Kemajuan teknologi yang semakin canggih telah mengubah gaya transaksi masyarakat. Jika dahulu meminjam uang harus ke bank dan mengikuti proses yang rumit, maka sekarang sudah banyak perusahaan pembiayaan yang siap membantu permasalahan keuangan.

Meski demikian, banyak perusahaan pembiayaan yang tumbuh subur, malah berakibat masyarakat bingung memilih perusahaan pembiayaan terbaik. Caturnusa Sejahtera Finance merupakan rekomendasi yang terpercaya.

Perusahaan tersebut memiliki beberapa produk yang dapat membantu secara individu maupun dalam bentuk perusahaan. Bahkan PT Caturnusa Sejahtera Finance telah terdaftar dan kegiatannya oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), sehingga legalitasnya diakui negara.

PT Caturnusa Sejahtera Finance berdiri pada tahun 2014. Kemudian dalam perjalanan bisnisnya perusahaan pembiayaan ini diakuisisi oleh Traveloka Grup pada tahun 2018. Dari sini maka lahirlah Traveloka Paylater sebagai produk pinjaman multiguna khusus untuk individu.

Sementara itu, Caturnusa Sejahtera Finance juga memiliki dua produk keuangan lainnya yang ditujukan kepada pelaku usaha atau perusahaan. Produknya yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja yang dapat mengatasi masalah modal untuk UMKM.

Tak hanya itu, Caturnusa Sejahtera Finance juga dikenal sebagai pionir Paylater di Indonesia. Bahkan hingga saat ini perusahaan telah membantu 500 ribu lebih pengguna Traveloka. Selain itu, pihaknya memiliki kerjasama keuangan dengan 140 mitra bisnis.

Keunggulan Produk Keuangan PT Caturnusa Sejahtera Finance

Banyak keunggulan PT Caturnusa Sejahtera Finance terkait dengan produk keuangan yang ditawarkan, antara lain:

1. Solusi Masalah Keuangan

Caturnusa Sejahtera Finance adalah perusahaan pembiayaan untuk memecahkan masalah keuangan Anda. Jika Anda membutuhkan pembiayaan multiguna maka Anda bisa menggunakan Traveloka Paylater.

Tetapi jika membutuhkan modal untuk mengembangkan sebuah perusahaan, maka Anda bisa memilih produk keuangan seperti Pembiayaan Investasi atau Pembiayaan Modal Kerja.

2. Mendongkrak persaingan

Salah satu faktor dalam bisnis adalah competitor. Setiap usaha tentunya memiliki persaingan pasar. Namun untuk menerapkan strategi bisnis kadangkala perusahaan terbentur dengan permodalan, sehingga mereka akan mencari suntikan modal untuk megembangkan perusahaan.

Ketika perusahaan tidak mempunyai masalah keuangan. Maka mereka lebih fokus menerapkan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan tercapai.

Ketika Anda memperoleh suntikan modal dari PT Caturnusa Sejahtera Finance, maka dana yang diperoleh dapat Anda gunakan untuk membantu dalam meningkatkan produknya. Bisa juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan jika usaha Anda bergerak di bidang jasa.

Selain itu, Anda juga tidak akan ragu untuk mengembangkan peluang bisnis lainnya agar keuntungan semakin meningkat.

3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi dari Caturnusa Sejahtera Finance merupakan solusi keuangan yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Caturnusa Sejahtera Finance sebagai perusahaan pembiayaan bisa memberikan uang dalam bentuk dana investasi baik berupa produk maupun jasa.

Bahkan mereka juga bisa memberikan pembiayaan pada bidang bisnis real estate, infrastruktur dan lain-lain. Jadi, Anda tidak perlu khawatir terkait permasalahan modal. Dengan teratasi masalah modal, tentunya Anda bisa berkonsentrasi untuk menyusun rencana dan mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan.

Apa Saja yang Bisa Dibiayai Caturnusa Sejahtera Finance

Walaupun produk Pembiayaan Investasi ada sejak tahun 2022, meski demikian Caturnusa Sejahtera Finance memberikan jaminan bahwa mereka bisa menjadi solusi keuangan dan perkembangan bisnis usaha kecil hingga menengah.

Tak hanya itu, produk investasi ini dapat digunakan untuk membiayai produk dan jasa. Dalam hal ini produk dan jasa yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Terutama dalam pembelian dan pengembangan aset usaha.

Berikut contoh barang atau jasa yang dapat dibiayai melalui Pembiayaan Investasi atau Pembiayaan Modal Kerja seperti penambahan mesin untuk meningkatkan atau memperluas produktivitas bisnis

Membeli mesin untuk menunjang produksi, apalagi dalam skala besar, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, uang yang diterima dari opsi finansial dapat menggantikan atau mengganti mesin.

Bagaimana Perhitungan Tenor dan Bunga Pinjaman?

Ketika berbicara pinjaman maka hal yang harus diperhatikan adalah berapa lama angsuran yang harus dilunasi, dan berapa besar bunga yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan. PT Caturnusa Sejahtera Finance tentu tidak ingin memberatkan pelaku usaha, sehingga mereka memberikan fleksibilitas kepada nasabahnya untuk menentukan kemampuan tenor angsurannya.

Namun jika Anda membutuhkan suntikan modal yang besar hingga mencapai Rp 3 miliar lebih, maka Anda harus menyiapkan jaminan. Meski demikian, besaran dana yang bisa Anda dapatkan tergantung dari kebutuhan investasi.

Untuk berapa lama waktu angsuran yang ditawarkan, maka untuk Pembiayaan Investasi Anda bisa memperoleh paling lama 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan suku bunga yang diterapkan setiap bulannya kurang dari 1 persen.

Dari ulasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Caturnusa Sejahtera Finance memiliki tiga produk keuangan seperti Traveloka Paylater, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Modal Kerja, dimana ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu, membantu permasalahan keuangan Anda dengan cepat dan mudah.

Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menjadi bintang dalam acara penggalangan dana kampanye di Nashville, Tennessee. Acara ini digelar di sela-sela acara Bitcoin 2024, dengan harga tiket tertinggi US$ 844.600 atau setara Rp 13,68 miliar per orang (kurs Rp 16.200).

Bitcoin 2024 merupakan sebuah konferensi tahunan yang dianggap sebagai tempat pertemuan penggemar kripto terbesar di AS. Acara ini akan digelar pada 27 Juli 2024.

Melansir CNBC Internasional, Senin (22/7/2024), tiket kelas atas, termasuk kursi di meja bundar dengan Trump, diberi Harga senilai US$ 844.600 atau setara Rp 13,68 miliar.

Harga tersebut dipatok sesuai dengan jumlah donasi maksimum bagi individu untuk diberikan kepada Trump dan komite penggalangan dana gabungan terbesar Partai Republik, yang dikenal sebagai Komite Trump 47.

Sedangkan kelas di bawahnya, dipatok seharga US$ 60.000 atau sebesar Rp 972 juta per orang, sedangkan untuk paket pasangan senilai US$ 100.000 atau Rp 1,62 miliar per pasangan. Besaran tersebut sudah termasuk foto dengan mantan presiden AS itu.

Disebutkan, Trump telah menandatangani kontrak untuk menjadi headline pertemuan Music City Center sesaat sebelum dia selamat dari percobaan pembunuhan pada 13 Juli lalu.

Di sisi lain, dalam beberapa bulan terakhir Trump telah memposisikan dirinya sebagai kandidat presiden yang pro-crypto, kebalikan dari pendiriannya sebelumnya selama berada di Gedung Putih.

Pada April lalu, Trump meluncurkan koleksi token non-fungible (NFT) terbarunya di blockchain Solana. Sejak saat itu, ia semakin banyak membuat komentar bullish terhadap kripto.

Tim kampanye Trump bahkan menerima sumbangan mata uang digital, dan dia secara pribadi berjanji untuk membela hak-hak mereka yang memilih untuk menyimpan sendiri koin mereka. Hal ini berarti, mereka tidak bergantung pada entitas terpusat seperti Coinbase untuk menyimpan token mereka.

Sementara itu, setelah pertemuan di klub Mar-a-Lago di Florida dengan sekitar selusin eksekutif penambangan bitcoin yang menjanjikan uang tunai dan suara kepadanya, Trump menyatakan bahwa semua bitcoin di masa depan akan dicetak di AS, jika ia kembali ke Gedung Putih.

Pada hari Senin lalu, calon presiden dari Partai Republik ini telah menunjuk Senator Ohio JD Vance sebagai pasangannya. Langkah ini dipandang oleh banyak orang sebagai kemenangan bersih untuk sektor kripto. Vance telah menganjurkan regulasi kripto yang lebih longgar.

Hal ini sangat kontras dengan Gedung Putih Biden, yang secara konsisten mengambil pendekatan skeptis terhadap regulasi kripto. Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, Komisi Sekuritas dan Bursa telah melakukan tindakan terhadap sektor ini.

Perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkurang. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi industri P2P lending.

Berdasarkan penelusuran detikcom, perusahaan pinjol yang mendapatkan izin operasional OJK per Februari 2024 ada sebanyak 101 perusahaan. Hingga Juni 2024, perusahaan pinjol yang mengantongi izin dari OJK berkurang menjadi 98 perusahaan.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengaku memang masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pihaknya. Pertama, perbaikan dalam penguatan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasalnya, beberapa anggotanya belum memenuhi kecukupan modal sesuai dengan peraturan.

"Tantangannya lebih memperbaiki penguatan modal. Beberapa sebagian kecil anggota kami untuk memenuhi kecukupan modal sesuai POJK 10/2022," kata Entjik kepada detikcom, Senin (22/7/2024).

Tantangan berikutnya, dia menambahkan ada risk management dan risk mitigation. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya terus melakukan diskusi dengan mengundang seluruh petinggi perusahaan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk risk management.

"Setiap bulan kita lakukan diskusi dengan mengundang seluruh CEO/BOD platform pada forum diskusi bernama Compliance Talk dan untuk OneLevel dibawah BOD kami lakukan training & sertifikasi risk management," jelasnya.

Meskipun satu per satu perusahaan pinjol tumbang, Entjik membantah perusahaan pinjol sulit bertahan. Menurutnya, masih banyak perusahaan pinjol yang mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan data OJK, laba industri Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencapai sebesar Rp 277,02 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya hanya Rp173,73 miliar. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat.

"Tidak benar. Masih lebih banyak yang profit dan beroperasi," tegasnya.

Simak Video: Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

[Gambas:Video 20detik]

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana mengganti istilah pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menargetkan tahun ini pihaknya akan mensosialisasikan istilah baru dalam industri fintech peer to peer (P2P) lending.

"Lagi kita godok. Target kita tahun ini (sosialisasi)," kata Entjik kepada detikcom, Senin (22/7/2024).

Meski begitu, Entjik belum bisa memberikan detail istilah apa yang akan digunakan ke depannya. Saat ini pihaknya tengah melakukan survey atau riset yang melibatkan masyarakat. Hasilnya, ada 3.972 istilah atau nama yang didapatkannya.

Dia menjelaskan seluruh industri sepakat untuk mengubah istilah pinjol tersebut. Dia bilang pinjol erat kaitannya dengan praktik ilegal. Dengan begitu, dia bilang nantinya masyarakat dapat membedakan antara pinjol dan fintech P2P lending yang berizin dari OJK.

"Sangat sepakat untuk rebranding, karena istilah pinjol itu cocoknya untuk pinjol ilegal saja, sehingga masyarakat bisa membedakan. Karena kami bukan pinjol yang sangat meresahkan masyarakat dengan praktik-praktik yang tidak manusiawi," jelasnya.

Dia menyebut terkadang pihaknya seringkali menjadi sasaran empuk apabila ada kasus yang melibatkan pinjol. Padahal, pelakunya bukan anggotanya usai ditelusuri.

Dia menekankan sering kali kasus-kasus yang melibatkan pinjol dilakukan oleh pihak yang ilegal. Hal tersebut disebabkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar peraturan oleh perusahaan pinjol ilegal.

"Sementara kredit by online itu banyak perusahaan di luar anggota kami. Salah satu contoh buy now pay later itu bukan kami tapi di industri perusahaan pembiayaan. Setiap ada kasus bunuh diri itu yang dituduh selalu kami dulu, setelah dilakukan investigasi ternyata itu akibat perlakuan yang tidak manusiawi melanggar undang undang yang dilakukan oleh ilegal pinjol," ujar dia.

Jumlah perusahaan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin berkurang. Terbaru, OJK mencabut izin usaha dua perusahaan pinjol, yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan alasan pencabutan izin oleh OJK disebabkan beberapa hal, seperti perusahaan mengembalikan izin secara sukarela dikarenakan alasan internal perusahaan tersebut.

"Perusahaan mengembalikan izin secara sukarela dikarenakan alasan internal perusahaan tersebut. 2 perusahaan terakhir, yakni Jembatan Emas dan Dhanapala itu mengembalikan izinnya ke OJK, walaupun istilah dari OJK tetap pencabutan izin," kata Entjik kepada detikcom, Senin (22/7/2024).

Kemudian, adanya pelanggaran atas peraturan OJK (OJK). Dia menjelaskan pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh perusahaan pinjol, seperti permasalahan kredit macet membengkak. Berdasarkan data OJK, ada 15 perusahaan pinjol yang memiliki kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90 hari) di atas 5% per Mei 2024. Artinya, masyarakat gemar mengutang sehingga angka kredit macet perusahaan fintech lending membengkak.

"Pelanggaran lebih banyak pelanggaran NPL (Non Performing Loan) diatas 5 % dan pelanggaran POJK," jelasnya.

Dia menyebut tahun ini setidaknya ada tiga perusahaan pinjol yang gugur, yakni Tanifund, Jembatan Emas, hingga Dhanapala.

"Terakhir ada 3 perusahaan. Setahu saya yang dicabut karena melanggar itu Tanifund, yang mengembalikan itu, Jembatan Emas, Dhanapala," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan per Mei 2024, terdapat 15 penyelenggara pinjol yang memiliki TWP90 di atas 5%. Pihaknya terus mendorong perusahaan fintech lending untuk membuat action plan.

"OJK terus melakukan pembinaan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," kata Agusman dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan penelusuran detikcom, perusahaan pinjol yang mendapatkan izin operasional OJK terus berkurang. Per Februari 2024, terdapat 101 pinjol legal yang mendapatkan izin OJK. Hingga Juni 2024, perusahaan pinjol yang mengantongi izin dari OJK menjadi 98 perusahaan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mengubah kebiasaan masyarakat, salah satunya dalam mengirim uang. Hadirnya berbagai aplikasi digital memudahkan masyarakat dalam melakukan transfer uang. Sayangnya, aktivitas ini memerlukan biaya admin.

Adapun jumlah biaya admin yang dikeluarkan untuk biaya admin pun bervariasi mulai dari Rp 2.500-Rp 6.500 per transaksi. Meski tak seberapa, biaya admin ini tentu akan mengurangi saldo tabungan jika terus menerus dilakukan. Terlebih jika kamu termasuk orang yang sering melakukan transfer uang.

Misalnya dalam satu bulan, kamu melakukan transfer sebanyak 10 kali ke bank berbeda. Jika dihitung, secara tak langsung kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak Rp 25.000-Rp 65.000 untuk biaya admin yang berkisar Rp 2.500 sampai Rp 6.500 per transaksi. Padahal, jika tak terpotong biaya admin, uang tersebut bisa kamu gunakan untuk membeli segelas kopi atau menonton film favoritmu di bioskop.

Nah, biar kantong kamu nggak terus-terusan jebol karena biaya admin, kamu bisa memanfaatkan dompet digital seperti DANA. Pasalnya, transfer uang pakai DANA gratis biaya admin 10x/bulan tanpa min. transaksi!

Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran kamu jadi lebih hemat. Alih-alih mengeluarkan uang untuk bayar biaya admin, kamu bisa memanfaatkannya untuk membeli makanan atau minuman favoritmu.

Jadi, tunggu apa lagi? Segeraunduh aplikasi DANAsekarang juga biar lebih hemat dan praktis saat transfer uang. Dengan DANA, kamu bisa membeli segelas kopi, menonton bioskop, atau menabungnya karena tak perlu lagi khawatir soal biaya admin!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok aturan baru yang membuat perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) bisa memberikan pinjaman dari maksimal Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI), sebagai salah satu tindaklanjut amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif," tulis unggahan di Instagram resmi @ojkindonesia, Minggu (22/7/2024) kemarin.

Perlu dicatat bahwa kenaikan batas pinjaman sampai Rp 10 miliar itu ada syaratnya. Pertama, kenaikan batas pinjaman hanya untuk pendanaan produktif, bukan konsumtif. Kedua, penyelenggara memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki rasio TWP 90 maksimal 5%.

OJK menegaskan tujuan kenaikan batas maksimum pendanaan produktif ini untuk membantu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dan sejalan dengan peta jalan pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023-2028.

"Pendanaan produktif adalah pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi penerima dana. Contohnya pendanaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha atau membantu cash flow perusahaan," jelas OJK.

"Jadi nggak sembarangan untuk semua pinjaman online," tambahnya.

Ada Jaminan yang Harus Diberikan

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik rencana OJK untuk menaikkan batas maksimal pembiayaan pinjol dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan total pendanaan sebesar itu nantinya diperuntukkan bagi para pelaku UMKM guna meningkatkan bisnis masing-masing. Walaupun sebagian besar dari mereka dinilai tidak akan mengajukan utang pinjol sampai batas maksimal itu.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," kata Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7).

Untuk memastikan utang pinjol sebesar itu dapat dikembalikan dengan baik, Entjik mengatakan para pemberi pinjaman nantinya dapat meminta jaminan dari debitur sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Misalkan saja sertifikat tanah atau bangunan usaha.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.

Entjik menjelaskan sebenarnya aturan terkait penggunaan jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar sudah cukup lumrah diterapkan perusahaan pinjol. Terkait jumlah minimal pinjaman yang membutuhkan jaminan serta jenis jaminan berbeda-beda antara satu pinjol dengan yang lain.

"Penggunaan jaminan tergantung dari platform dan tergantung dari nasabahnya ya, apakah diperlukan jaminan atau tidak. Jadi tergantung namanya risk appetite daripada setiap platform, setiap lender (pemberi pinjaman). Tapi untuk pinjaman di angka itu (Rp 10 miliar) harusnya tanah dan bangunan sepadan (dijadikan jaminan) lah ya," terangnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana mengganti istilah pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menargetkan tahun ini pihaknya akan mensosialisasikan istilah baru dalam industri fintech peer to peer (P2P) lending.

"Lagi kita godok. Target kita tahun ini (sosialisasi)," kata Entjik kepada detikcom, Senin (22/7/2024).

Meski begitu, Entjik belum bisa memberikan detail istilah apa yang akan digunakan ke depannya. Saat ini pihaknya tengah melakukan survey atau riset yang melibatkan masyarakat. Hasilnya, ada 3.972 istilah atau nama yang didapatkannya.

Dia menjelaskan seluruh industri sepakat untuk mengubah istilah pinjol tersebut. Dia bilang pinjol erat kaitannya dengan praktik ilegal. Dengan begitu, dia bilang nantinya masyarakat dapat membedakan antara pinjol dan fintech P2P lending yang berizin dari OJK.

"Sangat sepakat untuk rebranding, karena istilah pinjol itu cocoknya untuk pinjol ilegal saja, sehingga masyarakat bisa membedakan. Karena kami bukan pinjol yang sangat meresahkan masyarakat dengan praktik-praktik yang tidak manusiawi," jelasnya.

Dia menyebut terkadang pihaknya seringkali menjadi sasaran empuk apabila ada kasus yang melibatkan pinjol. Padahal, pelakunya bukan anggotanya usai ditelusuri.

Dia menekankan sering kali kasus-kasus yang melibatkan pinjol dilakukan oleh pihak yang ilegal. Hal tersebut disebabkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar peraturan oleh perusahaan pinjol ilegal.

"Sementara kredit by online itu banyak perusahaan di luar anggota kami. Salah satu contoh buy now pay later itu bukan kami tapi di industri perusahaan pembiayaan. Setiap ada kasus bunuh diri itu yang dituduh selalu kami dulu, setelah dilakukan investigasi ternyata itu akibat perlakuan yang tidak manusiawi melanggar undang undang yang dilakukan oleh ilegal pinjol," ujar dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok aturan baru yang membuat perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) bisa memberikan pinjaman dari maksimal Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI), sebagai salah satu tindaklanjut amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif," tulis unggahan di Instagram resmi @ojkindonesia, Minggu (22/7/2024).

Perlu dicatat bahwa kenaikan batas pinjaman sampai Rp 10 miliar itu ada syaratnya. Pertama, kenaikan batas pinjaman hanya untuk pendanaan produktif, bukan konsumtif. Kedua, penyelenggara memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki rasio TWP 90 maksimal 5%.

OJK menegaskan tujuan kenaikan batas maksimum pendanaan produktif ini untuk membantu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dan sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023-2028.

"Pendanaan produktif adalah pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi penerima dana. Contohnya pendanaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha atau membantu cash flow perusahaan," jelas OJK.

"Jadi nggak sembarangan untuk semua pinjaman online," tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru untuk fintech peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (pinjol). Aturan tersebut yakni Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech P2P) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule), termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dikutip dari keterangan tertulis OJK, Kamis (18/7/2024), saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dijelaskan, beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

"Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp 2 miliar," bunyi keterangan OJK.

LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.mendukung produksi migas nasional," tutup Rian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Jika aturan ini berlaku, masyarakat nantinya dapat meminjam hingga Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 2 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) dalam tahap penyelarasan.

"Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Pencairan dana hingga Rp10 miliar ini bisa ditawarkan asalkan perusahaan pinjol bisa memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 5%. Perusahaan pinjol juga tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha Sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Aturan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan pinjol. Serta mendorong target penyaluran pendanaan ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028.

"Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," jelasnya.

Rencana aturan baru batas pendanaan pinjol ini pun disambut baik oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sebab usulan kenaikan batas pinjaman online ini sedari awal merupakan salah satu inisiasi AFPI.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menyebut pinjaman sebesar ini rencananya akan diberikan kepada mereka para pemilik usaha kecil-menengah. Langkah ini sejalan dengan target asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM yang kebutuhan pendanaannya rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," terang Entjik.

Dengan naiknya batas utang pinjol, kata Entjik, para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya sesuai target mereka masing-masing. Walaupun sebagian besar pengusaha ini tidak akan mengajukan utang pinjol sebesar itu.

"(Pinjaman) itu bisa untuk meningkatkan UMKM, karena UMKM sekarang kan banyak (membutuhkan pendanaan) di (kisaran) angka itu. Walaupun (kebutuhan pinjaman) di bawah Rp 10 miliar, tapi di atas Rp 2 miliar," jelasnya.

Rencananya aturan ini akan selesai dan berlaku tahun ini. Namun, belum bisa dipastikan kapan tepatnya aturan baru itu akan ditetapkan. Sebab pada akhirnya penetapan aturan baru ini merupakan wewenang OJK, dan pihak AFPI hanya bisa memberi masukan dan saran terkait rencana masyarakat bisa berutang hingga Rp 10 miliar di pinjol.

"Berdasarkan diskusi kami dengan OJK, (aturan baru tersebut) itu memang ditargetkan (selesai) di tahun ini ya. Tapi belum tahu pastinya ya, karena masih dirancang OJK," kata Entjik.

Entjik juga menerangkan untuk memastikan utang pinjol dapat dikembalikan dengan baik, pemberi pinjaman nantinya dapat meminta jaminan dari debitur sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Misalnya saja sertifikat tanah atau bangunan.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.

Lebih lanjut, Entjik menjelaskan sebenarnya aturan terkait penggunaan jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar sudah cukup lumrah diterapkan perusahaan pinjol. Namun, terkait jumlah minimal pinjaman yang membutuhkan jaminan serta jenis jaminan berbeda-beda antara satu pinjol dengan yang lain.

"Penggunaan jaminan tergantung dari platform dan tergantung dari nasabahnya ya, apakah diperlukan jaminan atau tidak. Jadi tergantung namanya risk appetite daripada setiap platform, setiap lender (pemberi pinjaman). Tapi untuk pinjaman di angka itu (Rp 10 miliar) harusnya tanah dan bangunan sepadan (dijadikan jaminan) lah ya," terangnya.

Pembahasan selengkapnya terkait aturan batas maksimal pinjaman online akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Selasa (16/7/2024).

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan baru yang membuat perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) bisa memberikan pinjaman hingga Rp 10 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) dalam tahap penyelarasan.

"Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," kata Agusman dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (12/7) kemarin.

Menanggapi rencana ini, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan pada dasarnya rencana aturan baru tersebut merupakan salah satu usulan dari para pelaku usaha fintech. Sehingga pihaknya sangat menyambut baik rencana ini.

Ia menjelaskan, pengajuan utang pinjol sebesar ini nantinya akan diberikan kepada mereka para pemilik usaha kecil-menengah. Langkah ini sejalan dengan target asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM, yang mana kebutuhan pendanaan para pengusaha ini rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

Entjik mengatakan dalam pertemuan terakhir bersama OJK, rencananya aturan baru ini akan selesai dan berlaku tahun ini. Sebab hal ini sejalan dengan rencana asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM, yang mana kebutuhan pendanaan para pengusaha ini rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

Namun ia belum bisa memastikan kapan tempatnya aturan baru itu akan ditetapkan. Sebab pada akhirnya penetapan aturan baru ini merupakan wewenang OJK, dan pihak AFPI hanya bisa memberi masukan dan saran terkait rencana masyarakat bisa berutang hingga Rp 10 miliar di pinjol.

"Berdasarkan diskusi kami dengan OJK, (aturan baru tersebut) itu memang ditargetkan (selesai) di tahun ini ya. Tapi belum tahu pastinya ya, karena masih dirancang OJK," kata Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

Namun di luar itu, menurutnya yang terpenting bagi para pelaku usaha pinjol adalah melakukan penguatan mitigasi risiko pinjaman. Termasuk juga mengedukasi para peminjam untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, yang sedikit banyak juga membantu proses pengembalian utang.

"Peningkatan batas maksimum pendanaan ini tentu harus diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko bagi platform fintech lending. Edukasi dan literasi keuangan bagi borrower juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penggunaan pendanaan secara bertanggung jawab dan produktif," jelasnya.

"Kami menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko dengan memperkuat mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan," tegas Entjik lagi.

Entjik mengatakan salah satu mitigasi risiko yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan meminta jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar. Ia mencontohkan sertifikat tanah atau bangunan usaha sebagai jaminan untuk pinjaman hingga Rp 10 miliar.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.