Wacana Pemprov DKI Gratiskan Sekolah Swasta Imbas Banyaknya Pendatang
Pemprov DKI Jakarta mewacanakan menggratiskan sekolah swasta tertentu agar seluruh warga yang tak diterima di sekolah negeri bisa bersekolah gratis. Halaman all
(Kompas.com) 06/07/24 09:40 9835958
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) sedang mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Wacana sekolah gratis ini sebenarnya telah diutarakan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, yang mendesak Pemprov agar memberikan sekolah gratis, baik di negeri maupun di swasta.
Baco mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.
"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujar Baco, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Dua bulan berlalu setelah desakan DPRD itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan soal kebijakan tersebut yang masih dalam tahap diskusi.
Jakarta kekurangan sekolah
Heru mengatakan, permasalahan kurangnya kuota bangku sekolah negeri di Jakarta bakal terus terjadi, mengingat banyaknya pendatang yang setiap tahun masuk DKI Jakarta.
Menurut Heru, perpindahan warga ke Jakarta sudah terjadi sejak sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka.
"Saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapan pun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Heru tak menampik diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi dalam PPDB di Jakarta untuk memudahkan setiap siswa bisa masuk sekolah negeri.
"Kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta, itu problem," kata Heru.
Tak bisa larang
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S. Petugas membantu orang tua murid melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Posko Pelayanan PPDB, Jakarta, Senin (10/6/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sebanyak 12 posko pelayanan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran PPDB di Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./rwa."Ada anaknya yang dititipin ke omnya di Jakarta, ada anak yang dititipin ke tantenya masukin ke KK-nya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di Jakarta," kata Heru.
Sementara di satu sisi, Heru tidak bisa melarang warga luar daerah untuk menyekolahkan anaknya karena ingin mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik di Jakarta.
"Wajar sebagai orangtua, dan itu wajar sebagai anak-anak mendapat hak pendidikan. Saya tidak bisa melarang itu," ucapnya.
Kebijakan sekolah gratis
Atas permasalahan ini, Heru menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama anggota dewan di DPRD DKI Jakarta tengah berupaya menggandeng sekolah swasta.
"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru.
Apabila kebijakan itu berjalan, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.
"Kan dengan hingar bingar KJP segala macem ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta (agar) sekolah gratis, itu sedang dibahas," kata dia.
Heru berharap, wacana sekolah swasta gratis dapat segera terealisasi agar orangtua yang putra-putrinya tidak bersekolah di satuan pendidikan negeri, tak terbebani oleh biaya.
"Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macam," imbuhnya.
Minta daerah penyangga bangun sekolah berkualitas
Wacana sekolah gratis serta penyelesaikan masalah titip KK tersebut dapat teratasi dengan kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Heru mengatakan, persoalan numpang KK dapat selesai jika kualitas sekolah di luar Jakarta merata atau setara Jakarta.
"Saya minta teman-teman di kabupaten, kota di sekitar (daerah penyangga) Jakarta, (agar) memfasilitasi pendidikan yang baik dan fasilitas kesehatan yang baik," ucap dia.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu meminta Pemda membangun sekolah berkualitas agar masyarakat daerah penyangga tidak perlu datang ke Jakarta.
"Harus ada kolaborasi dengan Menteri Pendidikan, Kementrian Dalam Negeri, juga Kepala Daerah untuk bangun sekolah berkualitas dengan Jakarta," ucapnya.
Dengan kerja sama yang dibangun Jakarta dengan daerah penyangga, lanjut Heru, wacana sekolah swasta gratis dapat teralisasikan.