Pemerintah Didorong Bentuk Badan Logistik Nasional
Pembentukan Badan Logistik Nasional dinilai penting untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan optimalisasi sektor logistik Indonesia. Halaman all
(Kompas.com) 09/10/24 20:07 16224864
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).
Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.
"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).
Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.
Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.
"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.
Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.
Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.
Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.
"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.
Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.
Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.
"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.
#badan-logistik-nasional #prabowo-subianto #akbar-djohan #tumpang-tindih-regulasi
http://money.kompas.com/read/2024/10/09/200742026/pemerintah-didorong-bentuk-badan-logistik-nasional