Bisnis.com, JAKARTA – Empat saham BUMN Karya kompak mengalami kemerosotan selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Secara rata-rata, harga keempat emiten konstruksi merosot hingga 80%.

Jokowi mengakhiri kepemimpinannya setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, sejak 20 Oktober 2014 hingga berakhir pada Minggu (20/10/2024). Kini, kepemimpinan telah beralih ke Prabowo Subianto.

“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Selama Jokowi menjabat Presiden selama 2014-2024, performa empat saham BUMN Karya turun signifikan di tengah masifnya pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Keempat saham perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, ADHI menjadi emiten dengan penurunan harga saham paling dalam. Selama 24 Oktober 2014 hingga 18 Oktober 2024, saham ADHI mencatatkan penurunan 86,07% menuju level Rp304 per saham.

Saham ADHI pernah mencapai level tertingginya di angka Rp2.871 pada 30 Januari 2015, dan menorehkan level terendahnya di Rp192 pada 14 Juni 2024. Selama periode ini, harga saham perseroan rerata di level Rp1.273.

Berikutnya ada WIKA yang menurun 81,91% menjadi Rp412 per saham. Harga saham WIKA sempat mencapai posisi tertinggi di Rp2.947 pada 30 Januari 2015, sedangkan level terendahnya di Rp86 per saham saat 21 Juni 2024.

Saham WIKA diketahui sempat disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Desember 2023 lantaran menunda pembayaran sukuk. Namun, setelah menyelesaikan kewajibannya, saham perseroan kembali diperdagangkan pada 30 April 2024.

Adapun, PTPP mencatatkan koreksi sebesar 80,12% selama periode perdagangan 24 Oktober 2014 – 18 Oktober 2024 menjadi Rp474 per saham. Menurut Bloomberg, rata-rata saham perseroan selama 10 tahun berada di level Rp1.933.

Harga saham PTPP pernah meraih level tertingginya pada 19 Agustus 2016, yang kala itu tembus Rp4.353 per saham. Di sisi lain, harga terendah saham BUMN Karya ini berada pada posisi Rp290 per 28 Juni 2024.

Di posisi akhir ada saham WSKT yang sejauh ini masih disuspensi BEI sejak 8 Mei 2023. Berdasarkan data Bloomberg, saham Waskita merosot 75,46% ke level Rp202 terhitung sejak 24 Oktober 2014 hingga tanggal suspensi.

Selama 2014 – 2023, saham WSKT sempat berada di level tertingginya yaitu Rp2.622 per saham dan mencapai posisi terendahnya di Rp202 pada 5 Mei 2023. Harga rata-rata saham Waskita bercokol di angka Rp1.352 per saham.

Suspensi saham WSKT disebabkan perseroan belum membayar Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B Tahun 2019 yang bernilai Rp1,36 triliun. Obligasi itu merupakan satu-satunya utang yang belum dapat direstrukturisasi oleh perseroan.

Waskita diketahui telah merampungkan restrukturisasi 3 seri dari 4 obligasi senilai Rp3 triliun. Perseroan juga meraih persetujuan dari 21 kreditur perbankan perihal penyempurnaan master restructuring agreement (MRA) 2021 senilai Rp26,3 triliun.

Perbesar

Kendati saham BUMN Karya WSKT, ADHI, WIKA dan PTPP mengalami pelemahan, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 10 tahun pemerintahan Jokowi terpantau berada dalam tren penguatan.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mejelaskan tren IHSG secara garis besar dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG pada 20 Oktober 2014 berada pada level 5.040 dan ditutup pada posisi 7.735 pada Kamis (17/10/2024).

"Memang waktu Covid kita mengalami penurunan. Tetapi yang perlu kita apresiasi Jokowi bersama menterinya mampu melakukan pemulihan lebih cepat dan lebih baik, untuk mengejar ketertinggalan," kata Nico, Kamis (17/10/2024).

Menurut Nico, hal ini menjadi salah satu poin yang positif dalam pemerintahan Jokowi. Dia melanjutkan apabila berbicara mengenai pasar modal, maka pasar modal adalah reflektor ekonomi Indonesia.

"Karena kalau bursanya baik, berarti ekonomi kita selaras dengan kinerja ekonomi kita," ujarnya.

Nico melanjutkan selama 10 tahun terakhir, inflasi dan tingkat suku bunga tinggi, pasar modal menjadi salah satu alternatif tempat pendanaan. Menurutnya, hal tersebut terbukti selama 2 hingga 3 tahun terakhir nilai IPO pasar modal Indonesia mengalami kenaikan.

Sebagai informasi pada nilai IPO tertinggi BEI tercatat terjadi pada tahun 2021. Saat itu, 54 perusahaan melantai di BEI, dengan jumlah raihan dana sebesar Rp62,61 triliun.

Raihan dana IPO tinggi ini tak lepas dari aksi IPO jumbo PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). BUKA kala itu meraih dana segar sebesar Rp21,9 triliun, yang juga menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah BEI.

Setelahnya, nilai IPO terbesar kedua terjadi pada tahun 2023, dengan nilai raihan dana sebesar Rp54,1 triliun.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir jumlah dana yang dihimpun oleh ratusan emiten baru dari pasar perdana saham juga terbilang fantastis. Apabila diakumulasi, 484 aksi IPO itu menggalang dana segar sebesar Rp233,54 triliun.

Pergerakan IHSG 10 Tahun Jokowi

Sumber: BEI, diolah.

______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty memberikan apresiasi atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena keberhasilannya mengatasi pandemi Covid-19 tanpa membiarkan ekonomi jatuh terlalu dalam.

Telisa bercerita, dirinya ikut membantu pemerintah dalam mengkaji kebijakan penanganan Covid-19 dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Pemerintah berkonsultasi secara intensif dengan epidemiolog di seluruh dunia sehingga bisa menghasilkan solusi untuk Indonesia. 

"Jadi itu memang by research, kita belajar dari negara-negara lain bagaimana menangani Covid-19, dibandingkan negara lain seperti apa,"  ungkap Telisa.

Dia mengatakan jalan tengah penanganan Covid-19 adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bukan lockdown atau memberhentikan seluruh akses dan kegiatan. Hal ini karena sumber pertumbuhan Indonesia paling banyak dari kegiatan ekonomi yang membutuhkan mobilitas masyarakat.

"Ekonomi tetap bisa berjalan, kesehatan juga tetap diperhatikan, itu balancing. Memang membutuhkan dana besar sekali, tetapi setidaknya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak turun terlalu dalam," paparnya.

Menurut Telisa, apabila kala itu Jokowi memutuskan lockdown, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lebih 2,79%, bahkan mungkin menyentuh 5%, seperti negara-negara lain.

"Melihat karakter pertumbuhan ekonomi kita, apalagi UMKM tidak bisa semuanya digitalisasi. Kalau yang bisa didigitalisasi itu biasanya sektor edukasi, bisa school from home, tetapi kalau pedagang-pedagang UMKM yang belum digitalisasi mereka bisa mati," katanya.

Dengan demikian, saat itu restoran masih boleh buka dengan social distancing , tetapi jamnya dibatasi.  "Sektor-sektor dibagi dari yang paling krusial hingga bukan. Namun, sektor logistik, pangan, energi itu pasti boleh karena itu sangat krusial, tetapi dalam pengawasan dan ada treatment mitigasi risiko," kata dia.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Penerapan quick response Indonesian standard (QRIS) menjadi salah satu program modernisasi digital dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, hingga kuartal II 2024, transaksi menggunakan QRIS tumbuh signifikan hingga mencapai 53, juta pengguna dan 34,23 merchant.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia saat ini diakui sebagai salah satu negara yang cepat dalam digitalisasi dan menjadi pemain utama dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional terakselerasi secara cepat, digitalisasi pembayaran dan keuangan telah menyelamatkan perekonomian nasional dari pandemi Covid-19,” ungkap Perry Warjiyo beberapa waktu yang lalu.

BI pun meluncurkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 pada Agustus 2024 silam agar mendorong seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi dan industri, serta masyarakat untuk terus memperkuat sinergi transformasi digital nasional dalam memajukan ekonomi keuangan digital nasional.

Adapun  akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama, yakni modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional,  inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan  pengembangan rupiah digital.

“Peluncuran blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini, sebagai kelanjutan BSBI 2025 akselerasi digitalisasi sistem pembayaran keuangan nasional,” ucapnya.

Sejak 2019 sampai 2024, tercatat ada  50 juta pengguna QRIS yang sebagian besar adalah UMKM. Begitu juga dengan transaksi BI Fast yang tumbuh pesat karena digemari masyarakat dengan biaya yang murah.

“Kami di BI berbahagia dapat berkontribusi nyata dalam digitalisasi nasional terutama melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia yang kami luncurkan tahun 2019 sampai 2025,” ucap dia.

BI juga terus memperluas kerjasama QRIS antarnegara. Setelah realisasi dengan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura,  BI juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

Hingga kuartal III 2024, BI mencatat pertumbuhan QRIS mencapai sebesar 209,61% (yoy) pada kuartal III 2024. Transaksi tersebut melibatkan  jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga fokus pada pelayanan kesehatan. Salah satu capaiannya, yakni revitalisasi pelayanan kesehatan, khususnya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Diketahui, selama satu dekade terakhir, 10.000 puskesmas telah direvitalisasi.

Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.000 puskesmas pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 posyandu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga semua perlu standarisasi.

"Selain itu, layanan kesehatan tidak hanya fokus kepada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia. Kemudian, semua data terdigitalisasi," ucap Budi dikutip dari keterangannya.

Ia melanjutkan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Budi menambahkan, salah satu langkah preventif pemerintah untuk kesehatan, yakni imunisasi dan skrining. Bahkan, saat ini pemerintah telah meluncurkan tiga antigen terbaru untuk imunisasi di Indonesia, yakni human papillomavirus vaccine(HPV) untuk pencegahan kanker serviks, vaksin pneumococcal conjugate Vaccine (PCV) untuk pneumonia, dan rotavirus untuk mencegah diare.

"Pemberian vaksin HPV dilatarbelakangi melihat angka kejadian kasus kanker serviks di Indonesia. Kanker serviks merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada wanita setelah kanker payudara.

Selain itu, pemberian vaksin PCV dan rotavirus juga atas dasar tingginya angka kematian balita akibat pneumonia dan diare.

“Tiga vaksin itu disorot dunia dan Indonesia melakukan imunisasi dengan ketiga vaksin itu. Ini adalah program nasional yang sangat besar berkat keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi,” imbuh Menkes Budi.

Selain imunisasi, skrining juga dilakukan untuk penyakit gizi pada balita melalui pengukuran tubuh. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendistribusikan lebih dari 300.000 ribu antropometri ke posyandu di seluruh Indonesia untuk standarisasi proses penimbangan.

Kader posyandu yang melakukan penimbangan juga telah diberikan pelatihan agar sesuai standar. Hal ini karena sebelumnya alat timbang di puskesmas masih belum standar.

"Total sebanyak 1,5 juta kader di posyandu kita ajarkan cara menimbang bayi yang benar. Luar biasa program ini," papar Budi.

Kemenkes juga mengirimkan alat USG untuk seluruh puskesmas di Indonesia, yang bisa digunakan untuk skrining bayi dalam kandungan, serta untuk mendeteksi kanker payudara.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham mengalami mengalami peningkatan signifikan selama 10 tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 20 Oktober 2014. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga tercatat bergerak signifikan selama masa pemerintahan mantan Walikota Solo tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg, dalam periode 10 tahun terakhir atau 20 Oktober 2014 hingga Kamis (17/10), saham konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menjadi salah satu saham dengan peningkatan paling signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat bergerak signifikan dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Analis melihat dalam 10 tahun terakhir IHSG mengalami kenaikan, meski sempat mengalami penurunan selama masa Covid-19.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mejelaskan tren IHSG secara garis besar dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG pada 20 Oktober 2014 berada pada level 5.040 dan ditutup pada posisi 7.735 pada Kamis (17/10/2024).

"Memang waktu Covid kita mengalami penurunan. Tetapi yang perlu kita apresiasi Jokowi bersama menterinya mampu melakukan pemulihan lebih cepat dan lebih baik, untuk mengejar ketertinggalan," kata Nico, Kamis (17/10/2024).

Menurut Nico, hal ini menjadi salah satu poin yang positif dalam pemerintahan Jokowi. Dia melanjutkan apabila berbicara mengenai pasar modal, maka pasar modal adalah reflektor ekonomi Indonesia.

"Karena kalau bursanya baik, berarti ekonomi kita selaras dengan kinerja ekonomi kita," ujarnya.

Nico melanjutkan selama 10 tahun terakhir, inflasi dan tingkat suku bunga tinggi, pasar modal menjadi salah satu alternatif tempat pendanaan. Menurutnya, hal tersebut terbukti selama 2 hingga 3 tahun terakhir nilai IPO pasar modal Indonesia mengalami kenaikan.

Sebagai informasi pada nilai IPO tertinggi BEI tercatat terjadi pada tahun 2021. Saat itu, 54 perusahaan melantai di BEI, dengan jumlah raihan dana sebesar Rp62,61 triliun.

Raihan dana IPO tinggi ini tak lepas dari aksi IPO jumbo PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). BUKA kala itu meraih dana segar sebesar Rp21,9 triliun, yang juga menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah BEI.

Setelahnya, nilai IPO terbesar kedua terjadi pada tahun 2023, dengan nilai raihan dana sebesar Rp54,1 triliun.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir jumlah dana yang dihimpun oleh ratusan emiten baru dari pasar perdana saham juga terbilang fantastis. Apabila diakumulasi, 484 aksi IPO itu menggalang dana segar sebesar Rp233,54 triliun.

Adapun Nico berharap ke depannya pasar modal Indonesia tetap bisa berkembang seiring dengan fungsinya pada pemerintahan presiden baru Prabowo Subianto.

"Kami berharap pasar modal tetap menjaga transparansinya, kredibilitasnya, integritasnya, untuk menciptakan pasar modal yang efektif dan efisien," ucapnya.

Kinerja IHSG 10 Tahun

Sumber: BEI, diolah.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Asosiasi Persepatuan lndonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, ekspor alas kaki Indonesia tumbuh 64,5% selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ekspor alas kaki indonesia meningkat pesat mencapai 64,5%. Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat,” ujar Eddy dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Keyakinan itu tercermin dari pertumbuhan ekspor yang sempat tembus US$ 7,7 miliar pada 2022. Angka ini melejit 88% jika dibandingkan dengan kondisi awal Presiden Jokowi pertama kali menjabat dengan nilai ekspor US$ 4,1 miliar pada 2014.

Eddy mengatakan, ekspor alas kaki bisa meningkat dua kali lipat apabila tidak terjadi penurunan permintaan global akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina pada 2022. Menurutnya, tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

“Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023,” kata dia.

Pertumbuhan pesat ekspor alas kaki selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakannya yang ‘berani’. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pembangunan infrastruktur secara masif khususnya jalur tol Trans Jawa menjadi game changer awal yang mampu menahan laju relokasi industri padat karya keluar dari Indonesia.

Penandatanganan PP 78 Tahun 2015 oleh Presiden Jokowi setidaknya berhasil memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan. Di sisi lain, pembangunan tol Trans Jawa telah mampu memangkas waktu tempuh antar daerah di Jawa.

Saat pandemi Covid-19, pemerintah tetap dan masih membuka peluang untuk dapat melakukan produksi dengan implementasi protokol kesehatan secara ketat. Sejumlah kementerian kemudian menerbitkan sejumlah regulasi pendukungnya, dimana kemudian Kementerian Perindustrian menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Dengan begitu, industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitmen terhadap permintaan global. Bahkan kemudian dapat mengakuisisi kebutuhan dari negara-negara produsen alas kaki yang melakukan lockdown ketat.

Pada saat bersamaan pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang salah satunya melakukan deregulasi perundangan bidang ketenagakerjaan. Pengaturan pada bidang ketenagakerjaan mampu memberikan daya tarik yang kuat bagi industri alas kaki untuk berinvestasi di indonesia.

Jelang transisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, Eddy optimistis transisi pemerintah yang berjalan dengan baik, akan dapat memacu pertumbuhan alas kaki dua kali lipat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi pada kuartal III/2024 mencapai Rp431,48 triliun, tumbuh 15,24% secara tahunan atau tumbuh 0,72% secara kuartalan. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah PMI Manufaktur yang terus mengalami kontraksi atau di bawah 50 sejak Juli 2024.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa fenomena tersebut terjadi karena faktor hilirisasi. Menurutnya, tetap banyak penanaman modal ke sektor yang ingin dihilirisasi oleh pemerintah di tengah kontraksi PMI Manufaktur.

"Memang di tengah kontraksi manufaktur, ini kita terus bertumbuh ya 15% kurang lebih, ya kembali lagi ini karena kontribusi hilirisasi, dan kalau lihat dari hilirisasi ini kita mempunyai keunggulan tersendiri karena raw material-nya [bahan mentahnya] seperti nikel, bauksit, itu memang adanya di kita," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah memang terus coba membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Dia mencontoh, jika dahulu nikel hanya diolah menjadi stainless steel maka kini pemerintah juga sedang membangun industrinya.

Menurutnya, investor melihat kesempatan dari upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi di berbagai bidang tersebut. Oleh sebab itu, sambung Rosan, realisasi investasi terus tumbuh.

"Sehingga beberapa investasi yang masuk, yang dalam finalisasi, bergerak bukan hanya di bidang hilirisasi saja tapi juga industrinya sekarang," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan realisasi investasi pada kuartal III/2024 mencapai Rp431,48 triliun. Perinciannya, realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp232,65 triliun, tumbuh 15,92% secara secara tahunan.

Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencatatkan realisasi sebesar Rp198,83 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,62% secara tahunan.

Khusus PMA, sektor yang paling diminati yaitu Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya dengan penanaman modal asing yaitu mencapai US$3,03 miliar atau setara 19,6% dari total PMA.

Di urutan kedua adalah sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan penanaman modal asing sebesar US$2,02 miliar atau setara 13,03% dari total PMA. Ketiga, ada sektor Pertambangan dengan penanaman modal asing senilai US$1,56 miliar atau setara 10,06% dari total PMA.

Keempat, yaitu sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan penanaman modal asing sebesar US$1,3 miliar atau setara 8,39% dari total PMA. Kelima, adalah sektor Industri Makanan dengan penanaman modal asing senilai US$0,92 miliar atau setara 5,94% dari total PMA.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi mencapai Rp9.117,4 triliun selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Capaian tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi di Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

"Investasi ini meningkat cukup baik, malah sangat baik kalau saya sampaikan, karena selama 10 tahun terakhir ini kalau saya bicara dengan para investor dalam maupun luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi dan politik terutama tercipta secara baik," kata Rosan.

Dari total Rp9.117,4 triliun selama pemerintahan Jokowi, perinciannya yaitu pada periode pertama atau kuartal IV/2014 sampai dengan kuartal III/2019 realisasi investasi tercatat senilai Rp3.294,3 Triliun.

Sementara itu, pada periode kedua pemerintahan Jokowi atau kuartal IV/2019 sampai dengan kuartal III/2024 total realisasi investasi mencapai Rp5.823,1 triliun.

Dari tahun ke tahun, Rosan mengaku target realisasi investasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) kerap tercapai terutama dalam periode kedua Jokowi.

Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini juga menjelaskan investasi sektor manufaktur lebih besar dibandingkan dengan sektor primer maupun tersier selama pemerintahan Jokowi. Pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur sepuluh tahun terakhir yaitu 15,5%.

Sementara itu, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, total penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 13.836.775 orang.

(WAN)

Sejak dimulainya program Dana Desa pada 2015, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencatat berbagai pencapaian dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran.

Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Wamendes PTT) Paiman Raharjo, menyampaikan dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia.

Gelontoran anggaran ini membawa dampak positif, terlihat dari perubahan drastis status desa-desa di pelosok negeri.

"Desa Maju dan Desa Mandiri yang melonjak signifikan. Desa Maju bertambah dari 3.608 menjadi 23.063 desa, dan Desa Mandiri yang sebelumnya hanya 174 desa, kini melonjak pesat menjadi 17.203 desa," ujar Paiman, dikutip dari RRI, Rabu (9/10/2024).

Ia menjelaskan pada awal program ini, Indonesia hanya memiliki 13.453 desa yang tergolong sangat tertinggal. Namun kini, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga hanya 4.363 desa.

Desa Tertinggal pun mengalami penurunan signifikan, dari 33.592 desa menjadi 6.100 desa. Sementara itu, Desa Berkembang terus meningkat, dari 22.882 menjadi 24.532 desa.

"Lonjakan ini tidak hanya terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan desa yang terus memperkuat pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Dana Desa," kata Paiman.

Lebih lanjut Paiman membeberkan, sejak diluncurkan pada 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa secara efektif telah membantu membangun infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer.

Di samping infrastruktur, Dana Desa juga digunakan untuk menggenjot perekonomian warga desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang menjadi motor penggerak UMKM lokal.

"Melalui berbagai inovasi lokal yang didukung oleh Dana Desa, desa-desa yang dulunya hanya bergantung pada sektor pertanian kini berhasil mengembangkan usaha pariwisata, kerajinan, dan produk olahan lokal," paparnya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang merasakan manfaat besar dari program dana desa. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, sebanyak 302 desa kini menyandang status Desa Mandiri.

Peran UMKM dalam Memajukan Desa

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 65,5 juta.

Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Di tingkatan desa, Pemerintah melalui Kemendes PDTT mengingatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM agar memanfaatkan digitalisasi yang bermanfaat, di antaranya memasarkan produk ke pasar nasional maupun internasional.

Selain pemanfaatan teknologi digital, Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kemendes PDTT, Asnawi Sabi juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengembangan BUMDes dan UMKM, seperti penyelenggaraan pelatihan tersebut yang didukung oleh kolaborasi antara Kementerian Desa PDT, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Pasar Digital (PaDi). UMKM.

Dengan kolaborasi dalam mengadakan pelatihan itu, kata dia, diharapkan persoalan yang dialami oleh BUMDes-BUMDes di Tanah Air dapat diatasi.

"Terutama, persoalan dalam konteks bagaimana mereka lebih bisa mengenal secara lebih jauh pemanfaatan platform digital dalam konteks optimalisasi, baik itu produktivitas, pemasaran, dan penjualan dari seluruh UMKM dan BUMDes kita," pungkasnya.

Video LSI Denny JA: 10 Tahun Jokowi Sukses di Ekonomi, Kurang di Demokrasi

Video LSI Denny JA: 10 Tahun Jokowi Sukses di Ekonomi, Kurang di Demokrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangannya menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024?

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa program Tol Laut penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.