Airlangga Ragukan Data Korban PHK Nyaris Sentuh 53.000 Orang per September 2024
Data tersebut berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode Januari-September 2024. Data inilah yang menjadi perbincangan di masyarakat. Halaman all
(Kompas.com) 03/10/24 17:37 15920688
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto meragukan data pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 52.933 orang
Data tersebut berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode Januari-September 2024. Data inilah yang menjadi perbincangan di masyarakat.
Sementara, kata Airlangga, data jumlah PHK di Indonesia yang ada di Dinas Ketenagakerjaan daerah tidak sebesar itu. Namun dia tidak menyebutkan berapa data korban PHK yang dilaporkan Dinas Ketenagakerjaan daerah.
"Jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan masyarakat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Selain itu, total klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK juga masih sedikit. BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim JKP hingga Mei 2024 mencapai 24.000 klaim dengan total manfaat yang dibayarkan sebesar Rp 182 miliar.
"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp 1,2 triliun pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya, Kemenaker melaporkan jumlah korban PHK pada September 2024 mencapai 6.753 orang. Sehingga, bila digabung sejak Januari lalu maka total pekerja yang terkena PHK mencapai 52.933 orang.
"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat (dibanding periode yang sama tahun lalu),” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya dikutip pada Minggu (29/9/2024).
Kasus PHK terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan total 14.767 kasus, lalu disusul Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus.
Apabila dilihat bedasarkan sektornya, kasus PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan yang mencapai 24.013 kasus. Kemudian, disusul oleh sektor jasa yang menyampai 12.853 kasus dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3.997 kasus.