JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono atau yang karib disapa Yongki membocorkan beberapa jalan tol yang akan dilelang pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jalan tol yang dimaksud adalah Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Bogor-Serpong via Parung, dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) sedang dilelang.

Sementara Tol Puncak telah masuk dalam tahapan pra-kualifikasi.

"Ada beberapa yang lagi kita kaji FS-nya. Nanti kalau sudah selesai, sudah siap tahun depan," ungkap Yongki usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

"Kita tunggu hasilnya dulu ya. Ada beberapa (proyek tol baru) di Jawa," lanjut Yongki.

Adapun lelang ulang Tol Getaci yang dilakukan pada awal tahun 2024 ini nihil pemenang.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk Tol Getaci, panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen pq perusahaan atau konsorsium.

Rencana awalnya, Tol Getaci sepanjang 206,65 kilometer membentang sampai Cilacap dan akan mulai dibangun pada akhir tahun 2022.

Hal serupa juga dialami oleh Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Padahal, pengumuman penetapan hasil pelelangan pengusahaan jalan tol ini terjadi pada 22 Mei 2024.

Hasilnya, setelah panitia pelelangan pengusahaan jalan tol selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium, ditetapkan bahwa PT Bangun Sarana Agung tidak lolos prakualifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mempersiapkan proses lelang proyek Jalan Tol Puncak. Di mana, saat ini tengah dilakukan pematangan studi kelayakan atau feasibility study.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono (Yongki) mengungkap bahwa proses pengembangan studi kelayakan itu ditargetkan dapat rampung pada 2025.

“Lagi kajian feasibility study, kajiannya selesai tahun depan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Apabila proses tersebut telah rampung dan dinilai memenuhi prasyarat, maka proyek tersebut bakal mulai langsung dilelang.

"Setelah itu [feasibility study selesai] dilelang,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang telah sejak lama mencanangkan pembangunan Tol Puncak. Di mana, jalan tol tersebut diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi.

Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. Sedangkan, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono membeberkan sejumlah proyek tol yang bakal dilelang di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tol tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang disinggung Triono adalah Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menurut Triono saat ini progres lelang tol tersebut sudah masuk tahap prakualifikasi.

"Sekarang ada tol Gilimanuk-Mengwi yang lagi proses prakualifikasi. Terus mudah-mudahan ini lagi sedang exercisetarget kita mudah-mudahan di pemerintahan yang baru awal, kita bisa melaksanakan Getaci, Gedebage-Tasik itu kita kerjakan," katanya di Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Untuk proyek tol yang baru ada beberapa dalam proses lelang, misalnya Tol Bogor-Serpong via Parung yang tinggal memasuki penetapan pemenang. Dalam waktu dekat juga akan dilelang Tol Sentul Selatan-Karawang.

"Jalan tol Bogor-Serpong via Parung Ini udah proses lelang tinggal penetapan pemenang. Terus juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kita coba akan kerjakan yang Sentul Selatan-Karawang Barat. Jadi ini kalau saya bilang Bogor-Sepong sisi barat, yang sisi timurnya namanya Sentul Selatan-Karawang Barat," ujarnya.

Adapun nilai proyek Tol Bogor-Serpong adalah sekitar Rp 8,9 triliun untuk proyek tol sepanjang 31,12 km. Sementara Tol Sentul Selatan-Karawang Barat adalah Rp 33,3 triliun untuk proyek sepanjang 60,36 km.

Triono menargetkan proses lelang tersebut selesai dan dieksekusi tahun 2025. Terkait Tol Dalam Kota Bandung, Triono menyebut proyek tersebut bakal lanjut dan sedang dilakukan tahap feasibility study.

"Fix lanjut, cuma nanti ada trase-trase yang perbaikan-perbaikan dari trase yang lama," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo memaparkan sederet program pembangunan infrastruktur sesuai Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU telah menyiapkan strategi Quick Wins yang berfokus terhadap keberlanjutan pembangunan.

Hal itu dimulai dari program utama Prabowo di bidang ketahanan pangan, air, dan energi.

"Kami akan menuntaskan beberapa proyek bendungan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, serta melanjutkan revitalisasi sarana pendidikan sekolah atau madrasah," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kamis (7/11/2024), dikutip dari laman Kementerian PU.

Selain itu, Kementerian PU juga akan melanjutkan berbagai program strategis untuk mendukung program unggulan lainnya seperti Giant Sea Wall, Ibu Kota Nusantara (IKN), konektivitas, pasar rakyat, air minum, sanitasi, sarana olahraga, penataan kawasan, dan sarana kesehatan.

"Kami juga akan melanjutkan pembangunan food estate yang akan dikembangkan di berbagai daerah. Dan selebihnya, juga akan melanjutkan peresmian serta proyek-proyek prioritas di IKN," terangnya.

Lanjut Dody, dalam menyukseskan implementasi Asta Cita tersebut, Kementerian PU siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder bidang infrastruktur termasuk dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya infrastruktur yang adil, merata, dan berorientasi kepada rakyat.

"Kami siap mendukung dan melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Melalui pelaksanaan program-program yang mendukung swasembada pangan, energi, dan air," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen dari pagu anggaran TA 2024 sebesar Rp 158,64 triliun.

Hingga 5 November 2024, realisasi belanja PDN Kementerian PU telah mencapai sebesar Rp 110,78 triliun.

"Kami terus bekerja sama dengan stakeholders konstruksi Indonesia atau perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dan bahan-bahan lokal, guna sebanyak mungkin mengurangi impor," kata Menteri PU, Dody Hanggodo dikutip dari laman Kementerian PU, pada Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, penggunaan PDN secara masif dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya bersama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal.

"Yang terpenting juga dari penggunaan produk dalam negeri adalah untuk menumbuhkan ekosistem jasa konstruksi infrastruktur dan bangunan untuk saling bersinergi dan kolaborasi terhadap pengembangan produk-produk jasa konstruksi," tukasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi, Abdul Muis mengatakan, komitmen penggunaan PDN terus dilakukan Kementerian PU salah satunya melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang juga masuk dalam rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2024.

Konstruksi Indonesia secara signifikan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia antara lain melalui Pameran Produk Lokal, Kemitraan dan Kolaborasi, Inovasi dan Teknologi serta Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, industri konstruksi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PDN dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Penggunaan produk dalam negeri kami dorong dengan melalukan pengetatan izin pembelian produk impor melalui izin pejabat berwenang termasuk melalui izin Bapak Menteri untuk nilai pengadaan impor di atas Rp 1 miliar," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dinyatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dody mengibaratkan Kementerian PU sebagai “tukang” bagi Kementan untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sectornya adalah Pak Menteri Pertanian,” kata Dody saat konferensi pers di Gedung A Kementan, Jumat.

Dody mengatakan, Kementerian PU akan mendukung penuh yang menjadi target Kementan.

“Yang otomatis target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran (Rakabuming Raka), swasembada pangan dalam empat atau lima tahun mendatang,” tutur Dody.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan bahwa akan ada pemaksimalan infrastruktur pertanian di 12 provinsi yang disasar pertama guna mempercepat swasembada pangan.

“(Ada) 12 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa target Indonesia adalah mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Nah, tanpa (Kementerian) PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang dioptimalisasi, sawah yang dicetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU,” kata Amran.

Amran menyatakan, Kementerian PU akan membantu dalam produksi air di lahan-lahan pertanian.

Sementara itu, tugas Kementan menyediakan perbantuan subsidi benih, subsidi pupuk, dan alat mesin pertanian.

“Sehingga pergerakan kami efektif. Jangan sampai terjadi, (Kementerian) PU bekerja di Aceh, kami bekerja di Papua atau Kalimantan,” kata Amran.

“Sekarang kami membentuk tim, satu tim, satu kesatuan, untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang ada adalah visi Presiden, yang kita jalankan sekarang. InsyaAllah akan swasembada dalam waktu singkat,” tutur Mentan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.