Perdana Ikut Raker DPR, Pasha Ungu dan Atalia Kompak Kritik Pemerintah soal Penyelenggaraan Haji 2024
Selain Pasha Ungu, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan Haji 2024. Halaman all
(Kompas.com) 28/10/24 21:30 17127525
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah soal layanan penyelenggaraan Haji 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu itu meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada setiap jemaah haji.
Sebab menurut dia, semua jemaah haji bukan hanya mengorbankan dana haji hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat haji namun juga harus menunggu waktu yang lama hingga kloter keberangkatan haji dibuka.
“Sehingga dengan demikian saya berharap harusnya jemaah haji harus mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah sesuai aturan regulasi pemerintah,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Kemenag membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).
Sigit menegaskan dengan adanya rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) hingga rapat pembahasan anggaran mengenai haji menjadi instrumen pengingat bagi pemerintah agar bisa melaksanakan keberangkatan haji yang lancar.
Untuk diketahui, Raker yang dilakukan bersama dengan Kemenag ini menjadi Raker pertama Sigit seusai dilantik menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Perode 2024-2029.
“Kita rapat panja seperti ini tujuannya agar masyarakat dalam ibadah haji khususnya per orangan betul-betul mendapatkan kesan yang baik. Ini kan mengantre (mendatar kuota haji), panjang, jadi harus ada layanan haji yang baik,” tegasnya.
Tak hanya Sigit, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan haji 2024.
Istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaat haji lansia.
Atalia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaat hajinya paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.
Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.
“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” kata Atalia.
Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Kementerian Perhubungan hingga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah jadi tahun 1445 Hijriah.
Dalam rapat itu juga diagendakan pembahasan laporan keuangan penyelenggaraan Haji 2024 hingga isu-isu aktual.