Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah diresmikan Presiden Joko Widodo. Rencananya, KITB juga akan dilengkapi pelabuhan.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Bicara pelabuhan tadi kita sudah datang ke sana, Pelindo insyallah tahun mendatang, Pelindo bersama Kementerian Perhubungan bisa membuat pelabuhan yang sesuai dibutuhkan Kawasan Industri Terpadu Batang," kata Budi Karya di Jakarta Jumat (26/7/2024)

Menurutnya kawasan terintegrasi tersebut bakal memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.

Selain itu menurut Budi Karya KITB adalah bukti Indonesia berani bersaing dengan negara lain.

"Saya pikir kita harus bersaing dengan negara-negara lain, di antaranya China, Vietnam, dan sebagainya, ini bagian dari aktualisasi pemerintah," imbuhnya.

Sebagai informasi Presiden Jokowi dalam sambutan saat peresmian menyampaikan awal mula berdirinya KITB. Awalnya KITB dibangun di lahan seluas 400 hektare (ha). Dalam perjalanan ternyata peminat KITB banyak, sehingga pemerintah memperluas kawasan sampai 4.300 ha.

Jokowi berharap KITB menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat. Diproyeksikan setidaknya ada sebanyak 250.000 pekerja yang bisa bekerja di kawasan ini.

"Dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp 14 triliun dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja, ini baru awal-awal. Sehingga, saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marinves, para Menteri Investasi dan semua para menteri yang terkait dengan kawasan industri ini, baik juga direksi Kawasan Industri Batang ini agar aktif memasarkan kawasan ini," kata Jokowi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menceritakan berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah. Kawasan ini dibuat demi menarik investor yang relokasi dari China imbas terjadinya perang dagang.

Bahlil bercerita, awalnya pemerintah memilih lahan di Brebes sebagai tempat berdirinya kawasan industri. Namun terdapat persoalan mengenai lahan sehingga butuh reklamasi yang dapat memakan waktu lama.

Pemerintah pun mencari alternatif lainnya dan dipilihlah kawasan di Batang yang dulunya kebun karet dan kebun tebu. Bahlil mengaku sempat tidak percaya lahan tersebut bisa berdiri kawasan industri.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Meski begitu, Bahlil menilai KITB merupakan kawasan industri terbaik saat ini. Selain harganya yang murah, KITB didukung infrastruktur memadai untuk kebutuhan industri.

"Kawasan industri ini pasti paling terbaik dibanding kawasan industri lain. Kawasannya murah, ada rel kereta api di dalam, ada pelabuhan, ada jalan tol, sekali pun di awal-awal kita paksa-paksa," tuturnya.

"Hanya kurang satu saja, pelabuhan kita. Jadi pelabuhan itu Pelindo sudah tender, tapi pemecah ombak sama alurnya saja. Tapi nanti Pak Presiden akan memberikan oleh-oleh kepada seluruh investor yang ada di sini, khususnya KITB. Saya yakin kalau presiden datang maka seluruh pelabuhan akan selesai," tambah dia.

Adapun operasional KITB diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Sejauh ini sudah ada 18 perusahaan yang masuk ke KITB, dengan nilai investasi Rp 14,8 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja hingga 19 ribu orang.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menceritakan berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah. Kawasan ini dibuat demi menarik investor yang relokasi dari China imbas terjadinya perang dagang.

Bahlil bercerita, awalnya pemerintah memilih lahan di Brebes sebagai tempat berdirinya kawasan industri. Namun terdapat persoalan mengenai lahan sehingga butuh reklamasi yang dapat memakan waktu lama.

Pemerintah pun mencari alternatif lainnya dan dipilihlah kawasan di Batang yang dulunya kebun karet dan kebun tebu. Bahlil mengaku sempat tidak percaya lahan tersebut bisa berdiri kawasan industri.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Meski begitu, Bahlil menilai KITB merupakan kawasan industri terbaik saat ini. Selain harganya yang murah, KITB didukung infrastruktur memadai untuk kebutuhan industri.

"Kawasan industri ini pasti paling terbaik dibanding kawasan industri lain. Kawasannya murah, ada rel kereta api di dalam, ada pelabuhan, ada jalan tol, sekali pun di awal-awal kita paksa-paksa," tuturnya.

"Hanya kurang satu saja, pelabuhan kita. Jadi pelabuhan itu Pelindo sudah tender, tapi pemecah ombak sama alurnya saja. Tapi nanti Pak Presiden akan memberikan oleh-oleh kepada seluruh investor yang ada di sini, khususnya KITB. Saya yakin kalau presiden datang maka seluruh pelabuhan akan selesai," tambah dia.

Adapun operasional KITB diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Sejauh ini sudah ada 18 perusahaan yang masuk ke KITB, dengan nilai investasi Rp 14,8 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja hingga 19 ribu orang.

Presiden Joko Widodo menceritakan tentang awal mulanya membangun Kawasan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Gagasan itu mulai muncul pada tahun 2020, kala pandemic Covid-19 melanda dunia.

Hal ini disampaikannya dalam momentum peresmian proyek strategis nasional (PSN) itu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hari ini, Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengatakan, pada tahun 2019 silam situasi geopolitik dunia memanas karena perang dagang antara Amerika dan China. Kemudian, masuk ke babak kedua yakni tahun 2020 ada Covid-19.

"Tetapi di situ lah saya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ada kesempatan besar yang bisa kita raih asal kita mau kerja keras," kata Jokowi, dalam sambutannya.

Pada kala itu, ia melihat banyak pihak yang berbondong-bondong relokasi pabrik hingga ingin membangun industri baru di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasinya rendah, stabilitas ekonominya bagus, dan stabilitas politik yang bagus.

"Dan saya merasakan itulah Indonesia yang banyak dilihat dari luar oleh para investor. Tapi kalau kita tidak melakukan keputusan yang cepat dan melaksanakan keputusan dengan cepat, peluang itu pasti akan hilang," ujarnya.

Jokowi pun mengucap syukur atas Indonesia yang berhasil naik beberapa peringkat ke posisi 27 dalam World Competitiveness Index. Hal ini menunjukkan performa ekonomi RI baik.

"Indikatornya performa ekonomi, efisiensi pemerintah juga dilihat, kemudian efisiensi pebisnis, perusahaan yang ada di Indonesia juga dilihat dan kesiapan infrastruktur-infrastruktur yang ada. Inilah kekuatan kita," tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo itu pun senang atas keputusannya dalam membangun Kawasan Industri Batang itu. Pada awalnya, luasannya hanya 400 hektare. Kini ditargetkan, luasannya bisa mencapai 4.300 hektare.

"Saat itu saya putuskan untuk dibangun Kawasan Industri Terpadu di Batang ini seluas 400 hektar yang pertama. Kemudian diminati habis, buka lagi 400 (hektare) lagi yang kedua. Ini yang di sebelah utara jalan tol," ujar dia.

"Dan sekarang total dalam perencanaan adalah 4.300 hektar yang nantinya akan menampung industry, menampung pabrik-pabrik," sambungnya.

Dengan perluasan kawasan ini hingga 4.300 hektare, ia berharap akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat. Diproyeksikan setidaknya ada sebanyak 250.000 pekerja yang bisa bekerja di kawasan ini.

"Goal-nya ke situ karena kita harus buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita, dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp 14 triliun, dan menyangkut kurang lebih 19 ribu pekerja. Ini baru awal-awal," pungkasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membocorkan progres investasi LG Group di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Menurut Bahlil, LG akan mulai membangun pabrik katoda di KITB pada September mendatang.

"Lokasi ini juga akan dilakukan pembangunan katoda dari ekosistem baterai mobil dari LG Group yang dibangun bulan September, karena sudah selesai feasibility study di Agustus. Katodanya akan dibangun di sini," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Perusahaan asal Korea Selatan itu memang mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia. Investasinya tersebar di beberapa wilayah, seperti Maluku Utara dan Karawang.

Prekursor dan Smelter LG dibangun di Maluku Utara, sementara pabrik cell baterai ada di Karawang, Jawa Barat. Menurut Bahlil hal ini diperlukan untuk pemerataan di setiap daerah.

"Jadi kalau untuk baterai cell LG itu, prekursor smelternya di Maluku Utara, katodanya di Batang. Kemudian battery cell ada di Karawang. Jadi jangan semua di Maluku, nanti pemerataanya tidak pas," tuturnya.

Adapun sejauh ini sudah ada 18 perusahaan yang masuk ke KITB, dengan nilai investasi Rp 14,8 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja hingga 250 ribu orang.

"KITB ini sekarang sudah masuk 18 perusahaan, dan kita targetkan lapangan kerja sampai dengan selesai, ini diperkirakan paling lama 10 tahun sudah harus penuh, kurang lebih 250 ribu tenaga kerja. Dan sekarang dari 18 ini sudah masuk lapangan kerja sekitar 19 ribu, total investasi Rp 14 triliun lebih," tutupnya.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) kini telah resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan seremonial peresmiannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengatakan, untuk tahap awalnya tercatat sudah ada sebanyak Rp 14 triliun investasi yang masuk ke proyek strategis nasional (PSN) itu. Investasi itu bersumber dari sejumlah perusahaan, baik lokal maupun asing.

"Dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp 14 triliun dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja, ini baru awal-awal," kata Jokowi dalam sambutannya, di Batang, Jawa Tengah.

Atas hal ini, Jokowi pun menyampaikan pesan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk aktif memasarkan kawasan tersebut dengan harapan investasinya akan semakin meningkat.

"Saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marinves (Luhut), kepada Menteri Investasi (Bahlil) dan semua para menteri yang terkait dengan kawasan industri ini, baik juga direksi Kawasan Industri Batang ini agar aktif memasarkan kawasan ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga sempat berkeliling dan melihat kondisi dan kesiapan operasi Kawasan Industri Terpadu Batang ini. Salah satunya, PT KCC Glass Indonesia yang pada September mendatang akan mulai produksi. Lalu ada juga produsen pipa plastik wavin yang juga akan segera memulai produksi.

"Semuanya akan dimulai dan kita harapkan nanti di Agustus juga akan ada pembangunan industri anoda, September akan ada pembangunan katoda di sini." kata dia.

"Sehingga, ini akan menjadi sebuah kawasan industri yang betul-betul efisien dilirik oleh para investor dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas2nya bagi rakyat kita," sambungnya.

Dengan demikian, ia optimistis kawasan ini bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Diproyeksikan, Kawasan yang dirancang memiliki luas 4.300 hektare ini dapat menampung hingga 250.000 pekerja.

"Total dalam perencanaan adalah 4.300 hektare yang nantinya akan menampung industri, menampung pabrik-pabrik yang akan membuka lapangan kerja kurang lebih sebanyak, tadi pak Menteri Investasi sudah sampaikan, kurang lebih 250.000 pekerja yang bisa bekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang ini. Goal-nya ke situ," pungkasnya.

Operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Kawasan industri ini diciptakan untuk menarik investor yang merelokasi usahanya dari China.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sejauh ini sudah ada 18 perusahaan yang masuk ke KITB, dengan nilai investasi Rp 14,8 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja hingga 250 ribu orang.

"KITB ini sekarang sudah masuk 18 perusahaan, dan kita targetkan lapangan kerja sampai dengan selesai, ini diperkirakan paling lama 10 tahun sudah harus penuh, kurang lebih 250 ribu tenaga kerja. Dan sekarang dari 18 ini sudah masuk lapangan kerja sekitar 19 ribu, total investasi Rp 14 triliun lebih," ujar Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Bahlil bercerita, awalnya pemerintah memilih lahan di Brebes sebagai kawasan industri. Namun terdapat persoalan mengenai lahan di kawasan itu, sehingga perlu proses reklamasi yang diprediksi memakan waktu lama.

Oleh karena itu pemerintah mencari alternatif lainnya, dan dipilihkan kawasan di Batang yang dulunya kebun karet dan kebun tebu.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," bebernya.

Tahap pertama KITB berdiri di lahan seluas 450 hektare. Sementara keseluruhan luas lahan yang bisa dikembangkan mencapai 4.300 hektare.

Bahlil menjelaskan, LG Group akan mengembangkan pabrik katoda di KITB yang akan dibangunn pada September. Sementara pabrik cell baterai LG berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

"Lokasi ini juga akan dilakukan pembangunan katoda dari ekosistem baterai mobil dari LG Group yang dibangun bulan September, karena sudah selesai feasibility study di Agustus. Dan untuk katoda akan dibangun di sini," sebut Bahlil.

adi kalau untuk baterai cell LG itu, prekursor smelternya di Maluku Utara, katodanya di Batang. Kemudian battery cell ada di Karawang. Jadi jangan semua di Maluku, nanti pemerataanya tidak pas," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hal ini dilakukannya dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah.

"Dengan mengucap Bismillahhirohmannirohim pada sore hari ini saya resmikan operasional Kawasan Industri Terpadu batang di Kabupaten Batang provinsi Jawa Tengah," kata Jokowi, dalam momentum peresmian tersebut, Jumat (26/7/2024).

Dalam sambutannya, Jokowi bercerita awal mula ia mendirikan Kawasan tersebut. Pada awalnya Kawasan Industri Terpadu Batang ini dibangun dengan luas 400 hektare. Namun ternyata kawasan itu diminati banyak pihak sehingga ia memutuskan untuk melakukan perluasan.

"Saat itu saya putuskan untuk dibangun Kawasan Industri Terpadu di Batang ini seluas 400 hektar yang pertama. Kemudian diminati habis, buka lagi 400 (hektare) lagi yang kedua. Ini yang di sebelah utara jalan tol," ujar dia.

"Dan sekarang total dalam perencanaan adalah 4.300 hektar yang nantinya akan menampung industry, menampung pabrik-pabrik," sambungnya.

Dengan perluasan kawasan ini hingga 4.300 hektare, ia berharap akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat. Diproyeksikan setidaknya ada sebanyak 250.000 pekerja yang bisa bekerja di kawasan ini.

"Dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp 14 triliun dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja, ini baru awal-awal. Sehingga, saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marinves, para Menteri Investasi dan semua para menteri yang terkait dengan kawasan industri ini, baik juga direksi Kawasan Industri Batang ini agar aktif memasarkan kawasan ini," kata Jokowi.

Dalam beberapa waktu ke depan, Jokowi mengungkapkan, akan ada sejumlah perusahaan yang mulai beroperasi. Salah satunya seperti PT KCC Glass Indonesia pada September mendatang, lalu ada pengembang pipa plastic waving. Selanjutnya juga akan ada pembangunan industri anoda dan katoda pada bulan Agustus dan September mendatang.

"Sehingga ini akan menjadi sebuah kawasan Betul-betul efisien dilirik oleh Para investor dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat kita," pungkasnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menanam tebu perdana di Kampung Sermayam Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa (23/7). Dalam agenda itu, Bahlil menegaskan Indonesia akan memproduksi 3 juta ton gula per tahun pada 2027.

"Sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dalam penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan," kata Bahlil dikutip dalam akun Instagram resminya, Jumat (26/7/2034).

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target produksi 3 juta ton gula per tahun pada 2027. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa Indonesia tidak bergantung terhadap negara lain.

"Target pemerintah pada tahun 2027 adalah agar produksi gula mencapai 3 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak lagi bergantung pada negara lain," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menyambut baik perkembangan proyek di PT Global Papua Abadi. Ia pun berharap masyarakat sekitar dan pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek tersebut.

"Harus ada simbiosis mutualisme antara plasma dan inti, karena itu yang penting!" pungkasnya.

[Gambas:Instagram]

Permintaan pasar ekspor mengalami penurunan yang drastis. Kondisi ini disebut berdampak negatif pada kinerja industri domestik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Umar, mengungkapkan bahwa industri padat karya yang mengandalkan ekspor seperti alas kaki dan furnitur mengalami tekanan berat.

"Market global sedang terkontraksi panjang, dengan perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina yang belum selesai, serta suku bunga The Fed yang tinggi," kata Bobby dalam keterangannya ditulis Jumat (27/7/2024).

Sebagai contoh, Bobby menjelaskan bagaimana keramik China tidak bisa masuk ke Amerika karena tarif bea masuk yang tinggi, sehingga Amerika mengimpor dari India. Situasi ini menambah tekanan pada industri keramik Indonesia, yang meski mendapatkan perlindungan dari kebijakan antidumping KADIN, tetap harus bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar domestik.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan untuk mendukung industri dalam negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang kemudian direvisi menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Belakangan, Permendag No. 8 mendapat banyak kritikan dari pelaku usaha dan menilai Permendag No. 36 merupakan yang aturan paling ideal bagi industri dalam negeri.

"Sekarang pasar domestik masih bagus tumbuh 5 persen, tahun lalu. Dan semester pertama meskipun ritel terkena, tapi industri kita secara umum 16 persen pendukung PDB," kata Bobby.

Namun, Bobby menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, kalau industri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," tegas Bobby.

Berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) disebutkan sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rata-rata pangsa manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di era Jokowi mencapai 39,12% antara 2014 hingga 2020.

LPEM menilai kondisi ini sebagai tanda deindustrialisasi dini, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB ini berdampak pada berbagai industri, termasuk alas kaki, tekstil, dan ban, yang harus menutup sejumlah pabrik akibat kinerja yang terus merosot sejak pandemi. Ditambah lagi, industri manufaktur dalam negeri saat ini juga tengah tertekan akibat banjirnya produk impor dari negara lain.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023. Peraturan tersebut sejatinya telah digantikan dengan Permendag 8/2024, namun malah membuat pelaku industri dalam negeri kelabakan menghadapi serbuan barang-barang impor.

Menurut pandangan Menperin, Permendag No. 36 itu merupakan yang paling ideal.

"Permendag 36 ini dalamnya ada Pertimbangan Teknis (Pertek) yang mengatur lalu lintas untuk mengontrol barang-barang impor dalam rangka melindungi industri dalam negeri," jelas Agus saat memberikan sambutan di acara peluncuran Peraturan Pemerintahan No.20 Tahun 2024.

Agus menambahkan, banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat "mematikan" industri dalam negeri karena akan sangat kesulitan bersaing menghadapi gempuran barang-barang impor yang harganya sangat-sangat murah.

Ditjen Bea dan Cukai mencatat tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun berpendapat, penyebab menjamurnya rokok ilegal tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga rokok akibat dorongan tarif cukai serta pajak-pajak lainnya.

Misbakhun mengatakan, secara umum kenaikan harga rokok jauh lebih tinggi dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan konsumen, khususnya golongan menengah-bawah.

"Selain kenaikan cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) rokok juga mengalami kenaikan tarif. Hal tersebut pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat, sehingga rokok ilegal semakin menjamur dan akhirnya terjadi penurunan produksi rokok legal," kata Misbakhun, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, peningkatan tarif cukai tidak serta merta menurunkan minat merokok masyarakat. Namun justru konsumen cenderung mencari produk rokok yang harganya dianggap memenuhi kemampuan daya belinya.

Oleh sebab itu, setiap kenaikan tarif cukai perlu diiringi peningkatan pengawasan yang semakin ketat terhadap sejumlah perusahaan rokok yang diduga memproduksi rokok ilegal. "Penurunan volume produksi rokok karena merebaknya rokok ilegal tentu merugikan negara," tegasnya.

Misbakhun yang dikenal getol membela petani tembakau itu menegaskan, peningkatan peredaran rokok ilegal justru berdampak negatif bagi kesehatan maupun penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Peningkatan peredaran rokok ilegal dapat lebih membahayakan kesehatan perokok karena rokok ilegal diproduksi tanpa pengawasan ketat dan tanpa melewati uji laboratorium.

"Selain itu, peningkatan peredaran rokok ilegal menyebabkan negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan dari CHT maupun penerimaan pajak lainnya seperti PPn atau pajak daerah," ujar Misbakhun.

Beberapa kajian ilmiah menegaskan bahwa kenaikan harga rokok tidak efektif menurunkan angka prevalensi merokok secara umum selama masih terdapat rokok ilegal. Kenaikan harga rokok akan menyebabkan perokok mencari alternatif rokok dengan harga yang lebih murah/terjangkau, salah satu alternatifnya adalah rokok ilegal.

"Harga merupakan variabel utama yang dapat mendistorsi perubahan keseimbangan berbagai pilar yang ada dalam IHT (penerimaan, kesehatan, tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal)," imbuhnya.

Pada titik inilah, Misbakhun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan 5 hal krusial dalam merumuskan arah kebijakan cukai yang nantinya akan tertuang dalam dokumen RAPBN 2025.

Pertama, kenaikan harga rokok yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan keberlangsungan IHT yang selanjutnya juga dapat meningkatkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen rokok dan berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan cukai di Indonesia, diantaranya aspek tenaga kerja, pendapatan, kesehatan, rokok ilegal, industri, hingga pertanian secara berimbang.

"Perlunya rembug bersama dengan semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka menentukan Peta Jalan (Roadmap) kebijakan yang berkeadilan," kata Misbakhun.

Ketiga, dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, maka pemerintah harus meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal secara masif.

Keempat, kenaikan harga rokok bukan langkah efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Dampak kenaikan harga rokok terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan penurunan pabrik rokok lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka prevalensi merokok.

"Sehingga saat ini pemerintah perlu menahan kenaikan harga rokok untuk menjaga keseimbangan pilar lain yang terlibat dalam IHT," ujarnya.

Kelima, untuk melawan perdagangan rokok ilegal, pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan multi-metode.

"Dengan membangun kemitraan, meningkatkan validitas dan keandalan data, meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran publik, meningkatkan upaya peningkatan kapasitas, dan memprioritaskan intensifikasi pemberantasan peredaran rokok ilegal," pungkasnya.

Indonesia berhasil naik dua peringkat ke posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added yang dirilis oleh Bank Dunia. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hal ini menunjukkan sektor manufaktur dalam negeri masih tumbuh positif.

"Ada data yang cukup menggembirakan yang dirilis oleh World Bank, yakni pada tahun 2023 lalu Indonesia berhasil masuk di posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia, dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) sebesar US$ 255 miliar," katanya dalam keterangannya ditulis Kamis (25/7/2024).

Menurut Menperin posisi Indonesia unggul jauh atas negara Asean lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Kedua negara itu nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.

"Di tingkat global, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai US$ 128 miliar, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-24 dengan nilai US$ 102 miliar," sebutnya.

Nilai MVA Indonesia pada tahun 2023 tersebut meningkat 36,4 persen (atau senilai US$ 68 miliar) dari tahun 2022 yang mencapai US$ 187 miliar. "Hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-14 dunia di tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada 2023," imbuhnya.

Menperin mengemukakan, struktur manufaktur yang telah dimiliki di tanah air sudah jauh lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah yang besar daripada negara-negara kompetitor lainnya di Asean atau dunia.

"Untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu industri manufaktur harus terus menerus berupaya untuk memperkuat daya saing," tegasnya.

Menperin menambahkan, berdasarkan dari hasil kunjungan kerjanya menghadiri gelaran Hannover Messe 2024 di Jerman beberapa waktu lalu, Kanselir Jerman dan Presiden Uni Eropa pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya bagi sebuah negara untuk mampu menciptakan nilai (value creation).

"Jadi, mereka berdua mengatakan bahwa hanya negara-negara yang mampu melakukan value creation yang akan menang di dalam persaingan manufaktur global termasuk persaingan ekonomi global. Untuk itu, kita harus cepat mengeksplorasi peluang-peluang yang ada, salah satunya dengan memperkuat peran dan menggali potensi pengembangan jasa industri bagi sektor manufaktur di Indonesia," paparnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, jasa industri merupakan salah satu sektor pendukung dalam bangun industri nasional. Selama ini jasa industri berperan strategis sebagai enabler bagi pengembangan industri secara efektif, efisien, integrator, dan komprehensif, serta mampu menunjang kegiatan sektor industri pengolahan serta sektor lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional.

"Bersama dengan lembaga dan tenaga ahli, Kementerian Perindustrian memproyeksi kontribusi jasa industri selama tahun 2015-2022 sebesar 3,35-3,75 persen terhadap PDB nasional. Di samping itu, total ekspor produk jasa Indonesia pada tahun 2022 mencapai US$ 23 miliar, di mana sekitar US$ 370 juta di antaranya merupakan maintenance and repair services," imbuhnya.

Ekonom Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengungkapkan capaian ini patut diapresiasi karena ini adalah pencapaian yang positif mengingat dalam situasi krisis justru Indonesia dapat meningkatkan efisiensi industri manufaktur.

Dalam lima tahun terakhir data manufacturing value added (MVA) Indonesia yang dirilis World Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Data terbaru kinerja sektor industri manufaktur juga menunjukkan angka positif. Sektor industri pengolahan nonmigas pada kuartal I tahun 2024 menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar, yaitu 17,47 persen dengan pertumbuhannya sebesar 4,64 persen dan memberikan penerimaan pajak terbesar hingga 26%.

Di sisi ekspor, nilai pengiriman produk industri pengolahan nonmigas pada semester I tahun 2024 mencapai 91,65 miliar dolar AS atau setara 73,27% dari total ekspor nasional, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18,82 juta orang.

Selain itu, realisasi investasi sektor industri manufaktur pada periode yang sama mencapai 38,73%, dengan nilai Rp155,5 triliun.

"Tren positif ini dapat kita maknai sebagai peningkatan efisiensi industri. Kondisi ini juga cerminan dari kekuatan industri dalam memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia merupakan cerminan dan gambaran dari sejauh mana kekuatan industri dalam perekonomian nasional," jelas Wildan.

"Performa ini didorong selain karena Indonesia bisa memanfaatkan krisis supply chain akibat perang Rusia-Ukraina juga karena peran dari pembangunan infrastruktur, investasi serta peningkatan kemampuan SDM," tambah Wildan.

Secara khusus Wildan memberikan perhatian posisi industri manufaktur Indonesia yang berada di atas negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand yang ada pada peringkat ke-22 dan Vietnam yang ada pada peringkat ke-24. Menurutnya pencapaian ini adalah kemajuan yang signifikan akibat dari kebijakan hilirisasi industri dan kebijakan investasi yang baik.

"Jika dicermati lagi nilai tambah ini lebih banyak pada komoditi ekstraktif, dengan hilirisasi nilai tambah dari komoditi meningkat, diperkuat dengan demand terhadap komoditi strategis seperti nikel dan bahan-bahan rare earth. Indonesia bisa menggenjot lagi dari sisi inovasi industri untuk mengurangi ekspor bahan setengah jadi dan meningkatkan ekspor barang jadi," tutur Wildan.

Wildan mengapresiasi pencapaian ini sebagai keberhasilan Kementerian Perindustrian sembari mengingatkan untuk mendorong inovasi dan R&D, kemudahan investasi, meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keterampilan selain untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di dalam negeri juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri.

Secara khusus Wildan juga memberikan perhatian mengenai respons Indonesia dalam menghadapi kondisi impor barang-barang murah dari China yang menyerbu Indonesia. Menurutnya impor barang murah dari China sudah lama terjadi dan China terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi sehingga biaya rata rata yang rendah menyebabkan komoditi mereka semakin kompetitif.

"Perubahan selera pasar yang cepat serta potensi pasar di masa mendatang bisa diadaptasi dengan baik oleh manufaktur China dan didukung oleh infrastruktur yang baik dan kemudahan investasi. Jika kondisi ini berlangsung terus maka lambat laun akan mematikan industri dalam negeri. Industri dalam negeri perlu lebih baik beradaptasi dengan tren permintaan pasar dan regulasi pemerintah perlu menjaga industri dalam negeri dari serangan impor ini," ungkap Wildan.

Terkait impor ini Wildan menitikberatkan pentingnya peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk menjaga industri dalam negeri.

"Kementerian perdagangan perlu meningkatkan standarisasi produk impor untuk mencegah meningkatnya impor komoditi. Sementara Kementerian Keuangan harus melakukan kontrol pada bea masuk pada komoditi tertentu, mengurangi fasilitas kredit impor, serta tak lupa meningkatkan fasilitasi finansial untuk eksportir,"tekanWildan.