Ketua Komisi V Ingatkan Mendes-PDT Yandri Susanto Jangan Bikin Kontroversi
Mendes PDT Yandri Susanto menjadi sorotan karena mengeluarkan surat agar pejabat daerah menghadiri acara haul ibundanya Halaman all
(Kompas.com) 22/10/24 19:25 16844856
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar para pejabat tidak membuat kontroversi dengan mencampur adukan kepentingan jabatan dengan keperluan pribadi.
Hal itu ia sampaikan merespons perintah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto agar para pejabat daerah merayakan haul ibundanya.
"Hendaknya kita pejabat menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat," ujar Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
"Saya belum dengar ya tetapi hendaknya kita menjaga lah, kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja, kita menjaga lah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnya lah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," ujar Lasarus melanjutkan.
Politikus PDI-P itu mengaku masih akan mendalami isu tersebut. Namun, secara khusus, Lasarus berujar bahwa pihaknya akan memberi peringatan terhadap mitra kerja yang menyimpang
"Memang tugas dari DPR itu kan mengawasi kerja pemerintah. Kalau menyimpang pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan enggak (diindahkan) ya kita tegakkan aturannya," kata Lasarus.
"Di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan terutama terkait dengan fungsi pengawasan, bisa mungkin kita, disini ada mekanisme panja, pansus, dan seterusnya lah. Tapi saya rasa enggak seserius itu lah soal ini ya, hanya soal etika kalau saya lihat," ujar dia.
Sementara itu, Yandri sendiri mengakui telah melakukan kesalahan karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya.
Yandri mengeklaim, surat undangan acara peringatan haul, hari santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma\'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).
Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.
Yandri yang juga wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.
"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.
Diketahui, foto surat undangan acara peringatan haul kedua almarhumah Hj Biasmawati, Hari Santri, dan Tasyakuran beredar di media sosial untuk para kepala desa hingga RT.
Surat itu dibuat menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto.