Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Kementerin PU Capai Rp 110,78 Triliun
Pada TA 2024, Kementerian PU menargetkan penggunaan PDN sebesar 95 persen dari pagu anggaran Rp 158,64 triliun. Halaman all
(Kompas.com) 08/11/24 13:30 17771474
KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen dari pagu anggaran TA 2024 sebesar Rp 158,64 triliun.
Hingga 5 November 2024, realisasi belanja PDN Kementerian PU telah mencapai sebesar Rp 110,78 triliun.
"Kami terus bekerja sama dengan stakeholders konstruksi Indonesia atau perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dan bahan-bahan lokal, guna sebanyak mungkin mengurangi impor," kata Menteri PU, Dody Hanggodo dikutip dari laman Kementerian PU, pada Jumat (8/11/2024).
Menurut dia, penggunaan PDN secara masif dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya bersama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal.
"Yang terpenting juga dari penggunaan produk dalam negeri adalah untuk menumbuhkan ekosistem jasa konstruksi infrastruktur dan bangunan untuk saling bersinergi dan kolaborasi terhadap pengembangan produk-produk jasa konstruksi," tukasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi, Abdul Muis mengatakan, komitmen penggunaan PDN terus dilakukan Kementerian PU salah satunya melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang juga masuk dalam rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2024.
Konstruksi Indonesia secara signifikan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia antara lain melalui Pameran Produk Lokal, Kemitraan dan Kolaborasi, Inovasi dan Teknologi serta Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM.
Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, industri konstruksi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PDN dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Penggunaan produk dalam negeri kami dorong dengan melalukan pengetatan izin pembelian produk impor melalui izin pejabat berwenang termasuk melalui izin Bapak Menteri untuk nilai pengadaan impor di atas Rp 1 miliar," pungkasnya.