IDXChannel - Kementerian BUMN akan melanjutkan upaya penggabungan alias merger sejumlah perusahaan negara. Langkah strategis tersebut dinilai akan menguntungkan BUMN karena kinerja operasional dan keuangan bisa meningkat.

Rencananya, BUMN di sektor rumah sakit, farmasi, kehutanan, perkebunan, infrastruktur, hingga kepelabuhan di era Presiden Prabowo Subianto akan dimerger. Rencana aksi korporasi ini disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, baru-baru ini.

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, merger bisa menjadi strategi yang bisa ditempuh perusahaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama yang memiliki lini bisnis serupa.

“Misalnya merger Pelindo di sektor pelabuhan diklaim menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan saat mereka masih berdiri sendiri," ujar Toto kepada IDX Channel, Rabu (6/11/2024).

Dengan merger, kata Toto, cost per unit bisa lebih murah ketika BUMN melakukan pengadaan (procurement). Selain pengadaan barang, BUMN yang menjadi anggota holding juga bisa menikmati fitur layanan yang serupa secara bersama-sama. Apalagi saat ini industri sedang menghadapi tren digitalisasi.

“Akibatnya efisiensi bisa tercapai, sehingga kemampuan generate (menghasilkan) profit lebih baik. Restrukturisasi korporasi lewat merger juga biasanya akan men-drive (mendorong) efisiensi lebih baik,” ucapnya.

Kendati demikian, menurut Toto, upaya merger perusahaan harus mempertimbangkan banyak aspek, agar tidak merugikan perusahaan itu sendiri. Dia mencontohkan, bila perusahaan tidak mampu melakukan re-skilling atau upscaling terhadap pegawainya, maka kemungkinan layoff alias PHK tidak bisa dihindarkan.

“Kalau ini yang terjadi maka hak-hak karyawan harus diselesaikan sesuai UU tenaga kerja,” kata dia.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN akan dimerger oleh Erick Thohir. BUMN-BUMN tersebut yakni PT PT Pertamina Bina Medika IHC (Pertamedika IHC) dan PT Bio Farma (Persero) di sektor kesehatan. Lalu, PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelindo (Persero).

Aksi serupa juga akan berlaku bagi Perum Perhutani dan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero). Rencananya, pemegang saham menjadikan Perhutani sebagai unit usaha Pelindo.

Konsolidasi BUMN infrastruktur yang menargetkan jumlah perseroan bakal dilebur menjadi tiga perusahaan saja. Diketahui, BUMN yang bergerak di sektor ini cukup banyak yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini untuk mendukung industri maritim nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujar dia.

Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)

“Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang impor dari berbagai negara. Nah ini kita harus mulai punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita untuk akses daripada impor,” tutur Erick.

“Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita. Nah ini kita coba konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memproteksi, tetapi bagian fairness,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektare dan kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Erick mengatakan usulan ini merupakan salah satu strategi untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Kita sedang usulkan PTPN merger dengan Perhutani sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektare sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan," ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

Saat ini, Kementerian BUMN sedang memetakan ulang perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Penggabungan kedua korporasi pun dinilai dapat memperluas jumlah lahan yang dimiliki.

"Kita tahu, kita mau swasembada gula tapi lahannya tidak cukup. Nah ini yang harus kita remapping apalagi beberapa industri sudah mulai kalah bersaing, ini yang coba kita lakukan," kata Erick.

Tak hanya di sektor pangan, Erick juga akan mengusulkan sejumlah merger di klaster karya, infrastruktur serta logistik.

Khusus untuk infrastruktur, Erick masih menunggu surat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk merger tersebut, lantaran perusahaan-perusahaan yang dimerger memiliki proyek bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kita mendorong tentu konsolidasi di infrastruktur. Kita sedang menunggu suratnya. Kalau ini terjadi, nanti di infrastruktur ada Adi Karya, Hutama Karya, Perumnas dan PP (PT PP) saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Dari sisi logistik, lanjut Erick, akan ada penggabungan antara PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tercipta pelabuhan-pelabuhan khusus untuk impor.

Dengan bergabungnya Pelni dan ASDP maka akan menjadi kekuatan yang besar bagi kemaritiman Indonesia.

"Ini bagaimana kita harus punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita, kita tentukan untuk akses daripada impor. Karena impor ini banyak yang dumping impor sehingga membunuh UMKM kita," ucap Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kabar merger yang batal terjadi, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang berbanding terbalik.

Berdasarkan dokumen laporan keuangan masing-masing perusahaan hingga kuartal III-2024, MNC Bank tercatat mengalami penurunan laba bersih, sementara Bank Nobu menorehkan pertumbuhan.

Tercatat MNC Bank membukukan laba bersih sebesar Rp 49,47 miliar, turun 14,7 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 57,97 miliar.

Penurunan itu terjadi seiring dengan pendapatan bunga bersih perusahaan yang menurun, dari tahun lalu sebesar Rp 462,76 miliar menjadi Rp 397,46 miliar.

Selain itu, pendapatan operasional lain juga tercatat menurun, dari semula Rp 77,49 miliar menjadi Rp 73,92 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank yang terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo itu mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 10,85 triliun, tumbuh 8,04 persen secara tahunan.

"Di tengah kondisi perekonomian yang kurang bergairah, MNC Bank tetap berhasil mencatatkan peningkatan total aset sebesar 11,26 persen year on year, dari Rp 17,35 triliun pada kuartal III 2023 menjadi Rp 19,31 triliun di kuartal III 2024," tutur Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Bank Nobu mencatatkan laba bersih sebesar Rp 226,25 miliar, tumbuh 116,71 persen secara tahunan dari Rp 104,40 miliar.

Pertumbuhan itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 550,74 miliar menjadi Rp 710,68 miliar.

Kemudian, pendapatan operasional bank yang terafiliasi dengan James Riady itu juga meningkat, dari tahun lalu sebesar Rp 103,20 miliar menjadi Rp 212,81 miliar.

Sebagai informasi, sejak 2023, kedua bank itu dikabarkan akan melakukan merger untuk memperkuat permodalan.

Namun, aksi itu tidak kunjung terealisasi hingga saat ini, bahkan dikabarkan batal, akibat perbedaan kinerja bisnis kedua perusahaan.

Akan tetapi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini belum ada potensi pembatalan rencana aksi korporasi yang sebenarnya semula ditargetkan rampung pada Agustus 2023.

"Dan OJK tidak memberikan batas waktu bagi MNC Bank dan NOBU Bank untuk melakukan merger secara sukarela," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian bilang, sebenarnya kondisi dan kinerja MNC Bank dan Nobu Bank masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum, yakni Rp 3 triliun, sehingga OJK tidak akan memaksa proses merger.

"OJK tidak ingin menggunakan paksaan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kabar merger yang batal terjadi, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang berbanding terbalik.

Berdasarkan dokumen laporan keuangan masing-masing perusahaan hingga kuartal III-2024, MNC Bank tercatat mengalami penurunan laba bersih, sementara Bank Nobu menorehkan pertumbuhan.

Tercatat MNC Bank membukukan laba bersih sebesar Rp 49,47 miliar, turun 14,7 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 57,97 miliar.

Penurunan itu terjadi seiring dengan pendapatan bunga bersih perusahaan yang menurun, dari tahun lalu sebesar Rp 462,76 miliar menjadi Rp 397,46 miliar.

Selain itu, pendapatan operasional lain juga tercatat menurun, dari semula Rp 77,49 miliar menjadi Rp 73,92 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank yang terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo itu mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 10,85 triliun, tumbuh 8,04 persen secara tahunan.

"Di tengah kondisi perekonomian yang kurang bergairah, MNC Bank tetap berhasil mencatatkan peningkatan total aset sebesar 11,26 persen year on year, dari Rp 17,35 triliun pada kuartal III 2023 menjadi Rp 19,31 triliun di kuartal III 2024," tutur Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Bank Nobu mencatatkan laba bersih sebesar Rp 226,25 miliar, tumbuh 116,71 persen secara tahunan dari Rp 104,40 miliar.

Pertumbuhan itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 550,74 miliar menjadi Rp 710,68 miliar.

Kemudian, pendapatan operasional bank yang terafiliasi dengan James Riady itu juga meningkat, dari tahun lalu sebesar Rp 103,20 miliar menjadi Rp 212,81 miliar.

Sebagai informasi, sejak 2023, kedua bank itu dikabarkan akan melakukan merger untuk memperkuat permodalan.

Namun, aksi itu tidak kunjung terealisasi hingga saat ini, bahkan dikabarkan batal, akibat perbedaan kinerja bisnis kedua perusahaan.

Akan tetapi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini belum ada potensi pembatalan rencana aksi korporasi yang sebenarnya semula ditargetkan rampung pada Agustus 2023.

"Dan OJK tidak memberikan batas waktu bagi MNC Bank dan NOBU Bank untuk melakukan merger secara sukarela," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian bilang, sebenarnya kondisi dan kinerja MNC Bank dan Nobu Bank masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum, yakni Rp 3 triliun, sehingga OJK tidak akan memaksa proses merger.

"OJK tidak ingin menggunakan paksaan," ujarnya.

JAKARTA - Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja atau SPXL merespons kabar merger Xl Axiata dan Smartfren yang semakin dekat melalui kegiatan sharing session. Hal ini dilakukan secara daring dengan materi Penjelasan Undang-undang Ketenagakerjaan agar anggota SPXL paham dan mengerti hak-hak yang dijamin sebelum dan setelah merger .

Materi disampaikan oleh Sabda Pranawa Djati, Wakil Presiden Aspek bidang hukum dan Advokasi serta R. Roro Dwi Handayani dari UNI Apro Women Committee.Tak hanya itu, pada hari Jumat 25 Oktober 2024, Delegasi Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) yang dipimpin oleh Ketua SPXL, Mustakim, mengadakan pertemuan penting dengan Dewan Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC) XL Axiata pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Pertemuan ini berlangsung di XL Axiata Tower, dan turut dikawal oleh anggota SPXL yang berjumlah sekitar 150 orang yang memenuhi lantai 36 tempat Rapat BOD dan BOC berlangsung, menunggu hasil dari proses pembahasan Bersama tersebut.

Kehadiran jajaran BOD dipimpin oleh Dian Siswarini selaku Presiden Direktur XL Axiata, sementara jajaran BOC dipimpin oleh Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris XL Axiata. Forum dihadiri anggota dewan komisaris, di antaranya adalah Vivek Sood sebagai Group CEO Axiata Berhad dan Komisaris XL Axiata, Dr Hans Wijayasurya sebagai Komisaris merangkap Group Executive Director and CEO of telecommunication business Axiata Berhad dan Nik Rizal Kamil sebagai Komisaris merangkap Group CFO Axiata Berhad.

Pertemuan tersebut merupakan upaya SPXL untuk menyampaikan sejumlah aspirasi sehubungan dengan rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren. Di bawah ini adalah poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja XL, Mustakim:

1. Dukungan Terhadap Proses Merger dengan Syarat Kesejahteraan Karyawan Terjamin
SPXL menyatakan dukungan terhadap proses merger yang tengah berlangsung, selama langkah tersebut membawa dampak positif terhadap kesejahteraan karyawan.

2. Apresiasi terhadap Pengelolaan Karyawan dengan Prinsip What is Right, People First dan XL Ways
SPXL memberikan apresiasi atas pernyataan tertulis yang sejalan dari Vivek Sood, selaku Group CEO Axiata Berhad dan Komisaris XL Axiata, yang menjanjikan bahwa pengelolaan karyawan akan dilakukan dengan berlandaskan prinsip ?what is right (below the law), people first (key consideration for deal agreement) dan XL Ways (follow XL practices)? sebelum dan sesudah merger. Pernyataan tersebut telah disampaikan kepada seluruh anggota SPXL sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap karyawan.

3. Kepastian Benefit Karyawan yang Tidak Berkurang Selama Proses Merger dan Setelah Merger
"SPXL menuntut agar seluruh benefit yang diterima oleh karyawan saat ini tetap dipertahankan selama dan setelah proses merger, memastikan tidak adanya pengurangan hak yang dapat merugikan kesejahteraan karyawan, bahkan ada peningkatan benefit mengingat merger akan meningkatkan performa perusahaan," terangnya.

4. Penghindaran PHK dan Jaminan Pesangon Sesuai Standar di Atas Normatif
SPXL menekankan agar semangat yang dibangun dalam merger ini adalah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum dan sesudah merger. Jika terjadi sebelum merger, dimana karyawan tidak bersedia bergabung, akan diberikan haknya berupa pesangon, dan jika nantinya ada rasionalisasi yang tak terhindarkan setelah merger, SPXL meminta agar perhitungan pesangon dan benefit tambahan diberikan melebihi standar normatif sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, dengan diskusi terlebih dahulu bersama SPXL.

Pada akhir pertemuan, BOD dan BOC menerima aspirasi yang disampaikan oleh SPXL dan menyatakan kesediaan mereka untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut. Namun, proses merger yang masih dalam tahap pembahasan akhir belum memungkinkan mereka untuk memberikan keputusan atau informasi yang lebih detail saat ini.

"SPXL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau perkembangan merger ini demi kepentingan karyawan," terangnya.

XL Axiata menyambut gembira pelantikan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) baru untuk periode 2024-2029. Operator berharap Meutya dapat mendukung merger mereka dengan Smartfren.

Meutya Hafid dinilai bukan orang baru di industri telekomunikasi, mengingat politisi Golkar itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang sering berhubungan dengan para operator di Indonesia. Oleh karenanya, XL Axiata berharap Meutya dapat memprioritaskan penyehatan industri, termasuk merger operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

Persetujuan Komdigi saat ini ditunggu oleh XL Axiata dan Smartfren, mengingat proses penggabungan bisnis (merger) keduanya sudah memasuki tahap akhir. Kedua induk perusahaan, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

Selain Komdigi, XL Axiata juga menunggu restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan OJK dibutuhkan karena perusahaan sudah melantai di bursa saham.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," ujar Dian.

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

Soal merger dengan Smartfren, Dian turut menyoroti nasib karyawan dalam merger ini. Sebab, proses penggabungan XL Axiata dan Smartfren sudah seharusnya mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal untuk menjaga merger nanti berjalan dengan lancar.

"Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyampaikan progres terkait proses merger perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

President Director dan CEO EXCL Dian Siswarini mengatakan, proses merger antara EXCL dan FREN memang ditargetkan selesai di akhir tahun 2024. Saat ini, prosesnya sudah masuk tahap due dilligence alias uji tuntas.

“Jadi, betul ini target rampungnya sama dengan yang direncanakan oleh Axiata,” ujarnya dalam acara Media Gathering XL di Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/10).

Namun, proses tersebut tetap bergantung terhadap keputusan dan perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, saat ini baru saja terjadi pergantian menteri.

“Kami harap, menteri yang baru juga bisa mendukung proses merger ini dan memberikan izin sesuai dengan yang kami inginkan,” tuturnya.

Dian juga menggarisbawahi terkait aspek karyawan dalam proses merger antara EXCL dan FREN. Menurut dia, untuk menjaga proses merger ini berjalan dengan lancar, seyogianya juga melibatkan atau mendengar aspirasi dari pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun eksternal.

“Sebab, perlu dilakukan pemenuhan atas hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Asal tahu saja, sebelumnya, Direktur Utama FREN Merza Fachys mengatakan, tahapan due dilligence alias uji tuntas dengan EXCL akan segera final dalam waktu dekat dan berjalan sesuai dengan target.

Berdasarkan catatan Kontan, proses due dilligence antara dua perusahaan telco itu memang ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun 2024. Dengan adanya merger tersebut, FREN berharap ada perbaikan yang bisa dirasakan, mulai dari efisiensi biaya, konsolidasi sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyampaikan progres terkait proses merger perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

President Director dan CEO EXCL, Dian Siswarini mengatakan, proses merger antara EXCL dan FREN memang ditargetkan selesai di akhir tahun 2024. Saat ini, prosesnya sudah masuk tahap due diligence alias uji tuntas.

“Jadi, betul ini target rampungnya sama dengan yang direncanakan oleh Axiata,” ujarnya dalam acara Media Gathering XL di Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/10).

Namun, proses tersebut tetap bergantung terhadap keputusan dan perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, saat ini baru saja terjadi pergantian menteri.

“Kami harap, menteri yang baru juga bisa mendukung proses merger ini dan memberikan izin sesuai dengan yang kami inginkan,” tuturnya.

Dian juga menggarisbawahi terkait aspek karyawan dalam proses merger antara EXCL dan FREN. Menurut dia, untuk menjaga proses merger ini berjalan dengan lancar, seyogyanya juga melibatkan atau mendengar aspirasi dari pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun eksternal.

“Sebab, perlu dilakukan pemenuhan atas hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Asal tahu saja, sebelumnya, Direktur Utama FREN, Merza Fachys mengatakan, tahapan due diligence alias uji tuntas dengan EXCL akan segera final dalam waktu dekat dan berjalan sesuai dengan target.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, proses due diligence antara dua perusahaan telko itu memang ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun 2024. Dengan adanya merger tersebut, FREN berharap ada perbaikan yang bisa dirasakan, mulai dari efisiensi biaya, konsolidasi sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Proses merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) terus bergulir dan tengah memasuki tahap akhir. Aksi korporasi itu ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan bahwa merger ini sudah terlihat dan diharapkan segera terlaksana.

“Waktu kita bertemu Lebaran [lalu] belum ada hilalnya, sekarang hilalnya sudah kelihatan sedikit,” katanya saat Media Gathering 2024 di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia berharap agar proses untuk perizinan dari institusi pemerintah juga bisa diperoleh perseroan dengan cepat. Menurutnya, progres merger sangat ditentukan oleh lampu hijau dari Kementerian Komunikasi dan Digital (d.h. Kementerian Komunikasi dan Informasi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat optimistis bahwa proses persetujuan dari pemerintah dapat segera selesai sehingga merger dapat terlaksana pada akhir tahun ini," ujarnya.

Dian menjelaskan bahwa merger kedua perusahaan ini akan menciptakan bisnis yang lebih kuat.

“Konsolidasi ini bukan cuma akan bagus kepada dua perusahaan yang akan mengadakan konsolidasi, tetapi juga akan membawa industri yang lebih sehat,” ujarnya.

Untuk diketahui, nota kesepahaman sudah diteken untuk rencana penggabungan usaha EXCL dan FREN pada 15 Mei 2024.

XL Axiata saat ini memiliki pelanggan sebanyak 58,5 juta pelanggan, dengan mayoritas BTS 4G yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun perusahaan saat ini telah menyediakan berbagai layanan bagi pelanggannya yang didukung dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Selain itu, Dian juga menyoroti nasib karyawan dalam merger ini. Sebab, proses penggabungan XL Axiata dan Smartfren sudah seharusnya mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal untuk menjaga merger nanti berjalan dengan lancar.

"Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Dian.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.