CEO XL Axiata Harap Menkomdigi Meutya Hafid Dukung Merger XL-Smartfren - kumparan.com
XL Axiata berhadap Menkomdigi baru Meutya Hafid bisa mendukung merger dengan Smartfren, dan memberikan persetujuan yang diharapkan.
(Kumparan.com) 25/10/24 10:19 16965316
XL Axiata menyambut gembira pelantikan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) baru untuk periode 2024-2029. Operator berharap Meutya dapat mendukung merger mereka dengan Smartfren.
Meutya Hafid dinilai bukan orang baru di industri telekomunikasi, mengingat politisi Golkar itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang sering berhubungan dengan para operator di Indonesia. Oleh karenanya, XL Axiata berharap Meutya dapat memprioritaskan penyehatan industri, termasuk merger operator.
"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).
Persetujuan Komdigi saat ini ditunggu oleh XL Axiata dan Smartfren, mengingat proses penggabungan bisnis (merger) keduanya sudah memasuki tahap akhir. Kedua induk perusahaan, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.
Selain Komdigi, XL Axiata juga menunggu restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan OJK dibutuhkan karena perusahaan sudah melantai di bursa saham.
"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," ujar Dian.
"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."
Soal merger dengan Smartfren, Dian turut menyoroti nasib karyawan dalam merger ini. Sebab, proses penggabungan XL Axiata dan Smartfren sudah seharusnya mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal untuk menjaga merger nanti berjalan dengan lancar.
"Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.