Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan sejumlah perusahaan raksasa China hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pertemuan ini Kadin dengan para pengusaha China akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Adapun agenda penandatanganan kontrak kerja sama ini sudah disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu (9/11) siang kemarin.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dalam sambutannya di acara Indonesian Palm Oil Conference 2024 And 2025 Price Outlook menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam produksi biofuel, pangan dan industri oleokimia, serta produksi minyak sayur dunia. Sawit sendiri juga berkontribusi sekitar 23% produksi minyak nabati dunia dan 58% minyak sawit dunia.

“Jutaan orang bergantung pada industri kelapa sawit, oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk memastikan industri ini beroperasi secara berkelanjutan, efisien dan kompetitif,” kata Airlangga, Kamis (7/11/2024).

Adapun menurut Airlangga, kebijakan Indonesia pada bidang pangan dan energi saat ini berfokus pada kemandirian, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan untuk mendukung resiliensi ekonomi dan tujuan lingkungan.

Sementara itu, untuk kebijakan pangan berfokus pada bahan pokok seperti padi, kedelai, dan juga kelapa sawit. Sedangkan fokus untuk kebijakan biodiesel yakni mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil serta mendukung keberlanjutan sembari menyokong industri kelapa sawit itu sendiri.

Lebih lanjut, pada sektor biodiesel, pada tahun 2025 pemerintah berencana meningkatkan menjadi B40 untuk pemanfaatan kendaraan serta industri. Sehingga, diperlukan beberapa strategi manajemen produksi kelapa sawit.

Pertama, yakni menggencarkan program penanaman kembali atau replanting (PSR) untuk petani kecil.

“Lebih dari 360 ribu ha lahan petani kecil telah menikmati dana ini sejak 2017 dengan 158 ribu petani sebagai penerima manfaat,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, strategi kedua adalah dengan menerapkan praktik agrikultur yang lebih baik. Caranya yakni meningkatkan produk unggul serta sertifikasi berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan eksternal misalnya isu lingkungan yang lekat dengan ketidakseimbangan data.

Airlangga berharap jika gelaran konferensi tersebut bisa menegaskan komitmen Indonesia dalam isu sawit berkelanjutan.

“Serta memberikan saran untuk mengundur implementasi kebijakan EUDR oleh European Parlementerary hingga 2026. Bersama, juga masih mengharapkan kebijakan ini untuk dapat ditinjau kembali,” tuturnya.

Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, hingga saat ini PPN DTP masih akan berlaku sampai Desember 2024.

"Ya kan sementara masih sampai Desember dan sedang diusulkan Kementerian Keuangan. Sekarang masih tetap berlaku sampai Desember," kata Iwan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Untuk PPN DTP tahun 2025 sejumlah pengembang ada yang mengusulkan dapat berlaku untuk rumah inden juga. Namun, Iwan mengatakan masih perlu diskusi ke pihak Kementerian Keuangan. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

"Ya itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya dengan kami tapi juga dengan kementerian keuangan karena itu akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dan itu nanti berpengaruh ke ketersediaan ruang fiskal untuk kita," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelasnya.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,15 persen pada 2025.

Menurutnya, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintahan baru Indonesia akan mereda pada akhir tahun 2024.

“Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda, seiring dengan keberpihakan Prabowo pada agenda pro-pertumbuhan yang semakin jelas. Meskipun ketidakpastian global baru-baru ini meningkat akibat sikap The Fed yang kurang dovish dan meningkatnya kemungkinan Trump memenangkan pemilihan presiden AS, jalur pemangkasan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan BI-Rate, masih diantisipasi,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penurunan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia atau BI-Rate.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk, yang memberikan dukungan lebih lanjut untuk investasi sektor swasta.

Diketahui, pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat sebesar 4,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini sedikit menurun dari triwulan II yang tercatat sebesar 5,05 persen (yoy).

Di dalam negeri, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap stabil, didukung oleh inflasi yang relatif rendah akibat normalisasi pasokan makanan. Musim liburan di sekitar Natal dan Tahun Baru juga diperkirakan akan mendorong permintaan dan mobilitas domestik pada kuartal keempat tahun 2024.

Josua mempertahankan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 di sekitar 5,04 persen, sedikit turun dari 5,05 persen pada tahun 2023.

Untuk tahun 2025, konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran target dan potensi penurunan lebih lanjut pada BI-Rate.

“Ke depan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat pada tahun 2025, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan aktivitas investasi. Sebaliknya, pertumbuhan belanja pemerintah diperkirakan akan melambat, sementara ekspor neto cenderung stabil,” jelasnya.

Di sisi perdagangan eksternal, lanjut Josua, ekspor neto diperkirakan akan tetap stabil relatif terhadap level tahun 2024. Pertumbuhan ekspor dapat memperoleh momentum karena penurunan suku bunga global dan efek dasar yang rendah mulai tahun 2024.

Pada saat yang sama, pertumbuhan impor diproyeksikan akan meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan input dan barang modal untuk mendukung aktivitas investasi.

Adapun saat konferensi pers pada Selasa (5/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 yang sebesar 4,95 persen (yoy) lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kekuatan ekonomi dunia lainnya.

Ia menilai bahwa secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III seringkali menunjukkan penurunan dari capaian pada triwulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada triwulan II.

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan tidak terdapatnya kegiatan besar nasional, seperti perayaan hari besar keagamaan atau liburan sekolah yang dapat menjadi pendorong pergerakan mesin-mesin ekonomi domestik sepanjang triwulan III.

“Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga (pertumbuhan ekonominya) relatif rendah di 4,1 persen, Arab Saudi sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat sebesar 2,8 persen, dan Meksiko sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan tersebut dicapai Indonesia dengan inflasi yang rendah sebesar 1,7 persen (yoy) pada Oktober 2024 serta rasio utang yang terkendali pada level 39,4 persen di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, belum pastinya hasil pemilu Amerika Serikat, serta pelemahan daya beli kelas menengah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pun berharap hubungan Indonesia dan AS semakin erat ke depannya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Rosan menilai setiap ada pergantian pemimpin ada dampaknya. Menurutnya, terpilihnya Trump kembali merupakan hal yang positif bagi Indonesia maupun Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan ke AS sebagai salah satu negara tujuan dalam lawatannya ke luar negeri.

"Semoga dengan terpilihnya Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama bapak presiden juga akan ke sana," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam kujungan AS tersebut, Rosan mengatakan, salah satu hal yang dibahas terkait energi baru terbarukan hingga energi bersih. Selain itu, yang akan dibahas ialah terkait kelanjutan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan skema pendanaan dan kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. JETP diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Saat ditanya apakah juga akan menawarkan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan hanya menyebut semua hal bisa dibicarakan. "Kita tentunya bicara nantinya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN juga?) Semua baik kita bicarakan," jelas Rosan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak bicara mengenai pilpres AS. Begitu juga saat ditanyakan seperti apa arahan Prabowo terkait pilpres AS.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya.

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2024. Padahal, sempat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan pada Kuartal II/2024 dan Kuartal III/2024.

Airlangga menjelaskan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara tahunan yaitu 5,11% (Kuartal I/2024), 5,05% (Kuartal II/2024), dan terbaru 4,95% (Kuartal III/2024). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%.

Oleh sebab itu, meski sempat terjadi perlambatan dalam dua kuartal belakangan, dia tetap meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai setidaknya 5% sepanjang 2024 sesuai proyeksi banyak lembaga dunia seperti IMF.

"Tentunya kita berharap kuartal keempat [pertumbuhan ekonomi] bisa lebih baik," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar beralasan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024 karena tidak ada perayaan hari raya besar seperti Kuartal II/2024—ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% tetap bagus—mengingat masih tingginya tensi geopolitik global dengan esklalasi perang di Timur Tengah, ketidakpastian hasil Pemilu Amerika Serikat, hingga pelemahan kelas menengah.

Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan negara-negara mitra lain maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk. Apalagi, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

"Kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti oleh inflasi yang rendah yang 1,7%, dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40%, yaitu di 39,4%," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,0% atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% pada kuartal III-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ekonomi tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan di bawah 5%, menurut Airlangga, lantaran masih tingginya ketidakpastian berbagai tantangan global. Termasuk penurunan jumlah kelas menengah yang membuat terjadinya pelemahan daya beli.

"Tingginya ketidakpastian di berbagai tantangan global baik itu eskalasi di Timur Tengah, perang Ukraina yang belum selesai, tensi geopolitik masih tinggi, ditambah lagi ketidakpastian hasil pemilu di Amerika Serikat besok. Kita juga melihat pelemahan kelas menengah termasuk di Amerika sehingga demand terhadap produk relatif menurun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga berharap realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 masih bisa sesuai target pemerintah yakni 5,2%. Berdasarkan data historis, kuartal III memang cenderung menurun dibandingkan kuartal-kuartal lainnya.

"Tentunya kita berharap kuartal IV bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan tiga kuartal tahun lalu dengan tiga kuartal sekarang kita masih tumbuh 5,03%. Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5% sesuai dengan APBN," ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena tak ada faktor musiman sebagai pendorongnya seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

Meski begitu, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Arab Saudi dan Meksiko.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti dengan inflasi yang rendah yang 1,7% dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40% yaitu di 39,4%," jelas Airlangga.

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.