JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi penyuplai bahan baku pangan pada program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Badan Usaha Milik Desa ini bisa jadi percontohan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong digali potensi desa masing-masing. Pasar Seluma apa misalkan," kata Yandri dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Yandri juga mengajak seluruh lapisan pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun di level desa, untuk menularkan semangat bergotong-royong dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan produk lokal unggulan desa berbasis inovasi digital.

Pengembangan Bumdes berbasis inovasi dan teknologi itu dinilai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga hal ini sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

"Tolong Pak Camat, Pak Pj. Bupati, sampaikan ke kami Pak, karena sekarang kami sedang mapping, sedang mengkaji, memetakan apa potensi desa-desa di Indonesia," ujarnya.

Yandri mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya berperan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan produk Bumdes.

Dukungan ini meliputi bantuan modal usaha, pelatihan, pendampingan, pemasaran digital, hingga platform pemasaran yang dapat dikelola dengan baik.

Menurut Yandri, hal ini sebuah inisiatif yang tidak hanya berfokus pada memajukan perekonomian lokal, tetapi juga membangkitkan kebanggaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, Bengkulu memiliki alam yang sangat istimewa dengan kekayaan bumi, budaya, serta potensi ekonomi yang luar biasa.

"Saya Haqqul Yaqin Bapak Ibu, kalau di provinsi Bengkulu ini apabila desanya bergerak ke arah irama yang sama, maka kita sudah ikut arahan Bapak Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan," ucap dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto bakal memaksimalkan kerja sama dengan swasta dalam membangun desa tertinggal.

Yandri mengklaim saat ini pihaknya mengantongi setidaknya 400 perusahaan swasta yang ingin terlibat pembangunan desa di Indonesia. Perusahaan ini memiliki ketertarikan dalam mengembangkan potensi dari desa.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/11).

Dirinya menyebut peningkatan kerja sama bersama swasta dinilai penting, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk berbagai program pengembangan di desa.

Ia juga mengatakan beberapa desa banyak yang berhasil berkembang karena ada dukungan dari pihak luar untuk memaksilakan potensi daerah.

Dia mencontohkan Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Keberhasilan dari desa ini tak luput dari pemberdayaan swasta dari Astra Internasional.

Contoh lain, Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah," jelasnya.

Beberapa hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Walau demikian memang perlu adanya dukungan bersama termasuk dari pihak swasta.

"Artinya desa perlu disentuh dengan baik dan sekali lagi ini perlu libatkan swasta," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

JAKARTA,investor.id - Desa memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ketahanan pangan melalui dana desa yang dijalankan, desa-desa di Indonesia dapat menjadi lumbung pangan yang menyediakan bahan makanan pokok yang berkualitas dan terjangkau.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Suanto berharap agara petani, nelayan, dan peternak di desa tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga berpartisipasi dalam hilirisasi produk, seperti mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah.

“Misalnya, hasil pertanian seperti jagung dan singkong dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bisa dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional," ucap Yandri dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Desa itu memegang peranan yang sangat penting karena Indonesia ini penduduknya lebih banyak tinggal di desa. "Hampir 73% Indonesia ini penduduknya ada di desa artinya  bangun desa bangun Indonesia sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Yandri.

Yandri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan agar desa itu melakukan sesuatu yang terbaik buat negeri ini. karena dengan membangun desa maka Indonesia akan sejahtera akan bahagia akan makmur termasuk warganya. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut.

"Maksimalkan potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada termasuk jumlah penduduknya. Artinya kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadupadankan cukup kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup," ungkap Yandri.

Yandri menyampaikan, dana desa pada tahun 2025 hanya dibagi dua  dalam dua porsi yaitu bantuan langsung tunai dana desa dan dana operasional desa. Dengan kondisi tersebut diharapkan desa dapat lebih fleksibel dan maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki, dimana dapat mendukung swasembada pangan, swasembada energi, makan siang bergizi, dan hilirisasi.

Kemudian dalam hal swasembada energi, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, seperti biogas, biomassa, tenaga surya, dan mikrohidro. Desa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, agar desa dapat mandiri secara energi, sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

"Swasembada energi ini bukan hanya tentang kebutuhan energi di tingkat desa, tetapi juga upaya kita bersama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa-desa bisa memproduksi dan memanfaatkan energi mereka sendiri, ini akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan yang besar," ungkapnya.

Selain itu, makan siang bergizi, penting bagi semua untuk memastikan bahwa pangan yang di konsumsi berkualitas dan bergizi. Program makan siang bergizi bagi masyarakat desa adalah langkah penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat desa.

"Ketika kita makan dari hasil panen yang kita tanam sendiri, ini menjadi cerminan dari kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi. kita bisa melaksanakan program pemberian makan siang bergizi di sekolah-sekolah dan tempat umum. Ini sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan kuat, serta mampu belajar dengan baik," jelas Yandri.

Terkait hilirisasi, pemerintah sangat mendorong agar desa tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga turut serta dalam proses pengolahan produk.

"Melalui hilirisasi, nilai tambah produk desa akan meningkat, dan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi kemiskinan," pungkas Yandri.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (3/11/2024).

Ini merupakan kunker pertama Yandri ke desa semenjak dilantik sebagai Mendes PDT pada 21 Oktober lalu.

"Ini sangat luar biasa bagi saya. Dan saya ingin Desa Kamojing Kecamatan Cikampek ini tiba saatnya nanti saya datang ke sini, daerah ini semakin maju semakin berwibawa dan bisa menghasilkan banyak uang di sini," ujar Yandri dalam keterangannya, Minggu.

Oleh karena itu, Yandri meminta kepada pihak swasta dari Pupuk Kujang, PT Mandala, dan pihak swasta lainnya untuk terus memberikan kontribusi guna mendukung pembangunan desa serta menyejahterakan masyarakat desa.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan, desa memegang peranan yang sangat penting karena penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa.

"Hampir 73 persen Indonesia ini penduduknya ada di desa termasuk yang di Karawang. Artinya tadi kita teriakan Bangun Desa Bangun Indonesia sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Yandri.

Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto ingin desa melakukan sesuatu yang terbaik buat negeri ini karena Indonesia akan sejahtera, bahagia, dan makmur bila desa dibangun.

"Nah caranya adalah kita memaksimalkan potensi yang ada Indonesia. Potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada termasuk jumlah penduduknya. Artinya kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadu padankan cukup kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup," ujar dia.

Dalam kunjungan ini, Yandri kagum dengan potensi wisata Situ Kamojing dengan danau dan alamnya yang luar biasa.

Dia berjanji akan menjadikan wisata di lokasi tersebut sebagai skala prioritas untuk dimajukan.

"Karena menterinya sudah datang, kami berharap lagi nanti pihak swasta bisa berkolaborasi karena sejatinya dengan kolaborasi itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita semua," kata Yandri.

JAKARTA, investor.id - Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan berbagai perusahaan, dapat mendukung program makan bergizi gratis. 

Permintaan ini disampaikan Yandri saat berbicara dalam forum "Expose Program untuk Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal" di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024). 

"Tadi saya minta kepada pihak perusahaan itu untuk mensinergikan desa yang akan dibangun melalui CSR atau uang dari perusahaan itu, yang sifatnya produktif. Produktif dalam artian bisa menangkap income di desa itu dengan contoh kita menyukseskan program makan siang bergizi gratis," tuturnya.

Menurut Yandri, fokus kementeriannya ke depan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Nantinya, berbagai sektor potensial yang ada di desa akan terus dikaji sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki akan jauh lebih maksimal.

"Kita berharap di desa-desa tertinggal itu akan tumbuh ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian, sektor perikanan atau sektor yang lain seperti kita mengadakan bahan baku di sana," ujarnya. 

Selain itu, menurutnya langkah-langkah yang diambil tersebut akan memberi dampak bagi kualitas sumber daya manusia di desa. Terkhususnya, bagi generasi muda sehingga membuka peluang baru bagi mereka.

"Nah, dengan ada tumbuh kembangnya ekonomi di situ. Saya meyakini bahwa anak-anak yang di desa itu akan menjadi generasi emas bagi Indonesia. Akan punya kesempatan yang sama dengan daerah-daerah yang lain yang selama ini sudah lebih dulu menikmati kemerdekaan kita," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya disebut menegur jajaran menteri Kabinet Merah Putih setelah viralnya penggunaan kop surat oleh Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Yandri Susanto. Teddy meminta para menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat resmi.

Dalam arahan di grup WhatsApp menteri yang tersebar, Mayor Teddy menekankan dua poin penting dalam pesannya. Pertama, semua menteri diminta untuk lebih berhati-hati dalam membuat surat resmi yang menggunakan kop kementerian dan tanda tangan menteri, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kedua, para menteri diminta agar humas di setiap kementerian waspada dan menjaga keamanan terhadap potensi peretasan di website dan media sosial kementerian masing-masing.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi pun mengonfirmasi adanya imbauan yang disampaikan Istana melalui Mayor Teddy. “Iya kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik ini kami harus jaga bersama. kata Ketua Umum Projo ini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa imbauan itu berlaku untuk semua menteri. Pesan tersebut, kata dia, baik supaya pejabat publik bisa membedakan kepentingan pribadi dan kelembagaan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak merespons pesan Tempo yang dikirim ke nomor telepon pribadinya.

Polemik Kop Surat Kementerian Desa

Surat berkop Kementerian Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Yandri Susanto menjadi sorotan setelah diunggah oleh mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Dalam unggahannya di akun X @mohmahfudmd, Mahfud mengkritik penggunaan kop kementerian untuk acara pribadi seperti haul dan peringatan hari keagamaan.

"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hat,” tulisnya pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, surat tersebut tertanggal 21 Oktober 2024, yang bertepatan dengan hari pelantikan menteri baru. Dalam undangan, Yandri mengundang para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menghadiri acara haul dan syukuran yang berkaitan dengan orang tuanya.

Acara yang digelar Yandri menjadi polemik sebab ditengarai ada kaitannya dengan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah. Istri Yandri merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024.

Menanggapi polemik tersebut, Yandri mengatakan bahwa penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul orang tuanya tidak digunakan untuk kepentingan politik.

"Saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut alrmarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok," kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 23 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana pemerintahan baru di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"Sidang Kabinet Paripurna perdana dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," tulis Gibran dalam unggahan Instagram-nya (@gibran_rakabuming), Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan itu dirinya turut membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah Prabowo saat sidang kabinet berlangsung.

Gibran menjelaskan dalam sidang kabinet Merah Putih pertama itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan program hilirisasi yang sudah dicetuskan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga dengan target pemerintah baru untuk swasembada pangan dan energi.

"Beliau menegaskan pentingnya sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi," terangnya.

Di luar itu ia mengaku Prabowo juga turut membahas terkait program unggulan mereka yakni makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI.

"Selain itu, program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga merupakan program yang penting dan krusial bagi kebangkitan bangsa," jelas Gibran.

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang kabinet pertamanya sore tadi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kabinet diikuti oleh para menteri yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang.

Mereka yang telah datang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meminta maaf setelah ketahuan menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan acara pribadi.

Dia menyebut ada kurang kontrol dan ketidakpahaman dari penggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi.

“Ya [ada kesalahan] karena kan saya baru jadi menteri. Saya kan memang tiga periode di DPR ya, kan ya maklumlah baru belajar,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa belum mengetahui telah menyalahi aturan sebelum aksi yang dilakukannya viral di jagat media.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan bahwa sejak awal undangan tersebut terinisiasi melalui diskusi internal. Menurutnya, meskipun santri nasional telah mengetahui jadwal kegiatan yang ingin diselenggarakannya tetapi beberapa pihak menilai perlu ada kop surat kementerian dalam undangan tersebut.

“Ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya, saya karena sedang sibuk sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan ya saya memang mungkin kurang kontrol saja,” ucapnya.

Meski begitu, Anggota DPR-RI sejak 2012 mewakili daerah pemilihan Lampung I dan Banten II itu menekankan tidak ada uang negara yang digunakan dalam kegiatan pribadinya tersebut.

“Intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan Demi Allah engga ada. Jadi murni persoalan administrasi saja dan insyaallah kedepan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi,” tuturnya.

Bahkan, dia juga angkat bicara terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD mengkritik surat undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemnendes PDT) untuk kepentingan pribadi Yandri Susanto.

Yandri pun telah menanggapi unggahan Mahfud dan menyampaikan terima kasih atas kritikan yang disampaikan melalui unggahan foto surat undangan di akun pribadi Instagram @mohmahfudmd itu dan menegaskan, tidak ada unsur politik dalam kegiatan haul, peringatan hari santri, dan tasyakuran atas pelantikannya sebagai Mendes PDT.

“Tentu kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahfud MD semua yang sekarang sedang heboh di media sosial kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi,” pungkas Yandri.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa angkat bicara menanggapi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementerian untuk undangan memperingati haul almarhum ibu kandungnya.

Saan menegaskan seharusnya para pejabat, baik di pemerintahan maupun DPR, harus bisa menempatkan posisinya dan memisahkan kepentingan untuk negara atau kepentingan pribadi.

“Jadi hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/10/2024).

Senada dengan Saan, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga turut menyoroti mitra kerjanya tersebut. Meskopun, dia belum mendengar secara detail terkait hal itu dari Yandri Susanto.

Menurut Lasarus, seharusnya para pejabat bisa menjaga suasana politik bermasyarakat dan tidak melakukan penyimpangan dengan posisi yang dimiliki.

“Kalau menurut saya sih mungkin dari sisi politisi saja, ya kita menjaga lah suasana politik bermasyarakat. Untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengingatkan para mitra kerjanya karena menurutnya tugas DPR adalah untuk mengawasi kerja pemerintah.

“Soal ini ya, hanya soal etika yang saya lihat sih ini. Hendaknya yang saya bilang tadi kita pejabat ini menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar surat berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024. Dalam surat yang ditandatangani Yandri Susanto itu turut mengundang kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul ke-2 ibundanya, Hari Santri, dan juga tasyakuran.

Surat tersebut ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara acara haul itu sendiri dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap tiga hari menjabat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto telah menciptakan kontroversi.

Ia menandatangani surat undangan untuk acara peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati, dengan menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT.

Surat undangan tersebut juga mencakup perayaan Hari Santri dan Tasyakuran, dan ditujukan kepada para kepala desa hingga RT.

Kontroversi ini mencuat setelah eks Menko Polhukam Mahfud MD memviralkannya ke publik, menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.

"Saya tidak tahu apakah (surat undangan yang viral) itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang, kalau benar, itu salah, melanggar etika birokrasi," kata Mahfud saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) usai mengikuti Sertijab Menhan RI, Selasa (22/10/2024).

Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2. pic.twitter.com/2J7U8LsjOx

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 21, 2024

Mahfud menegaskan, urusan pribadi atau keluarga tidak boleh dikaitkan dengan kementerian, termasuk dalam pembuatan surat undangan.

"Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian," papar Mahfud.

Yandri Susanto mengakui kesalahan tersebut.

Ia menyatakan, surat undangan untuk acara peringatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggelar acara peringatan haul ibundanya, hari santri, dan tasyakuran atas dilantiknya sebagai menteri di kabinet merah putih, di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Makmun, Serang, Selasa (22/10/2024).

Yandri juga mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD atas kritik dan peringatan yang diberikan.

Ia menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan serupa.

"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujarnya.

DPR Mengingatkan Pentingnya Memisahkan Urusan Pribadi dan Jabatan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Yandri untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mencampuri urusan pribadi dengan jabatan.

"Saya harap memang para pejabat khususnya di pemerintahan maupun di DPR untuk lebih hati-hati, bisa menempatkan posisi mana dalam rangka kepentingan tugas sebagai pejabat negara," ungkap Saan kepada wartawan.

Senada, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menekankan pentingnya memisahkan kepentingan jabatan dari keperluan pribadi.

"Hendaknya kita pejabat menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saya belum dengar ya tetapi hendaknya kita menjaga lah, kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja, kita menjaga lah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnya lah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," tambahnya.

Lasarus menegaskan, pihaknya akan memberi peringatan kepada mitra kerja yang menyimpang dari etika.

"Kalau menyimpang pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan enggak (diindahkan) ya kita tegakkan aturannya," sambungnya.

"Di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan terutama terkait dengan fungsi pengawasan, bisa mungkin kita, disini ada mekanisme panja, pansus, dan seterusnya lah. Tapi saya rasa enggak seserius itu lah soal ini ya, hanya soal etika kalau saya lihat," tambah politikus PDI-P itu.

Surat yang dikeluarkan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait undangan menghadiri haul ke-2 ibundanya menjadi polemik. Sebab surat yang ditujukan untuk kepala desa, ketua RT, hingga kader Posyandu di Kecamatan Kramat Watu, Serang, Banten, itu menggunakan kop surat kementerian dan bertanda tangan menteri.

Terkait hal ini, tersebar arahan di grup WA menteri. Arahan itu dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Ada dua poin. Pertama para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian & tanda tangan menteri, terkait acara pribadi & menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat," bunyi salah satu imbauan.

Sementara dalam poin kedua, para menteri diminta agar humas di masing-masing kementerian untuk berhati-hati dan mencegah adanya peretasan di website maupun media sosial milik kementerian.

"Tekankan bagian humas/media setiap kementerian, untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website/media sosial resmi di kementerian masing-masing," imbuhnya.

Surat undangan Yandri tersebut sempat dikritik oleh eks Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyarankan para menteri untuk berhati-hati. Surat yang dibuat Yandri menurut Mahfud harusnya bersifat pribadi sehingga tidak boleh pakai kop kementerian.

Yandri sebelumnya juga telah memberikan keterangan terkait surat undangan ke haul ibundanya tersebut.

"Oh iya, itu bisa kita koreksi, tapi sekali lagi tidak kami salah gunakan, tidak dibelokkan. Intinya saya terima kasih ke Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insyaallah tidak akan kita ulangi lagi," ucap Yandri kepada awak media usai acara haul ke-2 sang ibunda di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10).

Sejumlah pernyataan yang mengundang polemik sempat diutarakan sejumlah menteri Prabowo. Di antaranya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; dan Menteri HAM Natalius Pigai.

Yusril sempat mengatakan kasus 98 bukan HAM berat. Namun, ia kemudian mengklarifikasi pernyataannya itu.

Yusril mengatakan, ketika ditanyakan oleh awak media pada Senin (21/10), konteks pertanyaan yang ditanyakan tidak begitu jelas. Ia menyebut, sudah ada rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada pemerintah terkait kasus 98.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia.

Sementara Natalius Pigai sempat meminta anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 20 triliun. Jumlah itu dibutuhkan karena kementerian HAM bertugas mewujudkan pembangunan HAM di Indonesia.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," kata Pigai kepada wartawan di kantornya yang sebelumnya disebut gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (21/10).