DJP Buka Suara Terkait Pemblokiran Rekening UD Pramono yang Tunggak Pajak Rp 670 Juta Halaman all
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 04/11/24 13:16 17463844
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.
Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.
SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).
Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.
"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.
Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.
"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.
#pajak #tunggakan-pajak #boyolali #peternak-sapi-perah #ud-pramono