Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Pemerintah Australia telah membatalkan proyek satelit militer senilai miliaran dolar yang melibatkan perusahaan Lockheed Martin.

Departemen Pertahanan Australia mengumumkan keputusan ini pada hari Senin (4/11/2024), dengan menyatakan bahwa militer akan mengalihkan fokusnya ke sistem multi-orbit.

Tahun lalu, Lockheed Martin terpilih sebagai penyedia sistem komunikasi satelit Geostationary Earth Orbit (GEO). Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sistem komunikasi satelit pertama yang dikendalikan oleh Australia di wilayah samudra Indo-Pasifik.

Namun, proyek satelit GEO dengan orbit tunggal tersebut kini dibatalkan. Departemen Pertahanan menyatakan bahwa percepatan teknologi antariksa dan ancaman yang berkembang telah menyebabkan sistem orbit tunggal tidak lagi sesuai dengan prioritas strategis Australia.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memprioritaskan kemampuan multi-orbit untuk memperkuat ketahanan Angkatan Pertahanan Australia.

Dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa meskipun anggaran pertahanan meningkat, pemerintah tetap fokus pada prioritas dalam pembelian perlengkapan militer.

Saat pengumuman proyek Lockheed Martin tahun lalu, pihak berwenang menyebut nilai proyek mencapai miliaran dolar. Namun, dalam pernyataan terbaru, Departemen Pertahanan tidak memberikan rincian spesifik mengenai nilai proyek yang dibatalkan tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah tetap mengalokasikan dana sebesar A$9 sampai A$ 12 miliar (sekitar US$ 13,87 miliar) untuk pengembangan kemampuan luar angkasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Modernisasi dan perbaikan sektor pertahanan menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kepemimpinannya selama 2 periode atau 10 tahun.

Meski tidak mudah, tetapi Jokowi dianggap meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pemenuhan target kekuatan pokok optimum (optimum essential forces).

Upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI terus diupayakan sejak selepas Reformasi.

Mesin-mesin perang seperti kapal perang, kapal selam, jet tempur, helikopter serbu dan angkut, pesawat angkut, pesawat komando udara, sampai pesawat tangker yang sudah uzur mau tidak mau harus dipensiunkan.

Di sisi lain, TNI juga sempat mengalami kesulitan merawat alutsista buatan blok Barat karena pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat akibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

Setelah angin perubahan berembus, pemerintah menyadari mereka harus membenahi sektor pertahanan dan alutsista.

Sebab potensi ancaman pertahanan dan keamanan di dunia terus berubah seiring waktu dan menuntut pemerintah mempunyai TNI yang selalu siaga dengan dibekali alutsista yang mumpuni.

Di sisi lain, upaya modernisasi alutsista tidak mudah dan murah karena harganya yang tinggi.

Maka dari itu alokasi anggaran pertahanan yang diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 terus menjadi perhatian banyak kalangan.

Apalagi TNI masih bergantung dengan produsen dari negara lain terkait pengadaan sejumlah alutsista canggih seperti jet tempur, helikopter, kapal perang, kapal selam, dan lainnya.

Besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan berdasarkan kesepakatan antaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2 periode pemerintahan Jokowi juga fluktuatif, tetapi rata-rata semakin meningkat.

Anggaran pertahanan pada 2015 tercatat mencapai Rp 105,91 triliun. Setahun setelahnya nilai anggaran turun menjadi Rp 98,07 triliun.

Kemudian pada 2017 besarnya anggaran pertahanan kembali naik menjadi Rp 117,51 triliun. Namun, setahun setelahnya menurun menjadi Rp 106,83 triliun.

Lantas pada 2019, anggaran pertahanan pada APBN sebesar Rp 115,42 triliun.

Memasuki periode kedua, pemerintahan Presiden Jokowi ikut terimbas pandemi Covid-19.

Akan tetapi, anggaran pertahanan pada 2020 justru meningkat salah satunya buat menanggulangi pandemi, yakni mencapai Rp 136,91 triliun.

Anggaran pertahanan pada 2021 tercatat menurun menjadi Rp 125,8 triliun, dan kembali naik pada 2022 menjadi Rp 150,28 triliun.

Alokasi anggaran pertahanan pada 2023 sampai 2024 kembali menurun menjadi Rp 144,69 triliun dan Rp 139,1 triliun.

Peningkatan anggaran alutsista itu cukup berdampak positif. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meneken kontrak pengadaan jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation asal Prancis.

Indonesia juga berencana membeli kapal selam Scorpene buatan Naval Group (Prancis), lalu membeli kapal angkut Airbus A400m yang juga buatan Prancis.

Dengan pembelian sejumlah alutsista canggih itu diharapkan menambah kekuatan TNI, dan daya gentar Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Sebab dari perkembangan situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara terlihat ada potensi friksi yang semakin meruncing dengan negara lain. Salah satunya yang mencolok adalah manuver militer China di kawasan Laut Natuna Utara yang mengeklaim perairan itu adalah wilayah kedaulatan mereka.

Militer sampai korps penjaga pantai China bahkan beberapa kali terlibat bentrokan dengan aparat keamanan Filipina dan Vietnam.

Selain itu, Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara juga kerap mengirimkan armada kapal perangnya ke wilayah itu, sehingga tensi tinggi kerap muncul ketika alutsista mereka berhadapan dengan militer China.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, anggota DPR baru perlu memastikan anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, benar-benar digunakan untuk menunjang kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Oleh karenanya, ia mengatakan, DPR memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mengawasi setiap implementasi alokasi anggaran tersebut.

"Tanpa adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi, tentu nanti capaian terhadap optimum essential forces bisa jauh meleset. Karena itu lah peran DPR dalam hal ini itu dapat bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang ditujukan untuk pemenuhan optimum essential forces," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024) lalu.

Dia berharap DPR, khususnya Komisi I, dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas memahami betul seluk-beluk mengenai dinamika keamanan global dan perkembangan alutsista, serta mempunyai kualifikasi yang mumpuni dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Selain itu, ia juga berharap Komisi I DPR lebih membuka ruang keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja sektor pertahanan.

Hal ini dinilai semata untuk membangun militer yang profesional, sektor pertahanan dan keamanan yang lebih akuntabel serta transparan, bisa lebih cepat terwujud dan memiliki kualitas yang baik.

Berusaha menang perang lawan Ukraina, pemerintah Rusia akan mengalokasikan 32,5% dari total pengeluaran negara untuk pertahanan tahun depan (2025). Jumlah anggaran ini memecahkan rekor dan naik dari 28,3% pada 2024 ini.

Melansir dari CNN, Sabtu (12/10/2024), dalam rancangan anggaran pemerintah yang dirilis pada Senin (30/9) lalu negara yang dipimpin Vladimir Putin mengusulkan pengeluaran sekitar 13,5 triliun rubel (lebih dari US$ 145 miliar) atau sekitar Rp 2.258,6 triliun untuk pertahanan nasional.

Jumlah tersebut sekitar tiga triliun rubel (US$ 32 miliar) atau Rp 498,46 triliun (jika dihitung dengan kurs Rp 15.577/dolar AS) lebih banyak dari anggaran pengeluaran untuk pertahanan pada 2024 ini.

Sebagai informasi, perang Rusia-Ukraina merupakan konflik militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II dan telah menguras sumber daya kedua belah pihak, dengan Ukraina mendapatkan bantuan miliaran dolar dari sekutu Baratnya.

Di sisi lain, Negeri Beruang Merah yang dipimpin Putin itu memiliki pasukan lebih besar dengan persenjataan lebih lengkap daripada Ukraina. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir secara bertahap telah mendorong mundur pasukan Ukraina di wilayah timur.

Meski naik pada tahun 2025, pemerintah Putin berencana untuk mulai menurunkan pengeluaran anggaran pertahanan mereka pada 2026. Namun perlu rencana kenaikan anggaran pertahanan Rusia tahun depan ini juga masih bisa berubah karena masih harus melalui sejumlah proses sebelum akhirnya ditetapkan sebagai UU.

"Anggaran yang diusulkan masih dapat berubah karena harus melalui tiga pembacaan di Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, dan kemudian diserahkan ke Dewan Federasi, majelis tinggi, sebelum presiden Rusia (Vladimir Putin) menandatanganinya menjadi undang-undang," tulis CNN dalam laporannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas menilai, anggota DPR baru perlu memastikan bahwa anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, benar-benar digunakan untuk menunjang kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Oleh karenanya, ia mengatakan, DPR memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mengawasi setiap implementasi alokasi anggaran tersebut.

"Tanpa adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi, tentu nanti capaian terhadap optimum essential forces bisa jauh meleset. Karena itu lah peran DPR dalam hal ini itu dapat bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang ditujukan untuk pemenuhan optimum essential forces," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Untuk diketahui, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 155 triliun atau naik hampir Rp 16 Triliun dari 2024.

Khusus untuk Komisi I, ia berharap, agar nantinya para anggota DPR yang ditempatkan di komisi tersebut memang benar-benar memiliki kualifikasi dan pemahaman terhadap sektor pertahanan keamanan.

"Harapannya tentu saja, yang pertama bahwa kualitas dari anggota Komisi I ke depan jadi semakin baik. Dengan kata lain, bahwa anggota anggota Komisi I nanti yang ditunjuk oleh setiap fraksi itu memang mempunyai kualifikasi dan pemahaman yang cukup dalam di sektor pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap Komisi I DPR lebih membuka ruang keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja sektor pertahanan.

Hal ini dinilai semata untuk membangun militer yang profesional, sektor pertahanan dan keamanan yang lebih akuntabel serta transparan, bisa lebih cepat terwujud dan memiliki kualitas yang baik.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa.

Pelantikan dipimpin oleh ketua DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda dan paling tua yakni Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029, oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -TAIPEI. Total anggaran pertahanan Taiwan akan mencapai rekor baru sebesar T$ 647 miliar (US$ 19,74 miliar) tahun depan.

Hal ini seiring upaya Taiwan untuk meningkatkan kemandirian pertahanan dan kerja sama dengan mitra-mitra demokratis.

Demikian pernyataan resmi Presiden Taiwan Lai Ching-te pada hari Selasa (6/8/2024).

Melansir Reuters, China yang menganggap Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya sendiri, telah meningkatkan tekanan militer dan politik dalam beberapa tahun terakhir untuk menegaskan klaim tersebut.

Namun hal ini ditolak keras oleh Taipei.

"Kami bertekad untuk meningkatkan pertahanan diri dan memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra demokratis dalam upaya memastikan perdamaian dan kemakmuran," kata Lai dalam sebuah pernyataan dari Kantor Kepresidenan.

Lai telah menghadapi serangan pribadi yang terus-menerus dari China sejak menjabat pada bulan Mei. Beijing menyebutnya sebagai "separatis".

China menggelar latihan perang di sekitar Taiwan tak lama setelah pelantikan Lai.

Pernyataan tersebut tidak memberikan perbandingan dengan anggaran pertahanan tahun ini.

Pemerintah Taiwan telah mengusulkan total pengeluaran pertahanan sebesar T$ 606,8 miliar untuk tahun 2024.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk pagu anggaran tahun 2025 nilai masih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Porsinya tidak sampai 1% dari produk domestik bruto (PDB).

Tahun depan, Kemhan mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 155 triliun.Angkanya masih di bawah anggaran tahun 2024 yang hingga semester I mendapat tambahan menjadi Rp 175,1 triliun.

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai anggaran belanja untuk sektor pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 masih konservatif.

“Angka Rp 175,1 triliun itu masih berada dalam kisaran 0,7-0,8% dari PDB. Sementara saya sendiri sebenarnya berharap pemerintah bisa menembus batas psikologis 1% dari PDB untuk dialokasikan ke sektor pertahanan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Menurut Khairul, anggaran belanja pertahanan Indonesia termasuk yang paling rendah di kawasan, sementara negara-negara lain justru menunjukkan tren peningkatan di atas 1% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda.

“Kita abaikan Singapura yang belanja pertahanannya paling tinggi di kawasan dan jauh di atas kita. Tapi bahkan Timor Leste saja, telah mengalokasikan anggaran pertahanan di atas 1% PDB dalam beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan di tahun 2025 Kemhan dan TNI telah merancang anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional PPN/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 155,981 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut bakal dialokasikan ke berbagai program, di antaranya regulasi pertahanan hingga kesejahteraan prajurit.

“Banyak dialokasikan untuk program regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, Non Alutsista, saspras pertahanan,pengembangan SDM, Riset, Inhan, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” ungkap dia.

Rencananya anggaran Kemhan tahun 2025 sebesar Rp 155 triliun tersebut dibagi untuk beberapa pos di antaranya TNI Angkatan Darat sebesar Rp 54 triliun, TNI Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, angkatan udara Rp 18 triliun dan Mabes TNI sebesar Rp 9,3 triliun.

Asal tahu saja, berdasarkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024, anggaran Kemhan diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, naik 25,7% dari pagu anggaran yang ditetapkan di 2024 sebesar Rp 139,3 triliun.