Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan susu sapi dari peternak lokal bisa diserap dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini merespons terkait aksi peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur dan Boyolali Jawa Tengah yang membuang susu karena tak mampu di serap industri.

"MBG memang dirancang menyerap berbagai produk lokal, termasuk susu. Saat ini program dalam proses persiapan," kata Dadan pada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Dadan menjelaskan saat program ini dijalankan, kebutuhan susu akan meningkat. Selain itu, peternak lokal juga tak perlu khawatir lantaran pengadaan susu nantinya akan mengutamakan hasil panen dari peternak tanah air.

Dia mencontohkan, di Jawa Timur nanti akan dibutuhkan sebanyak 2 juta liter per hari untuk kebutuhan calon penerima program. Sementara di Jawa Tengah membutuhkan 1,8 juta liter per hari untuk ini.

"Jadi, jika program Makan Bergizi Gratis jalan, pasti ada new emerging market. Kebutuhan akan susu pasti meningkat," jelasnya.

Menurutnya kasus aksi yang terjadi di dua provinsi itu terjadi lantaran peternak sapi perah masih belum masuk rantai pasok MBG. Pasar susu dari peternak ini juga masih bergantung pada industri tertentu.

Sehingga, saat industri tak bisa menyerap produksi susu peternak, maka ada peternak memang berpotensi merugi.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500.000 liter susu segar.

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Musuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya. Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali menggelar aksi mandi susu pada Sabtu (9/11).

Aksi itu merupakan protes atas pembatasan kuota yang diterapkan di Industri Pengolahan Susu.

Para pengepul susu mengaku kecewa lantaran serapan susu dari sapi lokal berkurang.

Selain Boyolali, peternak dan pengepul di Pasuruan juga sempat melakukan aksi protes.

Mereka membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan pengiriman susu ke IPS.

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Dwi menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan langkah mediasi dengan UD Pramono dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," tuturnya.

1.300 peternak sapi perah terancam gulung tikar

Akibat pemblokiran rekening UD Pramono itu, sebanyak 1.300 peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah.

Pasalnya, UD Pramono selama puluhan tahun berperan penting bagi peternak sapi perah untuk menyediakan pakan dan pembelian susu.

Namun, UD Pramono saat ini terpaksa menghentikan usahanya sementara waktu setelah rekeningnya diblokir karena tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Diberitakan sebelumnya, para peternak pun tidak tinggal diam. Ratusan peternak sapi perah di Boyolali pun mendatangi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024), untuk meminta klarifikasi masalah UD Pramono dan nasib mereka.

"Hari Jumat besok, (UD milik) Pak Pramono akan tutup. Makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi," kata Gito (56) warga Dukuh Rejosari, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo.

Gito menambahkan, aksi ini bertujuan untuk memastikan UD Pramono tidak ditutup, karena jika itu terjadi, 1.300 peternak sapi perah akan kehilangan pembeli utama dan bisa berujung pada kerugian besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

Dewan Persusuan Nasional (DPN) memberikan gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Indonesia kepada Almarhum. Letjen TNI (Purn) Bustanil Arifin. Bustanil Arifin pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi era pemerintahan Soeharto.

Pemberian gelar tersebut diterima dan dihadiri oleh seluruh anak-anak Bustanil Arifin. Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana mengatakan pemberian gelar ini sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa mendiang selama menjabat sebagai Menteri Koperasi era orde baru. Adapun pemilihan hari ini, 10 Oktober bertepatan dengan hari lahirnya Bustanil Arifin.

"Sejak zaman Belanda sampai saat ini dari pengamatan yang dilakukan diperoleh suatu indikasi bahwa peternakan sapi perah rakyat, dan koperasi susu mengalami perkembangan secara signifikan terjadi di tahun 1978 atau dapat dikatakan bahwa tahun 1978 sebagai tonggak kemajuan usaha peternakan sapi perah rakyat, dan koperasi susu di tanah air kita. Yang bermula ketika Pak Bustanil Arifin diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Koperasi dan tetap merangkap sebagai Kepala Bulog," kata Teguh dalam acara Persembahan Gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Indonesia, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan langkah kebijakan pertama yang diambil Bustanil Arifin, yakni memutuskan industri pengelolaan susu untuk menyerap susu dari peternak sapi perah rakyat dengan tingkat harga antara Rp150-180 per liter. Sebelumnya, ada beberapa industri pengolahan susu yang menyerap susu peternak harga hanya Rp 60 per liter.

Dengan adanya kebijakan tersebut membuat kepastian pasar dan harga yang layak. Alhasil, dapat menggerakkan peternak sapi perah rakyat dan koperasi susu untuk bangkit.

Kebijakan tersebut disusul dengan kebijakan memberikan kredit murah dengan skim kredit 72/Kop dari BRI dan dijamin oleh Lembaga Jaminan Kredit Kopreradsi ( LJKK) yang didirikan oleh Ditjen Koperasi saat itu.

"Langkah berani dari Pak Bustanil Arifin terus menggelinding dan selanjutnya kebijakan dikukuhkan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian pada tahun 1983. Dalam SKB ini antara lain ditetapkan peraturan yang menetapkan ekualisasi di mana besaran impor susu oleh IPS dikaitkan dengan penyerapan susu segar melalui wadah koperasi/Koperasi Unit Desa," terangnya.

Lebih lanjut, hasil positif dalam pengembangan peternakan sapi perah dan wadah koperasi susu semakin diperkuat dengan payung hukum yang lebih tinggi levelnya dan semakin kokoh. Pada 1985, untuk semakin menjamin perkembangan peternakan sapi perah dan persusuan khususnya sapi perah rakyat dan koperasi susu, diterbitkan Inpres No. 2 tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan
Pengembangan Persusuan Nasional.

Dia menjelaskan dalam Intruksi Presiden tersebut secara jelas tersurat pengembangan persusuan ditujukan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi persusuan dalam negeri sehingga terjadi peningkatan produksi susu untuk mememnuhi permintaan dalam negeri, mengurangi impor, sekaligus meningkatkan pendapatan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak.

Berdasarkan catatan detikcom, di masa pemerintahan Soeharto, Bustanil menjadi Menteri Koperasi/Kepala Bulog pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 21 Maret 1988) dan Menteri Koperasi/Kepala Bulog Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988 - 17 Maret 1993).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Brasil akan memasok ratusan ribu sapi perah ke Indonesia. Ini setelah Kementerian Pertanian menggaet investasi sebesar Rp 4,5 triliun dari Brasil di sektor peternakan untuk menggenjot produksi susu dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Chapada Dos Guimaraes, Brasil. Pada pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group).

"MoU tersebut berisi komitmen kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri," jelas Amran dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (13/9).

Menuruntnya, melalui investasi ini Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan hanya impor semata. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, Indonesia harus bisa mengembangkan peternakan secara masif.

"Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan," kata Amran.

Pada pertemuan itu, Mentan Brasil Carlos Favaro menyebutkan pihaknya akan secepatnya datang ke Indonesia bersama beberapa pengusaha besar di sektor peternakan.

Dengan rencana datangnya para pengusaha tersebut ke Indonesia, diharapkan Indonesia-Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Indonesia.

Diketahui, Indonesia tengah berencana membangun megafarm dan melakukan impor sapi perah besar-besaran demi menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, Indonesia masih kekurangan pasokan susu dan daging. Di satu sisi, pemerintah ingin agar pasokan susu tidak berasal dari impor.

Sebab itu, pemerintah membuka partisipasi swasta untuk mengimpor sapi hidup karena masih kurangnya sapi indukan.

Sudaryono mengaku sudah ada komitmen dari sekitar 40 badan usaha yang akan mendatangkan sapi induk.

"Maka kita buka ruang Insya Allah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/9).