Anggaran Pertahanan di Era Jokowi: Meningkat untuk Keamanan Nasional
Peningkatan anggaran pertahanan di 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan menjadi pondasi percepatan modernisasi alutsista TNI. Halaman all
(Kompas.com) 14/10/24 14:50 16452573
JAKARTA, KOMPAS.com - Modernisasi dan perbaikan sektor pertahanan menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kepemimpinannya selama 2 periode atau 10 tahun.
Meski tidak mudah, tetapi Jokowi dianggap meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pemenuhan target kekuatan pokok optimum (optimum essential forces).
Upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI terus diupayakan sejak selepas Reformasi.
Mesin-mesin perang seperti kapal perang, kapal selam, jet tempur, helikopter serbu dan angkut, pesawat angkut, pesawat komando udara, sampai pesawat tangker yang sudah uzur mau tidak mau harus dipensiunkan.
Di sisi lain, TNI juga sempat mengalami kesulitan merawat alutsista buatan blok Barat karena pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat akibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru.
Setelah angin perubahan berembus, pemerintah menyadari mereka harus membenahi sektor pertahanan dan alutsista.
Sebab potensi ancaman pertahanan dan keamanan di dunia terus berubah seiring waktu dan menuntut pemerintah mempunyai TNI yang selalu siaga dengan dibekali alutsista yang mumpuni.
Di sisi lain, upaya modernisasi alutsista tidak mudah dan murah karena harganya yang tinggi.
Maka dari itu alokasi anggaran pertahanan yang diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 terus menjadi perhatian banyak kalangan.
Apalagi TNI masih bergantung dengan produsen dari negara lain terkait pengadaan sejumlah alutsista canggih seperti jet tempur, helikopter, kapal perang, kapal selam, dan lainnya.
Besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan berdasarkan kesepakatan antaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2 periode pemerintahan Jokowi juga fluktuatif, tetapi rata-rata semakin meningkat.
Anggaran pertahanan pada 2015 tercatat mencapai Rp 105,91 triliun. Setahun setelahnya nilai anggaran turun menjadi Rp 98,07 triliun.
Kemudian pada 2017 besarnya anggaran pertahanan kembali naik menjadi Rp 117,51 triliun. Namun, setahun setelahnya menurun menjadi Rp 106,83 triliun.
Lantas pada 2019, anggaran pertahanan pada APBN sebesar Rp 115,42 triliun.
Memasuki periode kedua, pemerintahan Presiden Jokowi ikut terimbas pandemi Covid-19.
Akan tetapi, anggaran pertahanan pada 2020 justru meningkat salah satunya buat menanggulangi pandemi, yakni mencapai Rp 136,91 triliun.
Anggaran pertahanan pada 2021 tercatat menurun menjadi Rp 125,8 triliun, dan kembali naik pada 2022 menjadi Rp 150,28 triliun.
Alokasi anggaran pertahanan pada 2023 sampai 2024 kembali menurun menjadi Rp 144,69 triliun dan Rp 139,1 triliun.
Peningkatan anggaran alutsista itu cukup berdampak positif. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meneken kontrak pengadaan jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation asal Prancis.
Indonesia juga berencana membeli kapal selam Scorpene buatan Naval Group (Prancis), lalu membeli kapal angkut Airbus A400m yang juga buatan Prancis.
Dengan pembelian sejumlah alutsista canggih itu diharapkan menambah kekuatan TNI, dan daya gentar Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Sebab dari perkembangan situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara terlihat ada potensi friksi yang semakin meruncing dengan negara lain. Salah satunya yang mencolok adalah manuver militer China di kawasan Laut Natuna Utara yang mengeklaim perairan itu adalah wilayah kedaulatan mereka.
Militer sampai korps penjaga pantai China bahkan beberapa kali terlibat bentrokan dengan aparat keamanan Filipina dan Vietnam.
Selain itu, Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara juga kerap mengirimkan armada kapal perangnya ke wilayah itu, sehingga tensi tinggi kerap muncul ketika alutsista mereka berhadapan dengan militer China.
Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, anggota DPR baru perlu memastikan anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, benar-benar digunakan untuk menunjang kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Oleh karenanya, ia mengatakan, DPR memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mengawasi setiap implementasi alokasi anggaran tersebut.
"Tanpa adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi, tentu nanti capaian terhadap optimum essential forces bisa jauh meleset. Karena itu lah peran DPR dalam hal ini itu dapat bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang ditujukan untuk pemenuhan optimum essential forces," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024) lalu.
Dia berharap DPR, khususnya Komisi I, dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas memahami betul seluk-beluk mengenai dinamika keamanan global dan perkembangan alutsista, serta mempunyai kualifikasi yang mumpuni dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Selain itu, ia juga berharap Komisi I DPR lebih membuka ruang keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja sektor pertahanan.
Hal ini dinilai semata untuk membangun militer yang profesional, sektor pertahanan dan keamanan yang lebih akuntabel serta transparan, bisa lebih cepat terwujud dan memiliki kualitas yang baik.
#joko-widodo #alutsista #anggaran-pertahanan #10-tahun-jokowi