Incar Posisi Ketua Komisi Energi di DPR. Bahlil: Itu Jatah Golkar
Bahlil mengaku belum memutuskan sosok yang akan ditunjuk menjadi Ketua Komisi DPR RI bidang energi. Halaman all
(Kompas.com) 14/10/24 19:09 16460601
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Golkar mengincar posisi Ketua Komisi yang menangani sektor energi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029.
Hal ini Bahlil ungkapkan saat membuka Rakornas Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) National Conference and Awarding Night di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).
"Insya Allah nanti komisi di DPR yang akan menjadi ketua komisi energi itu adalah jatah Golkar," ujar Balil.
Pernyataan ini kembali dia tegaskan saat ditemui media di sela acara. "Oh iya, kan Golkar sudah berusaha untuk menjadi pimpinan komisi di energi," ucapnya.
Namun Bahlil mengaku belum memutuskan sosok yang akan ditunjuk menjadi Ketua Komisi DPR RI bidang energi. Yang jelas saat ini Partai Golkar masih mencoba berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain.
"Kayaknya dalam komunikasi politik di antar semua fraksi seperti itu. Tapi nanti kita lihat keputusannya," kata Bahlil.
Sementara terkait jatah menteri untuk kader Partai Golkar pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, Bahlil menyerahkannya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. "Kita serahkan semua kepada Pak Prabowo," tuturnya.
Sebelumnya, DPR sepakat menambah jumlah komisi pada periode 2024-2029 dari 11 komisi menjadi 13 komisi.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, kesepakatan itu diambil dalam rapat pimpunan yang diikuti oleh 8 fraksi di DPR, Senin (14/10/2024).
"Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan, ini sesuai dengan mekanismenya, hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama 8 fraksi di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR," kata Puan, Senin.
la menegaskan, penambahan ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif terkait rencana pemerintah ke depan.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengonfirmasi bahwa dalam rapat yang sama, DPR RI telah menentukan pimpinan masing-masing komisi melalui musyawarah antarfraksi.
"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa, sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada, AKD (alat kelengkapan dewan) yang ada," kata Puan.
Namun, Puan menyebut bahwa DPR RI masih menunggu secara resmi daftar kementerian dan lembaga pada pemerintahan Prabowo nanti untuk menentukan secara rinci mitramitra dari 13 komisi tersebut.