Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah.

Pemblokiran rekening tersebut imbas dari adanya tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan bahwa pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Adapun penagihan pajak merupakan upaya menagih hak negara terhadap penunggak pajak/wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak pajak/wajib pajak.

"Artinya, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ujar Dwi kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Namun demikian, jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan penunggak pajak/wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka dilakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

Dwi menambahkan, terhadap kasus tersebut, saat ini telah dilakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," katanya.

Dalam upaya penegakan hukum, Dwi menegaskan bahwa DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kemenkeu termasuk hak-hak wajib pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Dwi menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan langkah mediasi dengan UD Pramono dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," tuturnya.

1.300 peternak sapi perah terancam gulung tikar

Akibat pemblokiran rekening UD Pramono itu, sebanyak 1.300 peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah.

Pasalnya, UD Pramono selama puluhan tahun berperan penting bagi peternak sapi perah untuk menyediakan pakan dan pembelian susu.

Namun, UD Pramono saat ini terpaksa menghentikan usahanya sementara waktu setelah rekeningnya diblokir karena tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Diberitakan sebelumnya, para peternak pun tidak tinggal diam. Ratusan peternak sapi perah di Boyolali pun mendatangi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024), untuk meminta klarifikasi masalah UD Pramono dan nasib mereka.

"Hari Jumat besok, (UD milik) Pak Pramono akan tutup. Makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi," kata Gito (56) warga Dukuh Rejosari, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo.

Gito menambahkan, aksi ini bertujuan untuk memastikan UD Pramono tidak ditutup, karena jika itu terjadi, 1.300 peternak sapi perah akan kehilangan pembeli utama dan bisa berujung pada kerugian besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

MEDAN, iNews.id - Petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita aset wajib pajak berupa satu unit mobil. Penyitaan dilakukan lantaran warga tersebut memiliki tunggakan pajak sebesar Rp60 juta.

Kepala KPP Pratama Medan Timur Iman Pinem mengatakan, penyitaan ini dilakukan setelah berbagai upaya penagihan sebelumnya tidak mendapat tanggapan yang baik dari wajib pajak. Prosesnya dilaksanakan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Medan Timur.

Iman mengaku pihaknya telah menjalankan semua prosedur sesuai dengan regulasi. Namun semua upaya persuasif yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

"Langkah penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penagihan sebelumnya berupa surat teguran dan surat peringatan yang tidak membuahkan hasil,” ujar Iman, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut mobil yang disita akan diamankan JSPN KPP Pratama Medan Timur. Aset tersebut diamankan dan wajib pajak diberi kesempatan untuk menyicil utang pajaknya.

"Jika tidak ada itikad baik untuk melunasi, mobil tersebut akan dilelang," katanya.

Menurutnya, kegiatan penyitaan dilakukan di lokasi wajib pajak dan diharapkan memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil dari lelang jika dilakukan, akan digunakan untuk melunasi tunggakan pajak wajib pajak.

"Langkah penyitaan diambil sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak yang patuh. Direktorat Jenderal Pajak akan terus menegakkan hukum perpajakan secara profesional," ucapnya.

Editor: Donald Karouw