Menakar Untung Rugi Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Presiden
Menarik Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden dinilai langkah tepat, sebab tak ada konsep Kemenko di negara lain.
(CNN Indonesia) 23/10/24 07:05 16867744
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) setelah Presiden Prabowo Subianto merombak tugas dan fungsi kementerian di era pemerintahannya.
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Dengan aturan baru Prabowo ini, Kemenkeu bakal langsung berada di bawah koordinasi presiden. Artinya, nanti Sri Mulyani berkoordinasi langsung kepada Prabowo soal keuangan negara.
"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).
Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu.
Lalu, apa untung dan rugi Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada perbedaan signifikan terkait koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden ataupun Kemenko Perekonomian, terutama dari sisi tugas yang diemban.
"Sebenarnya keberadaan kementerian koordinator tidak bersifat atasan dan bawahan dengan kementerian yang ada di dalam koordinasinya, hanya untuk mempermudah dari sisi managerial saja, terutama dari sisi \'span of control\' lintas subbidang dalam bidang yang lebih besar," ujarnya.
Menurutnya, semua menteri yang memimpin di kabinet pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja Kemenko dibuat untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang akan ditempuh.
"Toh pada intinya semuanya adalah pembantu presiden, baik menteri bidang tertentu atau menteri koordinator," imbuhnya.
Ronny melihat adanya kementerian koordinator sebetulnya hanya ada di Indonesia karena unsur politik masih sangat kental di pemerintahan. Sedangkan, di negara lain semua kementerian memang langsung bertanggung jawab ke presiden.
"Di negara lain sebenarnya tak ada istilah kementerian koordinator ini. Ini posisi yang lebih besar nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya," jelasnya.
Oleh sebab itu, perombakan kementerian ini tidak akan mengubah fungsi dan tugas. Bahkan, Ronny melihat ini akan berdampak baik bagi manajemen keuangan negara.
"Dalam kacamata ini, urusan Kemenkeu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi atau langsung di bawah presiden, tak ada masalah akan timbul di sana. Bahkan secara manajemen keuangan akan jauh lebih baik," terangnya.
Adapun keuntungan yang bisa diambil dari koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden sebagai penanggung jawab anggaran secara keseluruhan adalah lebih cepat menetapkan kebijakan. Sebab, tak ada lagi rantai laporan yang biasanya dilakukan.
"Jadi akan ada sisi baiknya jika Kementerian Keuangan memang langsung berurusan dengan presiden, tanpa \'dicaloi\' oleh kementerian koordinator. Ibarat di dalam korporasi besar, direktur keuangan langsung menjadi tangan kanan presiden direktur," jelasnya.
Selain itu, Ronny melihat koordinasi langsung dengan Kemenkeu ini sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tak jadi dibentuk. Pasalnya, badan ini sebelumnya digadang-gadang memang akan berada langsung di bawah presiden.
"Namun memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu kesannya agak kurang baik, karena akan membuat Kemenkeu menjadi tak punya taring, maka jalan terbaik adalah menarik Kemenkeu langsung ke bawah presiden, itu jauh lebih bijak dan etis," katanya.
Tak hanya itu, Ronny juga menilai perubahan ini dilakukan Prabowo untuk betul-betul menjaga anggaran agar tidak bocor. Karena ia ingin memastikan APBN di masa pemerintahannya tak di korupsi.
"Sampai hari ini Prabowo meyakini kebocoran anggaran sangat besar, sehingga dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, itu akan membuat Prabowo \'in charge\' atas anggaran agar bisa dipantau langsung pada bagian mana terjadi kebocoran," terangnya.
Pasalnya, Prabowo membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program yang telah disusun, maka pengawasan langsung dirasa lebih aman agar APBN tidak bocor.
"Oleh karena itu, dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, presiden bisa langsung melakukan konfirmasi kepada Menkeu atas kecukupan anggaran, jika ada Program atau Kebijakan baru yang ingin biayai oleh pemerintah," kata Ronny.
Prabowo, kata Ronny, juga ingin memastikan target tax ratio sebesar 12 persen bisa tercapai dengan berbagai langkah yang sudah harus dilakukan sejak saat ini.
"Dan tak lupa, ambisi Prabowo untuk meningkatkan tax ratio, mengharuskan beliau untuk berada sedekat mungkin dengan urusan keuangan negara, agar mengetahui segala peluang dan tantangan dalam mengejar target tersebut," jelasnya.
[Gambas:Photo CNN]
Senada, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan pemisahan ini tak akan berdampak signifikan. Sebab, selama ini yang lebih banyak menentukan kebijakan perekonomian Indonesia justru Kemenkeu.
"Karena kewenangannya yang sangat luas baik dari penerimaan, stabilitas dan dari sisi pertumbuhan juga," kata Fadhil.
Karenanya, apabila koordinasi Kemenkeu langsung ke presiden, maka akan lebih baik. Terutama, presiden adalah penanggung jawab penuh anggaran negara.
"Jadi saya kira, kalau koordinasi Kemenkeu itu langsung ke presiden, mungkin itu bagus, sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, men-direct Kemenkeu tentang kebijakannya. Jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," pungkasnya.
#analisis #kemenkeu #prabowo #sri-mulyani #kemenkeu-langsung-di-bawah-presiden