JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyampaikan keberatan kepada pihak Universitas Indonesia (UI) terkait dugaan penggunaan nama dan informasi mereka tanpa izin dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama dalam disertasi milik Bahlil tersebut.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com pada 8 November 2024.

Menurut Melky, Jatam hanya memberikan izin wawancara kepada seorang peneliti bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024.

Saat itu, Ismi disebut memperkenalkan diri sebagai anggota tim peneliti di Lembaga Demografi UI yang sedang melakukan riset tentang dampak hilirisasi nikel di wilayah tambang.

Namun, Jatam baru mengetahui belakangan bahwa wawancara tersebut digunakan dalam disertasi Bahlil.

"Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” kata Melky.

Oleh karena itu, Melky meminta nama Jatam dan seluruh informasi yang diberikan dihapus dari disertasi yang mengantarkan Bahlil memeroleh gelar doktor dengan predikat cumlaude tersebut.

1. Polemik Baru Disertasi Bahlil Lahadalia

Menanggapi dugaan pencatutan nama dan informasi tersebut, Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia mengatakan bahwa disertasi itu bisa direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Amelita Lusia kepada Kompas.com pada 8 November 2024.

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” katanya lagi.

Namun, Amelita tidak bisa mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi. Dia juga tidak mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Seskab Mayor Teddy dan Menlu Sugiono Dampingi Prabowo Kunjungi 5 Negara dalam 16 Hari

Berita populer selanjutnya datang dari kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Diketahui, Prabowo mengunjungi lima negara selama 16 hari. Tetapi, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, akan mampir ke beberapa negara di Timur Tengah dalam perjalanan pulang ke Tanah Air.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris tersebut.

Teddy dan Sugiono bergabung dalam rombongan utama Prabowo di pesawat kepresidenan dengan kode PK-GRD yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 8 November 2024, pukul 10.30 WIB.

China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Pada pukul 18.30 waktu setempat, pesawat kepresidenan PK-GRD ini tiba di Beijing Capital International Airport, China

Setelah pesawat berhenti sempurna, Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga sejumlah menteri yang tiba lebih dulu untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yaitu Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk China, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

"Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu," jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.

"Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang," ucap Hudi.

"Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek," imbuhnya.

Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Yahya Zaini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Organisasi pada kepengurusan periode 2024-2029.

“Ketua bidang organisasi, Pak Yahya Zaini,” kata Bahlil saat mengumumkan struktur lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 ini dipercaya menjadi Ketua DPP bersama dengan 38 orang lainnya. Di antaranya ada nama Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua DPP Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Yahya Zaini diketahui politikus yang sudah malang melintang bersama Golkar. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Golkar periode 1998-2004.

Saat itu, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung. Kemudian, para era kepemimpinan Jusuf Kalla, Yahya Zaini menduduki posisi Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Bersama Golkar, Yahya Zaini juga sukses beberapa kali melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat.

Dia tercatat terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, 2019-2024, dan 2024-2029.

Namun, Yahya Zaini juga sempat tersandung kasus video asusila bersama penyanyi dangdut Maria Eva pada 2006.

Setelah kasus tersebut, Yahya Zaini diketahui mundur sebagai Anggota DPR RI. Namanya juga mulai tenggelam hingga akhirnya kembali aktif kembali dalam dunia politik.

Yahya Zaini menduduki posisi Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar pada 2017. Kemudian, dia juga terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis Malam (07/11/2024).

Pasca dilantikanya Djoko sebagai Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK Migas sejak 20 November 2018, Bahlil langsung memberikan beragam tugas berat ke pada Djoko Siswanto. Fokusnya terkait kedualatan energi yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

”Lifting kita sekarang seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada..sudah selesai bor atau eksplorasi 301 (sumur), sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan, itu pekerjaan utama Bapak,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Berikutnya, Bahlil juga meminta ke pada Djoko untuk merampingkan alur regulasi dan koordinasi yang menghambat laju lifting Migas.

”Terkait dengan sweetener yang akan teman-teman dari KKKS lakukan, silahkan tanyakan satu satu apa yang mereka minta. Selama itu aturan yang masih ada di Republik Indonesia, dan itu Permen atau PP, sampaikan, kalau tidak ada pun, sampaikan, kita cari jalan keluarnya,” lanjut Bahlil.

Terkait dengan sumber gas, Bahlil meminta untuk segera dirinci berap jumlah yang tersedia. Untuk kemudian dilakukan hilirisasi lewat Pertamina mau pun pihak swasta yang mampu mengerjakan.

”Katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya dimana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 dimana dan kita harus bangun industri nya, bekerja sama-sama Pertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan. Pemegang-pemegang konsesi KKKS yang gasnya mulai akan produksi tahun 2026-2027, Pak DJoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutup Bahlil.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menitipkan sejumlah pesan kepada Djoko Siswanto yang resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kamis (7/11/2024).

Bahlil mengatakan, pesan pertama, yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makanan bergizi gratis.

Katanya, dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM memiliki dua dari empat visi besar di mana pertama adalah kedaulatan terkait dengan lifting dan kedua terkait dengan hilirisasi minerba.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas kepada pemerintah ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada, sudah selesai bor atau eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," tutur Bahlil.

Kemudian pesan kedua, Bahlil meminta kepada pria yang akrab disapa Djoksis itu untuk memangkas aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun peningkatan lifting.

Bahlil menegaskan, tidak ada visi misi Menteri, sebab yang ada hanya visi misi Presiden.

"Saya pembantu Presiden, Bapak juga berbagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program Presiden yang telah dicanangkan. Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS, di clearkan," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga minta kepada Djoksis untuk memetakan produksi gas dalam negeri, sebab diperkirakan akan terjadi surplus gas pada 2026.

"Menyangkut gas, segera dihitung berapa, katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya di mana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 di mana. Dan kita harus bangun industrinya, bekerja samaPertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan," tuturnya.

Bahlil juga meminta untuk mendorong kedaulatan energi, maka SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan business to businesss dengan KKKS harus betul-betul akomodatif, responsif, dan betul-betul mau melakukan penyesuaian diri.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif," kata Bahlil.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

Bisnis.com,JAKARTA - Nama Airlangga Hartarto tidak masuk dalam struktur baru pengurus Partai Golkar. Hanya saja, nama anak Airlangga yakni, Ravindra Hartarto tercatat sebagai wakil bendahara Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Menurut Bahlil, struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

“Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.

Menariknya, ada beberapa nama calon kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar masuk dalam struktur kepengurusan DPP era kepemimpinan Bahlil.

Di antaranya adalah Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil diketahui menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemili era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Airin sebelumnya dipercaya Airlangga menjadi Ketua DPD Golkar Banten.

Ramping

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dia merampingkan jajaran kepengurusan partainya. Kini, jumlah pengurus hingga dewan DPP Partai Golkar berjumlah kurang lebih 150 orang.

Menurut Bahlil, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pengurus pada periode sebelumnya.

"Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an (orang) dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 250-an (orang)," ujar Bahlil.

Bahlil bahkan mengatakan, dia awalnya berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah sekitar 100 orang

Namun, menurut dia, kader Partai Golkar sangat antusias untuk berkarya melalui partai. Oleh karena itu, Bahlil mengakomodir lebih banyak kader menjadi pengurus.

"Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar periode 2024-2029.

Kemudian, Bahlil memercayakan posisi Dewan Pembina Partai Golkar kepada Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

“Dewan Etik Partai Golkar, ketua Ir., H. Aburizal Bakrie. Dewan etik, ketua Prof., M. Hatta. Kemudian, mahkamah partai, ketua Freddy Latumahina,” kata Bahlil saat membacakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

“Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu, dewan pembina partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,” ujarnya melanjutkan.

Diketahui, Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, posisi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga diduduki oleh Akbar Tandjung.

Dengan ditunjuknya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mematahkan rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung ke Golkar dan menempati jabatan tersebut.

Tidak adanya nama Jokowi tersebut juga dikonfirmasi oleh Bahlil usai membacakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar.

"Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Djoko Siswanto menjadi kepala satuan kerja khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Djoko dilantik oleh Menteri ESDM di Jakarta, Kamis malam berdasarkan Keppres No 78M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Djoko Siswanto menggantikan Dwi Soetjipto yang sudah menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak 2018.

"Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama saudara?," Tanya Bahlil kepada Djoko.

Djoko Siswono lalu menjawab pertanyaan Menteri ESDM dengan tegas mengatakan bersedia. "Bersedia!" Ucap Djoko.

Bahlil lalu mengingatkan ke Joko Siswoni bahwa sumpah yang akan ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa.

"Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang," ucap Bahlil.

Bahlil juga mengarahkan Djoko agar bersumpah setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Djoko Siswanto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) sejak 2019.

Selain itu pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM pada 2018-2019.

Djoko lulus dari Teknik Perminyakan ITB pada tahun 1990, Djoko merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM sejak 1992, di bagian Direktorat Teknik Ditjen Migas.

Kemudian, bergeser ke Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) pada tahun 2004.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas pada 2012-2013, lalu Sekretaris BPH Migas 2013-2015, dan Direktur Gas Bumi BPH Migas pada 2014-2015. Kemudian, pada 2015 kembali lagi ke Ditjen Migas dan diangkat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kinerja produksi minyak Indonesia yang terus menurun. Menurut Bahlil, lifting minyak terus merosot ke angka 600 ribu barrel per hari (bph), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta bph.

Artinya Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 1996-1997, yang mana Indonesia justru mengekspor minyak.

"Karena tahun 1996-1997 itu pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Begitu reformasi, lifting kita turun terus sampai sekarang tinggal 600 ribu barrel per day. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta. Jadi terbalik sekarang kita impor per tahun 1 juta barel per day. Ini yang buat kita kondisinya tidak baik-baik saja," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara mengatasi masalah tersebut. Salah satunya lewat pengaktifan kembali sumur-sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Tercatat ada 6.000-an sumur idle yang masih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan minyak. Hitung-hitungan Bahlil, jika masing-masing sumur bisa menghasilkan 30 bph maka akan menambah jumlah lifting Indonesia menjadi 180 ribu bph.

"Sumur-sumur yang idle kita akan aktifkan, ini kurang lebih 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja itu bisa dapat 180 ribu barel per day dari sumur idle," jelas Bahlil

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak yang 65% di antaranya dikuasai Pertamina. Sementara itu Exxonmobil menguasai sekitar 25%. Adapun sumur yang aktif mencapai 16.400 lebih, sementara yang berstatus idle 16.990 sumur.

Solusi lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses lifting minyak, seperti yang berhasil dilakukan ExxonMobil di blok Cepu. Ia juga menyinggung perlunya konversi ke kendaraan listrik, terlebih 49% konsumsi minyak digunakan oleh kendaraan.

"Untuk pendapatan negara dari lifting minyak kita dengan gas satu tahun itu US$ 12 miliar, hampir kurang lebih Rp 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Yang paling banyak konsumsi minyak itu sektor transportasi, 49% itu kita memakai sektor transportasi, kemudian industri 34%, sisanya lain-lain," bebernya.

"Jadi betul-betul mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita tiap tahun untuk impor minyak dan gas hampir Rp 500 triliun. Inilah yang membuat nilai tukar kita terhadap dolar terganggu terus karena tiap tahun kita butuh Rp 500 triliun," tutupnya

Simak juga Video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]