JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah soal layanan penyelenggaraan Haji 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu itu meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada setiap jemaah haji.

Sebab menurut dia, semua jemaah haji bukan hanya mengorbankan dana haji hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat haji namun juga harus menunggu waktu yang lama hingga kloter keberangkatan haji dibuka.

“Sehingga dengan demikian saya berharap harusnya jemaah haji harus mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah sesuai aturan regulasi pemerintah,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Kemenag membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sigit menegaskan dengan adanya rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) hingga rapat pembahasan anggaran mengenai haji menjadi instrumen pengingat bagi pemerintah agar bisa melaksanakan keberangkatan haji yang lancar.

Untuk diketahui, Raker yang dilakukan bersama dengan Kemenag ini menjadi Raker pertama Sigit seusai dilantik menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Perode 2024-2029.

“Kita rapat panja seperti ini tujuannya agar masyarakat dalam ibadah haji khususnya per orangan betul-betul mendapatkan kesan yang baik. Ini kan mengantre (mendatar kuota haji), panjang, jadi harus ada layanan haji yang baik,” tegasnya.

Tak hanya Sigit, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan haji 2024.

Istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaat haji lansia.

Atalia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaat hajinya paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.

Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.

“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” kata Atalia.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Kementerian Perhubungan hingga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah jadi tahun 1445 Hijriah.

Dalam rapat itu juga diagendakan pembahasan laporan keuangan penyelenggaraan Haji 2024 hingga isu-isu aktual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah soal layanan penyelenggaraan Haji 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu itu meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada setiap jemaah haji.

Sebab menurut dia, semua jemaah haji bukan hanya mengorbankan dana haji hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat haji namun juga harus menunggu waktu yang lama hingga kloter keberangkatan haji dibuka.

“Sehingga dengan demikian saya berharap harusnya jemaah haji harus mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah sesuai aturan regulasi pemerintah,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Kemenag membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sigit menegaskan dengan adanya rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) hingga rapat pembahasan anggaran mengenai haji menjadi instrumen pengingat bagi pemerintah agar bisa melaksanakan keberangkatan haji yang lancar.

Untuk diketahui, Raker yang dilakukan bersama dengan Kemenag ini menjadi Raker pertama Sigit seusai dilantik menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Perode 2024-2029.

“Kita rapat panja seperti ini tujuannya agar masyarakat dalam ibadah haji khususnya per orangan betul-betul mendapatkan kesan yang baik. Ini kan mengantre (mendatar kuota haji), panjang, jadi harus ada layanan haji yang baik,” tegasnya.

Tak hanya Sigit, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan haji 2024.

Istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaat haji lansia.

Atalia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaat hajinya paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.

Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.

“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” kata Atalia.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Kementerian Perhubungan hingga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah jadi tahun 1445 Hijriah.

Dalam rapat itu juga diagendakan pembahasan laporan keuangan penyelenggaraan Haji 2024 hingga isu-isu aktual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengusulkan agar jemaah haji lansia yang mengidap penyakit tertentu bisa menjalankan ibadah haji lebih cepat.

Menurutnya, kondisi kesehatan para lansia itu mesti diperhatikan mengingat rangkaian ibadah haji yang panjang dan kerap menguras stamina.

“Apakah memungkinkan apabila di masa yang akan datang itu ada pemisahan?” ujar Atalia dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia mengaku mendapatkan masukan dari Kantor Kemenag di kantor wilayah (kanwil) Kota Bandung dan Kota Cimahi bahwa lebih baik para lansia itu tidak terlalu lama menjalankan ibadah haji.

“Harapan mereka ini begini, mungkinkah mereka-mereka yang sudah jelas penyakitnya, dan mereka membutuhkan pendampingan khusus, perawatan khusus, atau lansia yang tidak mampu melakukan kemandiriannya, mereka ini bisa datang yang paling lambat atau pulang lebih cepat?” paparnya.

“Sehingga mereka fokus pada rukun haji saja, begitu,” ujar Atalia.

Ia memandang, fasilitas itu harus dipikirkan oleh pemerintah mengingat banyak lansia yang tidak mau membatalkan ibadah hajinya meskipun mengidap sejumlah penyakit.

Alasannya, mereka sudah menunggu antrean hingga puluhan tahun, sehingga tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada.

“Karena untuk tunggu di Jawa Barat ini luar biasa (lama). Kami ini masa tunggunya sangat lama, dan kami ini kuota tunggu haji di Jawa Barat itu mencapai 785.080 jadi bisa 25 tahun,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) menemani sang istri, Atalia Praratya, anggota terpilih DPR RI 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024).

RK mengungkapkan bahwa ia hadir sebagai suami siaga yang mendampingi sang Istri dalam perhelatan Pelantikan Anggota DPR RI Periode 2024-2029. Ia kemudian mengungkapkan harapannya bagi sang istri.

"Mudah-mudahan keterwakilan perempuan di DPR makin lama makin tinggi. Salah satunya diwakili Ibu Atalia, peraih suara terbanyak di dapil Bandung Cimahi," terang RK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2024).

Dia lanjut menjelaskan, bahwa sang istri memilih di komisi VIII di bidang sosial, kebencanaan, perempuan ,dan perlindungan anak. Dijelaskan bahwa pilihan ini sesuai dengan passion sang istri.

Kang Emil, sapaan akrabnya, juga meyakini bahwa sang Istri akan berkontribusi bagi sang Tanah Air.

"Dan saya meyakini Insya Allah beliau amanah dan sesuai dgn minatnya akan memberikan sumbangsih luar biasa ke negara melalui aktivitas, legislasi dan lain lain," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Atalia tiba di Kompleks Parlemen dengan menggunakan kebaya warna kuning.

"Ini (baju) ciri khas ini dari Jabar ya. Ini ada merak begitu, nuansa kuning karena saya dari partai kuning," ucapnya kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Adapun, Atalia juga menuturkan harapannya agar bisa menduduki posisi di Komisi VIII.

"Mohon doanya, harapannya saya di komisi VIII karena bidang sosial kebencanaan perempuan dan anak itu adalah hati saya," terangnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Kepengurusan DPD Desa Bersatu Jawa Barat masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Desa Bersatu Mochamad Asri Anas.

Pelantikan itu dilaksanakan pada Sabtu (3/8/2024) di Gedung Youth Center, SOR Jabar Arcamanik, Kota Bandung yang dihadiri 5.000 peserta.

Kemudian, tujuh organisasi kepala desa (OKD) di Jabar yang meliputi AKSI, APDESI, PABPDSI, ABPEDNAS, PP-PPDI, KOMPAKDESI, dan DPN-PPDI turut hadir dalam pelantikan pengurus DPD Desa Bersatu Jabar.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Desa Bersatu Jabar Atalia Praratya mengaku bersyukur atas kerja keras dan perjuangan seluruh pengurus maupun Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD) membuahkan sejumlah yang hasil baik.

Sebab, berkat kerja keras tersebut, pemerintah pusat menambah masa jabatan kepala daerah dari 6 menjadi 8 tahun.

"Atas kerja keras luar biasa, mereka yang berjuang untuk desa maka, Alhamdulillah masa jabatan kepala desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun," kata Atalia.

Atalia menyebut, momentum ini menjadi istimewa karena seluruh ketua OKD mampu mengikis ego sektoral sehingga dapat melebur menjadi sebuah kekuatan besar yaitu, Desa Bersatu.

"Ini tidak mudah tentu saja, dan ini kerja keras semua pihak termasuk Pak Ketum, tapi inilah kita, hadir pada hari," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat desa saat ini patut berbangga karena Presiden Joko Widodo menetapkan 15 Januari menjadi Hari Desa yang tercantum dalam Keppres Nomor 23 Tahun 2024.

Seluruh capaian itu, kata Atalia, merupakan hasil kerja bersama karena Keberhasilan tidak akan pernah bisa hadir tanpa kerja sama. Kemudian, kesuksesan juga tidak pernah bisa berhasil tanpa sesuatu yang digaungkan secara menyeluruh dan masif.

"Tentu saja kemajuan tidak akan bisa berhasil tanpa persatuan," kata dia menambahkan.

Atalia menambahkan, dirinya bangga terhadap kinerja Pemprov Jabar karena berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pembangunan Daerah terbaik satu dari Bappenas.

Raihan itu berkat sejumlah program yang dilaksanakan Pemprov Jabar seperti Gerbang Desa, Satu Desa Satu Bumdes, Satu Desa Satu Hafiz (Sadesha).

Hasilnya, dari total 5.311 desa yang ada di Jabar, tidak ada lagi yang berstatus desa yang tertinggal atau sangat tertinggal. Saat ini Jabar memiliki 1.828 desa mandiri, 2.553 desa maju, dan 330 desa berkembang.

"Ini perlu kita syukuri dan kita harus terus dorong sehingga semua bisa terus menjadi maju dan juga mandiri," kata dia menambahkan.

Selain itu, Atalia memastikan DPD Desa Bersatu bukan merupakan organisasi politis. Atalia meminta kepada seluruh pengurus untuk mengabaikan apabila ada isu-isu dan lain hal.

Oleh karena itu, Atalia mengajak seluruh pengurus untuk berkomitmen menghadapi tantangan masa depan yang tidak mudah. Sehingga, keberadaan desa bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah negara.

"Kita hanya punya satu tujuan dan kepentingan yaitu agar masyarakat menjadi sejahtera. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari desa untuk desa dan untuk Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Desa Bersatu Jabar Dedi Supandi menambahkan, tak jarang desa memiliki konotasi yang kurang elok. Sehingga ada kesenjangan jika dibandingkan dengan wilayah Kota.

Bahkan, kadang pula dihubungkan dengan wilayah yang identik dengan kemiskinan

"Padahal tidak seperti itu. Setiap desa justru memiliki potensi yang lebih menarik. Baik dari sumber daya manusia yang lebih memegang adab ketimuran. Beberapa juga secara geografis lebih asri dari kota," ujar Dedi Supandi.

Dedi Supandi memberi contoh seperti di Kabupaten Majalengka, di mana beberapa desa memiliki potensi wisata yang unggul. Termasuk pula produk-produk unggulan mulai dari kriya hingga buah-buahan.

"Saya rasa bukan hanya di Majalengka, tapi banyak juga desa di daerah lain yang memiliki potensi besar. Tinggal bagaimana mengembangkan potensi tersebut dengan langkah kolaborasi yang baik di setiap elemen, dari mulai organisasi hingga pemerintah," ujar Dedi yang menjabat PJ Bupati Majalengka ini.

Lebih lanjut, Dedi Supandi pun menilai dengan ditetapkannya 15 Januari sebagai hari desa adalah suatu apresiasi yang tinggi terhadap desa itu sendiri dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dedi juga memastikan kesiapan Kabupaten Majalengka jika dipercaya menjadi tuan rumah untuk memperingati Hari Desa yang pertama pada 15 Januari 2015 nanti.

"Majalengka siap menjadi tuan rumah untuk hari desa yang pertama. Jika jahat besar ini dilakukan di Kabupaten Majalengka tentu akan ikut meningkatkan kunjungan ke Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB). Artinya akan ada 7.000 lebih perwakilan desa se-Indonesia yang akan datang melalui BIJB," pungkas Dedi Supandi.