JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (3/11/2024).

Ini merupakan kunker pertama Yandri ke desa semenjak dilantik sebagai Mendes PDT pada 21 Oktober lalu.

"Ini sangat luar biasa bagi saya. Dan saya ingin Desa Kamojing Kecamatan Cikampek ini tiba saatnya nanti saya datang ke sini, daerah ini semakin maju semakin berwibawa dan bisa menghasilkan banyak uang di sini," ujar Yandri dalam keterangannya, Minggu.

Oleh karena itu, Yandri meminta kepada pihak swasta dari Pupuk Kujang, PT Mandala, dan pihak swasta lainnya untuk terus memberikan kontribusi guna mendukung pembangunan desa serta menyejahterakan masyarakat desa.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan, desa memegang peranan yang sangat penting karena penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa.

"Hampir 73 persen Indonesia ini penduduknya ada di desa termasuk yang di Karawang. Artinya tadi kita teriakan Bangun Desa Bangun Indonesia sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Yandri.

Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto ingin desa melakukan sesuatu yang terbaik buat negeri ini karena Indonesia akan sejahtera, bahagia, dan makmur bila desa dibangun.

"Nah caranya adalah kita memaksimalkan potensi yang ada Indonesia. Potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada termasuk jumlah penduduknya. Artinya kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadu padankan cukup kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup," ujar dia.

Dalam kunjungan ini, Yandri kagum dengan potensi wisata Situ Kamojing dengan danau dan alamnya yang luar biasa.

Dia berjanji akan menjadikan wisata di lokasi tersebut sebagai skala prioritas untuk dimajukan.

"Karena menterinya sudah datang, kami berharap lagi nanti pihak swasta bisa berkolaborasi karena sejatinya dengan kolaborasi itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita semua," kata Yandri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar para pejabat tidak membuat kontroversi dengan mencampur adukan kepentingan jabatan dengan keperluan pribadi.

Hal itu ia sampaikan merespons perintah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto agar para pejabat daerah merayakan haul ibundanya.

"Hendaknya kita pejabat menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat," ujar Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Saya belum dengar ya tetapi hendaknya kita menjaga lah, kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja, kita menjaga lah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnya lah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," ujar Lasarus melanjutkan.

Politikus PDI-P itu mengaku masih akan mendalami isu tersebut. Namun, secara khusus, Lasarus berujar bahwa pihaknya akan memberi peringatan terhadap mitra kerja yang menyimpang

"Memang tugas dari DPR itu kan mengawasi kerja pemerintah. Kalau menyimpang pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan enggak (diindahkan) ya kita tegakkan aturannya," kata Lasarus.

"Di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan terutama terkait dengan fungsi pengawasan, bisa mungkin kita, disini ada mekanisme panja, pansus, dan seterusnya lah. Tapi saya rasa enggak seserius itu lah soal ini ya, hanya soal etika kalau saya lihat," ujar dia.

Sementara itu, Yandri sendiri mengakui telah melakukan kesalahan karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya.

Yandri mengeklaim, surat undangan acara peringatan haul, hari santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).

Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.

Yandri yang juga wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.

"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.

Diketahui, foto surat undangan acara peringatan haul kedua almarhumah Hj Biasmawati, Hari Santri, dan Tasyakuran beredar di media sosial untuk para kepala desa hingga RT.

Surat itu dibuat menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kementerian tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ditunjuk menjadi Menteri Desa dan PDT, siapa sosok Yandri Susanto?

Pria kelahiran Bengkulu Selatan, 7 November 1974 itu terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PAN.

Dia mengawali karier internal di PAN bersama Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN). Yandri pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BM PAN pada 2004-2006, sebelum akhirnya naik menjadi Sekretaris Jenderal pada 2006-2011.

Kemudian, dia didapuk menjadi Ketua Umum BM PAN untuk periode 2010-2015. Hingga akhirnya masuk ke dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menjadi Wakil Ketua Umum saat ini.

Sementara itu, sebagai anggota DPR RI, Yandri tercatat tiga periode menjadi wakil rakyat di Senayan, yakni 2012-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Diberitakan Kompas.com, Yandri pernah terpilih menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 2022.

Pasalnya, Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2022.

"Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat di rapat harian DPP PAN," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Kompas.com pada 28 Juni 2022.

Di luar bidang politik, sarjana lulusan Fakultas Peternakan, Universitas Negeri Bengkulu itu pada 2009, pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan.

Kemudian, Yandri juga tercatat menjadi Manager Direktur PT Solusi Plus (2004-2012) dan Direktur Utama PT Suplai Plus (2010-2012).

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Meutya memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 20.760.411.788 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 31 Mei 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik 2023.

Harts itu terdiri dari 28 bidang tanah dan bangunan yang banyak berada di Serang, lalu Tangerang Selatan dan Jakarta Barat dari hasil sendiri senilai total Rp 18.052.816.000.

Kemudian, tiga unit kendaraan dari hasil sendiri, yakni Daihatsu Xenia tahun 2010 senilai Rp 65.000.000, Toyota Camry tahun 2013 senilai Rp 128.000.000, dan Toyota Alphard tahun 2017 senilai Rp 400.000.000.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar Rp 48.120.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 2.066.475.788.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota kabinet, masing-masing Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengundurkan diri, kurang dari 3 pekan sebelum masa jabatan habis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam perkara dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur.

Kakak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, itu telah tiba di Kantor KPK. Ia sempat memberikan keterangan ke awak media mengenai rencana pemeriksaan penyidik lembaga antikorupsi.

"Kalau di surat pemanggilannya terkait masalah di Jawa Timur," ujar Abdul Halim di KPK, Kamis (22/8/2024).

Ia tidak banyak memberikan keterangan mengenai kemungkinan materi apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik KPK. Politikus PKB itu juga tidak menjelaskan apa saja persiapan untuk menghadapi pemeriksaan kasus tersebut.

"Ya apapun yang ditanya saya jawab nanti sesuai dengan apa adanya," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).

Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 orang tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Yaitu empat tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagaia tersangka pemberi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka.

Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Tessa lalu menjelaskan, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.

Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Sebagai penerima, Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.