Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten BUMN di sektor besi dan baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), secara resmi menunjuk Muhamad Akbar Djohan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, menggantikan posisi Direktur Utama Purwono Widodo yang meninggal dunia pada Rabu (2/10).

Menurut keterangan resmi dari manajemen yang dikutip pada Senin (28/10), "Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Bapak Muhamad Akbar, Direktur Komersial, untuk merangkap Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama yang definitif."

Manajemen menegaskan bahwa pengangkatan ini memastikan kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan normal tanpa kendala hukum yang muncul akibat peralihan ini.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, perubahan susunan direksi akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang jadwalnya akan diumumkan kemudian.

Sebagai informasi tambahan, Muhamad Akbar Djohan memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan di bawah Krakatau Steel.

Pada 2019, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Niaga Indonesia, dan pada 2021 ia menjadi Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (Krakatau International Port) sesuai Surat Keputusan Pemegang Saham.

Terbaru, ia diangkat sebagai Direktur Komersial KRAS dalam RUPS yang digelar Agustus 2023.

Selain itu, Muhamad Akbar juga aktif di sektor logistik sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong pertumbuhan sektor logistik di Tanah Air dan mengurai tantangan yang masih ada.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan kabinet Merah Putih untuk mewujudkan visi pemerintah dan mendorong perkembangan sektor logistik. “ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah,” kata Akbar keterangannya, Senin (20/10)

Menurut Akbar, kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia. Ia menilai Presiden Prabowo yang begitu semangat menunjukkan ada tekad kuat untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8%. Ia bilang, sektor logistik nasional berperan penning untuk mendukung percapaian target itu.

Adapun total perputaran uang di sektor logistik tabun ini sudah temhus Rp 1.700 triliun. Akabar menyebut angka itu menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, angka itu mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menyampaikan perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar menambahkan agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," tambah Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional. "Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," pungkas Akbar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

JAKARTA, investor.id – Chairman Indonesian Logistics and Forwarder Association (ILFA) Akbar Djohan mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan ekonomi logistik regional yang nantinya bisa membuka jalur-jalur perdagangan yang non konvensional. 

“Di sini kita harus melihat potensi new episentrum ekonomi baru Asia Pasifik. Tetapi lebih spesifik lagi di negara Asia Tenggara," kata dia dalam diskusi Nusantara Network: Indonesia's Never-Ending Struggle for A Robusta National Logistics Ecosystem. 

Acara tersebut merupakan rangkaian dari BNI-Investor Daily Summit 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Menurut Akbar, bila ekonomi logistik regional Indonesia diperkuat, bakal membuka jalur-jalur perdagangan yang non konvensional. Selama ini orientasi Indonesia ke Amerika dan Eropa. Hal ini tentunya berdampak pada logistik.

"Kami di ILFA, tentu akan menjadi agregator yang membuat perdagangan internasional ekspor dan impor perlu kita perkuat. Tetapi, harus diakui potensi ekonomi domestik Indonesia sangat luar biasa," tegas Akbar.

Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pada negara ASEAN, bahwa Indonesia menjadi yang terbesar, baik dari populasi maupun potensi ekonominya. 

"Sebenarnya potensi ekonomi domestik kita ini sangat luar biasa. Kontribusi di negara Asean kita ini yang terbesar, baik dari populasi maupun potensi ekonominya. Belum lagi dengan Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang, ataupun negara-negara maju, semuanya masuk ke Indonesia," papar dia.

Diakui, saat ini ekosistem logistik Indonesia belum punya daya saing yang kuat. Karena itu regulasi Indonesia masih perlu diberikan kewenangan yang lebih pasti, sehingga output dari regulasi itu akan lebih probisnis. Alhasil daya saing pelaku industri manufaktur dapat tumbuh dan terus berkembang.  

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News