Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN). Alasannya, perputaran ekonomi dari sektor logistik bisa mencapai Rp400 triliun dan memberikan kontribusi besar bagi negara.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan mengatakan, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi, baik dalam dan luar negeri, sehingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ucap Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Selain dampak keekonomiannya, Akbar menilai, pendirian BLN menjadi langkah besar pemerintah. Dia yakin dengan lembaga baru ini pemerintah bisa mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik nasional.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujarnya.

BLN diyakini bakal menjadi bahan bakar baru kebangkitan industri manufaktur dalam negeri yang tengah lesu, terutama harga logistik yang tinggi.

Dengan adanya BLN juga perlu satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian. Hal ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

Akbar melanjutkan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini berdampak besar dalam mengurai carut-marutnya sektor logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," tuturnya.

Dia juga mengingatkan persoalan regulasi pada pertengahan tahun lalu yang berdampak terhadap 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Akbar memandang, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pendirian Badan Logistik Nasional (BLN) diyakini bisa mengurangi karut marut regulasi di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, Lembaga ini dapat mengintegrasikan aturan di K/L.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Bahkan, mengurai karut-marutnya logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan Lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 Kementerian dan Lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ujar Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional (BLN) yang independen berdasarkan Undang-undang (UU), sehingga bisa menciptakan harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga.

Akbar mengingatkan, persoalan regulasi pada pertengahan 2023 yang berdampak pada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Dia mencatat, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," kata dia.

Dengan BLN, lanjut dia, ada satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi di Kementerian. Ini sekaligus jadi batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," kata dia.

ALFI tengah mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Logistik Nasional. Alasan lainnya karena perputaran ekonomi dari sektor logistik yang bisa mencapai Rp400 triliun.

Akbar juga optimistis, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi baik dalam dan luar negeri, hingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

IDXChannel - Federation of International Freight Forwarders Associations (FIATA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) sukses menggelar acara inti FIATA Regional Asia Pasific (RAP) Meeting 2024 di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 11 Juli 2024.

Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dengan sejumlah keynote speakers, yakni Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum ALFI atau ILFA) Akbar Djohan.

Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memberi arahan secara daring terkait strategi pembangunan sektor logistik kawasan regional dalam FIATA-RAP 2024 yang dihadiri lebih dari 200 peserta pemimpin industri logistik, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia khususnya Asia Pasifik.

Pemimpin industri ini berkumpul untuk merumuskan rekomendasi usulan kebijakan dalam menata masa depan sektor logistik di tingkat regional, sekaligus upaya menjaga ketahanan keberlanjutan bisnis dalam rantai pasok global.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan, potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi tingginya investasi, serta peningkatan volume
perdagangan.

Namun tantangan, kata Ma'ruf masih menjadi perhatian khususnya ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang

“Pesan saya, pertama dorong adaptasi dan inovasi teknologi dengan transformasi digital di sector logistik, yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi, dalam proses distribusi, sehingga dapat menurunkan ongkos logistik," ujar dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (12/7).

"Kedua tingkatkan investasi dalam pelatihan SDM yang memadai bagi tenaga kerja, dan Ketiga perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan, pemerintah Indonesia telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan
arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan “Single Submission”.

“Tantangan industri logistik semakin beragam, mulai dari adaptasi terhadap teknologi, hingga dinamika pasar global yang terus berubah. Ini pentingnya efisiensi bidang transportasi logisti," ujar Budi Karya.

Presiden FIATA, Turgut Erkerskin mengatakan, FIATA-RAP 2024 harus menjadi contoh bagi semua negara dalam mempertemukan negara-negara mitra demi memperkuat konektivitas perdagangan internasional.

“Saat kita berada di sini, kita membahas tantangan dan peluang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Pasifik karena semua perekonomian, semua rantai pasokan saat ini saling terhubung," ujarnya.

"Sistem yang berfungsi dengan baik di satu negara saja tidak cukup. Negara-negara harus bekerja sama, dalam mengembangkan koridor transportasi dan logistik,” kata Turgut.

Pun dengan Chairman FIATA-RAP 2024, Yukki N. Hanafi mempertegas bahwa industri logistik dihadapkan pada tantangan signifikan seperti regulasi yang semakin ketat, perang dagang, dan perubahan dinamika pasar.

"Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas, kita dapat menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

ALFI/ILFA Dorong Pembentukan Badan Logistik Nasional

Sektor logistik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen.

“Investasi dalam teknologi hijau dan solusi logistik yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam manajemen rantai pasok telah menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengurangi biaya operasional hingga 20 persen dan emisi karbon hingga 15 persen," ujar Ketua Umum ALFI/ILFA, Akbar Djohan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA 2024 yang digelar setelah diskusi panel FIATA-RAP 2024, seluruh anggota ALFI/ILFA menyepakati rekomendasi usulan asosiasi kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk mengatur tata kelola logistik nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan industri dalam negeri.

Akbar menambahkan ALFI/ILFA mengusulkan pembentukan lembaga atau badan atau dewan logistik nasional yang independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Badan Logistik Nasional ini merupakan langkah strategis sekaligus motor penggerak dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas sistem logistik nasional kita, maupun tata kelola ekosistem logistik nasional," ujarnya.

Komitmen dan Sinergi Industri dalam Logistik Berkelanjutan

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan, sektor logistik telah menjadi urat nadi dalam pertumbuhan bisnis di Tanah Air. Kolaborasi dan sinergi industri merupakan urgensi dalam memastikan keberlanjutan atau sustainability bisnis logistik.

"Tanpa logistik yang baik dan efisien, ekonomi kita tidak bisa terbang tinggi. Selain menjaga pertumbuhan, industri perlu menjaga bumi kita dengan transisi energi di sektor logistik," kata Arsjad.

Adopsi pengembangan teknologi melalui digitalisasi dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan juga menjadi perhatian bagi kalangan industri yang bersentuhan dengan aspek logistik.

Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Eka Suhendra mengatakan digitalisasi mampu membuat pengaturan terhadap pergerakan kapal menjadi lebih efisien, lebih maksimal.

Pemakaian energi yang ramah lingkungan juga menjadi fokus PT Kilang Pertamina Internasional (KIP).

“Penggunaan bahan bakar saat ini menjadi salah satu kontributor emisi. Dengan melakukan efisiensi energi, maka kita dapat menurunkan 20-25 persen konsumsi fuel,” kata VP Supply and Logistic Operation KIP, Woody Boemara.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero), Prasetyo, mengungkapkan, optimalisasi sistem operasional perusahaan menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik.

Diketahui setelah merger, Pelindo fokus penerapan sistem operasi Single Enterprise Resources Planning (ERP) berbasis AP (System Application and Product).

“Kami implementasi digitalisasi, baik itu di Terminal Operating System, kemudian juga ke Single ERP. Nah, ini juga akan meningkatkan performance dari Pelindo," tuturnya.

"Upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis logistik tak terlepas dari kepatuhan (compliance) terhadap regulasi, khususnya compliance pajak," sambung Prasetyo.

Managing Director TaxPrime, Muhammad Fajar Putranto memaparkan bahwa masih terdapat pengusaha Indonesia yang terdampak atas ketidakselarasan regulasi dengan kondisi bisnis logistik global, khususnya soal perpajakan

“Sehingga dampaknya terhadap compliance pajak, apalagi di Indonesia tidak ada perluasan tax allowance dalam subsektor logistik, khususnya fleet untuk pengangkutan darat, laut, dan udara. For the sake of Indonesia, saat pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan GDP, tentunya ini harus jadi perhatian,” tegas Fajar.

Agenda FIATA-RAP Meeting 2024 akan berakhir pada 12 Juli 2024 dengan agenda persetujuan atas risalah pertemuan FIATA. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini akan menyerahkan tongkat estafet bagi host selanjutnya.

(FAY)