Deindustrialisasi, Penyakit Belanda, dan Kutukan Rente
Penyakit dunia industri kita jauh lebih akut ketimbang Dutch Disease. Kutukan Rente yang membuat Indonesia terpapar gejala deindustrialiasi. Halaman all
(Kompas.com) 18/10/24 06:58 16645583
AWAL tahun lalu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti pernah menyatakan bahwa Dutch Disease adalah penyebab munculnya gejala deindustrialisasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta, belum lama ini.
Ia mengakui, Indonesia telah terpapar Dutch Disease pasca-2002, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan secara bertahap, tapi terus-menerus.
Dutch Disease yang dimaksud Amalia adalah pengabaian pemerintah pada sektor manufaktur, disebabkan keterlenaan pada penemuan komoditas ekspor baru seperti batu bara, CPO, nikel, atau dikenal dengan istilah “commodities booming”.
Jadi Amalia lebih cenderung melihat hasil akhir, ketimbang proses mengapa deindustrialisasi terjadi. Hasil akhirnya adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur. Padahal, kinerja Dutch Disease sebenarnya tidaklah demikian, meskipun hasil akhirnya sama.
Pertama, beliau tidak menjelaskan penyakit Belanda dengan baik, sehinga kurang berhasil pula dalam menjelaskan relasinya dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama kondisi sektor manufaktur di dalam ekosistem ekonomi politik nasional.
Kedua, Dutch Disease sebenarnya proses deindustrialisasi akibat penguatan nilai tukar yang mengakibatkan daya saing produk manufaktur suatu negara menjadi menurun tajam, terutama di mata negara-negara importir produk manufaktur.
Jadi Belanda pada 1950-an menemukan cadangan migas yang sangat besar, bahkan sempat tercandra terbesar di Eropa Barat kala itu.
Lalu Belanda mengekplorasi, memproduksi, dan mengekspornya, yang mengakibatkan sektor pertambangan dan refinery migas menjadi sektor andalan Negeri Bunga Tulip tersebut.
Namun, pada 1970-an akhir, karena jumlah produknya tinggi dan banyak, maka ekspornya tercatat sangat besar, sehingga Belanda ketiban devisa yang juga sangat besar dalam bentuk dollar.
Tak pelak, mata uang Belanda menguat tajam. Nah, karena mata uangnya menguat tajam, otomatis ekspor dari sektor manufakturnya mendadak tidak kompetitif karena menjadi mahal akibat apresiasi mata uang Belanda.
Risiko mata uang suatu negara menguat adalah produk ekspor negara tersebut menjadi mahal dan tidak kompetitif di satu sisi serta biaya investasi bagi investor asing juga ikut menjadi mahal di sisi lain. Gejala ini disebut oleh Majalah Economist sebagai Dutch Disease.
Walhasil, pelaku industri manufaktur Belanda kehilangan banyak permintaan, karena negara-negara importir yang awalnya mengimpor dari Belanda beralih ke negara lain yang mata uangnya lemah atau produk manufakturnya lebih kompetitif dari sisi harga, seperti Jerman dan Jepang, misalnya, yang sering melakukan devalusi mata uang di era 1970-1980-an.
Hasil akhirnya, banyak pelaku manufaktur Negeri Kincir Angin tersebut gulung tikar. Risiko lanjutanya, kontribusi manufaktur terhadap PDB pelan-pelan mengalami pengecilan alias terpapar gejala awal deindustrialisasi (premature deindustrialisastion).
Sementara Indonesia secara faktual tidak demikian. Munculnya gejala deindustrialiasi di Indonesia tidak disebabkan oleh kutukan apresiasi mata uang rupiah.
Toh, mata uang Indonesia semakin melemah dari waktu ke waktu alias nyaris tak pernah menguat tajam. Saat ini bahkan sering bermain di level antara Rp 15.000 dan Rp 16.000 per dollar AS.
Yang dialami oleh sektor manufaktur kita adalah persis seperti Amerika, kehancuran domestic supply chain karena pertumbuhannya terlalu bergantung (berfokus) pada konsumsi di satu sisi dan ketertinggalan secara teknologi di sisi lain.
Kembali melihat sejarah ke belakang, sebenarnya penyakit seperti ini dialami oleh Imperium Ottoman di era pertengahan.
Kepentingan untuk menjaga konsumsi domestik dan memperbesar basis pajak menjadi sebab rapuhnya kapasitas produksi domestik Imperium Ottoman.
Impor tekstile dari India dan teknologi dari Eropa membuat Imperium ini menjadi semakin rapuh, sebelum akhirnya benar-benar kalah bersaing dan kalah dalam peperangan (Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not, 2011, Kenneth Pomerantz, The Great Divergence, 2000)
Untuk menyenangkan konsumen dengan barang murah, barang-barang manufaktur impor akhirnya dibiarkan mendominasi karena dianggap lebih murah dan lebih affordable bagi konsumen domestik.
Risikonya, sektor manufaktur kita kalah bersaing dari sisi harga karena ketertinggalan teknologi dalam berproduksi, lalu gagal menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan murah.
Produk manufaktur Indonesia tidak saja kalah bersaing di level regional dan global, di level domestik pun babak belur. Tak sedikit yang gulung tikar. Habis-habisan dihajar produk impor.
Dengan kata lain, mengimpor dari Indonesia sejatinya tidak mahal, wong rupiahnya lemah sekali. Hanya saja, Indonesia belum mampu memproduksi barang manufaktur yang bisa bersaing dengan produk China, Jepang, Malaysia, bahkan Bagladesh (khusus tekstil), misalnya.
Artinya, penyakit dunia industri kita bahkan jauh lebih akut dan struktural ketimbang Dutch Disease.
Namun yang jelas, buktinya mata uang Indonesia sudah sangat lemah dan dilemahkan sejak lama (dengan tujuan mengerek ekspor dan investasi asing, walau tak maksimal), tapi deindustrialiasinya jalan terus. Jadi artinya, penyakitnya bukanlah Dutch Disease, tapi penyakit lain yang lebih parah.
Selain Dutch Disease, ada juga yang memakai teori Resource Curse atau kutukan SDA untuk memandang masalah buruknya performa industri Indonesia.
Teori Kutukan Sumber daya alam ini dicetuskan oleh Richard Auty di dalam bukunya di tahun 1993, di mana negara-negara pemilik SDA berlimpah ternyata gagal mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang mengakibatkan angka kemiskinan juga tidak berhasil ditekan secara signifikan.
Sayangnya, istilah Resource Curse juga kurang pas, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir relatif cukup bagus.
Apalagi kalau dilihat secara komparatif, raihan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kompetitif, bahkan sering dipuji-puji oleh pemerintah sendiri. Memang tidak tinggi, tapi tetap masih bisa dikatakan bagus.
Pada 2019 lalu, Richard Auty sendiri merevisi teorinya di buku barunya di tahun itu, yakni menjadi "Rent Curse" alias kutukan rente yang sekaligus menjadi judul buku baru tersebut.
Nah, dalam hemat saya, kutukan rente yang membuat negara ini akhirnya terpapar gejala deindustrialiasi.
Sistem ekonomi rente berhasil membuat Indonesia tidak maju secara ekonomi, tertinggal secara teknologi, sebagai imbas dari praktik ekonomi politik rente di mana-mana
Karena rente di mana-mana, investasi menjadi mahal, inovasi kian mandeg, lalu kalah bersaing, dan sektor manufaktur akhirnya tak maju-maju.
Praktik rente menyasar sektor-sektor yang sedang seksi, yakni sektor-sektor di mana hanya segelintir pihak yang menguasainya, seperti hilirisasi dan pertambangan, misalnya, yang membuat sektor manufaktur lain tidak menarik lagi.
Namun, jejaring pelaku ekonomi rente tetap menikmati banyak keuntungan ekonomi dari situasi yang seperti itu, sehingga akhirnya melahirnya jejaring oligarki, sekelompok elite yang itu-itu saja yang mendapatkan kue ekonomi paling banyak, sementara masyarakat umum hanya menjadi penonton.
Untuk membuktikannya, silahkan bandingkan data kenaikan UMP pekerja dengan data pertumbuhan kekayaan orang kaya, misalnya, sembari disandingkan dengan angka gini ratio yang justru kian memburuk.
Pun model pembangunan sisa Orde Baru juga masih berjalan sampai hari ini, meski mengalami liberalisasi secara setengah hati.
Di era Orde Baru, Suharto berupaya meniru model Pembangunan Negara-Negara Asia Timur, yang dimotori Jepang, diikuti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan sejak 1992 nampaknya juga oleh China.
Negara melakukan intervensi secara sektoral pada sektor-sektor yang dianggap akan dijadikan sektor unggulan sekaligus untuk pasar ekspor.
Seperti Jepang pada 1960-an, mengintervensi sektor otomotif dan elektornik, misalnya. Namanya secara teoritik dikenal dengan sebutan Developmental State, diperkenalkan oleh Charles Johnson.
Namun, Suharto tidak sepenuh hati mengadopsi model tersebut, sehingga hasilnya tidak seperti Jepang, Korsel, atau Taiwan.
Hari ini pun di era Jokowi juga melakukan hal sama. Intervensi sektoral pada komoditas nikel, misalnya, atas nama kendaraan listrik dan baterai kendaraan listrik. Namun, hasilnya tak maksimal.
Singkat cerita, hasilnya seperti Brasil, yang juga berusaha mengadopsi model Developmental State, tapi juga tak sepenuhnya menyerupai Jepang.
Dalam bukunya tahun 2020 lalu, Matthew M. Taylor, menyebut Developmental State ala Brasil tersebut dengan istilah “Decadent Developmental State”, karena menyuburkan oligarki dan hanya mengenyangkan elite-elite di dalam lingkaran pemerintahan.
Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ekosistem ekonomi politik kita, meminjam istilah Francis Fukuyama, adalah ekosistem ekonomi politik neopatrimonial di mana setiap upaya untuk mengimplementasikan kebijakan, hasilnya justru tak pernah efektif karena eksistensi praktik rente di mana-mana.
Pemerintah memang dibentuk berdasarkan prinsip dan proses demokratis, tapi kebijakan-kebijakan tak berjalan secara efektif di satu sisi dan ditujukan untuk menyenangkan segelintir elite ekonomi saja di sisi lain. Tingkat “Governmentability” pemerintah sangat rendah.
Nah, menurut Larry Diamond, inilah awal terjadinya resesi demokrasi (democracy ressession), sebagaimana telah kita saksikan belakangan, di mana terjadi pengendoran kepercayaan publik kepada institusi demokrasi karena tidak berhasil bekerja secara efektif.
Kemudian muncul harapan baru terhadap berbagai model kepemimpinan, baik di dalam maupun luar negeri, seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin global termasuk Donald Trump, Bolsonaro, Duterte, Viktor Orbán, serta Jokowi dan Prabowo, yang masing-masing memiliki gaya kepemimpinan unik sesuai dengan konteks negaranya. Tak lupa pula ada Vladimir Putin dan Xi Jinping.
Jadi tidak heran jika belakangan banyak yang berteriak ingin “menyelamatkan demokrasi Indonesia”. Hal tersebut tentu bukanlah kebetulan yang jatuh dari langit. Ya, toh. Semoga tidak demikian.