Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai alur koordinasi yang berubah untuk Kementerian Keuangan dari semula dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden, menjadi gebrakan yang baik.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang saat ini tugas Kemenkeu cukup berat dengan segala beban penerimaan, belanja, baik di pusat maupun daerah.

"Mungkin itu bagus [tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian], sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, mengarahkan Kemenkeu tentang kebijakannya itu, jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," tuturnya dalam acara Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Untuk diketahui, ketentuan koordinasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024—2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam memandang dengan Kemenkeu kini langsung di bawah komando Prabowo, presiden dapat langsung memberikan keputusan langsung kepada Kemenkeu pada hal yang dianggap perlu.

Piter juga melihat dari kebijakan baru ini tidak akan berdampak atau mengganggu penerimaan negara.

Lepasnya Kemenkeu ini dirasa Piter menjadi momen Kemenko melepaskan persoalan fiskalnya dan fokus terhadap sektor riil. Di mana sudah seharusnya Kemenko hanya mengurus persoalan di riil, tanpa fiskal.

"Sebenarnya kan Kemenko itu seharusnya lebih fokus pada kebijakan sektor riilnya," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Seperti halnya kementerian yang mengatur keuangan di negara-negara lain, di mana instansi tersebut berkoordinasi langsung dengan pemimpin negara yang bersangkutan.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons santai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang langsung di bawah koordinasi presiden.

Padahal, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat. Komentar ini disampaikan Airlangga usai acara serah terima jabatan sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) kepada Menaker Yassierli.

"Ya enggak apa-apa. Kalau koordinasi kan biasa, berjalan," kata Airlangga di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Airlangga menegaskan dirinya juga masih akan membahas masalah fiskal. Ia menyebut kebijakan industri dan perdagangan pasti ada urusan fiskal.

"Jadi, pasti koordinasi (masalah fiskal)," tegasnya.

Prabowo Subianto memang baru merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Beleid itu membuat Kemenkeu berada langsung di bawah koordinasi presiden.

Kemenko Perekonomian sekarang hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenkeu membenarkan kini kantornya tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tetapi langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).