JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan di balik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial AK, yang dinyatakan gagal dalam seleksi, namun tetap bisa bekerja.

AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

"Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni," kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

“Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Budi Arie menegaskan bahwa ia mendukung penuh pemberantasan judi online yang marak terjadi di Tanah Air.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” ujar Budi Arie.

Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta masyarakat tidak terkecoh soal nama Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Projo, Handoko, menekankan agar publik tetap fokus pada upaya penangkapan bandar besar judi online, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat dan media diharapkan fokus memantau penangkapan bandar besar judi online seperti perintah Presiden Prabowo agar tak terkecoh isu dan framing pasca-penangkapan ‘kroco-kroco’ pegawai Komdigi," ujar Handoko kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Handoko menegaskan bahwa Budi Arie, semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selalu konsisten dalam upaya memberantas judi online.

Selain itu, Budi Arie disebut tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas perlindungan situs judi online melibatkan pegawai dari lembaga negara yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan antara aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama terkait dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan, Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, tidak memiliki keterkaitan dalam aktivitas perlindungan situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Sebelum berganti nama menjadi Komdigi, lembaga negara ini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Budi Arie sebagai menterinya.

Handoko menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo selama 15 bulan, Budi Arie secara konsisten berupaya memberantas judi online sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, dari Budi Arie yang memerintahkan perlindungan terhadap situs-situs judi online.

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama mengenai dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk “membina” dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terkait namanya yang terseret dalam kasus judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Handoko menilai bahwa penilaian keterlibatan Budi Arie dalam skandal ini hanya sekadar framing yang dibuat-buat.

"Kini, nama Budi Arie dikaitkan dan diframing dengan aktivitas 'haram' yang sebenarnya jauh panggang dari api," ujar Handoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie disebut justru konsisten dalam upaya pemberantasan situs judi online dan mendorong langkah penegakan hukum secara ketat.

"Selama 15 bulan menjadi Menkominfo, beliau sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata Handoko.

Handoko mengungkapkan, sejak awal menjabat pada 17 Juli 2023, Budi Arie menghadapi berbagai tantangan internal di Kominfo, salah satunya adalah kekurangan sumber daya.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Budi Arie melakukan perekrutan petugas tambahan di bawah direktorat pengendalian, yang direkrut dari kalangan non-pegawai Kominfo.

"Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari, jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online," kata Handoko.

Namun, Handoko menilai bahwa isu ini muncul bersamaan dengan adanya pengkhianatan dari beberapa pegawai di Kominfo, salah satunya AK yang justru terlibat dalam praktik perlindungan situs judi.

"Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi," ucap Handoko.

Ada 11 pegawai komdigi terlibat

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A, diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

BATAM, iNews.id - Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) memantau ada 228 situs judi online (judol) di Kota Batam. Ratusan website ini terafiliasi situs judol yang telah dipantau untuk ditindak sejak Januari-Oktober 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah pemantauan dan merekomendasikan pemblokiran 228 situs judol ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

“Ratusan website itu ditemukan selama 10 bulan dari patroli siber dan penindakan beberapa waktu lalu. Sejauh ini ada 228 situs judi online yang telah direkomendasikan untuk diblokir ke Komdigi,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Putu juga merinci ada 6 kasus praktik judol yang telah ditangani dengan menjerat enam tersangka. Selain itu, ada satu situs yang telah diblokir.

“Sejak Januari 2024 ada 6 kasus judi online. Para tersangka lima di antaranya masih proses sidik dan satu tersangka telah tahap dua. Kebanyakan server yang digunakan dari dalam negeri,” katanya.

Putu menyebut pengawasan dan penindakan ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita agar segera memberantas perjudian secara online dan pencegahan terus digencarkan.

“Pengawasan dan patroli siber terus kami lakukan. Kami juga berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi online ini. Jika mendapat aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan judi online bisa melapor ke kami akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah fakta baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terus terungkap.

Terbaru, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya membeberkan berbagai bukti dari hasil penyidikan yang terkait dengan kasus ini.

Setidaknya lebih dari tujuh bukti disita polisi dari 15 tersangka dalam kasus situs judi online yang melibatkan pegawai lembaga negara tersebut.

Uang Rp 73 miliar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan, salah satu bukti yang disita adalah uang rupiah dan dolar. Total uang itu mencapai miliaran.

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ujar Ade Ary, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, dalam kasus ini, uang setoran diberikan oleh bandar kepada pegawai Komdigi untuk melindungi situs judi online di Indonesia.

Uang setoran dari bandar judi online diberikan kepada pegawai Komdigi dengan dua cara, yakni tunai dan melalui money changer.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada pegawai Komdigi dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," kata Ade Ary.

Uang setoran dari bandar judi diberikan kepada para pelaku setiap dua minggu sekali, dengan tujuan agar situs-situs judi tetap beroperasi tanpa terblokir.

Polisi pun telah menggeledah dua money changer yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, polisi tak menyebutkan kedua lokasi money changer tersebut.

Senjata api

Selain uang tunai, polisi juga menyita bukti lain dalam bentuk barang dalam kasus judi online tersebut.

Barang-barang itu berupa 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu, empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, polisi juga tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka.

Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya mendata rekening situs judi untuk diblokir.

Awal mula

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 15 orang terkait perkara judi online.

Sebanyak 11 dari 15 tersangka itu berlatar belakang pegawai Komdigi, sementara empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.

Mereka melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

"Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan oleh para pegawai Komdigi itu pada awal November 2024.

Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang. Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R itu melindungi sejumlah situs judi online yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya siap memantau penanganan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meski ia dan anggota Kompolnas lainnya baru dilantik.

"Kompolnas di zaman kami ini kan masih dua hari, kami monitoring itu. Dinamika penanganan kasusnya kami monitoring," kata Choirul di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul berujar, Kompolnas mendukung penuh pengungkapan kasus judi online ini. Ia berharap penegakan hukum terkait kasus ini dilakukan secara profesional.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan dukungan penuh untuk pengungkapan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kami mendukung penuh pengungkapan judi online ini," kata anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul menyampaikan, pihaknya berharap penegakan hukum terkait kasus ini dapat dilakukan secara profesional.

Ia ingin semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.