JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak semua warga kelas menengah ke bawah di Jakarta rupanya mendukung program sekolah swasta gratis. Ada hal yang menghantui mereka.

Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) misalnya.

Ia sebenarnya lebih memilih agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilanjutkan dibandingkan anggarannya dialihkan ke program sekolah swasta gratis.

"Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada," ungkap Dian saat dijumpai Kompas.com di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024).

Sebab, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah, bahkan bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan gizi anak.

Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.

Wulan sungguh merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.

"Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang," ujar Wulan.

Pilihan kembali bekerja pun sulit bagi Wulan dan sang suami. Pasalnya mereka terbentur dengan aturan banyak perusahaan soal batas atas usia kerja.

Dian berharap, kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tetap mendapatkan KJP.

"Penginnya berjalan beriringan sih ya," kata dia.

Sang suami yang hanya bekerja sebagai pedagang, tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Baik Dian atau Wulan mengaku, belum mengetahui secara persis seluk beluk program sekolah swasta gratis yang diwacanakan akan berlaku pada tahun ajaran baru Juni 2025.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan bagus," kata Dian.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta bersama DPRD Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.

Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.

Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.

Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis ini pun telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.

Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.

"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo menuturkan, sekolah swasta yang high class tidak ikut dalam kerja sama program sekolah swasta gratis pada 2025.

"Sekolah gratis itu kami bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Sekolah swasta kelas atas tidak menjadi sasaran Pemprov karena peserta didiknya berasal dari keluarga mampu.

"Kan yang mau kami bantu bukan anak-anak yang seperti itu kan, ya," imbuh dia.

Pemprov Jakarta bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.

"Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak terima BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut," ucap dia.

Selain itu, jumlah peserta didik sekolah swasta yang diajak kerja sama dengan Pemprov harus memiliki minimal 60 siswa-siswi.

"Memang regulasi BOS-nya begitu kan ya. Terus sekolah itu menyelenggarakan proses belajar mengajar hadirnya kelas yang tidak terputus," kata Purwo.

Proses belajar mengajar yang tidak terputus mengartikan kelengkapan kelas mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Kalau SD ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya, SMP berarti 7, 8, 9 ada, SMA kelas 10, 11, 12 ada. Berarti sekolah-sekolah yang menengah sama yang ke bawah," ujar dia.

Sejauh ini, Pemprov bersama DPRD masih terus mengkaji program sekolah swasta gratis yang rencananya akan dimulai pada Juli 2025.

"Kajiannya untuk menentukan besaran, penyalurannya pakai apa, pelaksanaan, termasuk detail sekolah sasaran. Kalau sudah goal maka dibuat Pergub dan turunan secara teknisnya," kata Purwo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo mengatakan, sekolah-sekolah di Jakarta yang ikut dalam program sekolah swasta gratis 2025 tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa.

"Konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Dalam program sekolah swasta gratis 2025, biaya pendidikan termasuk ke dalam bantuan sosial pertama.

"Bantuan sosial berikutnya adalah bantuan biaya personal, yang ditujuannya untuk memastikan anak itu sekolah," tuturnya.

Biaya personal diberikan untuk siswa kurang mampu yang sebelumnya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gunanya biaya personal ini untuk membeli seragam serta alat tulis.

"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucapnya.

Untuk klasifikasi sekolah, Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.

"Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut," ucapnya.

Karena itu, sekolah swasta yang grade tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.

"Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster, kalster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," imbuh dia.

Sebelumnya, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas dalam APBD 2025.

"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekolah gratis yang akan berkerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi di Gedung DPRD Jakarta, Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta.

Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.

"Enggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS," ucap dia.

Di sisi lain, kata Budi, ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite.

"Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucapnya.

Adapun berkait anggaran, DPRD Komisi E dan Disdik telah menyepakati bahwa anggaran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dialihkan untuk program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan pada 2025.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau Disdik agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis.

Sebab, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program, tetapi tidak mengutamakan kegiatan belajar mengajar.

"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," ujar Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal mengalihkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke program sekolah swasta gratis pada 2025.

"(Anggaran) untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah swasta gratis). Juli tahun ajaran baru," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Budi menuturkan, DPRD Komisi E juga mendukung kebijakan ini dan anggaran pun cukup tersedia untuk pemenuhan sekolah swasta gratis di tahun 2025.

"(Total anggaran) masih kami dalami, angkanya sudah bisa meng-cover semua dari anggaran KJP itu," papar dia.

Meski anggaran masih belum final, kata Budi, Disdik telah melakukan klasifikasi sekolah yang akan diajak kerja sama.

Totalnya, ada 2.900 sekolah swasta se-Jakarta dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang akan digandeng Pemprov.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895, yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi.

Budi menjelaskan, sekolah swasta yang tidak diajak dalam program ini adalah sekolah yang memiliki grade paling tinggi.

"Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau Disdik agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis.

Sebab, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program, tetapi tidak mengutamakan kegiatan belajar mengajar.

"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," ujar Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai memetakan sekolah-sekolah swasta yang nantinya akan ikut diikutsertakan dalam program sekolah swasta gratis.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, sekolah swasta yang akan digratiskan bukan sekolah elite yang biasa diisi anak-anak dari keluarga mampu.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Dinas Pendidikan Jakarta tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama.

Dalam hal ini, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

Tidak terima dana BOS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, 405 sekolah swasta yang tidak ikut melaksanakan kebijakan sekolah gratis adalah sekolah yang selama ini tidak mendapat penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOS).

"Jadi, memang sudah mandiri, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," imbuh Budi Budi kepada wartawan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sekolah dengan grade tinggi juga tidak akan ikut diajak kerja sama oleh Pemprov. Salah satunya sekolah swasta tersebut yakni Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia.

"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi. Jadi, sekolah swasta yang seperti itu, kami tidak akan masukkan (dalam rencana biaya sekolah gratis)," ujar Budi.

Gandeng ribuan sekolah kerjasama

Meski begitu, kata Budi, masih ada sekitar 1.000-an sekolah swasta yang akan diajak kerja sama untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.

"Ada, cukup banyak (sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan), nanti kami cek datanya. Ada sampai 1.000 (sekolah swasta)," ujar dia.

Budi mengatakan, Disdik hingga kini masih menyusun naskah akademik terkait program biaya sekolah swasta gratis.

Naskah akademik itu akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga atau instansi termasuk Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk mendapatkan persetujuan.

"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kami sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," imbuh Budi.

Budi berharap, wacana sekolah swasta gratis itu akan bisa direalisasikan pada akhir tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, terdapat 405 sekolah swasta di Jakarta yang tidak masuk dalam kategori sekolah bebas biaya alias gratis.

Budi mencontohkan, salah satu sekolah swasta tersebut yakni Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia yang termasuk sekolah swasta grade tinggi.

"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi. Jadi, sekolah swasta yang seperti itu, kami tidak akan masukkan (dalam rencana biaya sekolah gratis)," ujar Budi kepada wartawan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Sekolah swasta yang tidak ikut melaksanakan kebijakan sekolah gratis adalah sekolah yang selama ini tidak mendapat penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOS).

"Jadi, mereka memang sudah mandiri, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Sementara itu, kata Budi, ada sekitar 1.000 sekolah swasta yang akan diajak kerja sama untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.

"Ada, cukup banyak (sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan), nanti kami cek datanya. Ada sampai 1.000 (sekolah swasta)," ujar dia.

Budi mengatakan, Disdik hingga kini masih menyusun naskah akademik terkait program biaya sekolah swasta gratis.

Naskah akademik itu akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga atau instansi termasuk Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk mendapatkan persetujuan.

"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kamu sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," imbuh dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Untuk pendataan itu, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Berkait pendataan itu, kata Heru, Pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo menyampaikan, wacana program sekolah swasta gratis di Jakarta masih terus dikaji.

Ia belum bisa memastikan sekolah swasta yang bakal bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merealisasikan kebijakan ini.

Selain itu, Disdik juga masih mengkaji konsep serta anggaran untuk merealisasikan wacana sekolah swasta gratis.

"Iya makanya sekarang ini sedang kajian, sedang pendalaman, nanti ada waktunya akan disampaikan, tentunya ada dong kriterianya ya," jelas Purwo, Rabu (31/7/2024).

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendesak Pemprov agar memberikan sekolah gratis, baik di negeri maupun di swasta.

Baco mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo menyampaikan, wacana program sekolah swasta gratis di Jakarta masih terus dikaji.

Menurutnya, realisasi kebijakan ini penting untuk mencapai program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh siswa di Jakarta.

"Sedang proses, jadi anak didik kita di negeri dan swasta itu khususnya pendidikan dasar, kalau bisa nanti yang menengah itu, sesuai dengan regulasi ya, itu juga sedang dikaji," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Berkait sekolah swasta yang bakal bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merealisasikan kebijakan ini, Purwo belum dapat memastikan. Sebab, hal ini juga masih dalam tahap pengkajian.

Selain itu, lanjut Purwo, pihaknya juga masih mengkaji konsep serta anggaran untuk merealisasikan wacana sekolah swasta gratis.

"Iya makanya sekarang ini sedang kajian, sedang pendalaman, nanti ada waktunya akan disampaikan, tentunya ada dong kriterianya ya," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang mungkin bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan wacana sekolah gratis.

Heru menuturkan, sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis masih didiskusikan pemprov bersama Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerjasamakan dengan DKI," ujar Heru saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Heru mengatakan, sekolah swasta gratis bertujuan agar semua anak-anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang setara tanpa ketimpangan.

"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita bisa sekolah gratis," imbuh Heru.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin berharap, wacana tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.

"Kami masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa (diterapkan) 2025 bagus banget," kata Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Sementara, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut bahwa pihaknya telah meminta Pemprov mempercepat kebijakan sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut dinilai penting menyusul temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk ke sekolah swasta lantaran tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Jhonny, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/7/2024).

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris menyoroti empat aspek penting yang perlu dibahas dan dipertajam terkait rencana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta.

Pertama, kerangka hukum yang jelas. Fahira menekankan pentingnya untuk menetapkan regulasi yang mengatur dasar hukum, pendanaan, serta hak dan kewajiban peserta didik, sekolah, dan tenaga pengajar.

Menurutnya, regulasi harus mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "sekolah swasta gratis," termasuk kriteria untuk sekolah yang memenuhi syarat dan jenis biaya yang akan ditanggung pemerintah.

“Dasar hukum ini sebaiknya dituangkan dalam peraturan daerah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan pendidikan nasional,” imbuh Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, lanjut dia, regulasi juga perlu menetapkan sumber pendanaan, serta mengatur hak-hak siswa dan kewajiban sekolah dan tenaga pengajar.

Lebih lanjut, Fahira menjelaskan bahwa aspek kedua adalah perencanaan dan strategi.

“Pemerintah harus merancang model pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran dari APBD dan kemungkinan kemitraan dengan sektor swasta serta organisasi non-pemerintah,” jelas Fahira.

Selain itu, lanjut dia, perlu ada strategi untuk seleksi dan kriteria sekolah yang akan menerima subsidi. Seleksi ini harus memperhatikan kualitas pendidikan, lokasi, dan kapasitas sekolah agar subsidi tepat sasaran dan tidak mengganggu operasional sekolah yang sudah ada.

Adapun aspek ketiga yaitu dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Fahira, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan bagaimana sekolah swasta gratis dapat mempengaruhi kualitas SDM di Jakarta.

“Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan inklusivitas pendidikan,” imbuhnya.

Fahira mengungkapkan dampak lainnya termasuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Untuk aspek terakhir yang harus dibahas adalah partisipasi masyarakat.

Fahira mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk orangtua siswa, komunitas, dan organisasi pendidikan.

“Transparansi dalam pelaksanaan program dan komunikasi yang efektif akan membantu menggalang dukungan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan efektif dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat,” ucapnya.

Fahira menekankan bahwa perencanaan matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi sangat penting untuk memastikan kebijakan sekolah swasta gratis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam sistem pendidikan dan kualitas SDM di Jakarta.

Seperti diketahui, wacana dan rencana kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta semakin menguat. Apalagi setelah ada dukungan positif dari pemerintah provinsi (pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang berupaya keras agar kebijakan ini dapat diterapkan.

Fahira menekankan bahwa momentum peningkatan wacana tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat semua pemangku kepentingan dalam mematangkan rencana dan strategi.

Menurutnya, hal itu penting agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang mungkin bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merealisasikan wacana sekolah gratis.

Heru menuturkan, sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis masih didiskusikan pemprov bersama Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerjasamakan dengan DKI," ujar Heru saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Heru mengatakan, sekolah swasta gratis bertujuan agar semua anak-anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang setara tanpa ketimpangan.

"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita bisa sekolah gratis," imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan alasan pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta.

Kata Budi, kebijakan yang masih dalam tahao diskusi tersebut dapat menjamin pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Jakarta.

"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat (anak) di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, pihaknya juga tengah mendiskusikan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan kebijakan sekolah swasta gratis.

"Anggaran akan kami diskusikan, kajian (naskah akademis) sedang proses. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucapnya.

Diketahui, saat ini Pemprov DKI telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

Namun, tidak semua sekolah swasta bekerja sama dan hanya ada beberapa murid yang baru mendapatkan bantuan tersebut.

"Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuma ada beberapa anak murid yang kami titipkan, jumlah sudah disepakati bersama," jelas Budi.