Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah soal layanan penyelenggaraan Haji 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu itu meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada setiap jemaah haji.

Sebab menurut dia, semua jemaah haji bukan hanya mengorbankan dana haji hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat haji namun juga harus menunggu waktu yang lama hingga kloter keberangkatan haji dibuka.

“Sehingga dengan demikian saya berharap harusnya jemaah haji harus mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah sesuai aturan regulasi pemerintah,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Kemenag membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sigit menegaskan dengan adanya rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) hingga rapat pembahasan anggaran mengenai haji menjadi instrumen pengingat bagi pemerintah agar bisa melaksanakan keberangkatan haji yang lancar.

Untuk diketahui, Raker yang dilakukan bersama dengan Kemenag ini menjadi Raker pertama Sigit seusai dilantik menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Perode 2024-2029.

“Kita rapat panja seperti ini tujuannya agar masyarakat dalam ibadah haji khususnya per orangan betul-betul mendapatkan kesan yang baik. Ini kan mengantre (mendatar kuota haji), panjang, jadi harus ada layanan haji yang baik,” tegasnya.

Tak hanya Sigit, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan haji 2024.

Istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaat haji lansia.

Atalia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaat hajinya paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.

Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.

“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” kata Atalia.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Kementerian Perhubungan hingga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah jadi tahun 1445 Hijriah.

Dalam rapat itu juga diagendakan pembahasan laporan keuangan penyelenggaraan Haji 2024 hingga isu-isu aktual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah soal layanan penyelenggaraan Haji 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu itu meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada setiap jemaah haji.

Sebab menurut dia, semua jemaah haji bukan hanya mengorbankan dana haji hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat haji namun juga harus menunggu waktu yang lama hingga kloter keberangkatan haji dibuka.

“Sehingga dengan demikian saya berharap harusnya jemaah haji harus mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah sesuai aturan regulasi pemerintah,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Kemenag membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sigit menegaskan dengan adanya rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP) hingga rapat pembahasan anggaran mengenai haji menjadi instrumen pengingat bagi pemerintah agar bisa melaksanakan keberangkatan haji yang lancar.

Untuk diketahui, Raker yang dilakukan bersama dengan Kemenag ini menjadi Raker pertama Sigit seusai dilantik menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI Perode 2024-2029.

“Kita rapat panja seperti ini tujuannya agar masyarakat dalam ibadah haji khususnya per orangan betul-betul mendapatkan kesan yang baik. Ini kan mengantre (mendatar kuota haji), panjang, jadi harus ada layanan haji yang baik,” tegasnya.

Tak hanya Sigit, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya juga ikut berkomentar soal layanan haji 2024.

Istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaat haji lansia.

Atalia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaat hajinya paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.

Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.

“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” kata Atalia.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Kementerian Perhubungan hingga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah jadi tahun 1445 Hijriah.

Dalam rapat itu juga diagendakan pembahasan laporan keuangan penyelenggaraan Haji 2024 hingga isu-isu aktual.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan pandangannya terkait kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji yang dianggap melunak.

Cak Imin menuturkan, masyarakat perlu mengawal hasil dari Pansus Haji tersebut agar ke depannya terdapat perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji.

“Makanya masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak melunak. Anggota Pansus harus menghormati nama baik DPR,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2024).

Lebih lanjut, politikus PKB ini menekankan agar DPR bisa menjaga nama baik, semua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat harus dijalankan secara konsisten.

“Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tegas Cak Imin.

Dia turut menyebut akan ada atensi tersendiri terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena telah mangkir tiga kali dari undangan Pansus Haji. Namun, tindaklanjutnya akan diserahkan kepada Pansus.

“Ya tentu, saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Namun demikian, Cak Imin tak menjawab pasti apakah hal ini akan dilanjutkan lagi di periode selanjutnya atau tidak, karena Pansuslah yang memiliki kewenangan tersebut.

“Saya nggak mengikuti ya pembahasan. Itu wewenang anggota Pansus,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 telah merampungkan hasil investigasi terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh pansus haji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 26 September 2024.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Pansus itu terdiri atas 30 orang, lanjut Nusron, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saat rapat berlangsung dicarilah titik temu antara 30 orang tersebut dan keputusan diambil dari mayoritas, sedangkan kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa.

“Tapi secara umum, secara overall oke. Tidak ada soal [intervensi],” tutur dia.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan perihal pelibatan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan itu hukum. Di DPR ituone thing, aparat penegak hukum ituanother thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum. Jangan campur aduk,” jelasnya.

Aparat hukum, kata dia, memiliki logikanya sendiri, sehingga tanpa ditekan pun aparat hukum akan jalan dengan sendirinya apabila memang sudah ada bukti dan laporan.

Kendati demikian, Nusron enggan menjawab tentang apakah ada atau tidaknya dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Dia hanya mengatakan tunggu sidang paripurna pada Kamis mendatang.

“Kita tunggulah besok hari Kamis ya. Nanti akan kita bacakan,” pungkasnya.

Ketidakpuasan Hasil Rapat Pansus Haji

Sementara itu, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Padahal, lanjut Marwan, dirinya yakin APH sebenarnya sudah paham tujuan Pansus Haji ini dibentuk. Namun, dalam hasil akhir rapat pansus sengaja tidak dibuat secara terang benderang.

“Meskipun disebut ada aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut peluang dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji oleh Menag Yaqut ini diteruskan kepada APH sangat minim sekali.

“Minim, tipis, tipis sekali. Jadi, ini saya kita perlu diketahui karena banyak intervensi dari kanan-kiri dan banyak kepentingan pribadi yang masuk di sini,” ucapnya.

Namun demikian, kesimpulan akhir dalam rapat internal Pansus Haji tersebut sudah final dan hanya tinggal mengetuk palu saja dalam rapat paripurna nanti.

“Tapi memang sangat tidak memuaskan dari sisi substansi yang selama ini didalami dan dicermati dalam Pansus itu,” tutup Marwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan tokoh Nahdlatul Lukman Edy dan Tokoh Muhammadiyah Sunanto dalam kesempatan diskusi di Jakarta.

"Saya melihat haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin, semua dikelola dengan sangat baik oleh Kementerian Agama, secara teknis tagline yang diusung “Haji Ramah Lansia” sangat luar biasa jemaah terlayani dengan baik,” ujar Cak Nanto, panggilan akrab Sunanto, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Cak Nanto melihat Kementerian Agama terus berupaya melakukan inovasi di setiap penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan bagi jemaah dalam beribadah, misal manasik haji dengan fiqih taysir, sesuai syariat tapi tidak memberatkan jemaah.

“Menurut saya semua sudah berjalan dengan sangat baik dan tidak perlu ada yang dikritisi apalagi dengan adanya pembentukan Pansus,” tambah Cak Nanto.

Pendapat serupa disampaikan Lukman Edy. Menurut dia, penyelenggaraan haji 2024 terbilang lancar dan sukses, terutama saat ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ini menunjukkan transformasi layanan haji sudah dirasakan jemaah haji, dan itu sangat baik.

“Tidak ada lagi jemaah yang terlantar atau menumpuk karena menunggu bus jemputan, seperti yang terjadi di Muzdalifah tahun lalu. Tahun lalu, banyak peserta haji yang kepanasan dan kelaparan imbas macetnya jalan menuju Mina,” sebut Lukman Edy.

Menurut Lukman Edy, tidak perlu ada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji yang mempersoalkan kepadatan di Mina dan pengalihan alokasi kuota tambahan. “Kedua permasalahan ini sebenarnya bukan menjadi persoalan krusial penyelenggaraan haji 2024 dan bisa didiskusikan secara internal untuk mencari solusi terbaik, tidak diperlukan pembentukan pansus haji,” ungkapnya.

Dia berpendapat, akan lebih bijak jika persoalan ibadah tidak dipolitisasi, karena sudah jelas larangan untuk politisasi agama. "Politisasi biasanya cenderung membawa keuntungan bagi pihak tertentu dengan menggulirkan berbagai isu negatif terhadap layanan haji,” tegas Lukman Edy.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji menyebutkan bahwa menteri agamalah yang mengatur alokasi kuota tambahan itu. Menag lalu mengalokasikan 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus. Pembagian tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU.

“Alokasi tersebut dengan pertimbangan Kemenag dan Kemenhaj Saudi, yakni berkaca pada wilayah Mina yang sangat terbatas, sementara jemaah Indonesia yang besar dan hanya ditempatkan di sektor 3 dan 4. Jemaah Indonesia harus berbagi tempat dengan jamaah Asia Tenggara lainnya termasuk China,” kata dia.

“Adapun sektor 1 dan 2 diperuntukkan bagi jemaah haji khusus. Sementara sektor 5 di wilayah Mina Jadid sudah tidak digunakan mengingat jarak yang sangat jauh ke Jamarat,” lanjutnya.

Hilman mengungkap dengan luas Mina yang terbatas, pihaknya tidak bisa membayangkan kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu kuota tambahan berjubel di tenda yang sempit. Apalagi dengan kuota reguler normal saja, tenda-tenda yang ditempati sudah penuh.

“Sehingga alasan keselamatan jiwa menjadi faktor utama Kemenag dan Kemenhaj Saudi menyetujui pembagian alokasi kuota tambahan dibagi secara merata. Mereka tak ingin karena gara-gara egoisme malah menjadi petaka,” terang Hilman. Ia menambahkan, Kemenag sudah mengupayakan layanan haji terbaik dengan menghadirkan berbagai inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula juga menilai aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. “Komunikasi politik yang tidak bagus sangat terlihat, di mana prosedur pembentukan Pansus Angket Haji terkesan buru-buru, seperti mengejar waktu. Padahal, saat proses ketuk palu, operasional pelaksanaan haji yang mau dievaluasi belum selesai,” ujar Zaenul Ula.

Bahkan ia menduga ada sesuatu yang tersembunyi karena adanya indikasi rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan secara politik. Zaenul Ula menegaskan, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dengan banyaknya inovasi yang telah berhasil dilakukan Kemenag patut diapresiasi. Tidak butuh Pansus Haji, sebab semua jemaah merasa terlayani dengan sangat baik dan dapat dikatakan penyelenggaraan ibadah haji terbilang sukses dan lancar.

“Kendati ada sejumlah permasalahan, namun tidak berdampak signifikan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan. Dapat pula dikatakan bahwa Pansus Haji merupakan agenda kepentingan politisasi pihak-pihak tertentu bukan sebagai aspirasi dari masyaraka,” tandasnya.

Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini telah memicu berbagai reaksi dan spekulasi di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak mendukung pembentukan pansus dengan alasan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan haji sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, ada juga yang menilai bahwa langkah ini lebih dipicu oleh kepentingan politik daripada keinginan untuk melakukan evaluasi yang obyektif. Diskusi publik ini sepakat menyuarakan Closing Statement “Stop Pansus Haji, Transformasi Layanan Haji Yes”.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang melibatkan banyak lembaga pemerintah meski sudah usai dengan mulus, tetapi tak membuat segelintir elite politik mengapresiasi.

Keberhasilan haji, secara umum, justru berbalas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024) lalu. Pansus ini diinisiasi langsung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, A Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.

Anggota DPR menyatakan, Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Setidaknya ada dua isu utama yang diangkat Pansus DPR terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, soal pembagian kuota tambahan. Kedua, terkait kepadatan tenda jamaah haji di Mina.

Sejak DPR RI membentuk Pansus tersebut, isu pembagian kuota haji tambahan sangat gencar digulirkan. Di bawah komando Cak Imin, para anggota DPR menduga Kemenag melanggar undang-undang tentang perhajian. Oleh karenanya, perlu dipansukan.

Namun, ada juga yang menyatakan Pansus tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, karena masalah haji tahun ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat rapat Panitia Kerja (Panja). Selain itu, masa kerja DPR RI Periode 2019-2024 juga tinggal dua bulanan lagi.

Karena itu, berbagai pihak pun menilai pembentukan Pansus Haji tersebut mengarah pada tujuan politis. Apalagi, hubungan Cak Imin dengan Gus Yaqut sedang tidak baik-baik saja. Cak Imin diduga tidak mengamini jika Gus Yaqut menjadi Menteri Agama lagi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dugaan itu, terindikasikan kuat dalam Mukernas PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024). Cak Imin sudah menyodorkan nama Waketum PKB Jazilul Fawaid untuk menjadi Menteri Agama. Hal ini disampaikan Cak Imin saat menyinggung soal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di Jamarat, Mina.

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," kata Cak Imin.

Padahal, pembangunan jamarat atau tempat lempar jumroh itu sendiri sepenuhnya merupakan kewenagan pemerintah Arab Saudi, bukan Kemenag. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa memaksa Arab Saudi untuk segera menambah luas area Mina, seperti pembangunan bertingkat. Memang semua rencana itu ada, tapi semua tergantung Kerajaan Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula melihat aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Pansus Angket Haji tahun ini.

Zaenul melihat seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 ini. Sebab, prosedur pembentukannya terkesan buru-buru. Seperti mengejar waktu. Sangat terlihat, bagi awam sekalipun.

Zainul juga melihat ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan. "Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP), Prof Abdul Mu'ti. Dia pun mengingatkan agar pembentukan Pansus Haji DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Karena, Prof Mu'ti melihat pelaksanaan haji tahun ini justru berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Prof Mu'ti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun menurut dia, pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

"Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Prof Mu'ti juga berharap pembentukan Pansus Haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis, seperti menyudutkan menteri agama ataupun Kemenag. "Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ucap dia.

Prof Mu'ti mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan Pansus Haji. Karena, pembentukan tersebut memang hak dari DPR RI.

Namun ia menggarisbawahi jika pembentukan Pansus demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, maka harus diapresiasi. "Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," kata dia.

Prof Mu'ti menambahkan, Pansus Haji harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada agenda-agenda pribadi yang berkaitan dengan persaingan politik antara menteri agama dengan sebagian anggota DPR.

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," jelas Prof Mu'ti.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin memlihat, wajar DPR membentuk Pansus Haji jika memang memiliki bukti yang valid adanya penyelewengan dana haji atau pelanggaran dalam penyelenggaraan haji oleh pihak pemerintah. Karena memang merupakan kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

"Namun apabila motivasinya adalah karena adanya kepentingan politik tertentu di luar dari tugas dan fungsi pengawasan, tentu kita sangat sayangkan. Sebab bisa saja penyelidikan dan investigasinya tidak objektif dan jadi salah fokus," ujar Kiai Jeje kepada Republika.co.id, Kamis (1/8/2024).

Dia pun tidak yakin...

Dalam realiasinya, ada sebanyak 53.863 jamaah haji Indonesia mengikuti skema murur yang diterapkan pemerintah. Dengan skema ini, jamaah haji pun banyak yang merasakan manfaatnya.

Sepeti yang dirasakan salah satu jamaah asal Banjarmasin, Walial Fatah (62 tahun). Sebelum berangkat ke Muzdalifah, ia dan istrinya berdiskusi dulu dengan ketua kloternya untuk murur.

Setelah diperiksa dokter, denyut jantung Fatah ternyata tidak normal. Sehingga, ia pun disarankan untuk mengikuti skema murur yang telah disiapkan Kemenag.

"Setelah diperiksa mau berangkat, diperiksa dokter denyut jantung saya, kemudian melihat riwayat penyakit saya, dia nyarankan harus ikut murur," ujar Fatah saat ditemui Republika.co.idsetelah tiba di Mina pada Rabu (19/6/2024) menjelang Subuh.

Den gan mengikuti murur, ia pun bersyukur tidak nyasar saat menuju ke Mina. Karena, setelah tiba di Muzdalifah ia hanya berdiam dan berdoa di dalam bus, lalu langsung berangkat ke Mina.

"Alhamdulillah kalau ikut murur yang jelas gak sampai nyasar gitu. Sebagian teman-teman banyak yang nyasar dari Arafah ke Mina, yang jalan kaki itu kan agak susah kalau banyak," ucap Fatah.

Untik mabit di Muzdalifah, jamaah haji Indonesia membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Namun, dengan skema murur Fatah bersama istrinya, Nurhaniwati (58 tahun) bisa melewatinya dengan mudah. Tenaganya ia simpan untuk melontar jumrah di Mina selama empat malam berturut-turut pada 10-13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah.

"Alhamdulillah lempar jumrah lebih lancar, dan lebih fokus beribadah," kata Fatah.

Skema murur ini memang diutamakan bagi jamaah Risiko Tinggi (Risti), Lanjut Usia (Lansia), dan disabilitas. Karena itu, Fatah dan istrinya berterima kasih kepada Kemenag yang telah menerapkan program murur ini.

"Jadi kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan adanya program murur ini," jelas Fatah.

#Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji:

1. Ekspor Bumbu Nusantara. Menurut Gus Yaqut, pada 2023 baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jamaah haji Indonesia. Tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton.

2. Pengiriman daging Dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan 0,5 kilogram, diperkirakan akan menjadi 15.000 pack.

Sementara daging kambing Dam lainnya, didistribusikan melalui Jam'iyyah Khairiyah, lembaga sosial di Makkah. "Ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun mendatang jumlahnya bisa ditingkatkan," kata Gus Yaqut.

3. Tahun ini, Indonesia mulai mengggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jamaah. Makanan itu didatangkan dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta boks yang tahun ini didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhannya bisa mencapai 5 - 6 juta boks.

"Makanan siap saji ini memenuhi cita rasa Nusantara," ucap Gus Men.

Lima inovasi haji 2024

1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Pendaftaran terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah.

2. Aplikasi Kawal Haji memberi ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.

3. Safari Wukuf Lansia Non Mandiri dan Disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Total, tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah.

4. Penggunaan International Patient Summary (IPS) atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS berisikan resume kesehatan jemaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur.

5. Penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jamaah yang sudah terbit visanya namun karena sesuatu hal batal/tunda, diinput oleh tim Kankemenag Kab/Kota ke Siskohat. Sehingga, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 H/2024 M berakhir. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, Arab Saudi sendiri sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221 ribu. Menurut Gus Yaqut, pada awal September 2024 mendatang, sudah akan dimulai pertemuan persiapan dan rapat dengan perusahaan penyedia layanan konsumsi maupun akomodasi.

Jakarta: Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kennedy Azis, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji untuk menyelesaikan carut marut permasalahan haji. Langkah politik itu bukan menyerang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

Politikus Partai Golkar itu membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Sebab, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Jhon menilai Kementerian Agama (Kemenang) terlalu melebarkan permasalahan. Padahal, carut marut permasalahan haji tidak ada kaitannya dengan NU.
"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," ungkap dia.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji. Sehingga, pengelenggaraan rukun Islam kelima itu bisa lebih baik.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," tegas dia.

John menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut. Mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

Dia menambahkan penyelenggaraan Haji 2024 dinilai banyak masalah. Seperti, pembagian kuota, perekrutan jamaah haji, pelaksanaan penerbangan ibadah haji yang terlambat lebih dari 10 jam, penginapan jemaah yang melebihi kapasitas, hingga mutu katering.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," ujar dia.

(ADN)