Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tidak hanya mengistimewakan subsektor yang menjadi sasaran penghiliran, melainkan juga subsektor yang sudah mapan seperti tekstil hingga pakaian jadi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, kinerja subsektor tekstil dan pakaian jadi cenderung mengalami penurunan sejak 2015. Menurutnya, tren negatif tersebut mencerminkan minimnya investasi subsektor tekstil dan pakaian jadi karena kinerja yang relatif menurun.

Sebaliknya, sambung Yusuf, subsektor industri logam dasar mengalami pertumbuhan signifikan dari 6% pada 2015 menjadi 14% di 2023 yang didorong oleh kebijakan hilirisasi pemerintah. Meski demikian, kontribusi subsektor tersebut terhadap manufaktur secara keseluruhan masih kecil sehingga belum mampu menahan laju deindustrialisasi dini.

"Oleh karena itu, pemerintahan berikutnya harus fokus tidak hanya pada industri baru seperti hilirisasi, tetapi juga memperhatikan industri yang memiliki kontribusi besar seperti tekstil, pakaian jadi, makanan dan minuman, serta otomotif," kata Yusuf kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia mendorong agar kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan mencakup seluruh subsektor baik baru maupun yang lama. Yusuf mencontohkan, pemerintahan Prabowo perlu memberikan subsidi listrik, pembukaan pasar domestik, dan ekspor baru bagi industri yang mengalami perlambatan.

Di samping itu, dia mengakui bahwa data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan data realisasi investasi sektor manufaktur (sekunder) cenderung lebih besar daripada sektor infrastruktur-jasa (tersier) maupun sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan (primer) dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan, pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur 10 tahun terakhir atau selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 15,5%. Kendati demikian, angka realisasi investasi sektor manufaktur tersebut tidak sejalan dengan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi yang malah semakin menurun alias salah satu indikasi deindustrialisasi dini.

Yusuf menjelaskan bahwa fenomena tersebut terjadi karena BKPM umumnya mencatat realisasi investasi ke industri baru. Sementara itu, pembentukan kinerja industri manufaktur tidak hanya berasal dari industri baru namun juga dari ekspansi industri yang sudah ada.

"Meski ada tren peningkatan investasi, industri manufaktur yang berkembang belum cukup signifikan secara proporsi. Industri yang sudah mapan seperti tekstil dan pakaian jadi, yang punya kontribusi besar, justru menghadapi penurunan kinerja dan tidak melakukan ekspansi karena tekanan daya saing," jelasnya.

Kinerja Manufaktur Melambat

Sebagai informasi, data terbaru yang dirilis Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan adanya perlambatan kinerja sektor manufaktur. Prompt Manufacturing Index (PMI) BI atau indeks kinerja manufaktur pada kuartal III/2024 sebesar 51,54%.

Kendati angka tersebut tetap berada di teritorial ekspansif, namun jika dibandingkan dengan PMI BI periode sebelumnya secara kuartalan dan tahunan maka tampak terjadi perlambatan.

Pada kuartal II/2024 misalnya, PMI BI sebesar 51,97%. Sementara itu pada kuartal III/2023, PMI BI sebesar 52,93%.

Pelemahan tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan lapangan usaha manufaktur hasil survei kegiatan dunia usaha BI yang tercatat melambat secara kuartalan: nilai saldo bersih tertimbang senilai 1,38% pada kuartal III/2024, lebih rendah dari 1,65% pada kuartal II/2024.

Bahkan, BI memproyeksikan kinerja manufaktur kembali melambat pada kuartal IV/2024 yaitu sebesar 51,13%. Meski tetap ekspansif namun angka tersebut lebih rendah dari 51,54% pada kuartal III/2024.

Prakiraan PMI BI kuartal IV/2024 tersebut sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha yaitu nilai saldo bersih tertimbang kegiatan usaha kuartal IV/2024 diproyeksikan sebesar 0,80% atau lebih rendah dari 1,38% pada kuartal III/2024.

Sebagai informasi, setidaknya ada lima indikator pembentuk PMI BI yaitu volume produksi, volume total pesanan barang input, volume persediaan barang jadi, penggunaan tenaga usaha, dan kecepatan penerimaan barang pesanan input.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya di sektor ketenagakerjaan, untuk mencapai cita-cita jadi negara maju.

Teten mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 97% orang Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 96% di antaranya di sektor mikro.

Adapun mikro ini merupakan sektor informal yang tidak produktif dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berkaca dari banyaknya masyarakat RI yang bekerja di sektor tersebut, menurutnya perlu dilakukan perbaikan.

"Jadi kalau kita tidak bisa mengubah, menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga punya waktu terbatas untuk melakukan pembenahan dan mengejar cita-cita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Teten pun mengacu pada perkembangan China. Menurutnya, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Sedangkan Indonesia telah menghabiskan Waktu 30 tahunnya dan masih terjebak di negara berpenghasilan menengah.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah 10 tahun ini kalau menurut saya, kita kalau tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal menurut saya," ujarnya.

Di samping itu, UMKM juga masih punya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan baru 20-21% UMKM Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan perbankan (Bankable). Angka ini jauh dari Korea Selatan yang sudah mencapai 80%.

"Kalau kita pelajari (bisnis) hanya untuk survival, mereka bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk ada eskalasi bisnis segala macam itu agenda besar. Nah di banyak negara termasuk China untuk meningkatkan daya saing produk UMKM memang perlu intervensi teknologi selain digitalisasi," kata dia.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil dengan mereka bagi dalam 200 klaster. Dan negara keluar untuk membangunkan itu, meningkatkan bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul," sambungnya.

Sejak tahun 2008, Teten mengatakan, deindustrialisasi RI terus berlanjut. Share industry hanya tinggal 18% sehingga UMKM menjadi bagian besarnya dari perekonomian negara.

Berkaca pada kondisi tersebut, menurut Teten Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM apabila mau mencapai posisi sebagai negara maju.

"Kita nggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi hanya sebagai ekonomi subsisten tapi harus menjadi bagian desain kita bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," kata Teten.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis kemarin.

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Simak juga Video 'Heboh Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Cek Faktanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah isu deindustrialisasi yang kembali mencuat lantaran kontraksi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional yang terjadi dalam 3 bulan beruntun dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menyusut.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

“Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada triwulan II/2024 mencapai 4,63% (year-on-year/yoy), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%-5% yoy. Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% yoy, meski masih di bawah sedekade lalu 21% yoy.

“Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan, upaya hilirisasi CPO juga cukup tinggi nilai tambahnya. Secara keseluruhan, nilai tambah manufaktur ataumanufacturing value added(MVA) mencapai US$255 miliar atau setara dengan Rp4.119 triliun pada 2023.

Nilai tambah sektor manufaktur di Tanah Air itu meningkat hingga 36,4% secara tahunan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya MVA Indonesia tercatat sebesar US$187 miliar.

“Jadi tidak tepat disematkan diindustrialisasi pada industri manufaktur sekarang ataupun juga disebutkan sebagai diindustrialisasi dini,” jelasnya.

Febri menilai kondisi manufaktur yang tergerus saat ini lebih disebabkan adanya perubahan struktural manufaktur ke industri jasa yang terjadi di negara berkembang.

“Karena itu mereka sudah bisa berubah itu karena pendapatan berkapitannya sudah mencukupi. Memang perlu dilihat lebih dalam lagi bagaimana pertumbuhan manufaktur negara berkembang dengan pertumbuhan penduduknya,” terangnya.

Sebelumnya lembaga riset ekonomi, Bright Institute merilis hasil studi terbaru yang mengungkap fenomena deindustrialisasi dini sebagai faktor penurunan kelas menengah di Indonesia.

Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute menjelaskan, penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB, redahnya pertumbuhan sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata, rendahnya jumlah serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, tingginya nilai ICOR pada sektor manufaktur, perkembangan PMI manufaktur yang kerap melemah, menjadi indikator kegagalan pemerintahan dua periode terakhir dalam membangun sektor industri.

“Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju, kematangan sektor industri manufaktur bersifat krusial karena sektor inilah yang menjadi fondasi lahirnya kelas menengah dan mengembangkan sektor turunannya,” tuturnya.

Dalam hasil riset tersebut juga terdapat evaluasi bahwa selama masa periode pemerintahan Presiden Jokowi, bonus demografi yang dialami dari awal hingga akhir kepemimpinan seharusnya menjadi fondasi struktur ketenagakerjaan yang melahirkan kelas menengah yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dari perkembangan sektor manufaktur sehingga dapat menopang struktur demografi selanjutnya.

Namun, perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah gagal memprioritaskan aspek ini. Akibatnya, generasi mendatang jauh lebih sulit lagi untuk mencapai status kelas menengah.

“Jika sektor industri ini terlanjur redup sebelum tingkat pendapatan masyarakat tinggi, maka tenaga kerja akan berkerumun ke sektor jasa bernilai rendah (low value-adding services) sebagaimana sekarang terjadi,” jelasnya.

Menurut dia, kegagalan tersebut juga berakar dari paradigma 'hilirisasi' yang terlalu bertumpu pada kepentingan tingkat retur modal, terutama modal asing, secara parsial pada subsektor tertentu yang tidak padat karya untuk kepentingan ekspor. Akibatnya, tidak tercipta penyerapan tenaga kerja yang mampu melahirkan banyak kelas menengah.

"Di sisi lain, tingkat ICOR sektor manufaktur bertambah tinggi melebihi sektor lain, kecuali sektor jasa bernilai tinggi. Ini menyebabkan sedikitnya modal yang bergerak ke jenis industri pengolahan yang tidak disuntik oleh modal asing,” jelasnya.

Terlebih, investasi pada manufaktur yang memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi, manufaktur yang sangat dipengaruhi oleh eksposur produk impor, manufaktur produk konsumsi yang sangat dipengaruhi daya beli, serta manufaktur yang bertentangan dengan kepentingan industri bermodal lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengalami deindustrialisasi dini, yakni sektor manufaktur menjadi tidak kompetitif sebelum mencapai puncak kejayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Edy dalam acara Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, di Jakarta pada Kamis (3/10/2024). Edy hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menjelaskan sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu sorotannya adalah pada kondisi industri manufaktur yang layu sebelum berkembang.

Dalam paparannya, Edy mencantumkan bahwa deindustrialisasi dini sebenarnya telah terjadi di Indonesia sejak 2001. Artinya, lebih dari 23 tahun Indonesia berjibaku dengan perlambatan kontribusi industri manufaktur, seperti dalam 10 tahun terakhir ketika kinerja manufaktur selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, perlambatan industri manufaktur tidak diiringi pertumbuhan signifikan di sektor lain, misalnya jasa. Hal itu pun menandakan terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia.

"Sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau ekonomi semakin maju itu makin besar peranan dari sektor jasa. Nah, di kita, deindustrialisasi terlalu dini, sebelum mencapai level mature industri kita sudah tidak kompetitif lagi," ujar Edy pada Kamis (3/10/2024).

Menurut Edy, secara alamiah memang akan terjadi proses transformasi perekonomian dari yang awalnya didominasi sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri. Hal itu terjadi di banyak negara maju sejak dahulu.

Pada tahap akhir, peran dominan sektor industri beralih ke sektor jasa. Peralihan itu ditandai dengan semakin besarnya porsi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi industri manufaktur tidak lantas tersisihkan.

Sayangnya, di Indonesia justru kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun karena performa industrinya yang tidak stabil.

Dia menyoroti bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga tidak baik-baik saja. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi atau di bawah 50, dengan angka terakhir per September 2024 di 49,2.

"Sementara sektor jasa yang berkembang itu jasa-jasa yang, kalau boleh dikatakan, tidak menjamin kesejahteraan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri," ujar Edy.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan pemerintahan Jokowi gagal menjalankan industrialisasi selama dua periode. Alih-alih mendorong sektor industri khususnya manufaktur tumbuh pesat, Indonesia malah terjebak dalam perangkap deindustrialisasi.

“Secara kumulatif sepuluh tahun ke belakang, strategi industrialisasi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo tidak dapat dikatakan berhasil atau secara gamblangnya, gagal,” ucapnya dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Selasa, 1 Oktober 2024.

Andri menjelaskan, ada sejumlah indikator yang membuktikan pemerintah gagal membangun sektor industri dalam sepuluh tahun terakhir. Indikator-indikator itu antara lain anjloknya porsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rendahnya pertumbuhan sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata. Dalam sepuluh tahun terakhir, porsi industri manufaktur terhadap PDB terus merosot dari 21,02 persen di 2014 menjadi 18,52 persen di semester-I 2024.

Kinerja Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam satu dekade belakangan, menurut Andri, juga tak menampakkan optimisme. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia justru terus mencatatkan kontraksi, yakni 49,2 pada September 2024, 48,9 pada Agustus 2024, dan 49,3 pada Juli 2024.

Selain itu, Andri menyoroti jumlah tenaga kerja sektor jasa yang meningkat hingga 49 persen pada 2022, tapi hanya menyumbang 42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tertinggal dibandingkan rata-rata sumbangan sektor jasa terhadap PDB di negara-negara berpendapatan menengah lain yakni sebesar 53 persen.

Andri mengatakan, penilaian ini tak bermaksud menimpakan tanggung jawab industrialisasi sepenuhnya diaibatkan kepada pemerintahan Jokowi. Namun, dia menegaskan evaluasi besarnya kepada mantan Wali Kota Solo itu yakni bonus demografi yang disia-siakan oleh pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir. Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif (65 tahun ke atas).

“Bonus demografi yang dialami dari awal hingga akhir kepemimpinann seharusnya bisa dan wajib menjadi fondasi struktur ketenagakerjaan yang menghasilkan kelas menengah yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dari perkembangan sektor manufaktur sehingga dapat menopang struktur demografi selanjutnya,” katanya.

Andi mengatakan, kegagalan pemerintah membangun industri didasari dari paradigma penghiliran atau hilirisasi yang bertumpu pada kepentingan tingkat retur modal, terutama modal asing, secara parsial pada sektor tertentu yang tidak padat karya. Akibatnya, penghiliran tidak menciptakan penyerapan tenaga kerja yang mampu menghasilkan banyak kelas menengah.

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah menanggapi ihwal kinerja Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia September 2024 yang kembali mencatatkan kontraksi, yakni di angka 49,2. Kontraksi ini merupakan ketiga kalinya secara beruntun sejak Juli di angka 49,3 dan Agustus di angka 48,9.

Agus Gumiwang mengatakan, lesunya kinerja PMI disebabkan antara lain pasar Indonesia yang masih dibanjiri produk impor. Menurut dia, permintaan dalam negeri telah memadai. Namun, hal ini tak sebanding dengan pasokan barang yang kebanyakan dari luar negeri.

“Karenanya, kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan masuknya barang ke Indonesia amat diperlukan,” ucap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Oktober 2024.

IDXChannel - Menteri Koperasi dan UMKM (MenkopUKM), Teten Masduki, mengatakan fenomena Gig Economy yang sempat dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi nyata jika sektor industri terus mengalami deindustrialisasi.

Namun, ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan hilirisasi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi hilirisasi ini sekarang justru harus dilakukan oleh UMKM," kata Teten saat ditemui di Istora Senayan, Jumat (27/9/2024).

Saat ini, kata Teten, UMKM masih dipandang sebelah mata dan hanya jadi penunjang ekonomi keluarga. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi RI di mana 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM.

"UMKM jangan dilihat lagi, hanya sekedar buffer ekonomi atau ekonomi subsistem. Ekonomi hanya untuk kebutuhan keluarga," kata dia.

Namun, di sisi lain dia juga mengakui jika UMKM masih belum terhubung dengan industri secara mayoritas.

"Nah di sini perlu ada kebijakan industri investasinya yang sejalan gitu lho. Karena nggak mungkin perusahaan besar mau menggandeng UMKM sebagai supply chain kalau kebijakan investasinya nggak ketat," kata Teten.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan adanya ancaman fenomena Gig Economy atau ekonomi paruh waktu. Jokowi mengatakan tren perusahaan yang memperkerjakan pekerja paruh waktu atau dengan kontrak jangka pendek, justru tengah mengancam sektor industri dan pasar kerja Indonesia.

Jokowi pun mengatakan, solusi dari ancaman Gig Economy tersebut adalah dengan hilirisasi industri yang padat karya.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

(NIA DEVIYANA)

Oleh Setyo Budiantoro *) Indonesia, dengan sejarah panjang ketangguhan dan adaptasi, kini berada di persimpangan jalan yang krusial dalam perjalanan ekonominya. Selama bertahun-tahun, sektor manufaktur telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, serta menempatkan Indonesia di peta ekonomi global.

Namun, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sektor yang pernah menjadi andalan ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jika tahun 2001 sektor manufaktur menyumbang 29% Produk Domestik Bruto (PDB), maka setelah itu kontribusinya menurun drastis dan kini bahkan kurang dari 19%.

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan sejumlah catatan atas kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengapresiasi sejumlah capaian yang telah berhasil diraih oleh pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh stabil pada level 5% meski dihadapkan pada banyaknya tantangan dari sisi global, termasuk perang dagang dan pandemi Covid-19.

Kedua, pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah, yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik.

Ketiga, reformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meski sempat mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus utama pemerintah.

Meski demikian, Anggawira juga menyoroti tiga hal yang masih menjadi tantangan. Pertama, ancaman deindustrialisasi yang telah tercermin pada penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini mengindikasikan tren deindustrialisasi. Ini menjadi perhatian serius karena sektor manufaktur adalah motor utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi,” katanya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Kedua, meski pertumbuhan ekonomi stabil, tapi belum sepenuhnya inklusif, di mana ketimpangan pendapatan masih menjadi isu. Pertumbuhan ekonomi juga belum secara merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, kualitas investasi yang masuk belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan mendorong inovasi teknologi.

Terkait implementasi kebijakan, Anggawira juga menyampaikan bahwa sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun daerah masih menjadi kendala.

Biaya logistik di Indonesia pun masih relatif tinggi jika dibandingkan negara tetangga meski infrastruktur di dalam negeri cenderung membaik. Biaya logistik yang masih tinggi kata dia mengurangi daya saing produk Indonesia.

Lebih lanjut, Anggawira juga menyoroti beberapa kebijakan era pemerintahan Jokowi yang menurutnya kurang optimal. Salah satunya tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS).

Dia menilai program pemerintah yang telah diimplementasikan itu hanya berhasil meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup efektif dalam memperluas basis pajak.

“Efektivitasnya dalam memperluas basis pajak jangka panjang masih diperdebatkan. Ada kekhawatiran bahwa wajib pajak mungkin hanya memanfaatkan program tersebut tanpa memperbaiki kepatuhan pajak jangka panjang,” katanya.

Selain itu, dia menyoroti skema burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Skema ini dapat memberikan dampak jangka panjang, baik pada inflasi maupun keberlangsungan fiskal ke depan.

“Meskipun kebijakan ini memberikan likuiditas yang diperlukan, ada kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap inflasi dan stabilitas fiskal,” jelasnya.

Dia menambahkan, kebijakan terkait subsidi energi selama ini juga masih perlu mendapat perhatian. Kendati bertujuan meringankan beban masyarakat, alokasi yang tidak tepat menurutnya dapat menyebabkan distorsi pasar dan menghambat investasi di sektor energi terbarukan.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyebut Indonesia mengalami fase penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian atau deindustrialisasi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi industri pada Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 20%.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM KemenKop UKM, Temmy Setya Permana mengatakan dalam 10 tahun ke depan usaha dalam negeri akan mengalami fase deindustrialisasi. Dia menyebut industri dalam negeri sudah memasuki fase tersebut.

"Apa yang sedang sekarang sedang terjadi Saya rasa dalam waktu 10 tahun ke depan usaha kita akan terjadi deindustrialisasi. Saat ini pun sudah terjadi sebetulnya, data PDB industri kita saat ini sudah di bawah 20%," kata Temmy dalam acara Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Temmy menjelaskan dampak yang terjadi apabila fase tersebut terus berlanjut, yakni muncul fenomena margin hunter. Fenomena ini ditandai dengan pergeseran pelaku usaha menjadi distributor.

Temmy menilai alih-alih membangun pabrik atau berinvestasi, pelaku usaha memilih untuk berburu barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah. Alhasil, lapangan kerja berkurang.

"Dampaknya apa kalau terus terjadi? Lapangan kerja akan semakin berkurang karena masuknya impor dan akan terjadi yang namanya margin hunter. Banyak pelaku usaha yang memiliki modal enggak untuk berinvestasi, untuk membangun manufaktur baru, untuk pabrik baru. Mereka lebih cenderung beli produk impor yang harganya lebih murah bisa langsung mendapatkan profit kalau ini dibiarkan," jelasnya.

Dia mendorong agar pemerintah daerah mengumpulkan pelaku UMKM menjadi satu merek, dalam hal ini Made In Jakarta. Langkah ini membuat kepastian dalam kualitas produk UMKM.

Langkah ini juga dapat menjadikan Jakarta sebagai pusat mode fesyen dunia. Pasalnya, Jakarta dinilai menjadi salah satu kota yang potensial untuk berwirausaha.

"(Upaya ini) menjadikan Jakarta sebagai pusat mode fashion di dunia. Kita ingin sektor satu ini jangan sampai kecolongan lagi, Indonesia dengan negara yang memang besar 270 juta rakyat, negara lain memandang kita sebagai produk pasar yang sangat potensial. Kalau industri maupun perusahaan di dalam negeri tidak memanfaatkan peluang ini dengan melihat tren ini," imbuhnya.

IDXChannel - Dampak merebaknya produk impor ilegal tidak hanya menghancurkan industri tekstil, tetapi juga industri plastik dalam negeri. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengatakan bahkan utilisasi hulu industri plastik sudah di bawah 70 persen.

"Artinya kan sudah di di bawah rata-rata ideal utilisasi normal," kata Fajar dalam Market Review IDX Channel, Senin (5/8/2024).

Kemudian untuk industri hilir sudah di bawah 50 persen sehingga harus mengurangi jam kerja karyawan.

"Artinya ini juga menandakan bahwa deindustrialisasi sudah di depan mata," kata dia.

Fajar mengakui sektor manufaktur Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama dengan banjirnya produk impor di tingkat domestik.

Dia mengatakan suplai barang impor di pasar domestik telah mencapai rata-rata di atas 30 persen per bulannya. Dominasi produk impor tersebut berasal dari China.

(NIA DEVIYANA)