan Pondok Gede.

Sesampainya di markas tersebut, empat orang anggota TNI-AD dibunuh. Kemudian mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua. Sementara Ahmad Yani. D.I Pandjaitan, dan M. T Haryono ditembak di rumahnya masing-masing. Mayatnya juga dimasukkan ke dalam sumur yang sama.

Sumur tua tersebut saat ini dikenal sebagai Lubang Buaya. Ketujuh anggota TNI-AD dibunuh pada tanggal 30 September 1965. Namun, nahas, mayat ketujuhnya baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Para korban G30S/PKI kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi.

Saat ini, peristiwa tersebut dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila dijadikan momen untuk mengenang dan menghormati para korban peristiwa G30S/PKI. Peristiwa nahas tersebut juga dapat dijadikan sebuah refleksi terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.

Link twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh masyarakat Indonesia. Semoga membantu ya. (FAR)

G30S merupakan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa tersebut muncul karena keberadaan sejumlah konflik antara PKI dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, rangkuman peristiwa G30S dapat termasuk pembahasan panjang.

Walaupun demikian, setiap orang tetap dapat mempelajari peristiwa sejarah tersebut secara bertahap melalui garis besarnya terlebih dahulu. Contohnya adalah mempelajari latar belakang, tujuan, serta ringkasan kronologi G30S.

Indonesia pernah melalui berbagai macam ancaman mengenai kedaulatan negara, baik dari luar maupun dalam negeri. Salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri adalah keberadaan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

G30S terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Gerakan tersebut mencakup konflik yang kompleks antara PKI dengan pemerintah. Berikut rangkuman peristiwa G30S yang dapat melengkapi wawasan sejarah.

G30S merupakan peristiwa yang terjadi karena buntut panjang dari sejumlah konflik antara PKI dengan pemerintah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia, Sjahdeini (2021: 183), sebelum G30S/PKI terjadi, pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dua partai tersebut merupakan pesaing dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keadaan itu membuat PKI ingin duduk dalam kabinet pemerintahan. Selain keadaan tersebut, PKI juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI AD. Hubungan yang tidak baik tersebut terjadi karena PKI memberi sindiran dan kritik terhadap para petinggi TNI.

Suasana menjadi kian keruh dengan munculnya isu “Dewan Jenderal” yang berisi sejumlah Jenderal Angkatan Darat. Menurut isu yang beredar pada masa itu, Dewan Jenderal memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno.

Selain isu “Dewan Jenderal”, isi bahwa Presiden Soekarno sakit pun membuat hubungan tidak baik antara PKI dan TNI terjadi. Keadaan juga kian keruh karena ada campur tangan pihak asing, contohnya keberadaan isu “Dokumen Gilchrist”.

PKI terus memiliki ambisi untuk duduk dalam kabinet pemerintahan. Tujuan dari peristiwa G30S/PKI bahkan banyak yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, contohnya:

Runtutan konflik yang terjadi membuat petinggi PKI memutuskan untuk bergerak bersama bironya. Pada 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung.

Letnan Kolonel Untung merupakan Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa yang sekaligus pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung juga termasuk pihak yang melaksanakan perintah.

Mengutip dari buku yang sama karya Sjahdeini (2021: 185 – 186), Letnan Kolonel Untung merupakan yang melaksanakan suatu perintah untuk menangkap para jenderal dalam keadaan hidup atau mati. Pemberontakan G30S/PKI pun terjadi.

Pemberontakan tersebut dimulai dengan menculik serta membunuh tujuh jenderal, antara lain:

Setelah menyimak rangkuman peristiwa G30S pada tahun 1965 menjadi jelas bahwa sejarah tersebut memiliki kisah yang panjang. Latar belakang, tujuan, dan kronologi di atas hanya selintas dari rangkaian kronologi aktual peristiwa G30S di Indonesia. (AA)

Peristiwa Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S PKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tak heran jika dalam mata pelajaran sejarah, siswa kerap diberikan materi kronologi G30S PKI.

Pasalnya, peristiwa ini begitu menggembarkan bangsa Indonesia kala itu. Jadi, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mengetahui salah satu bukti sejarah kelam bangsa Indonesia pada saat itu.

Mengutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum, Sutan Remy Sjahdeini (2021:190), kronologi G30S PKI berawal ketika terjadinya penculikan tujuh jenderal. Peristiwa ini terjadi pada 30 September-1 Oktober 1965.

Adapun kronologi peristiwa G30S PKI secara singkat yang dapat diketahui adalah sebagai berikut.

Setelah berita mengenai G30S PKI meluas, demonstrasi anti-PKI mulai berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan juga berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.

Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang diduga menugaskan Soeharto untuk mengambil alih. Setelahnya, Soeharto mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya.

Demikian ulasan singkat tentang G30S PKI. Mulai dari latar belakang hingga pasca kejadiannya yang melibatkan penculikan dan pembunuhan perwira tinggi TNI AD. (Anne)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mendorong semua pihak berbesar hati menerima sikap MPR RI, yang mencabut nama Presiden ke-2 RI Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998.

Hal itu disampaikan Lodewijk sebagai respons atas munculnya kritik terhadap pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu.

“Marilah kita berbesar hati ya. Founding father kita, pak Soekarno sudah diitukan (dicabut), apa salahnya? Mungkin Bapak Gus Dur itu ada salahnya apa? Pak Harto ada salahnya? Mari kita melangkah melihat ke depan,” ujar Lodewijk kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Politikus Golkar itu menekankan, hal terpenting yang perlu menjadi fokus saat ini adalah membangun bangsa dan negara, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan begitu, dia berharap bangsa Indonesia tidak lagi hanya berkutat pada persoalan yang terjadi pada masa lalu, khususnya ketika kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Sehingga kita bisa fokus ke depan. fokus kedepan untuk bagaimana membangun bangsa ini. Kenapa? saat kita berbicara 2045, berarti anak-anak yang sekarang, ada usia 20-an tahun itu menjadi pondasi utama. Karena kita mendapatkan bonus demografi,” kata Lodewijk.

Selain itu, Lodewijk berpandangan bahwa generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa tersebut, tidak mengetahui detil-detil peristiwa yang terjadi pada masa lalu.

Atas dasar itu, dia berharap keputusan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR, bisa membuat para generasi muda lebih fokus mempersiapkan diri untuk meneruskan pembangunan.

“Nah anak-anak ini enggak ngerti dia, enggak tau ada apa. Kalau kita hanya berkutat dengan itu saja, ya itu bagian dari sejarah. Tetapi marilah kita berbesar hati kalau satu pihak sudah membuka diri, ada pihak lain juga sebaiknya membuka diri gitu loh,” kata Lodewijk.

“Saya katakan, kita akan fokus. Ini anak-anak muda loh, yang 15-20 tahun nanti akan jadi awak dari bangsa ini, membawa negara ini Indonesia ini. Nah kalo itu terus dibawa, kapan kita mau majunya?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, MPR resmi mencabut nama presiden kedua Republik Indonesia (RI) Soeharto dari Ketetapan (TAP) Nomor 11 Tahun 1998.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Diketahui, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 atau TAP Nomor XI/MPR/1998 berisi tentang perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketentuan tersebut secara eksplisit mencantumkan nama mendiang presiden kedua RI, Soeharto.

Dalam Pasal 4 Tap MPR tersebut secara khusus menyebutkan, upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat.

Termasuk, terhadap mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, keputusan untuk mencabut nama Soeharto dari Pasal 4 Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan tindak lanjut dari permintaan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di MPR.

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat tertanggal 18 September 2024. Keputusan pencabutan pun telah diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September lalu.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Tap MPR masih berlaku secara yuridis.

"Status hukum TAP MPR Nomor XI tahun 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor I/R 2003," kata dia.

Hanya saja, proses hukum terhadap Soeharto sesuai Pasal 4 TAP MPR XI/MPR/1998 dianggap selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tersebut, secara diri pribadi, Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” ujar Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S" pertama kali muncul di layar tancap DKI Jakarta pada 1984 dan langsung menarik perhatian.

Pada penayangan saat itu film tersebut ditonton 699.282 orang. Setelah itu, film produksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) mulai rutin ditayangkan di stasiun televisi TVRI sejak 30 September1985.

Film itu menjadi agenda tahunan menjelang peringatan Gerakan 30 September dan diputar pada malam hari.

Cerita utama film itu adalah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta satu perwira TNI Angkatan Darat dalam satu malam.

Film yang menyedot anggaran Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar itu dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru yang ketika itu dipimpin Presiden Soeharto.

Judul awalnya sempat direncanakan menjadi "Sejarah Orde Baru". Namun judul film diubah menjadi "Penumpasan Pengkhianatan G30S".

Cerita film menggambarkan rencana pengambilan kekuasaan yang diduga akan dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dimulai pada Januari 1965 di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur.

Film itu juga menggambarkan peristiwa puncak pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965 pagi. Film ini juga menampilkan operasi penumpasan di bawah pimpinan Soeharto, yang ketika peristiwa itu terjadi berpangkat mayor jenderal dan menjabat Panglima Kostrad.

Penulis Arswendo Atmowiloto dalam Harian Kompas edisi 2 Oktober 1985 mencatat TVRI tidak memiliki banyak pilihan saat itu. Karena film sejarah masih langka, pemerintah melalui departemen yang berwenang memproduksi dan menyiarkannya melalui jaringan televisi.

Arswendo menilai, jika bukan Arifin C. Noer sebagai sutradara dan PPFN sebagai produser, bentuk film ini mungkin akan berbeda.

Film dengan durasi 271 menit ini menjadi film terlaris dan terpanjang pada masanya, menggabungkan gaya dokumenter dan naratif, serta terus ditayangkan sampai 1998 atau saat peristiwa Reformasi bergulir.

Keputusan untuk terus memutarnya setiap tahun diduga erat kaitannya dengan kontrol rezim Soeharto dalam menyebarkan narasi politik lewat media kepada masyarakat.