JAKARTA, KOMPAS.com - Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.

Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).

"Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam," kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).

Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.

"Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar," kata dia.

Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.

Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan," katanya.

Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.

"Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami)," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.

Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.

"Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan," paparnya.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.

Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.

Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.

Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.

Bukan untuk kalangan mampu

Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.

Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi oleh Pemprov dan DPRD.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

Klasifikasi sekolah

Karena sasarannya anak-anak ekonomi kelas menengah ke bawah, klasifikasi sekolah swasta gratis juga perlu dipetakan di kawasan yang padat penduduk.

Pemprov dan DPRD akan memastikan di kawasan itu tidak banyak orangtua dari kalangan mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya. Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas," ucapnya.

Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah. Sekolah swasta "high class" dipastikan tak ikut kerja sama.

Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.

"Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.

Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.

Penerima dana BOS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Purwosusilo mengatakan, target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3, bukan klaser 4 dan 5.

Sekolah swasta klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elite, tidak termasuk dalam program ini.

Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.

Kemudian, peserta didik memiliki NIK Jakarta dan jumlah peserta didik di sekolah tersebu minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS.

Selain itu, telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.

"Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12," kata Purwo.

Total anggaran

DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah Rp 2,3 triliun.

Jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.

"Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga," ujar Ima.

Ia mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.

Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.

"Jadi kami lebih memprioritaskan untuk keperluan sekolah," kata Ima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, siswa penerima program sekolah swasta gratis juga akan mendapatkan bantuan biaya perlengkapan sekolah.

"Itu (yang dapat bantuan biaya perlengkapan sekolah) untuk yang memang dia terdaftar sebagai yang golongan tidak mampu," jelas Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

Ima mencontohkan, jika sekolah swasta memiliki kuota peserta didik 200 dan yang dibiayai pendidikan gratis ada 100 siswa, maka hanya 100 siswa tersebut yang berhak mendapatkannya.

"Berarti beli seragam dan lain-lain memang 100 siswa tersebut. Jadi bukan 200 orang yang ada di sekolah swasta. Kalau yang mampu pasti bayar," ucapnya.

Ima menegaskan, sekolah swasta gratis ini ditujukan untuk anak-anak kurang mampu yang sulit mengenyam pendidikan karena tak memiliki biaya.

"Yang kami targetkan adalah anak-anak yang memang tidak mampu. Kalau anak mampu ya sudah dibiayai orangtuanya, yang kurang mampu jadi prioritas," imbuh dia.

Karena itu, siswa dari keluarga mampu tetap harus membayar biaya pendidikan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

"(Yang mampu) tetap bayar, hanya yang tidak mampu kami akomodir. Banyak yang kondisinya putus sekolah, yang ijazahnya tertahan itu yang diakomodir," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.

Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Ima mengatakan, kajian sekolah swasta gratis sudah digodok sejak dua tahun terakhir di Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan Jakarta.

"Kenapa kami usulkan sekolah gratis di swasta? Karena banyak anak-anak yang ketika dia zonasi tidak dapat sekolah, usia kurang, mereka masuk swasta tak dapat KJP," ucapnya.

Karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah, anak-anak kurang mampu yang bersekolah di swasta tidak memiliki biaya untuk menebus ijazah.

"Akhirnya yang terjadi adalah mereka putus sekolah, nunggak, ijazah tertahan, ini yang harus diubah," ucapnya.

Ima mengatakan, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan untuk merinci sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk ikut program sekolah swasta gratis ini.

"Yang pasti, sekolah tersebut harus menjamin walau ada anak (biaya) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak. Jadi, tidak membedakan siswa," kata dia.

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.

"Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan," paparnya.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo menuturkan, sekolah swasta yang high class tidak ikut dalam kerja sama program sekolah swasta gratis pada 2025.

"Sekolah gratis itu kami bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Sekolah swasta kelas atas tidak menjadi sasaran Pemprov karena peserta didiknya berasal dari keluarga mampu.

"Kan yang mau kami bantu bukan anak-anak yang seperti itu kan, ya," imbuh dia.

Pemprov Jakarta bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.

"Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak terima BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut," ucap dia.

Selain itu, jumlah peserta didik sekolah swasta yang diajak kerja sama dengan Pemprov harus memiliki minimal 60 siswa-siswi.

"Memang regulasi BOS-nya begitu kan ya. Terus sekolah itu menyelenggarakan proses belajar mengajar hadirnya kelas yang tidak terputus," kata Purwo.

Proses belajar mengajar yang tidak terputus mengartikan kelengkapan kelas mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Kalau SD ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya, SMP berarti 7, 8, 9 ada, SMA kelas 10, 11, 12 ada. Berarti sekolah-sekolah yang menengah sama yang ke bawah," ujar dia.

Sejauh ini, Pemprov bersama DPRD masih terus mengkaji program sekolah swasta gratis yang rencananya akan dimulai pada Juli 2025.

"Kajiannya untuk menentukan besaran, penyalurannya pakai apa, pelaksanaan, termasuk detail sekolah sasaran. Kalau sudah goal maka dibuat Pergub dan turunan secara teknisnya," kata Purwo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekolah gratis yang akan berkerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi di Gedung DPRD Jakarta, Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta.

Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.

"Enggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS," ucap dia.

Di sisi lain, kata Budi, ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite.

"Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucapnya.

Adapun berkait anggaran, DPRD Komisi E dan Disdik telah menyepakati bahwa anggaran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dialihkan untuk program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan pada 2025.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau Disdik agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis.

Sebab, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program, tetapi tidak mengutamakan kegiatan belajar mengajar.

"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," ujar Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai memetakan sekolah-sekolah swasta yang nantinya akan ikut diikutsertakan dalam program sekolah swasta gratis.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, sekolah swasta yang akan digratiskan bukan sekolah elite yang biasa diisi anak-anak dari keluarga mampu.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Dinas Pendidikan Jakarta tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama.

Dalam hal ini, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

Tidak terima dana BOS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, 405 sekolah swasta yang tidak ikut melaksanakan kebijakan sekolah gratis adalah sekolah yang selama ini tidak mendapat penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOS).

"Jadi, memang sudah mandiri, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," imbuh Budi Budi kepada wartawan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sekolah dengan grade tinggi juga tidak akan ikut diajak kerja sama oleh Pemprov. Salah satunya sekolah swasta tersebut yakni Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia.

"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi. Jadi, sekolah swasta yang seperti itu, kami tidak akan masukkan (dalam rencana biaya sekolah gratis)," ujar Budi.

Gandeng ribuan sekolah kerjasama

Meski begitu, kata Budi, masih ada sekitar 1.000-an sekolah swasta yang akan diajak kerja sama untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.

"Ada, cukup banyak (sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan), nanti kami cek datanya. Ada sampai 1.000 (sekolah swasta)," ujar dia.

Budi mengatakan, Disdik hingga kini masih menyusun naskah akademik terkait program biaya sekolah swasta gratis.

Naskah akademik itu akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga atau instansi termasuk Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk mendapatkan persetujuan.

"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kami sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," imbuh Budi.

Budi berharap, wacana sekolah swasta gratis itu akan bisa direalisasikan pada akhir tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, terdapat 405 sekolah swasta di Jakarta yang tidak masuk dalam kategori sekolah bebas biaya alias gratis.

Budi mencontohkan, salah satu sekolah swasta tersebut yakni Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia yang termasuk sekolah swasta grade tinggi.

"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi. Jadi, sekolah swasta yang seperti itu, kami tidak akan masukkan (dalam rencana biaya sekolah gratis)," ujar Budi kepada wartawan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Sekolah swasta yang tidak ikut melaksanakan kebijakan sekolah gratis adalah sekolah yang selama ini tidak mendapat penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOS).

"Jadi, mereka memang sudah mandiri, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Sementara itu, kata Budi, ada sekitar 1.000 sekolah swasta yang akan diajak kerja sama untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.

"Ada, cukup banyak (sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan), nanti kami cek datanya. Ada sampai 1.000 (sekolah swasta)," ujar dia.

Budi mengatakan, Disdik hingga kini masih menyusun naskah akademik terkait program biaya sekolah swasta gratis.

Naskah akademik itu akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga atau instansi termasuk Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk mendapatkan persetujuan.

"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kamu sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," imbuh dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Untuk pendataan itu, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok wacana penyediaan sekolah swasta gratis untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.

Dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta, Pemprov membuka peluang bagi siswa dari latar belakang ekonomi ke bawah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Jika kebijakan ini terlaksana, para calon siswa yang diterima di sekolah swasta akan dibebaskan dari biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal hingga iuran lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya untuk memperluas akses pendidikan agar wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Jakarta terpenuhi.

Terhalang biaya

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menuturkan, adanya program sekolah swasta gratis ini karena mempertimbangkan wajib belajar 12 tahun.

Jhonny menilai banyak anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta belum bisa merasakan wajib belajar 12 tahun karena terhalang biaya sekolah.

"Fakta di lapangannya, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," papar Jhonny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Johnny mengatakan, banyak warga tidak mampu justru menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

Di sisi lain, sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga berada. Karena itu ia menilai pendidikan di Jakarta belum merata.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucapnya.

Anggaran masih didiskusikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sejauh ini anggaran yang akan digunakan untuk kebijakan sekolah swasta gratis masih terus didiskusikan Pemprov dan DPRD.

"Anggaran akan kami diskusikan, kajian (naskah akademis) sedang proses. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

Namun, tidak semua sekolah swasta bekerja sama dan hanya ada beberapa murid yang baru mendapatkan bantuan tersebut.

Karena itu, menurut Budi, pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis agar pendidikan di Jakarta merata dan dapat menjamin program wajib belajar 12 tahun.

"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat (anak) di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," kata dia.

Klafisikasi sekolah

Soal klafisikasi sekolah swasta gratis, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujar Baco, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Berkait dengan usulan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pendataan itu, kata Heru, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah meminta rekomendasi Kemendikbud Ristek mengenai rencana implementasi kebijakan untuk menggratiskan biaya sekolah swasta.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut bahwa hal tersebut dilakukan berbarengan dengan pendataan sekolah swasta terkait oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang bisa kita berikan gratis,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Namun demikian, dia menyiratkan bahwa rencana tersebut tidak akan mencakup seluruh sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta bakal memprioritaskan program tersebut bagi sekolah swasta dan masyarakat kurang mampu.

“Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengupayakan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan sekolah gratis,” tukas Heru Budi.

Berdasarkan catatanBisnis, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji aturan sekolah swasta gratis bersama DPRD.

Heru Budi menyebut bahwa pembiayaan sektor pendidikan dalam APBD DKI Jakarta saat ini telah melebihi batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

“Anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Sekarang [anggaran pendidikan] 23% [dari APBD], artinya DKI melebihi apa yang ditetapkan di dalam undang-undang,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, dia berharap agar para peserta didik di DKI Jakarta, terutama dari sekolah swasta, dapat mengenyam pendidikan tanpa biaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah meminta rekomendasi Kemendikbudristek mengenai wacana sekolah swasta gratis.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut bahwa hal tersebut dilakukan berbarengan dengan pendataan sekolah swasta terkait oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang bisa kita berikan gratis,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Namun demikian, dia menyiratkan bahwa rencana tersebut tidak akan mencakup seluruh sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Pemprov DKI bakal memprioritaskan program tersebut bagi sekolah swasta dan masyarakat kurang mampu.

“Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengupayakan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan sekolah gratis,” tukas Heru Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji aturan sekolah swasta gratis bersama DPRD.

Heru Budi menyebut bahwa pembiayaan sektor pendidikan dalam APBD DKI Jakarta saat ini telah melebihi batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

“Anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Sekarang [anggaran pendidikan] 23% [dari APBD], artinya DKI melebihi apa yang ditetapkan di dalam undang-undang,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, dia berharap agar para peserta didik di DKI Jakarta, terutama dari sekolah swasta, dapat mengenyam pendidikan tanpa biaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeklaim bahwa biaya sekolah siswa swasta dapat mencapai belasan kali lipat lebih besar dibandingkan biaya sekolah siswa negeri.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, dalam sidang lanjutan gugatan SD-SMP negeri dan swasta gratis di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/8/2024).

"Ini untuk ilustrasi saja, kalau memenuhi standar pelayanan minimal di negeri per siswa Rp 24,9 juta. Di sekolah swasta bisa berlipat-lipat dan mencapai Rp 200 juta per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana," kata Amich di hadapan majelis hakim.

"Yang bisa menjangkau ini (biaya sekolah swasta semahal itu) tentunya anak-anak dari keluarga yang kaya. Kalau pemerintah atau APBN harus juga menanggung bagian yang seperti ini, ada isu juga soal keterbatasan anggaran," ujar dia melanjutkan.

Pemerintah, ujar Amich, saat ini mengutamakan siswa-siswi dari keluarga tidak mampu yang masih belum berkesempatan menempuh sekolah bahkan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Ia menyebutkan, prinsip dalam alokasi anggaran pendidikan yang disusun pemerintah yakni sepanjang memenuhi standar pelayanan minimal dan sejauh ini dianggap telah relatif cukup.

"Yang tidak mencukupi adalah beban-beban lain di luar standar pelayanan minimal, (misalnya) kegiatan ekstrakurikuler, study visit, itu yang sekolah sebagian dari mereka memungut biaya kepada orang tua," kata Amich.

Itu pula alasan yang membuat pemerintah menganggap penggratisan seluruh sekolah swasta tidak realistis.

Sebab, sekolah-sekolah swasta dinilai memiliki standar tertentu untuk pembiayaan yang mereka sebut sebagai sekolah dengan karakter keunggulan

Sebagian sekolah swasta, misalnya, menerapkan kurikulum internasional dan sejumlah kegiatan ekstrakuliker yang berdampak pada pembengkakan biaya studi di luar standar pelayanan minimal yang tidak bisa dicakup oleh APBN.

"Keunggulan-keunggulan yang khas pada sekolah-sekolah swasta ini adalah preferensi sekolah swasta dan orangtua murid yang ingin menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang menurut mereka standarnya bagus dan sesuai aspirasi mereka, orangtua yang umumnya dari keluarga mampu, keluarga kaya," kata Amich.

"Sebagian dari mereka tidak mau menerima BOS (bantuan operasional sekolah)," ucap dia.

Dalam uji materi di MK ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut mereka, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.